Ditemukan 794 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303/B/PK/Pjk/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
13735 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a. Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintahHalaman 35 dari 48 halaman. Putusan Nomor 303/B/PK/Pjk/2016b. Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayarc. Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegarad.
    Pajak yang baik seharusnya adilSelanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalahsebagai berikut:a. Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut.b.
Putus : 19-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
2814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • itu, setiap kemudahan dalambidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacupada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dantujuan diberikannya kemudahan tersebut;Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16Bayat (1) menganut prinsip equal treatment;Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equaltreatment) sudah sesuai dengan standar yang harusdipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik(good tax);Bahwa Sally M Jones dan Shelley
    C RhoadesCatanachdalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwinhalaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagiperekonomian negara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach, dalam bukunya Principles ofTaxation
Putus : 06-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307/B/PK/PJK/2016
Tanggal 6 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA,
15543 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, McGrawHill/Irwin halaman 22 menulis:a. Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b. Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar;c. Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d.
    Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation for Businessand Investment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin,halaman 3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yangadil adalah sebagai berikut:a. Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut;b.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 905/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SAUDARA SEJATI LUHUR
189 Berkekuatan Hukum Tetap
  • setiap kKemudahan dalam bidang perpajakan,jika benarbenar diperlukan, harus mengacu pada kaidah diatas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut;Bahwa dapat dilinat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat(1) menganut prinsip equal treatment;Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equaltreatment) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhiagar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (good tax);Bahwa Sally M Jones dan Shelley
    C RhoadesCatanachdalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayarCc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegarad) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation
Putus : 06-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308/B/PK/PJK/2016
Tanggal 6 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
14230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , setiap kemudahan dalam bidang perpajakan,jika benarbenar diperlukan, harus mengacu pada kaidah diatas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahantersebut.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat (1)menganut prinsip equal treatment.Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equaltreatment) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhiagar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (good tax).Bahwa Sally M Jones dan Shelley
    Putusan Nomor 308/B/PK/PJK/201612.7.3c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegarad) Pajak yang baik seharusnya adilBahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation for Businessand Investment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin,halaman 3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adiladalah sebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
2210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, McGrawHill/Irwin halaman 22 menulis:a. Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah;b. Pajak yang batik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar;c. Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d.
    Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalahsebagai berikut:a. Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut;b.
Putus : 26-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1177/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PADANG PALMA PERMAI
2719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa prinsip perlakuan yang sama atauadil (equal treatment) sudah sesuai dengan standar yang harusdipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (good tax).Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalam bukunyaPrinciples of Taxation for Business and Investment Planning 2010Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayarc
    ) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negarad) Pajak yang baik seharusnya adilSelanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman 3237menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagaiberikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang beradapada penguasaan Wajib Pajak tersebut.b) Keadilan horisontal
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1391/B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAKUNG PERMATA NUSA
4018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sally MJones dan Shelley C RhoadesCatanach dalam bukunyaPrinciples of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayar ;c) Pajak yang baik seharusnya~ efisien bagiperekonomian negara ;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya
Putus : 19-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA
14132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • itu, setiap kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16Bayat (1) menganut prinsip equal treatment;Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equaltreatment) sudah sesuai dengan standar yang harusdipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakanbaik (good tax);Bahwa Sally M Jones dan Shelley
    Putusan Nomor 305/ B /PK/PJK/201612.7.3d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach, dalam bukunya Principles ofTaxation for Business and Investment Planning 2010Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman 3237menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adiladalah sebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yangdibayarkan seharusnya mencerminkan sumberdaya ekonomis yang berada pada penguasaanWayib Pajak tersebut;b) Keadilan horisontal, Wajib Pajak yangmemiliki
Putus : 19-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA
13634 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , setiap kemudahan dalam bidang perpajakan,jika benarbenar diperlukan, harus mengacu pada kaidah diatas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahantersebut.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat (1)menganut prinsip equal treatment.Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equaltreatment) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhiagar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (good tax).Bahwa Sally M Jones dan Shelley
    RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/201611.7.3.a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegarad) Pajak yang baik seharusnya adilBahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley
Putus : 12-12-2013 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 B/PK/PJK/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER
2318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor606 /B/PK/PJK/2013a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah;b) Pajak yang baik sehaursnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;c) Pajak yang baikseharusnya efisien bagi perekonomian negara;d) Pajak yang baikseharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman 3237menyebutkan beberapa kriteria
Putus : 15-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 982/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO),
2113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , setiap kemudahan dalam bidang perpajakan,jika benarbenar diperlukan, harus mengacu pada kaidah diatas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahantersebut.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat (1)menganut prinsip equal treatment.Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equaltreatment) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhiagar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (good fax).Bahwa Sally M Jones dan Shelley
    Putusan Nomor 982/B/PK/PJK/2016a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegarad) Pajak yang baik seharusnya adilBahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation for Businessand Investment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin,halaman 3237 menyebutkan beberapa kriteria
Putus : 30-10-2013 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIAU ANDALAN PULP& PAPER
198 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 561 /B/PK/PJK/201310.6.10.7.a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah;b) Pajak yang baik sehaursnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baikseharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman 3237menyebutkan beberapa
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1194/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT NAFASINDO
2511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1194/B/PK/PJK/2017Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman 3237menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagaiberikut:1) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang beradapada penguasaan Wajib Pajak tersebut;2) Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajak yangsama seharusnya mendapat
Register : 05-06-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTRADATA MULTI MAJU;
2821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jones dan Shelley C.
Putus : 17-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339/B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MULTRADA MULTI MAJU
2810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jones dan Shelley C.
Putus : 19-07-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GUNTUNG IDAMANNUSA
2722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jones dan Shelley C.
Register : 11-07-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 859 B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MEGANUSA INTISAWIT;
2514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sally M Jones danShelley C RhoadesCatanach dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwinhalaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaan pemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negarad) Pajak yang baik seharusnya adilSelanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalambukunya
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1244 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII;
2620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • itu, setiap kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacupada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat(1) menganut prinsip equal treatment.Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equaltreatment) sudah sesuai dengan standar yang harusdipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik(good tax).Bahwa Sally M Jones dan Shelley
    C RhoadesCatanachdalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwinhalaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahHalaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 1244 B/PK/PJK/2016b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayarc) Pajak yang baik seharusnya~ efisien bagiperekonomian negarad) Pajak yang baik seharusnya adilBahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley
Putus : 02-11-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GUNTUNG IDAMANNUSA
1911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jones dan Shelley C. RhoadesCatanach dalambukunya Priciples of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1211/B/PK/PJK/2016antara lain Pajak yang baik seharusnya adil, selanjutnya dalamhalaman 3237 menyebutkan kriteria pajak yang adil adalahsebagai berikut antara lain: keadilan horizontal, Wajib Pajak yangmemiliki basis pajak yang sama seharusnya mendapatkanperlakuan pajak yang sama;5.