Ditemukan 283316 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 03-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2396 K/PID.SUS/2015
Tanggal 3 Mei 2016 — SARMIN MIMIN bin SUKARDI.
48997 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor : 2396 K/PID.SUS.LH/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan menjatuhi perkara pidana khusus lingkungan hidup dalamtingkat kasasi telan memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SARMIN MIMIN bin SUKARDI.Tempat lahir : Pati.Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/15 Maret 1968.Jenis Kelamin > Laki laki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantara, KelurahanGrowong Kidul RT.O5/IV, KecamatanJuwana, Kabupaten Pati.Agama :
    Terdakwa telah diamankanoleh petugas Polres Pati.Rahwa Terdakwa dalam menaanakut limbah B3 (Rahan Berbahava danKalisco (Kalimantan Steel) tidak dilengkapi dengan dokumen limbah B3 P(Bahan Berbahaya dan Beracun) dari Kementrian Perhubungan.Bahwa selain itu Terdakwa dalam melakukan usaha pengelolaan limbah B3(Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak ada ijin dari pejabat berwenang dalamhal ini adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota berupa HazardousWaste Manifest yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan
    Hidup.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPati tanggal 10 Maret 2015 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SARMIN MIMIN bin SUKARDI bersalah melakukantindak pidana telah melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahayadan Beracun) tanpa ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuaidengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 102 jo Pasal 59ayat (4) Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungandan pengelolaan Lingkungan
    Bahwa putusan pidana penjara yang diputuskan Hakim Pengadilan TinggiJawa Tengah masih terlalu ringan mengingat bahwa : Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan ..
    Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Ketua Mahkamah Agung RIdi Jakarta menerima permohonan Kasasi kami dan mejatuhkan TerdakwaSarmin Mimin bin Sukardi bersalan melakukan tindak pidana melakukanpengelolaan limbah B3 tanpa ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 102 joPasal 59 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh
Putus : 16-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1224 K/Pid.Sus.LH/2020
Tanggal 16 Juni 2020 — TASMIN, S.Si., alias KUBUS bin BUDUSAMI;
488139 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 17-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 24-03-2015
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 36/PID.SUS/2015/PN.Mjy
Tanggal 11 Maret 2015 — AGUS SUKARNO BIN SUTRISNO
37333
Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 45 / PID. SUS-LH / 2018 / PT DPS
Tanggal 18 Desember 2018 — I KETUT REGEN
45559
Putus : 30-09-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2060 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 30 September 2015 — XIN YONG HE alias JIAN YUNG alias AYUNG Ad. HE YU LIAN
501206 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dokumen Pengolahan Lingkungan Hidup, Produk Konsultan CV.Mutiara Karya Abadi;j. Laporan Hasil Pengujian Udara Ambien No. 4407/LHP/VII/2011 tanggal26 Juli 2011 oleh PT. UNILAB PERDANA Laboratorium LingkunganHidup;k. Dokumen Lingkungan Hidup tentang Uraian Pengelolaan Limbah danCemaran Indutri PT. Tri Tunggal Sejahtera Lestari.Bahwa kegiatan operasional PT.
    Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Fakultas TeknikUniversitas Indonesia Departemen Teknik Metalurgi & Materialdengan Composition Test Report No. 0220/PT.02/FT04/P/2012tanggal 13 Maret 2012, CRT/Cathode Ray Tube yang telahdibacakan oleh Ahli Lingkungan Hidup atas nama AmeliaRchmatunisa;3.
    No. 2060 K/Pid.Sus/2014materiil alasan perbuatannya, apalagi jika dikaitkan dengan suratTanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor : B9201/Dep.IV/LH/PDAL/09/2012 tanggal 17 September 2012 yang jikabarang modal bukan baru, maka barangbarang tersebut adalah limbahelektronik, maka jika hanya dilakukan rekondisi maka tidak termasukkegiatan pemanfaatan limbah B3. Hal ini sangat jelas bertentangandengan keterangan saksisaksi, maupun ahli yang menyatakan bahwakegiatan yang dilakukan PT.
    Bahwa hinggasaat sekarang ini PT Tri Tunggal Lestari belum memiliki Izin PemanfaatanLimbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.Sedangkan dalam operasionalnya ternyata PT . Tri Tunggal Lestari telahmemanfaatkan limbah B3.Bahwa pengelolaan Limbah CRT (Cathode Ray Tube) sebagai limbah B3harus merujuk pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 Jo.
    atas, perobuatan Terdakwaa quo telah memenuhi seluruh unsur ketentuan Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4)jo 116 Ayat (1) huruf b jo Pasal 117 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum, karenanya Terdakwa harus dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana;Hal. 16 dari 20 hal.
Register : 10-09-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 25-04-2016
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 538/Pid.Sus/2015/PN Llg.
Tanggal 31 Maret 2016 — (TERDAKWA) Nama lengkap : ZULKIFLI LUBIS Bin AHMAD ROZI ;
45226
  • Bahwa jalan yang dipasang portal oleh warga Trans Bansos tersebut ada9 (sembilan) titik yang dipasang portal ;Bahwa alat yang dipakai memasang portal adalah berupa parang, Linggis,dan bahan yang digunakan adalah kayukayu, dan bambu kemudiandipancangkan di jalan dibuat seperti pagar menutup badan jalan laluditutup dengan menggunakan pelepah kelapa sawit ;Bahwa jalan yang dipasang portal itu bukan jalan umum akan tetapimerupakan milik PT.PHML yang merupakan jalan utama akses masuk kepabrik dan berada lingkungan
Putus : 08-12-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6080 K/Pid.Sus-LH/2022
Tanggal 8 Desember 2022 — MUHAMMAD KASIM alias KASIM bin WASITO (alm);
232112 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 16-02-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN SENGETI Nomor 17/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt
Tanggal 28 April 2016 — Pidana - Syawaludin Alias Salun Bin Nurdin
44165
Putus : 23-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5609 K/Pid.Sus-LH/2022
Tanggal 23 September 2022 — ALIWAR panggilan WAR
256142 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 21-03-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 185_Pid_Sus_2016_PN Smg.
Tanggal 13 Juni 2016 — SUPAAT BIN KASNAN
46745
  • Bahwa Saksi menerangkan Informasi Tata Ruang (ITR), daftar riwayat hidup dansurat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan / atau geologi yang berpengelamanpaling sedikit 3 tahun, bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah, buktipembayaran cetak peta WIUP Mineral bukan logam atau batuan atas permohonanwilayah, pernyataan kesanggupan untuk mematuhi' ketentauan peraturanperundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,laporan eksplorasi, laporan studi kelayakan , rencana reklamasi
    dan pascatambang, rencana kerja dan anggaran biaya, rencana pembangunan sarana danprasarana penunjang kegiatan operasi produksi, laporan keungan tahun terakhiryang telah diaudit oleh akuntan publik, persetujuan dokumen lingkungan hidupsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
    Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputikonstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan danpenjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasilstudi kelayakan.8. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksimineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.9.
Register : 05-10-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 599/Pid.B/2015/PN Sgl.
Tanggal 3 Desember 2015 — LILIANI Als POPI binti LA ODE AKUBA
38122
Putus : 31-08-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN DUMAI Nomor 150/Pid.Sus-LH/2016/PN.Dum
Tanggal 31 Agustus 2016 — Syafri MR Alias Oncu Bin Mahruf
42247
  • Gasgas rumah kaca yangdilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batasambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gasgas yangdihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidakmungkin kembali lagi karena telah rusak.5.
    Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.ATAUKEDUA Bahwa ia Terdakwa SYAFRI MR Als ONCU Bin MAHRUF, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan ataubanjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang.
Putus : 31-01-2018 — Upload : 03-04-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 10/PID.SUS-LH/2018/PT PTK
Tanggal 31 Januari 2018 — RADIONO bin JIWO TARUNO (alm);
38529
Register : 27-12-2017 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 273/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Juni 2018 — SINAR CENTRA CIPTA : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
818388
  • SINAR CENTRA CIPTA : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
    PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATALINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN hadir dalam rapat pembahasan reklamasi di dalamDaerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah LingkunganKepentingan (DLKp) Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, yang manadalam butir 6 dan 7 hasil keputusan pembahasannya disepakati :6) Guna percepatan penerbitan izin Lingkungan dariKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atasHal. 26 dari 237 Hal.
    SINAR CENTRA CIPTA telah memperolehSurat Keputusan Kelayakan Lingkungan yang diterbitkan olehWalikota Semarang melalui Surat Keputusan Nomor: 660.239, padatanggal 15 Oktober 2009, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 73Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,kelayakan lingkungan tersebut dipersamakan sebagai Izin Lingkungandengan luas areal seluas 67,6 Ha ;Bahwa TERGUGAT menerbitkan Izin Kelayakan Lingkungan Hidup(OBJEK GUGATAN VSKKL 561) dan Ilzin Lingkungan (OBJEKGUGATAN
    Nomor 27 Tahun 2012tentang Izin Lingkungan, diatur :Pasal 2(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdalatau UKLUPL, wajib memiliki izin lingkungan ;(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperolehmelalui tahapan kegiatan yang meliputi :a.
    dan penerbitan izin lingkungan secara hukumdapat diproses ;Hal. 70 dari 237 Hal.
    IZIN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN TELAHDILENGKAP!
Putus : 26-07-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 74/PID/2016/PT.SMR
Tanggal 26 Juli 2016 — Nama Lengkap : LODI Bin (Alm) S HADO Tempat Lahir : Buol Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun / Tahun 1970 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia Tempat Tinggal : Desa Mamunu Kec. Mamunu Kab. Buol Prov Sulawesi Tengah Agama : Islam Pekerjaan : Tani Pendidikan : SD (Kelas II)
38447
Putus : 08-03-2018 — Upload : 09-07-2018
Putusan PT SAMARINDA Nomor 24/PID/2018/PT SMR.
Tanggal 8 Maret 2018 — Nama Lengkap : MUHAMMAD YANA Alias YANI Bin BADU SAPUTRA; Tempat Lahir : Long Beluah; Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 30 April 1993; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : Desa Long Beluah Rt.04, Kecamatan Tanjung Palas, Barat, Kabupaten Bulungan; Agama : Islam; Pekerjaan : Tidak bekerja;
40450
Putus : 30-12-2019 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4032 K/PID.SUS-LH/2019
Tanggal 30 Desember 2019 — KARMAN bin LIONG TAT
178102 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 28-04-2006 — Putus : 21-06-2006 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN MALINAU Nomor 13/PID.B/2006/PN.MAL
Tanggal 21 Juni 2006 — YAHENG IMIN ALS AHENG Bin IMIN
9532
  • terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhipidana sesuai dengan kesalahannya ;1415Menimbang bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepadaterdakwa, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan halhal yang meringankan dan halhalyang memberatkan pidana terhadap terdakwa :Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan negara.e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam membrantas illegalloging.e Perbuatan Terdakwa dapat merusak hutan dan lingkungan
Putus : 10-08-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT SMG
Tanggal 10 Agustus 2016 — CAO KEFENG bin CAO YIO LI
482130
  • Menyatakan terdakwa CAO KEFENG bin CAO YIO LI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CAO KEFENG bin CAO YIO LI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
    Hidup Provinsi Jawa Tengah yangmenyatakan bahwa terdapat beberapa parameter hasil uji terdeteksimengandung B3, Limbah batubara berupa fly ash dan bottom ashtermasuk Limbah B3, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 101 Tahun 2014 dalam Lampiran Tabel 4, KodeLimbah B409 dan B410 termasuk jenis Limbah B3 dari SumberSpesifik khusus.e Bahwa pembuangan limbah B3 ke media lingkungan akan mengalamiproses pemadatan yang menyebabkan terjadinya kerusakanlingkungan hidup (media tanah),
    Tegalpanas, Jimbaran RT.01/01 Secang Desa SambanKecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, setidaknya di suatu tempatdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambarawa, telah melakukandumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izinHalaman 3, Putusan No. 162/Pid.Sus/2016/PT SMGsebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU No. 32 Tahun 2009, yangdilakukan dengan cara:Bahwa PT. STARLIGHT GARMENT yang beralamat JI.
    pemadatan yang menyebabkan terjadinya kerusakanlingkungan hidup (media tanah), menghilangkan kesuburan tanah, danmencemari lingkungan hidup yang dimanfaatkan untuk kehidupanseharihari oleh manusia, tanaman dan makluk hidup lainnya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup.Membaca, Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriAmbarawa Nomor : Reg.
    Menyatakan terdakwa CAO KEFENG bin CAO YIO LI bersalahmelakukan tindak pidana yang melakukan dumping limbah dan/ ataubahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 104 UU RI No.32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;2.
    STARLIGHT GARMENT Semarang telah membuanglimbah ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana tersebutdalam Pasal 104 Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, padahal BadanLingkungan Hidup Kabupaten Semarang tidak segeramenindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan sampai habiswaktu 45 hari sejak permohonan diajukan PT.
Putus : 20-03-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1752 K/PID.SUS.LH/2016
Tanggal 20 Maret 2017 — ALI MUCHTAROM
47691 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maspion 2 Sidoarjo,selanjutnya truktruk beserta muatannya disita dan dibawa ke PolresJombang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut; Bahwa setelah diadakan pemeriksaan diketahui jika Terdakwa dalammelakukan usaha pengelolaan limbah B3 berupa abu aluminium tersebuttanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 102 UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 55
    No. 1752 K/PID.SUS.LH/2016Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJombang tanggal 3 Desember 2014 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ALI MUCHTAROM telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukanusaha pengelolaan limbah B3 tanpa izin" sebagaimana diatur dalam Pasal102 UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah kami dakwaan;Menjatunkan pidana terhadap Terdakwa
    memberatkandan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 102 UndangUndang Republik Indonesia Nomor32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan