Tergugat sedang berada di LembagaPemasyarakatan Kabupaten Bondowoso (LAPASBondowoso), sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal20 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowosodengan Nomor 0796/Pdt.G/2019/PA.Bdw, tanggal 20 Mei 2019, telahmengajukan gugatan cerai, adapun dalil dalil yang mendasari

No. 0132/Pdt.P/2015/PA.Pas.Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonana quo;Menimbang bahwa yang mendasari Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata di pengadilan agama, karena dalam Kutipan Akta Nikah nomor 08/8/IV/1993 tanggal 10 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Lekok Kabupaten

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

Pemohon menikah denganPemohon Il, waktu itu status Pemohon masih terikat perkawinan denganperempuan lain bernama Gayatri Candra Dewi, Pemohon baru berceraidengan perempuan itu pada tahun 2011;Bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, Majelis Hakimmencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahapberikutnya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukberita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa yang mendasari

bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatuyang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap terangkum dalampenetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada intinya adalah agarkepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattentang penambahan nama anak Pemohon dari nama VIVIENE menjadi VIVIENELEONARTO;Menimbang, bahwa mendasari

kembali lagi hidupbersama dengan TERGUGAT seperti dulu lagi;Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.GsgBahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan PENGGUGAT inginmendidik, mengasuh seorang anak hasil perkawinan PENGGUGAT danTERGUGAT dan PENGGUGAT merasa khawatir tentang perkembanganfisik dan psikologi anak, jika anak hasil perkawinan PENGGUGAT danTERGUGAT diasuh oleh TERGUGAT karena TERGUGAT dirasa tidakmampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik.Bahwa alasan yang mendasari

P7 serta2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanini karena pemohon kurang percaya diri dengan memakai nama Rukayahsehubungan dengan pekerjaannya sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke luarnegeri, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku

Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Penggugat/Pembanding tidakmengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidakmengetahui alasanalasan yang mendasari permohonan banding tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksadan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2013 No.12/Pdt.G/2013/PN.KIk, yang ternyata tidak ada halhal baru yang perlu dipertimbangkan

Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Penggugat/Pembanding tidakmengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidakmengetahui alasanalasan yang mendasari permohonan banding tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksadan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2013No.12/Pdt.G/2013/PN.Klk, yang ternyata tidak ada halhal baru yang perludipertimbangkan

Adapun alasanalasan yang mendasari pengajuan banding ini adalahsebagai berikut:1. bahwa Surat Keputusan Terbanding tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor, sesuai surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP62/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Kepala Kantor Wilayah Bea dan CukaiRiau dan Sumatera Barat.2. bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak iniadalah sebesar Rp1.135.313.000,00,3. bahwa koreksi yang dilakukan

Bahwa, Penggugat dalamperkara a quo terkait dengan seluruh materiPosita Gugatannya tidak menjelaskan secara detail dan jelasmengenai fakta fakta dan peristiwa berikut dengan dasar hukumyang mendasari Gugatan Cerai (Cerai Gugat) dan Hak PengasuhanAnak (Perwalian), sehingga Posita Gugatan Penggugat tidakHal 4 dari 28 Hal Put No.1486/Pat.G/2019/PA.Sby1.2.1.3.1.4.mencerminkan kaidah hukum yang bersifat sistematis, logis, danobyektif;Bahwa, seharusnya Penggugat dalam perkara a quo dapatmenjelaskan dan

mengenai PositaGugatan Penggugatdalam perkara a quo, ternyata Penggugat tidakdapat menguraikan fakta fakta maupun peristiwa hukum disertaidengan adanya dasar hukum yang memperkuat dalil dalil GugatanCerai (Cerai Gugat).Sedangkan, Penggugat hanya menyebutkan dasarhukum yang mengatur mengenai Hak Asuh Anak, sebagaimanaPenggugat hanya menyebutkan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi HukumIslam tanpa menyebutkan dasar hukum untuk memperkuat dalil dalilyang mendasari

adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsiberkaitan dengan materi gugatan Penggugat yaitu bahwa gugatan Penggugattidak jelas (obscuur libel), gugatan premature dan gugatan error in persona;Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas(obscuur libel), karena dalam perkara a quo terkait dengan seluruh materiposita gugatannya tidak menjelaskan secara detail dan jelas mengenai fakta fakta dan peristiwa berikut dengan dasar hukum yang mendasari

.: Kerusakan pada kulit, otot, jaringanPenyebab luka yang langsung(A1) : Tampak satu buah luka bacok padapunggung kiriPenyebab mendasari (A2) : Trauma benda tajamPengobatan dan Tindakan : Bersihkan luka dan penjahitan lukasebanyak tiga belas jahitan menggunakanbenang tipis berwarna hitam pada OK CitoUGD RSLB, untuk perawatan lebih lanjutpasien masuk ke ruang ICUPrognosis dari penyakit / luka : Luka memerlukan perawatan lanjut selamabeberapa hariPerbuatan terdakwa Rahmat Hidayat Bin Arifin alias Yayat

Pada korbandilakukan perawatan luka berupa berupa pembersihan luka,penjahitan luka dan pemberian antibiotic.Kesimpulan:Perlukaan : Kerusakan pada kulit, otot, jaringanPenyebab luka yang langsung(A1) : Tampak satu buah luka bacok pada punggungkiriPenyebab mendasari (A2) : Trauma benda tajamPengobatan dan Tindakan : Bersihkan luka dan penjahitan luka sebanyaktiga belas jahitan menggunakan benang tipisberwarna hitam pada OK Cito UGD RSLB,untuk perawatan lebih lanjut pasien masuk keruang ICUPrognosis

Pada korban dilakukanperawatan luka berupa berupa pembersihan luka, penjahitanluka dan pemberian antibiotic.Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2015/PN.Sgm.Kesimpulan:Perlukaan : Kerusakan pada kulit, otot, jaringanPenyebab luka yang langsung(A1) : Tampak satu buah luka bacok padapunggung kiriPenyebab mendasari (A2) : Trauma benda tajamPengobatan dan Tindakan : Bersihkan luka dan penjahitan lukasebanyak tiga belas jahitanmenggunakan benang tipis berwarnahitam pada OK Cito UGD RSLB, untukperawatan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah pada tanggal 8 Juli 1997, di manadalam Pasal 65 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan :Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan LembaranNegara Nomor 2171) dinyatakan tidak berlaku;e Bahwa menjadi sangat aneh apabila Judex Facti mendasarkanputusannya pada peraturan perundangan yang sudah tidakberlaku lagi, padahal lahirnya peristiwa yang mendasari

dalam perkara a quojuga dapat dikemukakan sebagai berikut :e Bahwa Pasal 195 menyebutkan Semua putusan pengadilanhanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabiladiucapkan di sidang terobuka untuk umum;e Bahwa dalam penjelasan Pasal tersebut menyebutkan cukupjelas, namun demikian tentunya dapat dipahami bahwakalimat diucapkan dalam bunyi pasal tersebut harusdimaknai, bahwa isi putusan secara lengkap harus dibacakandidepan persidangan yang terbuka untuk umum, terutamapertimbanganpertimbangan hukum yang mendasari

dapat segeramenerima salian putusan perkara a quo disebabkan karena adarevisi oleh Majelis Hakim dan setelah menerima salinan putusanperkara a quo, setelah membandingkannya atau mencocokkannyadengan hasil rekaman pembacaan putusan oleh Majelis Hakimpada tanggal 22 Februari 2012, ternyata apa yang diucapkan/dibacakan dalam persidangan terdapat perbedaan dengan yangtertuang atau tercetak dalam salinan putusan yang diberikankepada Penuntut Umum, khususnya mengenai fakta hukum danpertimbangan yang mendasari

.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai

Putusan Nomor 7K/PM.102/AD/I/2019MenimbangMenimbangperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan

Putusan Nomor 7K/PM.102/AD/I/2019MenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yangdibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan sehingga dapatmemberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka dari ituMajelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini jugatelah diperoleh alat bukti

Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugatkhususnya pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua), maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat secara bersamasama dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatanyang diajukan Kuasa Penggugat, maka diperoleh halhal sebagai berikut : Bahwa di dalam judul perihal adalah Gugatan; Bahwa dalam Posita poin 1 (Satu) Sampai dengan poin 10 (Sepuluh) tertulisgugatan mengenai tanah Perumahan yang mendasari

gugatan tentangPerbuatan Melawan Hukum sedangkan pada posita poin 12 (dua belas)sampai dengan poin 16 (enam belas) tertulis gugatan mengenai perjanjianpenitipan Emas yang mendasari gugatan tentang Wanprestasi;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat poin 1 (satu) danpoin 2 (dua) mengenai gugatan kabur (obscuur libel) yang menurut Paratergugat pada pokoknya mencampuradukkan gugatan berdasar PerbuatanMelawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi;Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 RV, pokokpokok gugatan

disertaikesimpulan yang jelas dan tertentu, yang berdasarkan praktek munculHalaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN BIkpenerapan gugatan kabur, atau eksepsi terhadap gugatan tidak jelas dan tidakberdasar hukum yaitu posita gugatan tidak menjelaskan dasar hokum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau bias juga dasar hukumjelas tetapi tidak jelas dasar faktanya, dimana posita dengan petitum harussaling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila hal itu tidakdipenuhi

Dapat menuntut Gugatan wanprestasi tidak pengembalian padadapat menuntut keadaan semula.pengembalian padakeadaan semula (restitutio in integrum) Menimbang, bahwa dalam Posita poin 1 (satu) sSampai dengan poin 10(sepuluh) tertulis gugatan mengenai tanan Perumahan yang mendasarigugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum sedangkan pada posita poin 12(dua belas) sampai dengan poin 16 (enam belas) tertulis gugatan mengenalperjanjian penitipan Emas yang mendasari gugatan tentang Wanprestasi danditemukan fakta

Bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk berpoligamiadalah Pemohon dengan penuh keyakinan akan menjalankanSunnah Rasullulah SAW. Selain itu juga Pr. CLN ISTERIPutusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 2 of 33KEDUA yang hendak Pemohon jadikan isteri kedua adalahseorang Mualaf. Pemohon mempunyai niat yang muliamembina serta menjadi seorang imam bagi Pr. CLN ISTERIKEDUA. Hingganya dikemudian hari Pr. CLN ISTERI KEDUAakan menjadi seorang muslimah yang sejati;7.

kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil terhadap isteriisterinya,kemampuan Pemohon secara financial, dan keadaan sertahubungan Pemohon dengan calon isteri kedua apakah terdapathalangan untuk menikah atau tidak, untuk itu pengakuan Termohonterhadap semua dalildalil permohonan Pemohon dinilai oleh MajelisHakim sebagai bukti permulaan dan kepada Pemohon tetapdibebani pembuktian;Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohonuntuk berpoligami, Majelis Hakim akan memfokuskan penilaianpada alasanalasan yang mendasari

yang mendasarikeinginan untuk berpoligami dan kedua, adanya syaratsyarat yangharus dimiliki dalam hal seorang lakilaki mau melakukan poligami;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telahterbukti di persidangan jika dihubungkan dengan dua ketentuantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syaratsyaratsebagaimana yang digariskan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilaioleh Majelis Hakim telah dipenuhi oleh Pemohon, sedangkan alasanyang mendasari

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negarauntuk memeriksa dan memutuskan sengketa a quo;Bahwa oleh karena sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yangtimbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana yang diterangkan di atas, maka tindakan Majelis HakimJudex Facti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalamperkara a quo yang mendasarkan pertimbangan hukumnya berdasarkandiperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari

Putusan Nomor 297 K/TUN/2016Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor27/G/2015/PTUN.PBR tanggal 25 November 2015, yang menyatakandiperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari penerbitan kedua sertipikat hakmilik a quo saat ini sedang bersengketa di Pengadilan NegriBangkinang adalah pertimbangan hukum yang keliru dan telahmengaburkan faktafakta yang sebelumnya telah disampaikan dalampersidangan di mana berdasarkan Pasal 100 jo Pasal 107

wajib dilakukan oleh Majelis Hakim selama buktibukti tertulis,keterangan saksisaksi dalam persidangan dapat memberikankeyakinan kepada Majelis Hakim untuk memutus sengketa a quo;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan dalam perkara a quo yang membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor27/G/2015/PTUN.PBR tanggal 25 November 2015, yang menyatakan:diperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari

menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon danTermohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyainilai pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang merupakan aktaotentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohontelah terikat oleh pernikahan yang sah;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:ctliell its le pris as Liat aArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:3 aN a) od) J a GeaArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari

No. 1406/Pdt.G/2019/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon tidak patuh, tidak menghargai Pemohon akibatnya terjadipisah tempat tinggal selama 1 minggu;Menimbang, bahwa terhadap

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Bahwa alasan yang mendasari permohonan ijin poligami dariPemohon tersebut adalah : Pemohon berselingkuh dengan wanitalain yang bernama CALON ISTERI KEDUA sejak bulan Januari 2010dan dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak yang lahirpada bulan Agustus2010; ++ 222 eee eee eee eee eee8.

pernikahan dan setelah pernikahantersebut Pemohon dengan Termohon hingga sekarang bertempattinggal di rumah kediaman bersama orang tuaPemohon ; c errr eeeBahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon denganTermohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istridan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PEMOHON DANTERMOHON umur 5tahun; Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (polygami) denganseorang perempuan Nama CALON ISTERI KEDUA yang berstatusJanda cerai; een en eeeeBahwa benar alasan yang mendasari