Ditemukan 5493 data
Termohon:
KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
58 — 20
NGEWA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
SUYANTO Als YANTO
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Kepri Cq Kapolresta Barelang
17 — 8
Pemohon:
SUYANTO Als YANTO
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Kepri Cq Kapolresta Barelang
UMAR NGANRO
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JAMBI Cq DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
87 — 24
Pemohon:
UMAR NGANRO
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JAMBI Cq DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
Syafridan Fikri Lubis
Termohon:
Kapolri cq. Kapolda Jambi cq. Kapolres Merangin
32 — 18
Pemohon:
Syafridan Fikri Lubis
Termohon:
Kapolri cq. Kapolda Jambi cq. Kapolres Merangin
GIMAN
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI CQ KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
8 — 4
Pemohon:
GIMAN
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI CQ KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
89 — 33
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL
Drs Soerjono Djati
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Jateng cq Kapolresta Surakarta
130 — 48
Pemohon:
Drs Soerjono Djati
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Jateng cq Kapolresta Surakarta
24 — 2
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL
YANIHATI BAENE
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias Selatan
63 — 7
Pemohon:
YANIHATI BAENE
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias Selatan
KHAIRIAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
34 — 13
Pemohon:
KHAIRIAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
90 — 11
DELMERIA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Tergugat:
1.Kapolda Sumut
2.Kapolri
138 — 101
Tergugat:
1.Kapolda Sumut
2.Kapolri
JULINA
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDASU
2.KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTABES MEDAN
3.KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTABES MEDAN cq KASAT RESKRIM POLRESTA MEDAN
4.KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTABES MEDAN cq KASAT RESKRIM POLRESTA MEDAN cq KAPOLSEK MEDAN BARU
5.KANIT RESKRIM POLSEK MEDAN BARU
6.PENYIDIK PEMBANTU PADA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU an BRIPKA SRI STINA DEWI SH
2 — 2
Pemohon:
JULINA
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDASU
2.KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTABES MEDAN
3.KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTABES MEDAN cq KASAT RESKRIM POLRESTA MEDAN
4.KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTABES MEDAN cq KASAT RESKRIM POLRESTA MEDAN cq KAPOLSEK MEDAN BARU
5.KANIT RESKRIM POLSEK MEDAN BARU
6.PENYIDIK PEMBANTU PADA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU an BRIPKA SRI STINA DEWI SH
16 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAWA TENGAH ; JAMALUDIN LAWA ; dkk
EDWIN
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MEDAN
7 — 8
Pemohon:
EDWIN
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MEDAN
Renato Lammanda
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Bali Cq Ditreskrimsus Polda Bali
81 — 23
Pemohon:
Renato Lammanda
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Bali Cq Ditreskrimsus Polda Bali
Parjono Bin Wahidin
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Polres Merangin
59 — 3
Pemohon:
Parjono Bin Wahidin
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Polres Merangin
21 — 10
KAPOLRI cq. KAPOLDA SumSel cq. KAPOLTABES Palembang
KAPOLRI cq. KAPOLDASumSel cq. KAPOLTABES Palembang diPalembang. Selanjutnya disebut :Terbanding I semula TERGUGAT I;2 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNGRI, cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMSEL di Palembang cq.
jelaslahbahwa secara yuridis Majelis Hakim dalam perkara a quotidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo dan perkara a quo tidak termasuk dalamyurisdiksi pengadilan perdata.j Bahwa dalam pasal 1919 KUHPerdata :Jika seseorang telah dibebaskan dari tunduhan melakukan kejahatan ataupelanggaran terhadapnya maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukansebagai perkara perdata ke Pengadilan untuk menangkis tuntutan gantirugi.1 Gugatan Error In Person :aBahwa gugatan PENGGUGAT ditujukan kepada Kapolri
Subyek hukum menurut Ilmu Hukum terdiri dari orang dan badan hukum,meliputi badan hukum privat dan badan hukum publik ;Menurut ilmu hukum, negara adalah badan hukum publik sedangkan presiden/pemerintahan lembaga penyelenggara negara lainnya seperti Kapolri adalah organyang menyelenggarakan kekuasaan negara sehingga menurut hukum yang harusdigugat oleh PENGGUGAT bukanlah organnya tetapi badan hukumnya yangdalam hal ini Negara Republik Indonesia ;Sedangkan bila suatu perusahaan yang akan di gugat,
Sebagaimanadiatur dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan anggarandasar dari suatu PT/badan hukum ;Berdasarkan hal itu TERGUGAT tersebut di atas, secara yuridis gugatanPENGGUGAT harus ditujukan kepada negara RI selaku Badan Hukum Publikbukan kepada Kapolri, Kapolda, Kapolresta yang hanya sebagai organpenyelenggara negara.II DALAM POKOK PERKARA :1 Bahwa apa yang telah di uraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalahmerupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat di pisahkan
TJAN HOA KIM,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DITRESKRIMUM POLDA SUMATERA UTARA
80 — 3
Pemohon:
TJAN HOA KIM,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DITRESKRIMUM POLDA SUMATERA UTARA
H ALY MAKSHUM
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA Jawa Tengah Cq KAPOLRESTA Pekalongan
60 — 25
Pemohon:
H ALY MAKSHUM
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA Jawa Tengah Cq KAPOLRESTA Pekalongan