., karena sepengetahuanTergugat dan Il, berdasarkan kesepakatan lisan antara Tergugat dengan Penggugat pembayaran melalui transfer tersebut adalah untukmengurus perkara/kasus dari tergugat yang ada di Kejaksaan Tinggibali untuk di SP3 kan sesuai janjinya Penggugatsecara lisan juga dalampercakapannya dengan Tergugat Via SMS.

seorang professional hal ini adalah tidakbenar, karena berdasarkan informasi dari tergugat , tergugat yangdiminta datang ke Jakarta oleh Penggugat dan janjian dari Surabayabersamasama berangkat ke Jakarta untuk bertemu oknum badanpengawas Kejaksaan, namun setelah sampai di Jakarta tepatnya diHotel Gran Mahakan, tibatiba Penggugat meminta uang lagi sebesarRp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat ,katanya untuk mengurus agar sangkaan perkara Pidana terhadaptergugat dapat si SP3

pencemaran nama baik yang berat bagidiri penggugat dan tindakan para tergugat telah melanggar asaskepatutan dan menghukum tergugat dan atau tergugat II untukmencabut Laporan Polisi Pengaduan nomor Reg : Dumas / 378 / X /2017/SPKT, tanggal 9 Oktober 2017 tentang dugaan adanya penipuan,hal ini sama sekali tidak benar, karena adanya tergugat II melaporkanpenggugat ke Polda Bali atas dugaan tindak Pidana Penipuan adalahakibat dari perouatan penggugat yang telah meng imingimingi tergugat akan mengurus SP3

Bahwa setibanya di Jakarta tergugat dK/Penggugat dR dan penggugatdK/tergugat dR langusng menuju Hotel Gran Mahakam untukmembahas/membicarakan halhal yang akan disampaikan nanti dalamrencana pertemuan dengan Oknum Jaksa Pengawas terkait gelar perkaratentang SP3/penutupan perkara sebagaimana pembicaraan setelahpenanda tanganan surat kuasa;.

;Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini ;DALAM REKONVENSI;1.Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari tergugat I,IldK/Penggugat I,II dR untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat dK/Tergugat dR telah melakukan perbuatanmelawan Hukum;Menyatakan sah penerimaan uang yang di terima PenggugatdK/Tergugat dR untuk pengurusan SP3 atau penutupan kasus yangdisangkakan terhadap tergugat dK/Penggugat dR, melalui TransferBank Mandiri oleh Tergugat Il/penggugat II sebesar

1. Mengabulkan permohonan pra peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/73a/I/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Januari 2019 dan Surat Ketetapan No.A.TAP/73b/I/2019/Dit Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan, tertanggal 25 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah;
3. Melanjutkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor LB.P/1037/XI/2014/JABAR, tanggal 18 Nopember

;Bahwa berdasarkan hasil penyidikan perkara A Quo yang telah dilakukan olehTERMOHON, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di Ruang GelarPerkara Dit Krimsus Polda Jabar TERMOHON melaksanakan gelar perkara dengankesimpulan dan rekomendasi perkara A Quo dihentikan penyidikannya (SP3)karena tidak cukup bukti dan bilamana ada bukti baru maka dapatdibuka kemballiatau dilanjutkan;Bahwa atas hasil gerla perkara tersebut, selanjutnya TERMOHON menerbitkanadministrasi penghentian penyidikan (SP3

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/73a/I/2019/Dit Reskrimsus,tanggal 25 Januari 2019;b. Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/73b/I/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Januari2019;c.

Memberikan kepastian hukum terkait perkara tersebut dan apabila perkaradimaksud tidak cukup bukti kiranya penyidik menerbitkan Surat PerintanPenhentian Penyidikan (SP3);c. Membuat dan mengirimkan SP2HP kepada pelapor terkait penghentianpenyidikan.Atas penghentian penyidikan (SP3) yang telah dilakukan oleh TERMOHONterhadap perkara A Quo, kemudian PEMOHON melalui Kuasa Hukumnyamelakukan upaya hukum praperadilan kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IAKhusus dengan dalil sebagai berikut :.

Menyatakan penghentian penyidikan (SP3) berdasarkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SP3/73a/I/2019/DitReskrimsus tanggal 25Januari 2019 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/73b/I/2019/ DitReskrimsustangal 25 Januari 2019 dalam Laporan Polisi Nomor : LP.B/1037/X1I/2014/JABARtanggal 18 November 2014 yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sahmenurut hukum;3.

Bahwa Termohon pada pokoknyamenyatakan tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor: Sp3/73a/I/2019/Dit.Reskrimsus tanggal 25 januari 2019 dan Surat KetetapanNo.

Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No. B.001/AOTGL/SP3/XII/2014 Tertanggal 09 Desember 2014;Halaman 5 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smgb. Grose Akta No. 23 Tanggal 10 Desember 2014 Tentang Akad PembiayaanMusyarakah, Notaris Farah Fauziah Hanum, SH;Bahwa berdasarkan angka 1 huruf a dan b, Penggugat/Pembanding telahmemiliki hubungan hukum dengan PT.

Surat Peringatan Ketiga tertanggal 14 Juni 2016 No. 209/KCTGL/SP3/V1/2016;e. Surat Pemberitahuan Lelang tertanggal 05 Desember 2016 No. B.236BRIS/KC TGL/XIV2016;Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA.

Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No. B.001/AOTGL/SP3/XII/2014 Tertanggal 09 Desember 2014;b. Grose Akta No. 23 Tanggal 10 Desember 2014 Tentang Akad Pembiayaan Musyarakah, Notaris Farah Fauziah Hanum, SH.;Batal Demi Hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islamkarena menguasakan untuk menjual jaminan jika terjadi cidera janji;DALAM PROVISI1.

Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No.B.001/AOTGL/SP3/XII/2014 tertanggal 09 Desember 2014;b. Grose Akta No. 23 tanggal 10 Desember 2014 tentang Akad Pembiayaan Musyarakah, Notaris Farah Fauziah Hanum,SH, batal demi hukum;.

Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No.B.001/AOTGL/SP3/X1I/2014 tertanggal 09 Desember 2014;Halaman 12 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smgb.

Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapanterhadap terdakwa pada Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekirajam 01.35 Wib bertempat di dalam Pondok dalam perkebunansawit SP3 Desa Katya Bakti Kec.

RINAL SIPAYUNG Als PAYUNG dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak adahubungan keluarga dengan terdakwa;Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidanatanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan jenis shabwshabu padaKamis Tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 01.35 Wib bertempatdi dalam Pondok dalam perkebunan sawit SP3 Desa Karya BaktiKec.

ZALDEMAS PENDRA Als PENDRA dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak adahubungan keluarga dengan terdakwa;Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidanatanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan jenis shabwshabu padaKamis Tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 01.35 Wib bertempatdi dalam Pondok dalam perkebunan sawit SP3 Desa Karya BaktiKec.

Salinan Surat Perintah penghentian Penyidikan (SP3) ataspenyidikan Kejaksaan Negeri Sumenep terhadap kasus korupsipenyaluran raskin tahun 2008 oleh tim raskin Kabupaten Sumeneppada 7 (tujuh) Kecamatan kepulauan di Kabupaten Sumenep danpengadaan beras untuk Gudang Beras Bulog (GBB) Sumeneptahun 2008 oleh Satuan Tugas Pengadaan Gabah Dalam NegeriSub Divre XIl MaduraPerum Bulog, dengan kerugian negaranyayang sebesar Rp18.248.891.325,00 (delapan belas miliar dua ratusempat puluh delapan juta delapan

ratus sembilan puluh satu ributiga ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana berdasarkan laporanhasil audit investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur,tanggal 9 Agustus 2011.Catatan : Salinan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasuskorupsi penyaluran raskin tahun 2008 oleh tim raskin KabupatenSumenep pada 7 (tujuh) kecamatan kepulauan di KabupatenSumenep dan pengadaan beras untuk Gudang Beras Bulog(GBB) Sumenep tahun 2008 oleh Satuan Tugas PengadaanGabah Dalam Negeri Sub Divre

ratus sembilan puluh satu ributiga ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana berdasarkan laporanhasil audit investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur,tanggal 9 Agustus 2011;Catatan: Salinan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) ataskasus korupsi penyaluran raskin tahun 2008 oleh tim raskinKabupaten Sumenep pada 7 (tujuh) kKecamatan kepulauan diKabupaten Sumenep dan pengadaan beras untuk GudangBeras Bulog (GBB) Sumenep tahun 2008 oleh Satuan TugasPengadaan Gabah Dalam Negeri Sub Divre

Salinan Surat Perintah penghentian Penyidikan (SP3) ataspenyidikan Kejaksaan Negeri Sumenep terhadap kasus korupsiHalaman 7 dari 12 halaman.

Bahwa walaupun telah diberikan Surat Peringatan Ketiga (SP3) tertanggal 18Nopember 2010, ternyata pada tanggal 19 s/d 23 Nopember 2010 TERGUGAT yangbersangkutan kembali melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.

Ketiga (SP3).e Bahwa mengingat perundingan bipartite tersebut belum tercapaikesepakatan, maka perundingan bipartite yang kedua akan dilanjutkankemudian.e Bahwa memperhatikan UndangUndang No.13 Tahun 2003 Pasal 155ayat (3) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.

Pelanggaran Beratyang dimaksud dalam UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan adalah Pelanggaran Berat di mana TERGUGAT patutdiduga melakukan tindak pidana, sedangkan kategori Pelanggaran Berat yangdimaksud dalam Perjanjian Kerja Bersama adalah di mana TERGUGAT yangtelah melakukan pelanggaran dan mendapatkan Surat Peringatan Ketiga(SP3) ternyata TERGUGAT kembali lagi melakukan pelanggaran dalammasa berlakukan SP3 tersebut, maka TERGUGAT tersebut dapatdikategorikan melakukan Pelanggaran

No. 20 K/Pdt.Sus/20122222Dari kedua diktum tersebut sangat kontradiktif bagaimana mungkin seorang Pekerjayang sudah menerima Surat Peringatan Pertama (SP1), Surat Peringatan Kedua(SP2), Surat Peringatan Ketiga (SP3) dan melakukan pelanggaran lagi dalam masaberlakunya Surat Peringatan Ketiga (SP3) serta sudah diskorsing yangmengakibatkan hubungan kerja dan suasana kerja antara PEMOHON KASASIT /Penggugat Asal selaku Pengusaha dengan TERMOHON KASASI / Tergugat Asalselaku Pekerja sudah sangat tidak harmonis

), danmelakukan pelanggaran kembali pada saat masihberlakunya Surat Peringatan Ketiga (SP3), yakni tidakmelaksanakan tugas dan mentaati perintah atasan ataupimpinan, sehingga TERMOHON KASASI / TergugatAsal dapat dikategorikan melakukan pelanggaran beratPerjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.

tidak harus berbentuk tertulis seperti SP3 adalahkeliru karena secara de jure dan de facto suatu tindakan penyidikan tetapdianggap masih berjalan selama belum ada sikap tertulis dari Penyidik yangdikenal dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dalamtata administrasi Kejaksaan RI berdasarkan Keputusan Jaksa AgungRepublik Indonesia No. : KEP518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. : KEP132/JA/11/1994 tentang Administrasi

Perkara Tindak Pidana dikenal sebagaiFormat P14 Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).Bahwa dengan demikian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10KUHAP jo.

karenakalau SP3 mengacu pada pasal 109 KUHAP dia tidak termasuk ps.109KUHAP, akhirnya ada perkara seperti itu diendapkan, kalau tidak ada yangprotes mengendap saja terus tapi kepastian hukum didalam KUHAP maupunUU lainnya tidak ada, kalau tidak P21 atau SP3, kalau ada kasus memang itutindak pidana itu harus lanjut ;Bahwa kalau kita baca pasal 109 KUHAP tidak ada disebutkan harusberbentuk surat yang ada penghentian penyidikan dan pemberitahuannyakepada Jaksa PU, jadi pasal 109 itu tidak harus berbentuk

SP3.

SP3 ada juga di Kejaksaan karena Kejaksaan itumenangani Penyidikan juga kalau SKP2 adalah Surat Penghentian Penuntutanadanya di Kejaksaan. Penghentian Penyidikan di Kepolisian tetap satu yaitu :SP3, yang kita hindari Penyidik ini mengendapkan perkara kita istilankanberhenti penyidikan itu tanopa ada dasar hukumnya yang benar itulah yang kitacegah, penyidikpenyidik itu jangan berbuat demikian.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (ANSAR Bin SAMSUDIN) denganPemohon II (HAJARIA Binti KASIM RUMLUS) yang dilaksanakan pada tanggal 03Mei 2002 di SP3 Mimika, Kabupaten Timika;3.

memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksi adalahtetangga Pemohon dan Pemohon II;ahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun PemohonH;Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri sahkarena mereka telah menikah dengan tata cara syari'at Islam dan telah hidupbersamasama dalam satu rumah;Bahwa saksi tahu pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon Ildilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2002 di SP3

memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi kenal dengan Pemohon danPemohon II Karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupunPemohon II; Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Pemohon tl adalah suami isteri sah karena mereka telah menikah dengan tata cara syari at Islam dan telahhidup bersamasama dalam satu rumah; Bahwa saksi tahu pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon Ildilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2002 di SP3

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (ANSAR Bin SAMSUDIN)dengan Pemohon II (HAJARIA Binti KASIM RUMLUS) yang dilaksanakan padatanggal 03 Mei 2002 di SP3 Mimika, Kabupaten Timika;3 Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);18wnPenuKian PAtapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal PengadilanAgama Fakfak. pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 Masehi bertepatan dengantanggal 8 Rajab 1435 Hijriyah

strong>E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi TERMOHON;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Restorative Justice/Keadilan Restoratif karena ingkar janji, sehingga Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SP3

/58.a/IX/ 2021/Tipidter, tanggal 27 September 2021 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, membuktikan bahwa Termohon telah mengabaikan ketentuanhukum, dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan(SP3) No.

Menyatakan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan(SP3) No. B/682/V/Res.7.5/2020/Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2020,bertentangan menurut hukum;4. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No.B/682/V/Res.7.5/2020/Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2020 adalah tidaksah;5. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikanperkara ini dengan Tersangka Sutanto Adrian dan segeramelimpahkannya ke tahap penuntutan;6.

; Bahwa apa yang menjadi petunjuk JPU wajib diikuti harusnya penyidikmenunggu putusan itu jika ada rana perdata atau mengajukan fatwa ke MAbukan mengeluarkan SP3 ; Bahwa penyidik bukan menetapkan tersangka dulu kemudianmengumpul buktibukti harusnya penyidik melakukan pra per sesuaidengan pasal 80 KUHAP; Bahwa SP3 dikeluarkan oleh penyidik maka JPU tidak bisa melakukanpra peradilan; Bahwa Pasal 385 ayat 4, petunjuk JPU sehingga dari awal penyidik harusmelengkapi bukti sebelum menetapkan tersangka;

, itukarena ada 2 kepentingan pelapor dan terlapor dan adanya kepentingantersangka; Bahwa jika pelapor dalam putusan menang dan jika perkara tidak dibuka,maka tidak taat hukum, penyidik harus diadukan; Bahwa gelar perkara waktu itu objektif ; Bahwa waktu itu ada diminta pendapat ; Bahwa waktu digelar perkara belum dikeluarkan SP3; Bahwa waktu terbit SP3 ahli tidak tahu kalau ada keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulanyang untuk selanjutnya tidak mengajukan sesuatu

Menyatakan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No.B/682/V/Res.7.5/2020/Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2020, bertentanganmenurut hukum;3. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. B/682/V/Res. 7.5/2020/Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2020 adalah tidak sah;4.

Susantri Permaitersebut.Bahwa Kontraktor yang mengerjakan land clearing lahan di lokasi SP3 PT.Susantri Permai dilakukan oleh PT. Prima Tama Mandiri (PTM) danCV.Cahaya Anugerah Sejahtera ( CAS) sejak bulan Juni 2012.Bahwa lokasi SP3 PT.

Susantri Permai sudah dipenuhi, menunggu proses hukum yang terdahuludan semua kewajiban sudah dipenuhi ;Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk areal SP3/ lokasi SP3 secara spesipik ;Bahwa yang sudah ganti rugi kepada warga / masyarakat di lokasi SP3, + 62(enam puluh dua) hektar, warga yang mendapat ganti rugi secara bertahap yaitudari tahun 2008 sampai tahun 2012 ;Bahwa saksi tahu lokasi yang diperkirakan, berdasarkan peta areal yangdiperkarakan tersebut masih termasuk ijin areal PT.

REVENTHIRAN TPNAMBIAR ;Bahwa Tidak semua dilokasi SP3 ganti rugi, karena di lokasi tersebut adakawasan hutan yang dapat dikonversikan ;Bahwa sekarang diareal/ lokasi SP3 belum semua telah selesai dikerjakan;Bahwa terdakwa tidak tahu yang membedakan lokasi areal SP2 dan SP3.;Bahwa Yang memberikan arahan mengerjakan lokasi SP3 tersebut kepadaTerdakwa adalah Group Control Plantation (GCP) sdr.

Susantri Permai hampir kurang lebin 302 Ha(tiga ratus dua hektar) yang terbagi 139 Ha (seratus tiga puluh sembilan73hektar) berada di luar IUP dan yang seluas 163 (seratus enam puluh tigahektar) berada di dalam IUP berada pada lokasi SP3.Bahwa yang dimaksud dengan SP3 adalah lokasi/ tempat pekerjaan untukkegiatan yang dikejakan pada tahun 2012 yang diperiksa, SP3 tersebut masukdalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi atau HPK (dapatdiproses pelepasan kawasan).Bahwa SP3 masuk tanggung jawab

SusantriPermai di Desa Tumbang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuaspada lokasi SP3 tersebut, baru seluas 302 ha yang dilokasi SP3 priode 2012,lahan yang di land clearing di lokasi SP3 PT.

Samuel Ismoko, SH (selanjutnya disebutsebagai SP3) ;Bahwa tindakan Termohon yang telah menghentikan Penyidikan atas perkaradugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh ParaTersangka Claudine Jusuf, Rachmiwati, Gunawan Jusuf sebagaimana dimaksuddalam SP3 tersebut didasarkan atas alasan bahwa menurut Termohon peristiwayang diduga sebagai tindak pidana yang dipersangkakan kepada Para TersangkaClaudine Jusuf, Rachmiwati, Gunawan Jusuf bukan merupakan tindak pidana ;Bahwa berdasarkan

No. 87 PK/Pid/201346Pelapor/Termohon PK Tahun 2006 sedangkan SP3 sudah terbitTahun 2004.

(foto copytidak ada asli)Bukti P 15 : adalah bukti yang menerangkan bahwa Pemohon PK/Terlapor melaluiDirektur If Bidang Eksus Bareskrim Polri telah menyatakan bahwasecara yuridis tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untukmembatalkan SP3 dikarenakan Pelapor/ Termohon PK tidak dapatmengajukan buktibukti baru (Novum) dan menyatakan kepadaPelapor/Termohon PK agar menempuh jalur hukum (Praperadilan/atasketidakpuasan atau keberatan terhadap SP3 yang telah dikeluarkanoleh Penyidik dari Dir If Eksus

Pol.: LP/125/IV/2004/SiagaIIItanggal 20 April 2004;e Membebankan kepada Termohon untuk membayar biayapermohonan sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);3 Atas putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan termaksud makasesuai Ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) huruf c KUHAP/ UndangUndang No.8 Tahun 1981 maka Termohon selaku Penyidik Kepolisian ataspenetapannya dinyatakan SP3 tidak sah, yakni Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3) Nomor : SPPP/R/51/VII/2004/DIT I Eksus tanggal

;Alasan Peninjauan Kembali Ketiga : putusan Praperadilanhanya mendasari dan mempertimbangkan buktibukti yang tidakmemiliki asli tetapi foto copy belaka, tidak memenuhi syarat sebagai alatbukti.d Alasan Peninjauan Kembali Keempat : Hakim Praperadilanmelanggar hukum acara pidana, karena sengaja memakai dan memaksadan memberlakukan buktibukti baru (bukan bukti Novum) yang dibuatsetelah Penyidikan selesai dan telah terbit SP3 pada bulan Maret 2006sedangkan SP3 sudah terbit bulan Maret 2004 dan bukti

Hukum dan HAM RI, serta menggunakannomor daftar Paten palsu yaitu nomor : 00032/WPJ 24/KP.0103/2009 ;16 Bahwa Termohon telah melakukan gelar besar perkara pada hari Selasa 07 Mei2013 sekitar jam 10.00 Wib di ruang rapat Ditreskrimsus Polda Jatim ;Namur Termohon dengan sengaja tidak menghadirkan Terlapor dan tidakmenghadirkan saksi ahli atas nama Balai Besar POM Surabaya Ibu Umi tentangpangan dan kesehatan, dan/atau Tidak Ada Bukti Permulaan Yang Cukup ;17 Bahwa oleh karena itu tidak layak surat SP3

ke P21 ;6 Memerintahkan turut Termohon (II) Balai Besar POM Surabaya, berkoordinasidengan Termohon terkait nomor iin edar palsu, tentang UndangUndangpangan ;7 Membebankan semua biaya perkara Praperadilan ini Kepada Termohon/Negara;Menimbang, bahwa amar putusan tentang permohonan Praperadilan dariPengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2013 No. 20/PRAPER/ 2013/PN.SBY., adalah sebagai berikut :1 Menolak permohonan Pemohon Pra Peradilan ;2 Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3

Pasal 186 pendapatseseorang yang disebut ahli HKI ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat pada pokoknya sebagai berikut:1 Memperhatikan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Holik tentangPraperadilan SP3 di Tingkat Penyidikan sesuai putusan Pengadilan NegeriSurabaya No. 20/Praper/2013/PN.Sby., tanggal 30 Spetember 2013 dengan amarpenetapan Praperadilan menolak permohonan Praperadilan oleh Pemohon Holik,menyatakan bahwa SP3 di Tingkat Penyidikan adalah benar dan sah

;2 Atas putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas makaternyata Holik mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke TingkatMahkamah Agung RI untuk memohonkan SP3 tersebut tidak sah dan dilanjutkanproses penyidikan perkara atas laporan pidana Holik tersebut ;3 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 A UndangUndang Mahkamah Agung RI,antara lain ditentukan bahwa masalah permohonan Praperadilan di TingkatKasasi dan Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan tidak dapat diterima NietOntvankelijke

Rokan Hulu Terdakwabersama dengan SURATIMIN (DPO) telah melakukan perbuatankekerasan terhadap saksi Hendri secara bersamasama di muka umumyang menyebabkan saksi Hendri lukaluka;Bahwa berawal ketika ketika saksi HENDRI DARMANTO bekerja sebagaiPengurus Unit Kerja FSPTI (Federasi Serikat Pekerja TransportasiIndonesia) dengan jabatan sebagai wakil ketua dan memiliki anggotasekitar 100 (seratus) orang lebih kurang lalu Terdakwa sebagai buruhdan anggota Organisasi SPPP (SP3) bekerja di PT.

Prp Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan SURATIMIN (DPO) berawalketika ketika saksi HENDRI DARMANTO bekerja sebagai Pengurus UnitKerja FSPTI (Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia) denganjabatan sebagai wakil ketua; Bahwa terdakwa sebagai buruh dan anggota Organisasi SPPP (SP3)bekerja di PT. ARP (Arya Rama Perkasa) Desa Rantau Sakti; Bahwa kemudian antar kedua pihak PT.

Prpbersama dengan SURATIMIN (DPO) telah melakukan perbuatankekerasan terhadap saksi Hendri secara bersamasama di muka umumyang menyebabkan saksi Hendri lukaluka; Bahwa terdakwa sebagai buruh dan anggota Organisasi SPPP (SP3)bekerja di PT. ARP (Arya Rama Perkasa) Desa Rantau Sakti; Bahwa kemudian antar kedua pihak PT.

Dengan TerangTerangan dan Dengan Tenaga Bersama MenggunakanKekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Lukaluka ;Menimbang, benar bahwa perbuatan terdakwa bersamasamaSURATIMIN (DPO) berawal ketika saksi HENDRI DARMANTO bekerja sebagaiPengurus Unit Kerja FSPTI (Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia)dengan jabatan sebagai wakil ketua dan terdakwa sebagai buruh dan anggotaOrganisasi SPPP (SP3) bekerja di PT. ARP (Arya Rama Perkasa) Desa RantauSakti, antar kKedua pihak PT.

, akan tetapi ahli melihat korelasi antara SP3 danSP2HP yang dikeluarkan oleh penyidik dimana dalam SP3 alasannyatidak cukup bukti, sementara dalam SP2HP tidak disebutkan kesimpulanahli apakah ada peristiwa pidana atau tidak;Bahwa sebetulnya SP3 bukan merupakan barang haram bagi penyidikasalkan memenuhi syarat, namun proses pemeriksaan dilajutkan atautidak tergantung kebutuhan penyidik, akan tetapi menurut ahliseharusnya setiap tindak pidana yang dilaporkan harus diproses secarahukum oleh para penegak

AsparagaKaryadharma tersebutBahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang telah saksi periksa saatitu barangbarang yang diduga digelapkan telah dibawah ke Surabayaoleh orangorang yang mengaku sabagai Ahli waris dari Achmad HoesaHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 4/Pid.Pra/2018/PN Lbo.Pakaya untuk dijual atas perintah dari istri kKedua dari Achmad HoesaPakayaBahwa dalam Akta Pendirian tidak ada tercantum nama istri kKedua dariAchmad Hoesa PakayaBahwa saksi mengeluarkan SP3 dengan alasan tidak cukup

merupakan kewenangan penyidik, maka apabila penyidikdalam melakukan penyidikan tidak menemukan cukup bukti terhadapperkara yang sedang diproses maka dapat dikeluarkan SP3 karena buktimerupakan hal yang urgen dalam suatu pemeriksaan perkara, dan buktipermulaan yang cukup dilihat dari kualitas bukti tersebut, maka katakuncinya penyidik adalah institusi yang mempunyai kewenangan untukmelakukan penghentian penyidikanBahwa sekali lagi ahli menegaskan bahwa tindakan SP3 adalahkewenangan penyidik karena

SP3 tersebut dikeluarkan untuk menjaminkepastian terhadap hak asasi seseorang, sebab tidak bisa seseorangterlalu berlarutlarut menyandang status sebagai tersangka yang tanpaada kepastian yang jelas dan ahli perlu menjelaskan definisi Pasal 109Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor : 4/Pid.Pra/2018/PN Lbo.ayat 2 KUHAP yang menjelaskan bahwa alasan dikeluarkannya SuratPerintah Penghentian Penyidikan adalah : 1.

Asparaga Karyadharma,sesuai Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/79.a/VII/2016/ Ditreskrimum, tanggal 25Juli 2016, adalah tidak SAH dan tidak berdasar hukum;Menimbang, bahwa akibat dari dinyatakannya penerbitan SP3 olehTermohon tidak beralasan hukum dan haruslah dibatalkan maka memerintahkanpihak Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap dugaan tindakpidana penggelapan Aset milik PT.

menyiapkan uang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk dollar dalam rangkapengurusan kasus tersebut.Kemudian pada malam hari tanggal 14 Oktober 2019 Suami saksiElia Safitri (Saksi Musihrin) bersama saksi Baharudin Bin Yali bertemu dengansaksi Ferdi di Hotel Cosmo Amaroossa Jakarta, pada pertemun tersebut saksiFerdi memperkenalkan saksi Musihrin dan Saksi Baharudin kepada Terdakwa,dan saat itu Terdakwa berkata bahwa ia bisa membantu untuk menyelesaikanperkara tersebut sampai dengan SP3

Selanjutnya saksi Elia Safitri menunggu proses perkembangan dariTerdakwa namun tidak ada kabar dari Terdakwa, kemudian saksi Elia Safitribertanya kembali kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar danmencaricari alasan, Sampai saat ini SP3 yang dijanjikan Terdakwa dan SaksiFerdi tidak ada, saksi Musihrin tetap menjalani proses Hukum dan sedangmenjalani hukuman di Lapas Bentiring Kota Bengkulu dalam perkara TindakPidana Korupsi Pembuatan Lapangan Desa Kabupaten Kaur.

Saksi MUSIHRIN Bin YAIS; Bahwa bentuk penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada saksimenjanjikan dapat menyelesaikan perkara/kasus yang sedang saksi alamiyaitu tindak pidana korupsi Pembuatan Lapangan Desa Kabupaten Kaurhingga SP3 (dihentikan) dengan menyahkan sejumlah uang.

Bahwa Sp3 yang dijanjikan Terdakwa tidak ada.

Terdakwa berkata Terdakwa bisa membantu untukmenyelesaikan perkara tersebut Sampai dengan SP3 (dihentikan), karena diaadalah saudara Kapolri, mendengar perkataan Terdakwa saksi jadi percaya, danselanjutnya saksi memberikan uang sebesar $2000 (kurs @ 14.000, atau setaradengan Rp. 28.000.000,) untuk pengurusan kasus tersebut, dan saksi jugamemberikan Ferdi dan Terdakwa masingmasing $200 di luar uang $2000tersebut.

Kinga Caleg dari Partai PAN Nomor Urut 1(satu) dari PANdapil Boliyohuto, Cs ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara yang dilaporkan oleh DediDauna tersebut sudah di SP3 kan ;.

(limapuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut saksi pakai untuk beli rokok ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SP3 perkara dugaan tindak pidanapemilu tersebut ;.

Dalam penyidikan proses SP3 itu ada 2 :yang satu penuntut umum sebagai wilayah pengawasan antar penegakhukum, yang ke dua pihak ke tiga yang berkepentingan.

Kalau tidakdisebutkan berlaku semi hukum acara pidana kewenangan SP3, SP3 itumerupakan monopoli dari penyidikan tapi pembahasannya dibahas secarabersama maka dia bisa menjadi objek praperadilan sebagaimana pasal 77.SP3 itu bahasa penghentian penyidikan tidak dikenal dalam perbawasluadapun syaratsyarat SP3 pun tidak disebutkan sehingga dia mengacu kehukum acara pidana bahwa ketika tidak ditemukan cukup bukti peristiwapidana dihentikan demi hukum di penyidikan tapi penghentian penyidikan ituharus melibatkan

Hukumacara pidana mengenal SP3 di pasal 109 ayat (2) sehingga jika tidakditemukan cukup bukti maka semestinya berlaku hukum acara pidanadihentikan tapi penghentian hukum acara pidana harus mengikuti UndangUndang hukum acara pidana pemilu itu. dimana dikeputusan untukmenghentikan pidana pemilu itu harus dibahas bersama.

Setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi 2(dua) unit Handphone berikut Powerbank dan kabel data milik Saksi JoniAkbar dan Saksi Ifal Irsandi tersebut kerumah mertua Terdakwa yangberalamat di Kampung Bima Saksi (SP3) Kec.

Bima Sakti (SP3)Kec. Negeri Besar Kab. Way Kanan. Dan sekira berjarak 1 KM (satu KiloMeter), kKemudian 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) unit Powerbankyang Terdakwa curi tersebut Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu diareal kebun tebu. Setelah Terdakwa sembunyikan kemudian Terdakwakembali melanjutkan pekerjaan Terdakwa meleles singkong.

Bima Sakti (SP3) Kec.Negeri Besar Kab. Way Kanan;Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam12.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah mertua Terdakwa yangberalamatkan di Kp. Bima Sakti (SP3) Kec. Negeri Besar Kab. WayKanan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Merek HondaSupra Fit warna orange dengan maksud untuk mencari lelesan buahsingkong yang tersisa dari orang yang memanen kebun singkong.Setibanya Terdakwa di areal peladangan singkong milik PT.

Bima Sakti (SP3) Kec.Negeri Besar Kab.

Setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi 2(dua) unit Handphone berikut Powerbank dan kabel data milik Saksi JoniAkbar dan Saksi Ifal Irsandi tersebut kerumah mertua Terdakwa yangberalamat di Kampung Bima Saksi (SP3) Kec. Negeri Besar KabupatenWay Kanan.

Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.600.000, (Satu juta enam ratus ribu) rupiah dan menerima 1 (Satu) poketsabu dari sdr RUDING (DPO) seberat 1 (Satu) gram ; Sesampai di rumah di Sp3 Blok H Ds. Mukti Jaya Kec.

Terdakwa memberikan uangsebesar Rp 1.600.000, (Satu juta enam ratus ribu) rupiah dan menerima 1(Satu) poket sabu dari sdr RUDING (DPO) seberat 1 (Satu) gram ;Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN.Sgt Sesampai di rumah di Sp3 Blok H Ds. Mukti Jaya Kec. Rantau PulungKab.

Saksi HERU SUSANTO Bin SARNO, pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungandengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadapterdakwa karena masalah shabushabu;e Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu Tanggal02 Mei 2018 sekira jam 10.30 Wita di Sp3 Blok H Ds. Mukti Jaya Kec.Rantau Pulung Kab.

di tempat kerjanya yaitu di SP3 Blok H Desa Mukti Jaya Kec.Rantau Pulung Kab.

RIZAL yaitu Pada hari Selasa Tanggal 01 Mei 2018sekira jam 20.45 wita, di jalan Poros SP3 Blok H ds. Mukti jaya Kec.Rantau Pulung kab. Kutai Timure Bahwa narkotika Jenis sabusabu tersebut yang terdakwa jualkepada Sdr.

tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yangpada pokoknya memohon hukuman yang seringanringannya dan terdakwa menyesaliperbuatannya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagaiberikut:KESATUBahwa ia terdakwa MARDIANTO Alias ANTO Bin BAHARUDIN (Alm)pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira jam 18.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau setidaktidaknyadalam tahun 2013 bertempat di Depan Pabrik Desa Bumi Mulya (Sp3

narkotika golongan I dalambentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa MARDIANTO Alias ANTO Bin BAHARUDIN (Alm)pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira jam 18.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau setidaktidaknyadalam tahun 2013 bertempat di Depan Pabrik Desa Bumi Mulya (Sp3

dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telahmengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmenghadapkan saksisaksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah denganketerangan sebagai berikut :Saksi I: YONO LESMANA Bin AHMAD YULIBahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 18.00 Wib didepan pabrik PT.MMIL Desa Bumi Mulya (SP3

dilakukan penangkapan dalam keadaansetengah sadar tapi masih bisa diajak bicara;e Bahwa terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine dirumah sakitMukomuko yang hasilnya positif mengandung THCS;e Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;Saksi Il : ANDESTI NURAHMAN SAPUTRA Bin ABDIBahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluargadengan para terdakwa;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 18.00 Wib didepan pabrik PT.MMIL Desa Bumi Mulya (SP3

keadaansetengah sadar tapi masih bisa diajak bicara;Bahwa terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine dirumah sakitMukomuko yang hasilnya positif mengandung THCS;Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan;Menimbang, bahwa setelah saksisaksi didengar keterangannya makaterdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokokpokok menerangkan sebagaiberikut :10Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 18.00 Wib didepan pabrik PT.MMIL Desa Bumi Mulya (SP3