nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nce nsMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karenaperpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsungsampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbuktimemenuhi unsur secara terus meneruS .Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang. saksi yangmenerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkannamun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya

upaya MajelisHakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan gagalnya usaha perdamaianmelalui prosedur mediasi, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudahmemenuhi unsur tidak ada harapan untuk rukun kembali.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di muka,maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadipertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembailidalam rumah tanga. 2n on nnn nnn nn nnn

sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 yang kemudian diperpanjangdari tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012, dengandemikian telah terbukti sebelum mogok kerja dilakukan tidak pernah ada perundinganBipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada risalah perundinganBipartit para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UndangUndang No.2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga mogok kerjanyadilakukan bukan sebagai akibat gagalnya

perundingan sebagaimana yang diatur dalamketentuan Pasal 137 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang36menegaskan mogok kerja hak dasar pekerja/ouruh dan serikat pekerja/serikat buruhdilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan ;Menimbang, bahwa walaupun sebelum melakukan mogok kerja para penggugattelah memberitahukan sesuai dengan prosedur yang berlaku Pasal 140 UndangundangNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi karena mogok kerja tersebutdilakukan

bukan sebagai akibat gagalnya perundingan maka mogok kerja yang dilakukanpara penggugat adalah mogok kerja yang tidak sah dan terbukti para Pengugatmelanggar Jo Pasal 3 huruf a.Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI.

No.232 Tahun 2003tentang akibat hukum mogok kerja tidak sah dinyatakan "Mogok kerja tidak sah apabiladilakukan a.bukan akibat gagalnya perundingan dan perselisihnan Aquo telah diperkuatdengan putusan Mahkamah Agung No.623 K/Pdt.SusPHI/2014 tanggal 21 Januari 2015dengan pertimbangan hukumnya bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh parapenggugat adalah tidak sah oleh karena bukan mengenai gagalnya tuntutan/perundinganyang normatif tetapi karena adanya perselisinan internal pengurus unit kerja SPSI danPemohon

nn none nnn nnn nnn nnn nn nen cnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karenaperpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsungsampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbuktimemenuhi unsur secara terus MeneruS.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yangmenerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkannamun tidak berhasil, dinubungkan pula dengan kenyataan gagalnya

upaya MajelisHakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat demikian pula gagalnya usahaHal. 9 dari 11 Hal.

Tanah yang diminta calon pembeli melalui email,pada tanggal yang sama PENGGUGAT juga telah mengirimkan suratPermohonan Keringanan;Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 pihak TERGUGAT datangkerumah PENGGUGAT, dengan maksud bertemu dengan calon pembeli,pada saat pertemuan tersebut TERGUGAT I juga menawarkan carapembayaran melalui kredit kepada Calon Pembeli;Bahwa pada tanggal 31Desember 2015 pihak TERGUGAT datang lagidan mempertanyakan perkembangan prosesnya, PENGGUGATmemberikan penjelasan tentang gagalnya

proses jual beli, karena keluargacalon Pembeli kurang setuju terhadap jual beli tersebut;Bahwa karena gagalnya proses jual beli tersebut, PENGGUGAT telahmeminta kesempatan agar dapat kembali mencari calon pembeli agardapat membayar seluruh kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT I,sementara mencari calon pembeli PENGGUGAT tetap membayar kreditdengan sejumlah sesuai kemampuan PENGGUGAT;Bahwa PENGGUGAT terus berusaha mencari calon Pembeli dan tetapberusaha melakukan kewajiban dengan membayar cicilin walaupun

dipertimbangkan lagi karenadianggab telah tepat dan benar;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kurang pihak sebagaimanayang dimaksudkan oleh Terbanding/Pembanding semula Tergugattersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa adalah Hak para pihakHal 10 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBRuntuk mengajukan gugatan atau tuntutan terhadap siapa saja yangdipandang melakukan perbuatan yang merugikan dirinya;Menimbang, bahwa menurut Pembanding/Terbanding semulaPenggugat, bahwa yang melakukan perbuatan gagalnya

usaha perikananyang dikelola Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut adalahKarena adanya kebocoran pipa minyak milik Terbanding/Pembandingsemula Tergugat, dan menurut Pembanding/Terbanding semulaPenggugat yang bertanggung jawab terhadap kebocoran tersebut adalahTerbanding/Pembanding semula Tergugat dan tidak ada pihak lain,sehingga yang bertanggung jawab atas gagalnya usaha perikanantersebut menurut Pembanding/Terbanding semula Penggugat adalahTerbanding/Pembanding semula Tergugat;Menimbang

MAHMUDIN, ABDUL ROHIM, SUTIKNO,IMAM ROHANI Bin MASHUDI, MUSTOPA, SURATMAN serta TerdakwaYEYEN UMIKA dan Terdakwa NURUL ALIM melakukan pencurian itukarena setelah dari Kodim 0723 Klaten datang dan menggagalkanupaya pencurian tersebut.Bahwa apabila tidak digagalkan oleh pihak Kodim tersebut makapencurian akan terlaksana, sehingga gagalnya pencurian tersebutbukan karena kehendak saksi dan Saksi MAHMUDIN , ABDUL ROHIM,SUTIKNO, IMAM ROHANI Bin MASHUDI,.

pencurian karena setelah dari Kodim 0723 Klatendatang dan menggagalkan upaya pencurian tersebut.Bahwa apabila tidak digagalkan oleh pihak Kodim tersebut makapencurian akan terlaksana, sehingga gagalnya pencurian tersebutbukan karena kehendak dirinya dan teman2 sendiri akan tetapldigagalkan oleh pihak Kodim .Bahwa tindakan para Terdakwa dalam melakukan pencurianbertentangan dengan hukum yang berlaku di wilayah Negara RepublikIndonesia dan dirinya menyesal atas perbuatannya tersebut.2.

Bahwa gagalnya para terdakwa dan temanteman melakukan pencurianitu karena setelah dari Kodim 0723 Klaten datang dan menggagalkanupaya pencurian tersebut.Bahwa apabila tidak digagalkan oleh pihak Kodim tersebut makapencurian akan terlaksana, sehingga gagalnya pencurian tersebutbukan karena kehendak dirinya dan teman2 sendiri akan tetapidigagalkan oleh pihak Kodim.Bahwa tindakan para Terdakwa dalam melakukan pencurianbertentangan dengan hukum yang berlaku di wilayah Negara RepublikIndonesia dan dirinya

tersebut maka pencurianakan terlaksana, sehingga gagalnya pencurian tersebut bukan karenakehendak saksi dan Saksi MAHMUDIN , ABDUL ROHIM, SUTIKNO, IMAMPutusan Nomor 98/Pi.B/2020/PN.KIn halaman 54 dari 69ROHANI Bin MASHUDI,.

Bahwa apabila tidak digagalkan oleh saksi ARIF DARMAWAN, AGUSGUNAWAN DAN PURWANTO maka pencurian akan terlaksana,sehingga gagalnya pencurian tersebut bukan karena kehendak merekasendiri ; Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebutadalah untuk memiliki, dan mendapatkan keuntungan atau mendapatkanuang setelah kabel tersebut dijual.

Bahwa kasus ini bermula ketika para karyawan dariPerusahaan Tergugat yang tergabung dalam SPGCI menggelaraksi mogok kerja pada tanggal 20 Januari 2010 s/d 2Februari 2010sebagai akibat dari gagalnya perundingan bipartite antaraTergugat dengan SPGCI mengenai tuntutan tunjangan masakerja (TMK).2.

Bahwa gagalnya perundingan tersebut telahdibuktikan dan dituangkan dalam sebuah risalahperundingan~ antara Tergugat dengan SGPCI padatanggal 17 Desember 2009 yang didalamnya tertulisdengan jelas kalimat bahwa perundingan benar benartelahmengalami jalan buntu dead lock). Risalahditandatangani oleh Sdr. Dian Kusumadewi dari PihakTergugat dan Sdr. Dicky Zulkarnaen dari pihakSerikat Pekerja GCI.

undangundang majelis hakim harussecara tegas dan berani' mengatakan bahwa mogokkerja yang dilakukan oleh SPGCI (termasuk ParaPenggugat) adalah mogok kerja tidak sah10.Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalildalil Para Penggugat pada butir 2, 11 dan 412Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwaskorsing dan PHK yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Para Penggugat adalah tindakan balasanterhadap mogok' kerja yang dilakukan~ oleh ParaPenggugat pada tanggal 20 Januari 2010 s/d 2Februari 2010 karena gagalnya

Selanjutnya tidak ada perjanjianatau kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para tergugat bahwaantara Pengugat dengan Tergugat akan melangsungkan perkawinanmenurut hukum Nasional sehubungan dengan diri Penggugat denganTergugat I, bahwa karena dipersidangan tidak terbukti dalihdalin ParaPenggugat menyangkut masalah gagalnya perkawinan maka tidak adakewajiban dari Para Pemohon Kasasi untuk mengembalikan kerugian yangdialami oleh Para Termohon sehubungan dengan perkara ini dan tidak adahal atau perbuatan

Bahwa terhadap perkara ini Para Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan11.satu hal atau satu perjanjian dengan pihak Para Termohon Kasasimenyangkut diri Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa andai benar Para Pemohon Kasasi telah mengingkari janji denganPara Termohon Kasasi menyangkut hal gagalnya kawin antara Penggugat dengan Tergugat dan telah merugikan pihak Para Termohon Kasasi makaharus melaporkan pada pihak yang berwajib yaitu Polisi untuk menanganikarena merupakan tindak pidana penipuan, dan diprosesnya

acuan bagi setiap putusan Pengadilan terhadap satuperkara ;Bahwa putusan Pengadilan Negeri SOE yang mengabulkan Gugatansebagian dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang hanyaberdasarkan pada satu orang saksi yang mana saksi tersebut tidak tahu dantidak melihat dan tidak mendengar masalah ini, saksi tersebut dihadirkansebagai saksi ahli namun ia tidak pernah diangkat oleh masyarakat atauInstansi Pemerintah untuk tampil sebagai seorang saksi ahli yang khususmenerangkan tentang masalah gagalnya

terjadi sejak 1 tahun lebih lalu hingga sekarang merupakanbukti telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerusantara Pemohon dan Termohon, bahkan apabila dinilai pisah tempat tinggal sejak 1tahun lebih lalu hingga sekarang dan tidak ada upaya untuk saling mengunjungiadalah sesuatu hal yang tidak lazim bagi pasangan suami istri, oleh karenanyaPengadilan berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berada padapecahnya sebuah perkawinan.Menimbang, bahwa fakta tentang gagalnya

upaya merukunkanPemohon dan Termohon, sehingga Pengadilan berpendapat dengan gagalnya upayauntuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka telah dinilai rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan dalamkesimpulannya Pemohon bertekad untuk tetap bercerai dengan Termohon, demikianpula Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan yang dinilaidengan ketidakhadirannya tersebut Termohon

Bahwa Para Tergugat adalah mantan pekerja Penggugat yang pernah terikatdalam hubungan kerja yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian kerja,dimana Penggugat sebagai Pengusaha sedangkan Para Tergugat sebagaiPekerja;Bahwa sesuai dengan bunyi Ketentuan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa mogok kerja sebagai hak dasarpekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib,dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan;Bahwa ternyata Para Tergugat

/PT D&D PACKAGING INDONESIA/XI/2015 tertanggal 4November 2015 menyampaikan pemberitahuan kepada Penggugat untukmenjalankan aksi mogok kerja nasional yang akan dilakukan pada tanggal 24,25, 26 dan 27 November 2015;Bahwa dimana terminologi mogok kerja nasional tidak dikenal dalamperaturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku karena mogok kerjayang dikenal adalah mogok kerja pekerja disuatu perusahaan tertentu yangdilakukan serikat pekerja/pekerja ditempat masingmasing perusahaansebagai akibat gagalnya

Tergugat Konvensimelakukan perundingan bipartit kesatu, tanopa ada kesepakatan;16.Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensimelakukan perundingan bipartit kedua, tanpa ada kesepakatan;17.Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensimelakukan perundingan bipartit ketiga, tanoa ada kesepakatan;18.Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, akibat gagalnya

Kerugian moril, karena tercemarnya nama baik Penggugat terhadapmitramitra usaha dalam dunia usaha baik di dalam negeri maupun luarnegeri berkenaan dengan gagalnya kerjasama pengelolaan HPH PTDuadja Corp.

miliartujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empatratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut, yakni sebesar Rp375.636.545,00(tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu limaratus empat puluh lima rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2013 hinggadilaksanakannya secara sukarela isi putusan perkara ini oleh Tergugat;Kerugian moril karena tercemarnya nama baik Penggugat terhadapmitramitra usaha dalam dunia usaha baik di dalam negeri maupun luarnegeri berkenaan dengan gagalnya

Nomor 2467 K/Pdt/201619 Agustus 2011 sehingga menjadi sebab gagalnya pelaksanaan perjanjiankerjasama dimaksud sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatandan pelaksanaan perjanjian kerjasama dimaksud terdapat tipu daya olehTergugat dan konsekuensi hukumnya seharusnya diterapkan ketentuanPasal 1243 , 1244 , 1246,1247,1248 KUHPerdata;Namun dalam perkara ini Judex Facti sama sekali tidak pernahmempertimbangkan tuntutan kerugian materiil Penggugat tentang denda/hilangnya keuntungan nyata yang diharapkan

tujuhratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus limapuluh tujuh rupiah) tersebut, yakni sejumlah Rp375.636.545,00 (tiga ratustujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empatpuluh lima rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2013 hingga dilaksanakannyasecara sukarela isi putusan perkara ini oleh Tergugat;Kerugian moril:Karena tercemarnya nama baik Penggugat terhadap mitramitra usahadalam dunia usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri berkenaandengan gagalnya

memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahantersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suamiisteri itu masihdalam keadaan bertengkav. 222 n nnn nnn nn nnn nnn nn erence neeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karenaperpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsungsampai sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbuktimemenuhi unsur secara terus Menerus.Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan gagalnya

upaya Majelis Hakimuntuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan kenyataan gagalnya mediasi, makapertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur tidak adaharapan untuk rukun kembali. 27222 22 ne nnn nn nen nnn nn nen n neeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di muka,maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadiPutusan Nomor 0571/Pdt.G/2016/PA.Ktq Halaman 9 dari 10 halamanpertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan

Bahwa akibat gagalnya penyelesaian secara bipartit, maka Penggugatounmelimpahkan perkara aquo ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan,hal mana sesuai dengan surat nomor : OO05/KORDA/F SBKIKES/SBSI/SU/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 ;. Bahwa Mediator Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan telah melakukanupaya penyelesaian atas perkara aquo melalui sidang Mediasi, akan tetapiternyata juga gagal mencapai kesepakatan ;Halaman 2 dari18Putusan PHI Nomor :103/Pdt. Sus.PHI/2016/PN. Mdn8.

Bahwa oleh karena gagalnya siang mediasi dalam perkara aqu, makaMediator Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan anjurantertulis atas perkara aquo sesuai dengan surat nomor567/1355/DSTKM/2016 Tanggal 16 Maret 2016 ;9.

dan rasamemiliki yang tinggin terhadap perusahaan; Bahwa saat ini usia Penggugat telah memasuki uisa Pensiun yakni 57(lima puluh tujuh) tahun, sehingga wajar jika Penggugat sudah tidakmampu lagi untuk bekerja; Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016, Penggugat melalui kuasanya telahmengirimkan surat kepada Tergugat sebagaiana surat Nomor:001/KORDA/F SB KIKES/ SBSI/SU/I/2016 Perihal : Undangan bipartitguna untuk membicarakan permasalahan aquo akan tetapi tidakmendapat tanggapan sama sekali; Bahwa akibat gagalnya

penyelsesaian secara bipartit makaPenggugatpun melimpahkan perkara aquo ke Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Medan dengan surat tertanggal 14 Januari 2016; Bahwa oleh karena gagalnya sidang mediasi dalam perkara aquo makaMediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Medan mengeluarkananjurantertulis dengan surat nomor:567/1355/DSTKM/2016 tanggal 16Maret 2016 yang intinya agar Pengusaha UD.Budi Agung membayar hakPensiun kepada Sdr.Cut Nurdeliani karena telah memenuhi syarat usiapensiun sesuai ketenuan

Dan saksijuga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugatselama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan olehkeluarga.

Dan saksi juga memberi keterangan perihal fakta hubunganPenggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upayadamai yang dilakukan oleh keluarga.

BJN tanggal04 April 2012, akan tetapi tidak membawa hasil (gagal) sehinggaperkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanpenggugat yang atas surat gugatan tersebut, penggugatmenyatakan ada perubahan gugatan sehingga yang benar adalahmenunjuk kepada uraian gugatan tertanggal April 2012 seperti yangtelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugattidak menggunakan kesempatannya untuk menjawab gugatan,bahkan sejak gagalnya upaya mediasi, tergugat tidak pernah

uraian putusan ini,maka segala sesuatu) yang tertuang dalam berita acarapersidangan perkara inidianggap telah termuat dan turut~ dipertimbangkan sertamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusanini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugatadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut,tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan membelakepentingannya dalam perkara ini sebab setelah gagalnya

, dengan Penetapan Nomor720/Pdt.G/2019/PA.Spt. tertanggal 7 Nopember 2019, dan berdasarkan laporanhasil mediasi oleh mediator tertanggal 7 Nopember 2019, proses mediasitersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);Bahwa terhadap mediasi di atas, guna mencari jalan yang lebih baik danmaksimal, oleh majelis antara Penggugat dan Tergugat diberikan pula waktumediasi tambahan di luar persidangan dalam beberapa waktu penundaanpersidangan namun tetap pula tidak berhasil;Bahwa dengan gagalnya

bersesuaian antara satu denganyang lainnya, maka saksisaksi dan keterangannya tersebut dapat diterimasebagai bukti mengingat Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan olehPenggugat, di antaranya menguatkan kebenaran pokok sebagian dalildalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai ihwal pertengkaran, penyebabperselisinan, akibat perselisihan/pertengkaran seperti telah berpisah tempattinggal sejak bulan April 2017 atau dua tahun terakhir, serta gagalnya

Putusan Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Sptketerangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171, 172,175, 308 dan 309 R.Bg;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan olehTergugat, telah ternyata di antaranya menguatkan kebenaran pokoksebagian dalildalil jawaban sepanjang mengenai tidak pernahnya saksimendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, telahberpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun terakhir,serta gagalnya upaya yang telah

Gorontalo,yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT :PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal: 19Mei 2016, Nomor: 26/Pdt.G/2016/PN.Gto tentang: Penunjukkan Majelis Hakim untukmenyidangkan perkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Mejalis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalotanggal 23 Mei 2016, Nomor: 26/Pdt.G/2016/PN.Gto tentang: Penetapan Hari Sidang ;Telah membaca Hasil Laporan mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 28 Juni2016 tentang gagalnya

Swwtinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (brokenmarriage);Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak danpecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuatdengan gagalnya usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat danTergugat dan gagalnya usaha penasehatan secara maksimal oleh MajelisHakim kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat serta sikapPenggugat yang bersikeras ingin bercerai sebagaimana disebutkan dalamfakta hukum poin 5, maka dengan kondisi

bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tidak dapatdipertimbangkan berkaitan dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat,namun kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugatdan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan mengetahuibahwa segala upaya penasehatan dalam rangka merukunkan kembaliPenggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil.Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut berkaitan denganperpisahan Penggugat dan Tergugat serta gagalnya

Bahwa gagalnya upaya penasehatan yang dilakukan oleh keluarga untukmerukunkan Penggugat dan Tergugat melahirkan kesimpulan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat memang telah terjadi konflik ataupunpertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untukmenuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih sayang layaknyasepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu 8 bulan.Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan denganapa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan

. : KEP.232/MEN/2003 : Mogok kerja tidak sahapabila dilakukan : 2020202e bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau ; e tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawabdi bidang Ketenagakerjaan; dan/atau ; e dengan pemberitahuan kurang dari 7 ( tujuh ) hari sebelum pelaksanaan mogokKerja; Gan/ ata 5 seneennsnseese nner enteneen neeme Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a,b,cdan d UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa Para Tergugat hendak menjawab dalildalil gugatan Penggugat lembarke3 angka 8delapann, angka9 sembilan dan angka10 sepuluh yang padapokoknya tentang mogok kerja tidak sah dan gagalnya perundingan bipartit. Bahwadalam dalil gugatan ini Para Tergugat tidak menanggapi karena merupakan opiniPenggugat tang oleh Para Tergugat akan ditanggapi dengan buktibukti dalam acarapembuktian nanti ; 7.