tidak pernah diberhentikan dan kami (anggotaBPD) meminta kepala desa untuk kembali memanggil para penggugat untukkembali bekerja;Bahwa para penggugat mempunyai SK pengangkatan sebagai kaur yang dibuat olehkepala desa yang sekarang(tergugat);Bahwa BPD yang musyawarah untuk mediasi;Bahwa pada saat mediasi para penggugat dipanggil tapi tidak hadir;Bahwa BPD memberikan arahan kepada kepala desa untuk memanggil kembaliketiganya untuk kembali bekerja;24e Bahwa ke tiganya tidak ada SK pemebrhentian atau nonaktif

Penghentian Pembayaran (SKPP), yaitu SuratHalaman 13 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 154/G/2013/PTUNJKT.Keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikanpembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ataspegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan olehKementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat bahwarecord pegawai tersebut dalam database pegawai telah dipindahkan ke dalam tabelpegawai nonaktif

Karena pembuatan daftar gaji dilakukan menggunakan AplikasiGPP Satker, maka pembuatan SKPP juga wajib menggunakan Aplikasi GPP Satkeragar secara otomatis pegawai pindah/pensiun tersebut dikeluarkan dari daftar gaji danmasuk ke dalam tabel pegawai nonaktif. SKPP diterbitkan dengan tujuan agarpegawai yang pindah dapat dilanjutkan pembayaran gajinya oleh satker di tempatkerja yang baru, atau dibayarkan pensiunnya oleh PT Taspen bagi pegawai yangmemasuki masa pensiun.

Padahal Penggugat belum menerima Surat Keterangan PenghentianPembayaran (SKPP), yaitu Surat Keterangan tentang penghentian pembayarangaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkanoleh Kuasa Pengguna Anggaran atas pegawai yang pindah atau pensiunberdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/ Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat bahwa recordpegawai tersebut dalam database pegawai telah dipindahkan ke dalam tabelpegawai nonaktif.

Bahwa, pada kenyataannya Tergugat sama sekali tidak pernahmelakukan PHK terhadap Penggugat dan hanya melakukan pembebasantugas (nonaktif) sementara terkait pemeriksaan dugaan tindak pidanaoleh pihak Kepolisian sehingga ketika Penggugat mengajukan gugatana quo atas dasar telah terjadinya PHK terhadap dirinya, maka jelasgugatan a quo adalah prematur karena gugatan a quo didasari atas suatuperistiwa hukum yang sebenarnya belum terjadi;Hal. 10 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.SusPHI/20175.

Selanjutnya pada tanggal 31Agustus 2018, Penggugat kembali menemui HRD Manager di ruang kerjanyaguna mendapatkan kepastian atas pemutusan hubungan kerja Penggugat, HRDManager menyampaikan bahwa awal September 2018 Penggugat sudah NonAktif sebagai karyawan PT.

Keteranganketerangan dari Saksi Andriawan yangmerupakan testimonium de auditu adalah sebagai berikut:(i) sebagaimana dikutip dalam keterangan Saksi Andriawan butir (6)dalam Kesimpulan Pemohon Kasasi: Saksi Andriawan tidak tahukapan Penggugat berhenti bekerja dari PT Metropolitan Televisindo,yang dia tahu statusnya Penggugat di PT Metropolitan Televisindoadalah nonaktif, dimana "nonaktif disini maksudnya adalah segalastatus dan wewenang Penggugat dalam PT Metropolitan Televisindodicabut namun masih

., Notaris di Jember ; 2 Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 1998 telah diadakan Rapat Dewan PengurusYPGR Bondowoso, untuk melakukan penggantian terhadap Dewan Pengurus yang nonaktif sejak tahun 1995 dan sepakat untuk menyerahkan kepengurusan yayasan kepadaDewan Pengurus baru.

mempertimangkan tentang pokok sengketanya ; DALAM POKOK SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengemukakan dalildalilyang pada pokoknya sebagai berikut : e Penggugat adalah Yayasan Pendidikan Gotong Royong Bondowoso didirikan padatanggal 10 Desember 1982 berdasarkan Akta No.35 Notaris Soesanto AdiPoernomo, SH.; e Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1998 diadakan rapat Pengurus yang hasilnyadituangkan dalam Akta No.33 tanggal 27 November 1998, yang isinya adalah47penggantian pengurus yang nonaktif

Suardi sebesar US $ 700,000,Bahwa akibat adanya perselisihan antara Tergugat dan Suardi,menyebabkan status CPM menjadi nonaktif. Suardi bersedia keluardari pengurusan CPM asalkan Suardi diberi kompensasi danasebesar US$ 750,000, (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika)Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1970 K/Pdt/200810.11.12.13.tunai. Karena CPM tidak memiliki dana tunai saat itu, sehingga untukkompensasi tersebut akhirnya digunakanlah dana pribadi Penggugat.

Hubungan kerjadengan Ericsson Jerman akan nonaktif (dormant) terhitung sejak tanggal 16Desember 2010 hingga 15 Desember 2012 (vide Bukti P5) ;Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugatmengenai syaratsyarat dan ketentuan kerja tersebut, Penggugat masih belumHal. 2 dari 31 hal.Put.Nomor 828 K/Pdt.Sus/2012menerima Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk ditandatangani, hinggaakhirnya Penggugat mengingatkan Tergugat untuk segera memberikanPerjanjian Kerja dimaksud (vide Bukti P6) ;Bahwa

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga)tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yangdisampaikan kepada Instansl pajak;b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;c.

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3(tiga) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuanyang disampaikan kepada instansi pajak ;b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalm surat kabarsehingga tidak dapat dilakukan RUPS.c.

NegeriSamarinda agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARAPrimair:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) yang menyebabkan Penggugat telah dinonaktifkansebagai Project Manager serta tercemarnya nama baik Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugianmateriel sejumlah Rp9.000.000,00 per bulan secara tunai terhitung sejakPenggugat dinyatakan nonaktif

pemegang saham ditarik untuk bertanggung jawabsecara tanggung renteng untuk menyelesaikan kewajibannya kepadaPenggugat dengan alasan:a.Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat Il, Tergugatlll,TergugatlV dan TergugatV yang merupakan Pengurus danPemegang Saham perseroan Tergugatl bahkan telah melakukanpertemuan dengan Tergugatll dan Tergugatlll namun demikiantidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kecualisekedar janjijanji semata;Aktivitas perseroan Tergugatl telah berhenti beroperasi (nonaktif

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan PengawasSyariah Lembaga Jasa Keuangan dinyatakan nonaktif.(2) Sejak pengambilalihan wewenang dan fungsi Direksi, DewanKomisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, Direksi, Dewan Komisaris,dan/atau Dewan Pengawas Syariah:a. dilarang menjalankan wewenang dan fungsi selakuDireksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan PengawasSyariah.b. wajidb membantu Pengelola Statuter dalam menjalankanwewenang, fungsi, dan tugasnya.(3) Direksi

disampaikanPenggugat belum menerima gaji bulanan berdasarkan surat DireksiPT DBM tetanggal 28 Juni 2013, No : 017/DBMDIR/MEMO/VI/2013, dengan perincian yaitu:> Gaji Tahun 2013, mulai dari bulan Juni 2013 s/d Desember2013 = 7 bulan X Rp.4.533.000, = Rp. 31.731.000,;,Tunjangan Transport/obm non aktif juni 2013 sd Des 2013 = 7bulan x Rp. 416.000, = Rp. 2.912.000,;, THR 2013Rp.4.533.000, ;> Gaji Tahun 2014, adalah bulan Januari 2014 = 1 bulan xRp.4.533.000 = Rp.4.533.000,;, Tunjangan Transport/bbm nonaktif

Bahwa Tergugat melayangkan surat permohonan rekomendasi ditujukankepada Camat Soromandi untuk pemberhentian Penggugat, yang pertamadengan surat nomor : 410/115.2007/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang intinyamohon kepada Camat Soromandi untuk mengeluarkan rekomendasi nonaktif sementara atau pemberhentian sementara Penggugat ( Vide Bukti T.19);.

Basri, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan TNI AD NonAktif, tempat tinggal di Jalan Sei Fatimah RT. 03, Desa Binusan,Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi KalimantanTimur;Hj. Asmah Gani, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AnggotaDPRD Kabupaten Nunukan, tempat tinggal di Jalan Pattimura RT.011, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, KabupatenNunukan, Provinsi Kalimantan Timur;Hal. dari 29 hal. Put.

para pihak yang berselisih;Menimbang, bahwa awal terjadinya perselisihan dalam berkara a quoadalah karena adanya efisiensi yang dilakukan oleh oleh Tergugat, dengan caramelakukan pengurangan karyawan, dengan alasan perusahaan Tergugat dalamkeadaan non aktif atau tidak aktif, sebagaimana bukti P2 berupa suratpemberitahuan dan pelaporan yang dibuat oleh Tergugat dan ditujukan kepadaDinas Tenaga Kerja Kota Cimahi pada tanggal 20 Mei 2019;Menimbang, bahwa meskipun perusahaan Tergugat dalam keadaan nonaktif

Terdakwa dan Anak Korban telah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima)bulan;Bahwa kejadian persetubuhan itu terjadi berawal pada hari Senin, tanggal 28September 2020, sekitar pukul 10.00 Wita, ketika Terdakwa sedang berada diPasar Ofitis, Terdakwa sempat menelepon Anak Korban dan mengajak AnakKorban bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa katakan bahwa Terdakwa akanHalaman 11 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Olmmenunggu Anak Korban di Pasar Ofitis, namun tibatiba handphone milik AnakKorban telah nonaktif

Tergugattelah mengajukan bukti berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meterai cukup dantelah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T1 s/d T5,adalah sebagai berikut; 1 Bukti T1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor131.32240 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, tentang Pemberhentian BupatiSubang Provinsi Jawa Barat ( fotokopi sesuai dengan Aslinya);2 Bukti T2 : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 131/1761/Pem.Umtanggal 5 April 2012 perihal Usulan Pemberhentian Bupati Subang NonAktif

Kerja, sejatinya Penggugat telahmelakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap dirinya sendiri dantindakan Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan pengunduran diri sebagaimanaketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan;Menimbang, bahwa tindakan Penggugat dikualifikasikan pengunduran diri,maka putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejakPenggugat tidak datang memenuhi panggilan untuk bekerja pada 2 minggu setelahkeluar pengumuman nonaktif

Bahwa, Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentangpedoman teknis tata cara pencalonan Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 33huruf g : Apabila perubahan komposisi dukungandan/atau = perubahan kepengurusan' pimpinan partaipolitik dilakukan setelah dukungan dimaksud telahmemenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidakberpengaruh terhadap persyaratan pencalonan ;Faktanya, Tergugat menggunakan dasar Keputusan NonAktif dari DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Timurterhadap Pebdi Arisdiawan