Foto kopy surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 530/ 579.9/1997/ 1.1 tanggal 26 Mei 1997 tentang ijin sementara Penyelengaraan Sarana Kesehatan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo. ; -------------------------------6.

Satu bendel surat keputusan menteri kesehatan RI Nomor : YM.02.04.3.5.1178 tentang pemberian izin penyelengaraan perpanjagan (1) kepada yayasan RSU PKU Muhammadiyah Purworejo jalan Brigjen Katamso No.144.A Purworejo, Provinsi jawa Tengah untuk Menyelengarakan Rumah Sakit Umum dengan nama rumah sakit umum pku muhammadiyah purworejo jalan brigjen katamso no 144 A Purworejo. ; -------------------------------------------------------------------------------14. 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan

Foto kopy surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaTengah Nomor: 530/ 579.9/1997/ 1.1 tanggal 26 Mei 1997 tentang jjinsementara Penyelengaraan Sarana Kesehatan kepada Pimpinan DaerahMuhammadiyah Kabupaten Purworejo. ; 6. Foto kopy surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaTengah Nomor:445/3382.3/1998/1.1, Tanggal 26 Nopember 1998 tentangPerpanjangan ijin Sementara Penyelenggaraan Sarana Kesehatan kepadaRSU PKU MUhammadiyan. ; 7.

Purworejo masa jabatan 20012005. ; 11.Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Rumah SakitPKU Muhammadiyah Purworejo antara Pimpinan Daerah MuhammadiyahPurworejo dengan invesior, tertanggal 3 Juni 2006. ; 12.Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi manuasia RI Direktur JendralAdministrasi Hukum Umum Nomor : AHU2.AH.01.0411670 tentangpenjelasan status Yayasan RSU PKU Muhammadiyah Purworejo. ; 13.Satu. bendel surat keputusan menteri kesehatan RI NomorYM.02.04.3.5.1178 tentang pemberian izin penyelengaraan

IdrusHalaman 3 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN LboM.T.Mopili.SE.MM tertanggal 19 September 2018 , saksi korban RIKOSALIM TANANGO,SE terdaftar sebagai pelaksana Kampanye.Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilinan Umum ( PKPU) Nomor: 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KomisiPemilihan Umum nomor : 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, danjadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, TahapanProgram dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Umum yakni untukpelaksanaan kampanye

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihnan Umum ( PKPU) Nomor :32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi PemilinanUmum nomor : 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwalPenyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tahapan Program danJadwal Penyelengaraan Pemilihan Umum yakni untuk pelaksanaankampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan Tatap Muka,penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan Alatperaga yaitu dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April2019

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rasul Bin Hamkah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan Sengaja Melakukan Penyelengaraan Telekomunikasi Tanpa Izin, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;.

Muhamad di persidangan telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sertabersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 639/Pid.B/2018/PN CbiForm01/SOP/15.6/2018 Bahwa Terdakwa mengerti apa sebab diperiksa yaitu karena melakukantindak pidana Penyelengaraan jemaah haji atau Umroh dan Penipuan danatau Penggelapan; Bahwa tindak pidana Penyelengaraan jemaah haji atau Umroh danPenipuan

Bogor tepatnya di Majlis AlMunawaroh; Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penyelengaraan jemaah hajiatau Umroh dan Penipuan dan atau Penggelapan dengan cara menerimauang dari para calon jemaah haji yang mana setiap para calon jemaah hajiharus membayar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sesuai denganyang tertulis di kwintasi di tambah dengan uang perpecepatan dari sebagianpara calon jemaah haji dengan nilai sekitar antara Rp. 7.000.000 (tujuh jutarupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000, (Sepuluh

Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intem untuk kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuanganmelakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya;Inspektorat + Jenderal atau nama (lain yang secara fungsionalmelaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasanterhadapseluuh kegiatan dalam rangka penyelengaraan tugas dan fungsikementerian negaralembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belania

Negara;Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatandalam rangka penyelengaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkatHalaman 14 dari 137 halaman Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUNPbr.So.5.10.5.11.daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Perdapatan danBelanja Daerah Provinsi; (6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruhkegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerjaperangkat daerah Kabupater/Kota yang didanai dengan AnggaranPendapatan

kepolisian bahwa yang bersangkutan bukanpelaku kejahatan berulangulang ;Dengan uraian tersebut masih memungkinkan bagi seseorang yang mendapatkeputusan pengadilan dengan pidana percobaan untuk menjadi bakal calonanggota DPRD dengan syaratsyarat khusus tersebut, karena BB2 tidakmengatur itu sehingga keputusan tidak memenuhi syarat (TMS) terhadapPenggugat dari KPU Nganjuk, adalah keputusan yang melanggar peraturanperundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu asaskepastian hukum, tertib penyelengaraan

ayat (3) : " syaratsyarat tersebut di atas tidak boleh menguragikemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana" ;pasal 15a ayat (2) : "selain itu juga boleh ditambahkan syaratsyarat khususmengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaanberagama dan kemerdekaan berpolitik" Bab I BUKU KESATU, KUHP.Dengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturanperundangundangan dan melanggar asasasas umum pemerintahan yang baikyaitu asas kepastian hukum, tertib penyelengaraan

Fotocopy Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelengaraan Ibadah Hajiatas nama Mohammad Ali Murtadlo, selanjutnya diberi tanda P.7;Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN.Lmg.Menimbang, bahwa buktibukti Surat tersebut diatas telah dibubuhimaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas, Pemohonjuga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangandibawah sumpah sesuai agamanya masingmasing

Sumbar telah ditunjukoleh Kepala Biro Bina Sosial (Saat ini bernama Biro Bintal dan Kesra) secara lisansebagai Pemegang Kas Sisa Dana Panitia Hari Besar Islam (PHBI) ProvinsiSumatera Barat knusus untuk penyelengaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha.Saat penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lingkungan Pemprov.Sumbar, PHBI menyediakan 2 (dua) tempat untuk menampung danmengumpulkan infak/sedekah jamaah sesuai peruntukkannya yaitu untuk PHBIdan untuk anak yatim.Setelah uang infak untuk

Sumbar telah ditunjukoleh Kepala Biro Bina Sosial (Saat ini bernama Biro Bintal dan Kesra) secara lisansebagai Pemegang Kas Sisa Dana Pantia Hari Besar Islam (PHBI) Provinsi SumateraBarat khusus untuk penyelengaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Saatpenyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha tersebut PHBI menyediakan 2 (dua)tempat untuk menampung dan mengumpulkan infak/sedekah jamaah sesualperuntukkannya yaitu untuk PHBI dan untuk anak yatim.

Setelah itu terdakwa membuat LaporanPenerimaan dan Pengeluaran Masjid Raya Sumbar kepada Ketua Harian MesjidRaya Sumbar untuk diumumkan oleh pengurus kepada Jamaah Masjid Raya Sumbardengan cara dibacakan saat penyelengaraan Sholat Jumat berikutnya.

Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Bina Sosial Setda Prov.Sumbar terdakwa telah ditunjuk oleh Kepala Biro Bina Sosial secara lisan sebagaiPemegang Kas Sisa Dana Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Provinsi SumateraBarat khusus untuk penyelengaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Saatpenyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu PHBI menyediakan 2 (dua) buahtempat untuk menampung infak/sedekah jamaah sesuai peruntukkannya yaitu untukPHBI dan untuk anak yatim.

Setelah itu terdakwa membuat LaporanMingguan Penerimaan dan Pengeluaran Masjid Raya Sumbar kepada Ketua HarianMasjid Raya Sumbar untuk diumumkan oleh pengurus kepada jamaah Masjid RayaSumbar dengan cara dibacakan saat penyelengaraan Sholat Jumat berikutnya.Berdasarkan Laporan Keuangan Infak Masjid Raya Sumbar pertanggal 22 Maret2019 yang dibuat terdakwa bahwa Saldo Kas Infak Masjid Raya Sumbar ialahsebesar Rp.862.775.114.

MARBUN dalam Peradilan Tata Usaha Negara, LibertyJogjakarta, hal 29 c alinea pertama) sehingga sanksi yang diberikan oleh Tergugatkepada Penggugat tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan azasazas umum pemerintahan yang baik terutama azas kepastian hukum,tertib penyelengaraan negara, keterbukaan danprofesionalitas;4.

dalam pasal 38 maka gajinya tetapdibayarkan sepanjang yang bersangkutantetap melaksanakan tugas; Bahwa selanjutnya Tergugat melalui keputusan Nomor: 880/2314/411.303/2011tertanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai CalonPegawai Negeri Sipil tanpa menerima hakhak Penggugat sebagai pegawai negeri sipiladalah sangat merugikan Penggugat; Adalah keputusan yang melanggar peraturan perundangundangan dan azasazas umumpemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, tertib penyelengaraan

Nganjuk No : 880/2314/411.303/2011 tertanggal 24 Agustus 20011 TentangPemberhentian Tidak Dengan MHormat Sebagai Calon Pegawai NegeriAdalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 : ayat (3) " PNS tidak dapat dijatuhi hukuman dua kali atau lebih untuk satupelanggaran disiplin ".Dengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan melanggar azasazas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastianhukum, tertib penyelengaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan tidakDengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan melanggar azasazas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastianhukum, tertib penyelengaraan negara, keterbukaan danprofesionalitas;Dengan alasanalasan tersebut Penggugat menghadap

permohonanya Serta tidak ada yangperlu dirubah atau ditambahkan;Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagaiberikut : Bahwa nama Pemohon telah dicatat pada data kependudukandengan nama NURHAYATI tempat tanggal lahir Keude Cabang, 1Oktober1950; Bahwa pemohon telah memiliki Akte Kelahiran yang dikeluarkanpada tahun 2018 yang isinya bahwa di Keude Cabang tanggal 1Oktober 1950 telah lahir NURHAYAT; Bahwa pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji,Pada BPIH (Biaya Penyelengaraan

Kemudian diterangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum Bagian Kelima Musyawarah PenetapanBentuk Ganti Kerugian Pasal 68 ayat (3) musyawarah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkanbentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kKerugiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (I);c.

berdasarkan basilpenilaian ganti kerugian";Dan dalam hal tidak terjadi kesepakatan raengenai bentuk dan/ataubesarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukankeberatan kepada Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dimaksudPasal 73 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dimaksud;Bahwa terkait Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Pasal 72 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) Perpres Nomor 71Tahun 2012 tentang Penyelengaraan

Bahwa penyelengaraan judi toto gelap tersebuttanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yangberwenang.wana nn nnn nnn noon nnn onan nina nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn 2 = === Bahwadari penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi dari penombok bilanomor tombokannya keluar. Bahwa penyelenggaraan judi toto gelap tersebut tanpa ijin daripihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwenang.

PerintisKemerdekaan Padang, (Tergugat) Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medik di RSUP DR M DJAMIL Padang,terhitung sejak tanggal 17 Maret2012, atas nama dr Asril Zahari Sp.B.KBD(Pengugat). tersebut, adalah batal atau tidaksah karena telah dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundangundang yangberlaku dan bertentangan dengan asas asas umum Pemerintahan yang baik khususnyaadalah asas kepastian hukum, tertip penyelengaraan

Menyatakan Anak Wahyu Jaya Kusuma Alias Ayyung Bin Mukhlis Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;

Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelengaraan

Bahwa informasi/ data yang Termohon Keberatan mintakan itusangat berguna untuk memberikan formulasi saran dalampenyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan Konsumen.Data informasi/ keterangan akan sangat berguna bagi publikkarena bisa menjadi rujukan yang pasti dalam memutuskansikap dalam penyelesaian sengketa di perumahan StanBerbintang Emas, Tui Kuranji.a Bahwa benar, dalam penyelengaraan Negara, PemohonKeberatan diwajibkan menjaga kerahasian Warkahapabila itu bersifat umum, misalnya warkah

Bila tidak dibukaakan bertentangan dengan Pasal 3 Huruf d UU No 14 KI,mewujudkan penyelengaraan negara yang baik, yaitutransparan, efektif, dan effisien, akuntabel serta dapatdipertanggung jawabkan.b Bahwa kekakuan Kakanwil BPN Sumbar mempertahankankebijakan dan aturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPNIl.No. 3 Tahun 1997 yang otomatis telah expire denganditerbitkannya UU KIP tahun 2008 dan dilaksanakanberdasarkan PP No. 61 Tahun 2010 tentang PelaksanaanUU KIP padahal aturan yang dipertahankan tersebut

nyatanyata bertentangan dengan aturan baru dan mempunyaiderajat jauh lebih tinggi dari aturan kebijakan BadanPublik yang dipertahankan, sehingga dapat mengurangikepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan Pemerintahmelaksanakan aturan baru guna menghargai hak azazimanusia dalam memperoleh informasi dan keterbukaanInformasi publik merupakan salah satu ciri penting negarademokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyatuntuk mewujudkan penyelengaraan negara yangbaik. c Bahwa berdasarkan Peraturan

PerintisKemerdekaan Padang, (Tergugat) Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medik di RSUP DR M DJAMIL Padang,terhitung sejak tanggal 17 Maret2012, atas nama dr Asril Zahari Sp.B.KBD (Penggugat) tersebut, adalah batal atautidak sah karena telah dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundangundangyang berlaku dan bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikkhususnya adalah asas kepastian hukum, tertip penyelengaraan

Asas Tertib Penyelengaraan Negara ;Bahwa untuk tertipnya penyelenggaran negara, telah ditentukan pejabat pejabatyang berweng untuk melakukan tugas tata usaha negara termasuk dalam melakukanpemeriksaan dan penjatuhan sanksi displin bagi dokter dan PNS, dan pembebasansementara dari tugas jabatan sebagiamana uraian tersebut diatas, akan tetapi hal itudilanggar oleh Tergugat dengan membuat dan menetapkan sendiri keputusantersebut tanpa melibatkan pihak yang berhak untuk melakukan halhal tersebut,sehingga

melanggar asar tertib penyelengaraan Negara ;3.

Mewajibkan kepada TERBANDING/TERGUGAT untuk memproses lebihlanjut surat izin operasional Rumah Sakit Umum Kebonjati yang telahdiajukan PEMBANDING/PENGGUGAT dengan No.12/03/2013/PENGURUS/YK, tanggal 15 Maret 2013, perifalPermohonan Perpanjangan Izin Penyelengaraan Rumah SakinCeboritBandung.; eee5.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agarPENGGUGAT REKONVENSI dapat menyelenggarakan pendidikantinggi di lahan dan bangunan tersebut segera setelah Januari 2010.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) PPJB tersebut ditindaklanjuti olehPENGGUGAT REKONVENSI dan Yayasan SGUA dengan membuatPerjanjian Kerjasama Penyelengaraan Pendidikan. Berdasarkan Pasal2 dan 3 Perjanjian Kerjasama Penyelengaraan Pendidikan, YayasanSGUA dapat menggunakan Kampus SGU yang telah diserahkan olehPT. BSD kepada PT.

Ketentuan tersebut dimaksudkanagar Yayasan Swiss German University Asia dapatmenyelenggarakan pendidikan tinggi di lahan dan bangunan tersebutyang menjadi objek PPJB segera pada Januari 2010.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) PPJB tersebut ditindaklanjuti olehTERGUGAT KONVENSI dan Yayasan SGUA dengan membuatPerjanjian Kerjasama Penyelengaraan Pendidikan.Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Perjanjian Kerjasama PenyelengaraanPendidikan, Yayasan SGUA dapat menggunakan Kampus SGU yangtelah diserahkan oleh PENGGUGAT KONVENSI

M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak Muhammad Fadillah Alias Ambon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pembinaan dan tindakan perawatan kepada Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon di Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dibawah Pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan

Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asasasas pemerintahanyang baik (Algemene Beginzedvan Behoulijk Bestures/General Prinsiple OfGood Administration) 52.1.2.2.Bahwa menurut Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, danNepotisme menyebutkan asasasas umum penyelengaraan Negara meliputi;asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentinganumum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas

perhitungan suara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 68 ayat(2) dan harusnya adalah tugas dari Panitia Pengawas dan Pemantauan Pemilihan bukan TimPenyelesaian Sengketa Hasil Penghitungan Suara ;Menimbang, bahwa terhadap adanya dugaan pelanggaran politik uang olehPenggugat yang menjadi tugas dari Panitia Pengawas dan Pemantauan Pemilihan, Majelishakim mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam pasal 76 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Solok SelatanNomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan

Badan Musyawarah Nagari danWali Nagari menyebutkan :(1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan Panitia Pengawas Pemilihan yangbertanggungjawab dan dibentuk oleh Camat, dengan Keputusan Camat ;(2) Anggota panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sebanyak 5 (lima) orang dapat terdiri dari unsure Pemerintahan Kecamatan,Kepolisian, Perguruan Tinggi, pers dan tokoh masyarakat ;Menimbang, bahwa dalam pasal 78 ayat (1) Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor25 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan

Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansiberwenang ; 222 22222 2a nnn nnn nnn eeeHalaman 70 dari 77 Halaman Putusan No:07/G/2016/PTUNPDGMenimbang, bahwa dalam pasal 78 ayat (1) Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor25 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Pemilihan Badan Musyawarah Nagari dan WaliNagari, diatur kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan yaitu :1. Memperlakukan calon secara adil dan setara ;2. Melakukan pengawasan pemilihan secara aktif ;3.

Menyampaikan laporran kepada camat atas tugas pada akhir masa tugas ;Menimbang, bahwa dalam pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati SolokSelatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Pemilihan Badan MusyawarahNagari dan Wali Nagari,menyebutkan :(1) Pelanggaran setiap tahap pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihanoleh masyarakat, maupun calon dan/atau tim kampanye ;(2) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yanga.