Bahwa dapat kami sampaikan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara khusussebagaimana Pasal 46 ayat 1 huruf ( c ) UUPK yang berbunyi LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaituyang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen) Nomor 519/1175/35.311/2009 dari PemerintahKabupaten Kebumen dan Status Lembaga adalah Lembaga SwadayaMasyarakat

Fotokopi dan Asli tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen(TDLPK) nomor 510/843/421.113/2014, tertanggal 11 September 2014,selanjutnya disebut sebagai bukti surat (P3);4. Fotokopi dan Asli Surat Keputusan Nomor: 01.0008.0136/LPKYaperma/VIII/2020, selanjutnya disebut sebagai bukti surat (P4);5.

dengan tegas, tujuan didirikannyaorganisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen danmelaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari Undang undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen telah mengatursecara khusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (cc) UUPKyang berbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentukbadan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badanhukum TDLPK

PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia mempunyai Hak untuk mewakildari Penggugat/Tergugat atau Pemohon.Karena telah berbentukbadan hukum Perseroan.4 Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari UndangUndang No. 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telahmengatur secara khusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (c)UUPK yang berbunyi Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yangberbentuk Badan Hukum atau Yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status Badan Hukum TDLPK

Pemerintah juga telah mengakui Yayasan Lembaga Perlindungankonsumen Kalimantan dengan menerbitkan Tanda Daftar Lembagaperlindungan konsumen (TDLPK) dengan Nomor: 01/TDLPKPerindag/VIII/13, dan berlaku di seluruh Indonesia, serta telah disahkanoleh Kementrian Hukum dan Ham Propinsi Kalimantan selatan dengannomor; AHU2588.AH.01.04. Tahun 2013............................

tegas, tujuan didirikannyaorganisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen danmelaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.22) Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari Undang undang No. 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen telah mengatur secarakhusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf ( c ) UUPK yangberbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasandalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK

Sukatmin tertanggal 30 April 2012, kemudian diberi tandaP9;10 Foto copy tanda daftar lembaga perlindungan konsumen (TDLPK) no.519/1175/35.73.311/2009 tertanggal 3 Desember 2009, kemudian diberitanda P10 ;11 Foto copy surat keterangan domisili kantor LPKNI / Kota Surakarta no.000/079 tertanggal 20 April 2013, kemudian diberi tanda P11 ;12 Foto copy identitas dirt Sukatmin, kemudian diberi tanda P12 ;Buktibukti sebagaimana tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya

Asli dan foto copy TDLPK Nomor : 01/TDLPKPERINDAG/VII/13 Tanggal2 Agustus 2013; yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P 1c;4. Asli dan foto copy Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan (YLPKK); yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P1d;5. Asli dan foto copy STNK atas nama Mardiah; yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P 2;6.

tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebutuntuk kepentingan perlindungan konsumen dan melakanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasarnya".Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari Undang undang No. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan konsumen telah mengatur secara khusus sebagaimana pasal46 Ayat t huruf ( c ) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atauyayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 26 Maret 2014dengan Register No.68/Pdt.G/2014/PN.Mlg telah mengemukakan halhal sebagaiberikut :1.Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari Undangundang No. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan konsumen yang telah mengatur secara khusus sebagaimanapasal 46 Ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukumatau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK

berbentuk badan hukumperkumpulan;Bahwa lembaga penggugat adalah pelaksana dari UndangundangNomor 8tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secaraHalaman 4 dari 19 halaman Putusan Perdata No.34/Padt.G/2019/PT Jmbkhusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyiLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhisyarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen(TDLPK

2 ayat 1 dan 2 Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan No. 302/MPP/Kep/10/2001, yang pada pokoknya, bahwaLPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintahyang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.Bahwa Pemerintahmengakui berdirinya setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak dibidangperlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya.Dan pengakuan pemerintah terhadap LPKSM dilakukan melalui pendaftaran danpenerbitan TDLPK

UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukanoleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing.Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari Undangundang No. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan konsumen yang telah mengatur secara khusussebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (c ) UUPK yang berbunyi Lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yangberbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat statusbadan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan

Karena telah berbentuk badan hukum Perseroan.Bahwa Lembaga Penggugat I adalah pelaksana dari Undangundang No. 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang telah mengatur secarakhusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf ( c ) UUPK yang berbunyiLembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat,yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah

;Copy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) diPemerintah Kota Banjarmasin No. 01/TDPLKPERINDAG/VIII/13, ,selanjutnya (diberi tanda) P.8c.;Copy Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Konsumen, selanjutnya(diberi tanda) P.8d.

,berkedudukan di Banjarmasin diketahui bahwa Penggugat telah mendapat pengesahansebagai status hukum sebagaimana diatur oleh staatblad 1870 Nomor 64 dan dipertegasoleh Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Perindustrian dan Perdagangan yangmenyebutkan status Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan sebagaibadan hukum yayasan sebagaimana terbaca di dalam fotokopi Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK) Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Perindustriandan Perdagangan Nomor 01/TDLPKPerindag

Bahwa Penggugat adalah pelaksana dari UndangUndang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan konsumen yang telah mengatur secarakhusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyiLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhisyarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal iniLPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda DaftarLembaga Perlindungan Konsumen) dari Pemerintah Kota Malang danStatus Lembaga adalah Badan Hukum telah memenuhi yang dipersyaratkan

yang ditimbulkan olehTergugat 1, UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yangdilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing.Bahwa Penggugat adalah pelaksana dari Undangundang No. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan konsumen yang telah mengatur secara khusussebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf ( c ) UUPK yang berbunyi Lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaituyang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum TDLPK

Tergugat haruslah ditolak ;Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan padapokoknya Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia berdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang. bertindak mengajukangugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata, karena sebagaipemilik hak gugat organisasi (ius standi), Penggugat telah mendapat status badanhukum TDLPK

bahwa persyaratan yang ditentukan dalam UndangUndang NO.8 Tahun 1999 Tentang LPKSM adalah harus berbentuk Badan Hukum atau Yayasanyang bergerak di bidang perlindungan konsumen yang harus dinyatakan secarategas didalam anggaran dasarnya dan telah pula melaksanakan secara nyatakegiatan yang bergerak diperlindungan konsumen ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.KIn P.l2 berupa Surat Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPk

Bahwa Penggugat telah mendapat pengakuan dari Pemerintah RepublikIndonesia dengan diterbitkannya Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota BanjarmasinNomor : 01/TDLPK.PERINDAG/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 yangditandatangani oleh Sekretaris Dinas Perindag Kota Banjarmasin Drs. EsyaZain Hafizie.

Fotocopy Tanda daftar Lembaga Perlindungan Konsumen ( TDLPK) diPemerintah Kota Banjarmasin No. 01 / TDLPK Perindag / VIII / 13.d. Fotocopy Pengesahan Yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No. AHU 2588.AH.01.04 tahun 2013 ;3. P 3. Fotocopy Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor7001952 ADDPK74921015 atas nama Suhaimi ;4. P 4.

foto copy STNK mobil Honda CRV tahun 2004 NopolBG 2403 lJ telah diberi meterai cukup dan telah pula dilinat sesuaidengan aslinya dipersidangan, diberi tanda:P. 1 ;2. 1 (satu) lembar foto copy guntingan koran , telah diberi meterai cukupdan telah pula dilihat sesuai dengan aslinya, diberi tanda: P.2 ;3. 1 (satu) lembar foto copy Akta Notaris Nomor 201 tertanggal 26Januari 2013, telah diberi meterai cukup dan telah pula dilinat sesuaidengan aslinya, diberi tanda: P.3 ;4. 1 (satu) lembar foto copy TDLPK

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Pasal 2 ayat 1.Maksud dan Tujuan Yayasan Perlindungan KonsumenNasional (YAPEKNAS) ialah dalam bidang perlindungankonsumen;2). 1 lembar Foto kopy Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK) Nomor :050/37.1/2013 yangditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio,MM sebagai KepalaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.3). 1 lembar Fotokopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU7789.AH.01.04.

Kabupaten Tegal Jawa Tengah, sesuaidengan yang tertulis di Halaman 30 31 Pasal 25 ayat 3 Perubahan AktaPendirian No.18 tertanggal 02 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris danPPAT Agus Miftah,S.H. diwilayah Kabupaten Tegal;Menimbang, bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional(YAPEKNAS) telah terdaftar di pemerintah daerah Kabupaten Tegal, sesualdengan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor :050/37.1/2013 yang ditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio,MM sebagaiKepala Dinas Perindustrian

Kalimantan ataudisingkat YLPKK sesuai Anggaran Dasar telah memenuhi persyaratantersebut di atas, dalam anggaran dasar organisasi telah dicantumkansecara jelas yaitu Pasal 7 tentang tujuan (angka 4) yang berbunyiMenciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsurkepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untukmendapatkan informasi; (Vide P2);Pemerintah juga telah mengakui Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan dengan menerbitkan Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK