Permohonan Rekonvensi sangat tidak jelas danabceur, harusnya gugatan Rekonvensi diuraikan sebagai layaknya gugatan Konvensiyang dirumuskan dengan baik apa yang menjadi posita atau dalil gugatan dan apayang menjadi dasar peristiwa yang melandasi gugatan.

./1998 tertanggal 14Mei 1999 Mahkamah Agung RI Nomor: 1154 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1975dengan kaedah hukum sebagai berikut : suatu gugatan Rekonvensi yang tidakdirumuskan dengan baik posita dan dalil gugatan berupa dasar hukum (recht ground)dan dasar peristiwa (fijtelijk ground) yang melandasi gugatan dan tidak menyebutkanpetitum gugatan dengan rinci. maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formaldan harus dinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaard)(mahkamahagung.go.id.direktori

Pertimbangan yang melandasi Konklusi/Kesimpulan/Persangkaan MajelisHakim yang dituangkan dalam Naskah putusan perkara ini tidak memilikisandaran hukum yang lengkap dan akurat serta tidak didukung dengan alatbukti yang sah menurut Hukum;d.

Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidakmempertimbangkan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum olehPenggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, hal mana perbuatanPenggugat/T erbanding/Termohon Kasasi terbukti hanya inginmenguntungkan diri sendiri dengan memberikan Pinjaman kepadaTergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan sangat tidak masuk akalsecara berulangulang kali sebagaimana yang diuraikan dalam DuplikTergugat poin 6 (enam);> Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi MalukuUtara yang melandasi

konsisten antara gugatan Penggugat dengan repliknya, karena gugatanPenggugat menuntut haknya sementara dalam replik, Penggugat tidak menuntut haknyatetapi ingin memberikan seluruh hak Penggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga yaituketiga anaknya yang dihasilkan selama perkawinan antara Penggugat denganPenggugat;Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat menegaskan bahwa Penggugat tidakakan menuntut haknya, padahal dalam sebuah gugatan tuntutan hak sangatlah pentingsebagai sebuah kepentingan hukum yang melandasi

pernikahan; Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat intim ;Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan dapatmenerima;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimanayang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang takterpisahkan dengan penetapan ini;TENTANG HUKUMNYA Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang bahwa yang melandasi

sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin sertakerusakan mental (mental illness), baik bagi salah satu pihak maupun bagi keduabelah pihak suami dan istri;Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapatmembina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yangHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 324/Pdt.G/2017/PA.Kismenjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahaltujuan tersebut merupakan asasasas mendasar yang melandasi

dikesampingkan ;Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya bahwa Surat Pernyataan tersebutpada hakikatnya/esensi bukanlah bukti sebagai uang titipan, melainkan adalahpenyertaan modal usaha Penggugat kepada Tergugat dalam usaha kerjasamadi bidang batubara yang secara sadar Tergugat tahu dan patut mengetahuinyabahwa dalam dunia usaha dikenal oleh setiap pengusaha terdapat adanyauntung dan rugi, demikain pula dalam hubungannya bisnis batubara yangdijalankan oleh Penggugat i.c perkara ini ;Bahwa prinsip yang melandasi

pernikahan; Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudahsangat intim;Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkandan menyatakan dapat menerima;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkaraini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang bahwa yang melandasi

tersebut di atas dikaitkandengan lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Tergugat selama 5 tahun,maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yangdijatunkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu bainsughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi

olehPenggugatmakatuntutantersebuttidakperludipertimbangkanlagi:Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakimmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untukmengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikahsebagaimana dimaksud pasal tersebut.Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi

bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai diatas.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPemohon telah hadir di persidangan secara pribadi dan telah memberikanketerangan secukupnya, sedang orang tua (ayah) Pemohon yangbernama Abdul Wahab bin Abdul Rohim telah dua kali dipanggil secararesmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassaruntuk hadir di persidangan guna didengar keterangannya, namun tidakpernah hadir.Menimbang, bahwa yang melandasi

Putusan No.1701/Pdt.G/2020/PA.Lmjyang melandasi unsurunsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidakada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak adalagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagiaberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jikaikatan batin antara suami istri tidak ada.

Unsur itulahyang melandasi unsurunsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidakada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak adalagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagiaberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jikaikatan batin antara suami istri tidak ada.

Unsur itulahyang melandasi unsurunsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidakada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak adalagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagiaberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jikaikatan batin antara suami istri tidak ada.

dengan Tergugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakimmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untukmengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikahsebagaimana dimaksud pasal tersebut.Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi

, maka majelishakim berpendapat bahwa pemohon dengan termohon tidak dapat rukundalam rumah tangganya yang disebabkan sikap termohon yang tidak maulagi tinggal bersama pemohon serta tidak memperdulikan pemohon selama 2(dua) tahun hingga sekarang, dapat dipandang pemohon meninggalkantermohon bukan karena tanpa alasan yang sah akan tetapi karena hal laindiluar Kemampuannya, dan pada kenyataannya pemohon merasa tidakmemiliki ikatan batin lagi dengan termohon, sehingga dengan demikianunsurunsur yang melandasi

Unsur itulahyang melandasi unsurunsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidakada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak adalagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagiaberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jikaikatan batin antara suami istri tidak ada.

antara anak Pemohon dengan calon isterinyanya sudahsangatintim dan harus segera dinikahkan;Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkandan menyatakan dapat menerima;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara sidang perkara iniyang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBAGAN HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang bahwa yang melandasi

Bahwa PENGGUGAT justru menguraikan permasalahan yang terjadiantara PENGGUGAT dan TERGUGAT II yang sebagaimana fakta hukumdi lapangan permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh pihakTERGUGAT Il dan rumah yang menjadi objek sengketa sempat dihunioleh kerabat pihak PENGGUGAT, sehingga hal demikian gugatanmenjadi kabur (absurd);Bahwa dalam sebuah gugatan yang baik haruslah ada persesuaianantara fakta hukum dengan dasar hukumnya untuk melandasi Petitumyang dimohonkan, dengan demikian sudah patutlah

(dardenverzet)sehingga maksud dari Gugatan menjadi kabur dan susah untuk dimengertidan PENGGUGAT justru menguraikan permasalahan yang terjadi antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT Il yang sebagaimana fakta hukum dilapangan permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh pihak TERGUGATIl dan rumah yang menjadi objek sengketa sempat dihuni oleh kerabatpihak PENGGUGAT,sehingga hal demikian gugatan menjadi kabur dan tidak masuk akal dankarena tidak ada persesuaian antara fakta hukum dengan dasar hukumnyauntuk melandasi

(darden verzet) sehingga maksud dari Gugatanmenjadi kabur dan susah untuk dimengerti dan PENGGUGAT justrumenguraikan permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGATIl yang sebagaimana fakta hukum di lapangan permasalahan tersebut telahdiselesaikan oleh pihak TERGUGAT II dan rumah yang menjadi objek sengketadihuni oleh kerabat pihak PENGGUGAT, sehingga hal demikian menjadikangugatan kabur dan tidak masuk akal dan karena tidak ada persesuaian antarafakta hukum dengan dasar hukumnya untuk melandasi

telah dibuat pula dalam akta otentik berupa Akta JaminanFidusia Nomor 81 tanggal 26 September 2011 dan telah didaftarkanpula di Kantor Wilayah Hukum dan Ham Jawa Timur sehingga terbitSertifikat Jaminan Fidusia W10.40049.AH.05.01.TH.2011/STDtanggal 8 Desember 2011 yang mempunyai irahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga mempunyaikekuatan title eksekutorial yang sama dengan Putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap. dimanapun Undang UndangNomor 42 Tahun 1999 yang melandasi

Bahwa permasalahan yang muncul, adalah ketika justru TermohonKeberatan atau Pengadu ingkar dalam melaksanakan kewajibanberdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia, SertifikatJaminan Fidusia yang mengikat Pemohon Keberatan dahulu Teradudengan Termohon Keberatan atau Pengadu, maupun UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 yang melandasi semua legalitashukum tersebut, sehingga Pemohon Keberatan dahulu Teradumelakukan penarikan kembali kendaraan yang dibeli oleh TermohonKeberatan atau Pengadu' dari

telah dibuat pula dalam akta otentik berupa Akta JaminanFidusia Nomor 81 tanggal 26 September 2011 dan telah didaftarkanpula di Kantor Wilayah Hukum dan Ham Jawa Timur sehingga terbitSertifikat Jaminan Fidusia W10.40049.AH.05.01.TH.2011/STDtanggal 8 Desember 2011 yang mempunyai irahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga mempunyaikekuatan title eksekutorial yang sama dengan Putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap, dimanapun Undang UndangNomor 42 Tahun 1999 yang melandasi

wanprestasi dengantidak melaksanakan kewajiban tepat waktu berdasarkan PerjanjianPembiayaan Nomor 04113710 tanggal 4 November 2010, Akta JaminanFidusia Nomor 81 tanggal 26 September 2011 dan Sertifikat JaminanFidusia W10.40049.AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 8 Desember 2011 yangmempunyai irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa sehingga mempunyai kekuatan titel eksekutorial yang sama denganPutusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 yang melandasi

Sesuai fakta yangterbukti di persidangan dan dalil kedua belah pihak terbukti pihakPenggugat atau pihak Pertanahan maupun petugasnya tidak pernahminta persetujuan kepada Tergugat selaku yang menguasai fisiktanah tersebut untuk melakukan penetapan tanda batas maupunpengukuran atas Objek Sengketa dengan kata lain pengukuran tandabatas dapat dikatakan tidak pernah terjadi di lokasi Objek Sengketatersebut, dengan demikian penerbitan Surat Ukur Nomor 116/2003tanggal 15 Desember 2003 yang melandasi terbitnya

keputusan hakim yang membenarkan hak pemohonatas tanah itu;Bahwa ternyata selama jangka waktu pengumuman yaitu 2 (dua)bulan, Termohon Kasasi tidak melakukan keberatan apapun ataspemberian hak milik kepada Pemohon Kasasi;Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961tentang Pendaftaran Tanah menyatakan Pembukuan Dalam BukuTanah serta Pencatatannya pada Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor116/2003 tanggal 15 Desember 2003 yang melandasi

Dengan demikian Petugasukur Kantor Pertanahan Jakarta Barat tidak ada kepentingan hukumdengan Termohon Kasasi untuk meminta izin pengukuran tanah objeksengketa;Maka berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan hukum PengadilanTinggi DKI Jakarta yang menyatakan "pengukuran tanda batas dapatdikatakan tidak pernah terjadi dilokasi OS tersebut, dengan demikianpenerbitan Surat Ukur Nomor 116/2003 tanggal 15 Desember 2003yang melandasi terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 8857/Kalideresnyata jelas tidak sesuai