ataupun izin usaha niagabahan bakar minyak yang disubsidi, kemudian saksi WAWANHENDRIAYADI dan saksi LIA HADI membawa terdakwa dan barangbukti ke Polsek Banjarbaru Barat guna proses lanjut;Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan ataupunusaha niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut, terdakwa tidak adamemiliki izin usaha pengangkutan ataupun izin usaha niaga bahan bakarminyak yang disubsidi yang dikeluarkan oleh menteri Energi dan SumberDaya Mineral ( menteri ESDM) melalui Dirjen Migas

mengakutidak ada memiliki izin usaha pengangkutan ataupun izin usaha niagabahan bakar minyak yang disubsidi, kemudian saksi WAWANHENDRIAYADI dan saksi LIA HADI membawa terdakwa dan barangbukti ke Polsek Banjarbaru Barat guna proses lanjut ;e Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan bahan bakarminyak jenis solar tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin usahapengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi yang dikeluarkanoleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( menteri ESDM)melalui Dirjen Migas

Saksi Sahidan Bin Salamat, dibawah sumpah, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengerti kenapa saksi diperiksa dalam perkara ini karenaada kejadian pengisian BBM jenis solar yang dilakukan oleh terdakwa;Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 25 agustus 2014jam 09.00 Wita di SPBU Agra Budi Karya Migas JI. A.

Yani km.23 Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;Bahwa saksi adalah anak dari saksi koroan NATALIANO.Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksibertugas sebagai operator di SPBU Agra Budi Karya Migas;Bahwa saksi masuk kerja mulai jam 07.00 Wita sampai denganjam 14.00 Wita karena di bagi menjadi 3 (tiga) shift ; Bahwa tugas saksi melayani penjualan solar (operator dispensersolar) ; Bahwa pada saat itu saksi tanya diisi berapa, lalu terdakwamenjawab diisi full (penuh) ;e Bahwa pada saat itu solar

, sedangkanperizinan yang dikeluarkan oleh Pemda / Pemko hanya sebagaisyarat untuk mendapatkan izin usaha Niaga dari Menteri Energidan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas ;Bahwa benar dalam Undangundang tidak dijelaskan mengenaibatasanbatasan maksimal dan minimal BBM yang dapatdikategorikan Niaga BBM tanpa izin ;Bahwa benar dalam kasus terdakwa sebagaimana yang telahditerangkan oleh penyidik, bahwa BBM jenis solar tersebut akandijual lagi, maka terdakwa telah melakukan pidana yaitupenjualan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, JaksaPenuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksisaksi yangtelah di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut tata caraagamanya masing masing, yaitu sebagai berikut :1.

Marketing Region VI yang tugaspokoknya adalah merencanakan dan memasarkan bahan bakarkhusus (NPSO) di Lembaga Penyalur seperti SPBU, APMS danSPDN ;Bahwa yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi olehPemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu,jenis tertentu (premium, kerosine/minyak tanah, danj solar),konsumen tertentu dan harga tertentu sebagaimana yang telahditetapkan oleh Pemerintah;Bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan, Pengangkutan,Penyimpanan dan Niaga BBM dalam kegiatan usaha hilir migas

pengolahan, termasukpengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan,penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gasbumi;Niaga BBM adalah kegiatan pembelian, penjualan eksport,import minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niagagas bumi melalui pipa;Bahwa pihakpihak yang dapat diizinkan untuk melakukankegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan NiagaBBM menurut ketentuan Pasal 9 Undangundang RI No. 22tahun 2001 tentang Migas

RI Nomor 22 Tahun 2001 tentangMigas adalah izin yang diberikan oleh Menteri Energi danSumber Daya Mineral kepada setiap orang dan/atau badanusaha, dimana jijin usaha tersebut wajib dimiliki karena adakewajiban setiap orang dan/atau badan usaha untuk membayarpajak dan iuran (sebagaimana dimaksud di dalam ketentuanPasal 32 Undangundang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentangMigas);Bahwa dalam hal untuk mendapatkan izin sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 23 Undangundang RI Nomor22 Tahun 2001 tentang Migas

IzinUsaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, izin yang dikeluarkanoleh Pemerintah Daerah bukan merupakan izin sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan danPedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha HilirMinyak dan Gas Bumi, namun rekomendasi atau izin yangdikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkait hanya merupakanpra syarat untuk mendapatkan izin kegiatan usaha hilir migas

tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;Halhal yang memberatkan;: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan BBMbersubsidi;HalLhal yang meringankan: Terdakwa berterus terang; Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi; Terdakwa belum pernah dihukum;Memperhatikan pasal 55 UU RI No.22/2001 tentang Migas

Pemeriksaannyamenerangkan bahwa penjualan gas dari Pertamina (persero) bahwa prosedurPengisian Gas Elpiji untuk ukuran baik untuk 3 kg, 12 kg, dan 50 kg adalah gas Elpigiyang disuplai dari Kilang/Impor/Kontra kerjasama dengan pertamina diangkut denganTruk Skiteng ke Filing Plant/SPBE, kemudian SPBE melakukan pengisian ke tabunggas dengan menggunakan peralatan dan standar keselamatan yang telah ditentukan(misal tera dari metrology, keselamatan kerja dari Disnakes,SKPI (Surat KeteranganPenggunaan Instalsi dari Migas

Saksi Suyadi, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikute Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengandugaan tindak pidana Migas, Metrologi legal dan atau Tindak pidanaPerlindungan Konsumen secara bersama sama, sebagaimana di maksuddalam 53 huruf c do d UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumin, atau Pasal 32 UU No 2 tahun 1981 tentang Metrologi legal dan ataupasal 62 UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal

solarkurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) liter yang di simpan di dalam3 (tiga) buah drum, kemudian terdakwa beserta barang buktinyadibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut;e Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan ataupunusaha niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut, terdakwatidak ada memiliki izin usaha pengangkutan ataupun izin usahaniaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang dikeluarkan olehmenteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( menteri ESDM)melalui Dirjen Migas

terdakwa, kemudianmemeriksa bagian belakang mobil dan menemukan BBM jenis solarkurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) liter yang di simpan di dalam3 (tiga) buah drum, kemudian terdakwa beserta barang buktinyadibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut;e Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakarminyak jenis solar tersebut terdakwa tidak ada memiliki izinusaha niaga bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh menteriEnergi dan Sumber Daya Mineral ( menteri ESDM) melaluiDirjen Migas

,terusmenerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;11 Bahwa Izin Usaha adalah ijin yang diberikan kepada BadanUsaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan,penyimpanan dan /atau Niaga dengan tujuan memperolehkeuntungan dan/atau laba;e Bahwa izin usaha yang digunakan untuk penjualan / Niaga BBMadalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Energi danSumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas

, sedangkan perizinanyang dikeluarkan oleh Pemda / Pemko hanya sebagai syaratuntuk mendapatkan izin usaha Niaga dari Menteri Energi danSumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas;e Bahwa dalam Undangundang tidak dijelaskan mengenaibatasanbatasan maksimal dan minimal BBM yang dapatdikategorikan Niaga BBM tanpa izin; Bahwa dalam kasus Terdakwa sebagaimana yang telahditerangkan oleh penyidik, bahwa BBM jenis solar tersebut akandijual lagi, maka terdakwa telah melakukan pidana yaitupenjualan atau niaga

, oleh karena BBM tersebut akan dijual lagi makaTerdakwa, sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 huruf d Undang UndangRI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat bahwaTerdakwa dalam melakukan usaha Niaga bahan bakar minyak jenis solartersebut tidak ada memiliki izin usaha Niaga yang dikeluarkan oleh MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) melalui Dirjen Migas,sehingga Terdakwa

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli yang dibacakan diperisdangan bahwa bahan bakar minyak jenis Gasoline (bensin), Kerosene (minyaktanah) dan Gasoil (solar) adalah bahan bakar minyak yang disubsidi olen Pemerintahdan yang berhak untuk mendistribusikan bahan bakar minyak yang bersubsidi tersebutadalah Badan Usaha yang mendapat ijin dari Pemerintah dalam hal ini KementrianEnergi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana UU no.22 Tahun 2011 tentang Migas.

terdawa melakukan pembelian BBM dengan maksud untuk dijual kemball.tangeapan terdakwa :Bahwa yang terdakwa lakukan adalah atas pengetahun saks1 Suherman.Keteranga/pendapat ahli :Ahli Abdul Muhaemien bin Ishak, atas persetujuan Majelis Hakim dan terdakwa serta PenasehatHukumnya, dibawah sumpah keterangannya dalam BAP clibacakan yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa Ahli diperiksa oleh Penyidik Polda Jateng dalm keadaan Bahwa saks1 sebagaiPNS Kementrian ESDM yang dipebantukan pada BPH Migas

tahanan rumah dengan merujuk kepada pasal22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akandijatunkan kepada Terdakwa.Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan olehkarena itu Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa akan dibebanipula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkandalam amar putusan di bawah ini.Memperhatikan, Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun2001 Tentang Migas

Pertamina dengan jabatan salesrepresentative retail wilayah IV Kalimantan Selatan dengan tanggung jawabsalah satunya melakukan estimasi kebutuhan dan pengendalian BBMDSFSUD SIG mn nmn nnn nnn nnn mnie ne nn inne RR A Bahwa menurut Pasal 23 UU tahun 22 tahun 2001 tentang Migas, kegiatanusaha yang memerlukan izin usaha pengangkutan apabila pemilik truck tangkimenyewakan truck tangkinya untuk membawa BBM milik orang lain karenamereka melakukan usaha pengangkutan dengan cara komersil sehinggaharus melalui

izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan menteri ESDM; Bahwa untuk mengajukan izin usaha, maka harus membuat permohonan izinusaha kepada menteri melalui Direktuir Jenderal Migas dengan melengkapipersyaratan administrasi dan teknis; Bahwa apabila ada pelaku usaha atau perorangan yang membeli kemudianmengangkut BBM dalam jumlah yang banyak kemudian BBM tersebut dijuallagi dengan harga yang lebih mahal atau harga yang tidak sesuai denganketentuan yang ditetapbkan pemerintah maka terhadap pelaku tersebut

telah16melakukan tindak pidana di bidang migas dan gas bumi sesuai ketentuanpasal Pasal 53 dan Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas ; Bahwa dalam perkara ini, terdakwa dalam mengangkut BBM jenis solartersebut tidak memiliki ijin pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyakyang disubsidi oleh pemerintah dengan harga melebihi harga ketentuanpemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan/laba sehinggaperbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan UU Migas ; Menimbang, bahwa dipersidangan

maupun niaga BBM jenis solarsebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) UndangUndang No. 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli, apabila ada pelakuusaha atau perorangan yang membeli kemudian mengangkut BBM dalam jumlahyang banyak kemudian BBM tersebut dijual lagi dengan harga yang lebih mahal atauharga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah makaterhadap pelaku tersebut telah melakukan tindak pidana di bidang migas

Nomor : 22 Tahun 2001 TentangMinyak Dan Gas Bumi (PRIMAIR), Pasal 53 huruf c UU RI Nomor : 22 Tahun 2001Tentang MIGAS (SUBSIDAIR);Bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana disebutkan di atastelah disusun secara Subsediritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahuludakwaan Peirmair jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yaitu pasal 55 UU RI Nomor : 22 Tahun2001 Tentang MIGAS, mengandung unsur unsur sebagai berikut :1 Setiap

Tanpa ijin Usaha Pengangkutan;Menimbang bahwa Pasal I angka 20 UndangUndang Nomor : 22 Tahun 2001tentang MIGAS menyebutkan /zin Usaha adalah izin yang diberikan kepada BadanUsaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niagadengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau labaBahwa selanjutnya dalam perkara ini harus dibuktikan apakah tindakan terdakwadalam melakukan kegiatan mengankut BBM tersebut di atas dilakukan dengan dasar ataudisertai ijin atau tidak, maka untuk mengetahui

ini oleh Jaksa PenuntutUmum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan barang bukti dirampasuntuk Negara maka status barang bukti akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 55 UndangUndang RI No. 22 tahun 2001 Tentang MIGAS

menemukan minyak jenis Solar sebanyak 380 (tigaratus delapan puluh) liter yang dimuat dalam 19 (Sembilan belas) jirigenberukuran kurang lebih 22 (dua puluh dua) liter dan tiap jirigen berisikurang lebih 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar yang merupakan milikTerdakwa;Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyakjenis solar tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha niaga bahanbakar minyak yang dikeluarkan oleh menteri Energi dan Sumber DayaMineral ( menteri ESDM) melalui Dirjen Migas

Badan Usaha Swasta (BUS);dengan persyaratan yang harus dipenuhhi telah diatur dalam pasal15 (2) PP No.36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas;Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016/PN.

uang, maka para sopir tersebut bisamembayar dengan BBM jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) litersehingga apabila dirinci BBM tersebut seharga Rp.5.000, (lima riburupiah) perliternya kemudian BBM jenis solar tersebut dijual kembalidengan harga Rp.6.000, (enam ribu rupiah) perliternya kepadapembeli / Sopir truck tronton untuk keperluan / kegiatan industripertambangan batubara / sebagai jasa angkutan batubara adalahtidak dibenarkan; Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001tentang MIGAS