Ditemukan 2881413 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Menyimpan suatu munisi
Suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
Terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata
Suatu pertimbangan yang keliru
Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu
kekeliruan yang nyata
Putus : 24-06-2024 — Upload : 11-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477 PK/Pdt/2024 Tanggal 24 Juni 2024 — JULES SIMANJUNTAK, DKK VS PARLINDUNGAN PANJAITAN, DKK
10 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 02-08-2011 — Putus : 13-10-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 121-K/PM.III-19/AD/VIII/2011 Tanggal 13 Oktober 2011 — LETTU CBA LAURENS YAUNG
88 — 28
88 — 28
Tuntutan pidana (requisitoir) OditurMiliter yang dibacakan di persidangan dandiajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknyamenyatakan bahwa = Terdakwa secara sah danmenyakinkan bersalah telah melakukan tindakpidana :Menimbang Militer, yang menolak atau dengan sengajatidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengansemaunya melampaui perintah sedemikian ituSebagaimana dirumuskan dan diancam denganpidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.Dan oleh karenanya Oditur Militer memohonagar Terdakwa dijatuhi
sangat menyesal akan kesalahannyadan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya lagi sehingga oleh karenanyaTerdakwa memohon kepada Majelis Hakim agarmenjatuhkan hukuman yang seringan ringannyakepada Terdakwa.Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikutBahwa Terdakwa pada waktu waktu danditempat tempat seperti tersebut di bawah iniyaitu. pada tanggal Sembilan bulan Desember tahundua riobu sepuluh' sekira pukul 11.00 WIT atauwaktu) lain, setidak tidaknya suatu
waktu dalamtahun dua ribu sepuluh bertempat di Aula KantorDPRD Kabupaten Jayapura atau ditempat lainsetidak tidaknya disuatu) tempat yang termasukwilayah hukum Pengadilan Militer IIIl 19 Jayapura,telah melakukan tindak pidana Militer, yang menolak atau dengan sengajatidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengansemaunya melampaui perintah sedemikian ituDengan cara cara sebagai berikut1.
Unsur kedua : Dengan sengajatidak mentaati suatu perintahdinasBahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikutUnsur kesatu MiliterBahwa yang dimaksud dengan Militer adalahmereka yang berikatan dinas secara sukarela padaangkatan perang, yang wajib berada dalam dinassecara teruS menerus dalam tenggang waktu ikatandinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya padaangkatan.Bahwa di Indonesia yang dimaksud denganMiliter adalah anggota INI (TNI AD, TNI AU, TNIAL) serta
Coa , NRP. 2910048441168 terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTidak mentaati suatu perintah dinas.2.
Putus : 23-01-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 949 PK/Pdt/2018 Tanggal 23 Januari 2019 — PT. AMPUH SEJAHTERA VS KETUA BPK REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH cq BERNADETTA ARUM DATI, S.E., M.M,Ak., dkk
87 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 949 PK/Pdt/2018secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 5 Juni 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yangnyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:Menerima Permohonan Peninjauan Kembali, Pemohon PK.
Putus : 04-01-2006 — Upload : 23-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 2-K/PM.II-09/AD/I/2006 Tanggal 4 Januari 2006 — Sertu SAPARUDIN.
51 — 39
51 — 39
Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana : Barang siapayang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak,membinasakan membuat tidak terpakai atau) = menghilangkansesuatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja2dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata,munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikanoleh Negara kepadanya , sebagaimana dirumuskan dan di ancampidana menurut pasal 148 KUHPMb.
Desember2005 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikutBahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yantu) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2005 di MesjidDjanatul Mawa Mako Sesko TNI, atau setidak tidaknya dalam tahun 2005 ditempat tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Il 09Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa yang dengan sengajamelawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidakterpakai atau menghilangkan suatu
Bahwa sesuai surat dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/244/K/AD/I 09/XII/2004 tanggal 19 Desember 2005, Terdakwatelah didakwa melakukan tindak pidana Barangsiapa yang dengansengaja melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan,membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluanperang ataupun yang dengan sengaja dan semauanya menanggalkan daridiri sendiri atau senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahanmakanan yang diberikan oleh negara kepadanya Dengan demikian maka Majelis
berpendapat, bahwa unsur kesatutelah terpenuhiUnsur kedua : Dengan sengaja dan semaunya.Yang dimaksud dengan sengaja artinya pelaku = menghendaki danmenginsafi terjadinya suatu~ tindakan beserta akibatnya sedangkanpengertian semaunya adalah sekehendak hatinya, asal asalan, seenaknyaatau tanpa pertimbangan.Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat buktilainnya di persidangan diperoleh fakta fakta sebagai berikut1.
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu) : SAPARUDINSERTU NRP. 580788, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan semaunyamenanggalkan dari diri sendiri suatu) senjata dan munisi yangdiberikan oleh negara kepadanya.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan.3.
Putus : 11-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 PK/Pdt/2020 Tanggal 11 Juni 2020 — RADINKA ARIAPANDITYA DJAN
lawan
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DKI JAKARTA
dan
DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA, DK
228 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
228 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan peninjauan kembali a quobeserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengansaksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yangditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 26 Juni 2019, merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu
kekhilafan hakim atau kekeliruanyang nyata serta suatu bukti baru (novum) berupa:1.
Nomor 157 PK/Pdt/20202019 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 September 2019,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti, ternyataterdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata danbukti baru (novum) yang diajukan bersifat menentukan dalam putusan aquo, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa adalah milik Sie Sioe Ho berdasarkanSertifikat Hak Milik (SHM) masingmasing Nomor 130/Menteng, Nomor131/Menteng dan Nomor 132/Menteng tidak dapat
Putus : 21-02-2022 — Upload : 13-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/Pdt/2022 Tanggal 21 Februari 2022 — Drs. EDHI WIJONO, S.H., MBA
Lawan
BOENARTO TEDJOISWORO
Dan
SETYOYADI, S.H
90 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-06-2020 — Upload : 07-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 PK/Pdt/2020 Tanggal 22 Juni 2020 — DJOHAN RIDUAN HASAN, Dk
Lawan
PT KRAMA YUDHA SAPTA
Dan
PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq.
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KEP.
BANGKA BELITUNG cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA
PANGKALPINANG
228 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
228 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-09-2023 — Upload : 02-10-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 981 PK/Pid.Sus/2023 Tanggal 13 September 2023 — DEDI PUTRA IRAWAN alias KEMPOL
8 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
8 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 926 PK/Pdt/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 — JAMURA alias MAMAâ RENI (almarhumah), yang diteruskan oleh para ahli waris yaitu: KARUNIA BAGU alias KURNIA BAGU, dk. VS PETRUS PASAE PASINGGI
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-07-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 PK/Pdt/2019 Tanggal 10 Juli 2019 — IMAN CHANDRA alias LIEM IMAN CHANDRA, DKK
lawan
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT CQ.
GUBERNUR JAWA BARAT CQ. KEPALA BIRO
PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT
dan
PT INTERNA PERMAI, DK
68 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 2 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu
Putus : 13-07-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 624 PK/Pdt/2022 Tanggal 13 Juli 2022 — NURMAILIS, Dk
Lawan
MAHMUD, Dkk
66 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-10-2005 — Upload : 25-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47PK/PID/2005 Tanggal 6 Oktober 2005 — H. DADANG SUNARTO
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dadang Sunarto pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Desember 2003 sampaidengan bulan Mei 2004, bertempat di Kantor DPC PPP Panji Permai Blok UNo.14 Kabupaten Situbondo atau setidaktidaknya disuatu tempat tertentu yangmasih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, ia Terdakwa H.Dadang Sunarto dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar ataumenggunakan surat palsu seolaholah sebagai surat yang sah tentang suatu halyang dipalsukan bagi persyaratan
Dadang Sunarto pada waktu dan tempatsebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, ia terdakwa H.Dadang Sunarto dengan sengaja dan mengetahui surat sebagai yang diperlukanuntuk menjalankan suatu perbuatan dalam Pemilu adalah tidak sah ataudipalsukan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan sebagai suratsah yaitu :Ia Terdakwa H.
Dadang Sunarto terbukti secara sah menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana menggunakan suatu surat yangtidak sah yang diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalampemilu sebagaimana tersebut dalam catatan Penuntut Umum subsidair yangdiatur dalam pasal 137 ayat 4 UndangUndang Nomor 12 tahun 2003tentang Pemilu ; Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama9 (sembilan) bulan ; Menyatakan barang bukti berupa :1.
Dadang Sunarto tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengajamenggunakan suatu surat yang tidak sah yang digunakan untuk menjalankansuatu perbuatan dalam pemilu ; Menjatuhkan......
Putusan.......1.Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 20 Oktober2004 No. 335/Pid/2004/PT.Sby tersebut dengan jelas memperlihatkan suatukekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;Demikian ini dikarenakan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primairmaupun dalam dakwaan subsidair dalam perkara a quo adalah tindak pidanaPemilu (Undangundang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum),seharusnya Pemohon (Terdakwa) diperiksa berdasarkan surat dakwaanmelakukan tindak pidana yang
Putus : 31-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 PK/Pdt/2019 Tanggal 31 Juli 2019 — HASLINDA
lawan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR
PROVINSI ACEH cq BUPATI KEPALA PEMERINTAHAN
KABUPATEN ACEH UTARA, DKK
dan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA cq KEPALA KANTOR
WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI ACEH cq KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH UTARA
56 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 29 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwadalam putusan ini terdapat suatu
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata dan ditemukan bukti baru (novum) yang bersifat menentukan berupa:1.
Putus : 29-06-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 PK/PID.SUS/2022 Tanggal 29 Juni 2022 — BUDI MUSTOFA alias TUWEK bin KASBULLAH (Almarhum)
31 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-11-2023 — Upload : 30-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1393 PK/Pid.Sus/2023 Tanggal 16 Nopember 2023 — ANDRE IRAWAN alias ANDRE;
326 — 313 — Berkekuatan Hukum Tetap
326 — 313 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-02-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 394 PK/Pdt/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H., DKK VS DJONI MALAKA, DKK
355 — 283 — Berkekuatan Hukum Tetap
355 — 283 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, berdasarkan Pasal 39 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan penghadap harus cakap melakukanperbuatan hukum, sehingga merupakan suatu keanehan, absurd dan irasionalapabila terdapat fakta sebelum Alm. Tan Malaka meninggal dunia, Alm. TanMalaka telah membuat surat wasiat sebagaimana dinyatakan dalam AktaWasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Tergugat:. Bahwa, dalam surat wasiat tersebut, Alm.
Alasan PK Pertama (Il) Peninjauan Kembali:Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata (Pasal67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahum 1985 tentang Mahkamah Agung)Dalam Memberikan Pertimbangan Pertinbangan Hukum Pada Putusannya;2.1 Bukti Pertama (I) Kekhilafan Hakim/Kekeliruan Nyata;Judex Juris telah keliru karena menilai Alm.
Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti JudexJuris telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata karena telahmembuat suatu pertimbangan hukum yang merupakan rekaan dankesimpulan sendiri tanpa didukung atau didasarkan kepada suatu buktiapapun;2.2 Bukti Kedua (Il) Kekhilafan Hakim/Kekeliruan Nyata;Bahwa Judex Juris melakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata dengantidak mempertimbangkan keterangan saksi Diyaningsin (yangmemberikan kesaksian di bawah sumpah) bahwa saat membuat aktawasiat, saksi melihat
Putus : 25-08-2021 — Upload : 21-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 PK/Pdt/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 — H. DG. PATOBO, Dkk
Lawan
PT AGRO SARIMAS INDONESIA (ASI), Dk
Dan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BUPATI
INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU c.q. KEPALA KANTOR
BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL dan
PROMOSI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI
RIAU, yang kini telah diubah menjadi KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU, Dk
93 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-05-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 PK/Pdt/2020 Tanggal 15 Mei 2020 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
lawan
SITI KHADIJAH (Isteri (Almarhum) Yahuza bin Madun), DKK
dan
YAYASAN WAKAF MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, DK
172 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 15 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu
kekhilafan hakim atau kekeliruanyang nyata serta terdapatnya suatu bukti baru (novum), berupa:a.
Nomor 282 PK/Pdt/2020peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal15 Februari 2019 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Maret2019 dan Tambahan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Juli2019 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan Judex Jurns tidakterdapat suatu kekhilafan
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan buktibaru (novum) yang diajukan tidak bersifat menentukan dalam putusan aquo, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa buktibukti baru yang diajukan berupa:1.
Putus : 27-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 PK/Pdt/2022 Tanggal 27 Juni 2022 — HENGKY SAPUTERA
Lawan
WARGA RW 04 DAN RW 014 KELURAHAN BIDARACINA,
KECAMATAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR, yang diwakili
oleh: Hj. SRI RINI SOEDARJONO, DKK
Dan
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DKK
74 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-12-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049 PK/Pdt/2019 Tanggal 16 Desember 2019 — PT MTEK INTERNATIONAL INDONESIA
lawan
PT YUDO INDONESIA
115 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 9 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu