Partai Persatuan Nasional (PPN).

Tidak menjadi Anggota Partai politik lain.

Pusat Partai Hati NuraniRakyat.

MUNASLUB tahun 2016 Partai HANURA.

Umum Partai Hanura;4.

Bahwa Penggugat adalah para Pengurus DPP Partai GOLKAR Masa Bakti20092015 dan Pengurus Ormas Pendiri Partai GOLKAR yang berdasarkanHalaman I dari 30 Putusan No.75/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.Keputusan Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR tanggal 25 Nopember 2014ditetapkan menjadi TIM PENYELAMAT PARTAI GOLONGAN KARYA;Bahwa berdasarkan pasal 15 Anggaran Dasar (AD) Partai GOLKAR, adalahmerupakan kewajiban Penggugat dan para Tergugat untuk: menjunjung tingginama dan kehormatan partai, memegang teguh AD/ART, aktif

2014 untukdapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai Golkar.

Bahkan dengan mengingat kedua Keputusan tersebutbersifat sangat strategis dalam perjuangan sebuah partai politik, makaseyogianya, rapat tertinggi yang dapat mengambil keputusan dalam partai,dalam hal ini Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkarlah yang akanmenilainya, setelah DPP Partai Golkar menyampaikanpertanggungjawabannya. Bahwa Penggugat yang menamakan dirinya TimPenyelamat Partai Golkar tidaklah dikenal keberadaannya dalam AnggaranDasar maupun Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD da ART;Hal. 39 dari 44 halaman, Putusan No.579/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.(2). Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik;(3).

Mahkamah Partai; b.

26 Juli 2015 dari SYARLISMAN ke EDDY SUBROTO No.Rek : 0700004597410 sejumlah uang senilai Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);- 1 (satu) lembar poto copy kwitansi dari EDDY SUBROTO ke HEROZI sejumlah uang Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ditandatangani diatas materai 6000 oleh HEROZI pada tanggal 24 Juli 2015 di Jakarta;- 2 (dua) lembar poto copy daftar nama hasil penjaringan bakal calon Gubernur/ Wakil Gubernur dan Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati dari Partai

RIDWAN MUKTI selaku Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Bengkulu dan Sdr.

SYAUKANI DAHARI selaku Sekretaris DPD Partai Gokar Propinsi Bengkulu yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 01 April 2015 oleh Ketua diatas materai 6000 dan oleh Sekretaris;- Daftar hadir rapat pimpinan Partai Golkar fersi AGUNG LAKSONO di Bengkulu pada tanggal 11 Juli 2015;- Foto copy surat keputusan dewan pimpinan pusat Partai Golkar Nomor : KEP-873/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang PENETAPAN dan PENGESAHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEBONG PROPINSI BENGKULU di Jakarta pada

AGUNG LAKSNONO selaku Ketua Umum Partai Golkar dan ZAINUDIN AMALI selaku Sekretaris.;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa ROBERT ALAMSYAH, SE Bin M. ALI HAMZAH (terdakwa dalam berkas terpisah).;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Ketua DPD Partai Golkar versi AgungLaksono Kab.

RIDWAN MUKTI selaku Ketua DPD Partai Golkar PropinsiBengkulu dan Sdr.

RIDWAN MUKTI selaku Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Bengkuludan Sdr.

Bahwa sedangkan di dalam dalil gugatanPenggugat juga tampak jelas mempersoalkanKoalisi Koalisi Besar Wonogiri (KBWB) yangdibentuk dan/ atau diusung oleh 3.3 (tiga)Partai Besar di Wonogiri yaitu Partai Golkar,Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat(vide dalil gugatan Penggugat point 1).4.

Bahwa pada tanggal 10 April 2010 Partai GolkarKabupaten Wonogiri yang diwakili oleh KetuaDPD Partai Golkar (Edy Santoso, SH) bersamasama dengan Partai Keadilan SejahteraKabupaten Wonogiri yang saat itu diwakili olehPjs ketua DPD PKS ( Ir.

Bahwa KBWB sebagai forum lintas partai politikyang dibentuk oleh tiga partai politik diWonogiri yang terdiri dari Partai Golkar,Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokratyang memiliki tujuan sebagaimana telah21diuraikan di dalam eksepsi adalah betul betulingin menjalin kerjasama dalam prosespenjaringan dan pemenangan pasangan calonBupati dan Wakil Bupati yang disepakati olehKetiga partai politik tersebut.

partai besarmaupun kecil, yaitu H.

Paryanti yang diusungoleh Partai Golkar. Drs. H.

Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadipeserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak adalagi;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik olehpartai politik yang mencalonkannya;c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar CalonTetap dari partai yang mencalonkannya;B.

AndiAnsar Chalid, S.E. yang sebenarnya adalah menjabat sebagai SekretarisDPC Partai Patriot Bintan, sesuai Surat Keputusan dari Dewan PimpinanWilayah Partai Patriot Provinsi Kepri Nomor 2.07/DPW/PATRIOT/ Sl/VII/2008, 25 Juli 2008 tentang Komposisi Personalia Dewan PimpinanCabang Partai Patriot Bintan (Bukti P10);. Bahwa sebenarnya Ketua DPC Partai Patriot Bintan, adalah SyamsulBahri.

Dan dalam Bukti P5, Andi Ansar Chalid, S.E. mempergunakanKop Surat Partai Patriot Bintan dengan Cap atau Stempel Partai PatriotPancasila Bintan. Padahal Partai Patriot dan Partai Patriot Pancasilamerupakan dua Partai politik yang mempunyai badan hukum yangberbeda, dan Partai Patriot Pancasila, bukan sebagai partai pesertapemilu untuk Tahun 2009;.

Padahal Partai Patriot dan Partai PatriotPancasila merupakan dua partai politik yang mempunyai badanhukum yang berbeda, dan Partai Patriot Pancasila, bukan sebagaipartai peserta pemilu Tahun 2009;c. Menurut AD/ART Partai Patriot, maka yang berwenangmengusulkan PAW terhadap Penggugat bukan DPC PartaiPatriot.

Padahal menurut ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga Partai Patriot, dan surat DPP Partai Patriot, Nomor 570/ SE/DPPPatriot/VII/2013, tanggal 30 Juli 2013 yang ditujukan kepadaKetua KPU Bintan, tembusannya disampaikan kepada Tergugat,Ketua KPU Kepri, Bupati Bintan dan Ketua DPRD Bintan (BuktiP11). Yang pada intinya disebutkan bahwa, yang berwenang untukmengusulkan dilakukannya PAW adalah DPP Partai Patriot sesuaiAD/ART Partai Patriot.

(Bukti P1) ;Bahwa dalam Anggaran Dasar Partai Penegak Demokrasi IndonesiaPasal 12 dinyatakan "Musyawarah Nasional Luar Biasa ataupun MUNASLUBdapat diadakan atas permintaan DPP Partai atau permintaan lebih dari %(setengah) jumlah DPD Partai", selanjutnya dalam Anggaran Dasar Pasal 10 joAnggaran Rumah Tangga Partai Penegak Demokrasi Indonesia Pasal 20dinyatakan "Musyawarah Nasional (MUNAS) Partai dinyatakan sah apabiladihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah daerah dancabang yang

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2009d.

Anggaran Dasar PPDI Pasal 10 dan Anggaran Rumah Tangga PPDI Pasal17 menyatakan "MUNAS PARTAI diselenggarakan oleh DPP PARTAI" :b. Anggaran Rumah Tangga PPDI Pasal 18 menyatakan "MUNAS PARTAIdihadiri oleh utusan Daerah Partai, Utusan Cabang Partai, Dewan PimpinanPusat Partai, Dewan Pertimbangan Pusat, Unsur Pimpinan Fraksi, danundangan yang ditentukan oleh DPP" ;c.

Anggaran Dasar PPDI Pasal 12 menyatakan "MUNAS Luar Biasa(MUNASLUB) PARTAI dapat diadakan atas permintaan DPP PARTAI ataupermintaan lebih dari ~ (seperdua) dari jumlah DPD Partai" ;d.

M.HH.36.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008tentang Pengesahan Partai Demokrasi Indonesia sebagaiBadan WHukum" ;Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, anggota PartaiPolitik diberhentikan dari keanggotaannya dari partai politikapabila menjadi anggota partai politik lain. Dengan demikiankeanggotaan Sdr. Mentik Budiwijoyono (Penggugat) selakuanggota/Ketua Umum PPD!

Pimpinan Pusat Partai NasDem ;.

oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam ADdan ART, ayat(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu MahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, ayat (3)Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian, ayat (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2

atas UndangUndang Nomor 2 tahun 2008 tentangPartai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan secarainternal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART dandilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik, diselesaikan dalampaling lambat 60 hari ;Pasal 32 UU Nomor 2 tahun 2011 berbunyi sebagai berikut :(1) Perselisinan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud

menjadi Ketua DPW Partai, sementara yangbersangkutan sudah menjadi anggota bahkan caleg dari partai lain ?

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD ART ;2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;3.

No. 1333 K/Pid/2016selaku Ketua DPD Partai PAN Kota Pontianak tidak melaksanakanmekanisme pengelolaan anggaran Keuangan partai dengan benar; Bahwa atas perbuatan Terdakwa yaitu tidak menyetorkan uang kontribusi keBendahara Partai mengakibatkan saksi Sy.

partai, sehinggaHal. 17 dari 22 hal.

No. 1333 K/Pid/2016mekanisme penyelesaiannya berdasarkan UndangUndang No. 2 tahun 2011tentang Partai Politik melalui mahkamah partai atau sebutan lain untuk itu;.

Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Pontianak seharusnyamempertimbangkan kembali dengan pertimbangan sendiri secara utuh danmenyeluruh sehubungan dengan Keuangan Partai serta sumbernya sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam perturan perundangundangan, dimanasalah satu sumber keuangan partai adalah dari Pengahasilan/Gaji dantunjangan setiap kader Partai Politik yang berhasil menduduki kursi legislatifdalam hal ini DPRD Kota Pontianak (Legislatif) yang merupakan iuran wajibanggota partai;Hal

PAN maka yangmenjadi hak milik pribadi Anggota Legislatif adalah sisa dari uang sebesarRp1.750.000,00 per bulan yang merupakan hak milik Partai;2) Uang milik Partai yang di peroleh dari proses pemotongan gaji setiappribadi anggota partai di legislatifBahwa yang dimaksud dengan uang partai adalah segala sesuatukeuangan yang diperoleh secara sah oleh partai sesuai dengan ketentuandan peraturan perundangundangan yang berlaku dan AD/ART PartaiPolitik;Salah satu sumber keuangan Partai Politik adalah

diusulkan oleh Partai Politik atau GabunganPartai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politikatau Gabungan Partai Politik lainnya.3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yangsudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudahmenandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangancalon, tidak boleh menarik dukungannya.4) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (3) menarik dukunganterhadap bakal pasangan calon

T1 : Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu suratDewan Pimpinan Daerah partai Karya Peduli Bangsa29. T3.

Bahwa menurut keterangan KPU parpol PKPB mencabutdukungannya pada tanggal 21 Maret 2010.33Bahwa reaksi dari. gabungan partai politik yang lainadalah langsung menambahkan dengan partai pendukungBahwa partai yang masuk ~ adalah Partai HANURA.Bahwa saksi lupa kapan menyerahkan penambahan partaitersebut, pokoknya sebelum batas waktu berakhir,sekitar tanggal 8 April 2010.Bahwa batas akhir pendaftaran adalah pada tanggal 9April 2010.

Bahwa kekurangan persyaratan adalah sebagimanatercantum dalam bukti P7c, P7df, P7e, P 7fBahwa ada surat dari parpol yang mendukung pasangancalon bupati dan wakil bupati dan ditandatangani olehketua dan sekretaris masing masing parpol. 35Bahwa yang ikut mendaftar ke KPU Lombok Tengah adalahsemua partai pengusung yaitu) PPRN, PDK, PPP, PPPI,Bahwa partai pendukung yang tidak hadir pada waktumendaftar ada dua yaitu Partai Matahari Bangsa danPartai Republikan.Bahwa Partai Republikan tidak hadir karena

;At Bahwa saksi tahu sekali partai partai apa saja yangmendukung pasangan SAMASAMA ada delapan partaipolitik yaitu) PPPI, PPP, PPRN, PKPB, PDK, PMB,PPIdanREPUBLIKA.; 2 errr errr eee Bahwa kesepakatan ditanda tangani tanggal 10 Maret2010.

, telah menjatuhkan namabaik Partai Demokrat, yang mengakibatkan turunnyaElektabilitas Partai ketingkat yang sangat rendah, sehinggaPara Petinggi Partai Demokrat termasuk Bapak SUSILOBAMBANG YUDHOYONO (sebagai Pendiri Partai, selakuKetua Majelis Tungg Partai, sebagai Ketua Dewan Pembina,selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai), wajar dan patutmengambil sikap tegas dan tindakan nyata untukmenyelamatkan Partai dari keterpurukannya yang sudahdiambang kehancuran, akibat Skandal Korupsi Para Kader yangterlibat

Kode Etik Partai Demokrat menyatakan bahwa bentukbentuk rekomendasi sanksi dari Dewan Kehormatan kepada Dewan PimpinanPusat Partai Demokrat tersebut berupa :.

dan pengusulan pengangkatan Pelaksana Tugas(Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir, yang disampaikan kepadaKetua DPP Partai Demokrat untuk ditindak lanjuti ;6.

Pasal 14 huruf (5)Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat) ;7.

menyangkut dengan Kode Etik partai yang telah dilanggarnya ;8.

Pasal 42 ayat (5) Pendaftaran pasangan Calon Bupati danCalon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota danCalon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatanganioleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politiktingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan PengurusPartai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atascalon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkatProvinsl; .

Pasal 42 ayat (6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernurdan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati danCalon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota danCalon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politikditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau paraketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik ai tingkatkabupaten/kota disertai Surat Keputusan masingmasingPengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuanatas calon

Pasal 38 ayat (1) Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik tingkat provinsi mendaftarkan Pasangan CalonGubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIPAceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai PolitikHal. 25 dari 66 hal.

Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; danc. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkatpusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsidan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/Pasal 38 ayat (4) Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (3) wajib hadir pada saat pendaftaran;.

Pasal 41 ayat (5) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebihPartai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidakmelampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusattentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1(satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagimenjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapiPartai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebutmasih memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KPU Provinsi/KIP Acehatau

NamaPartai Politik PSI ; VII Bahwa adanya Pengangkatan DPRD Kota Batu dari Partai Serikat Indonesia atasnama Nissom sangat bertentangan dengan rekomendasi partai dan bahkan Sdr.

Ismini sebagai calon terpilih anggota DPRD KotaBatu dari Partai Sertikat Indonesia No.

Olehkarena itu gugatan tidak cermat, jelas22.dan terang maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima serta harus ditolak ; Bahwa Perkara ini saat ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabayadengan Register Perkara Nomor 449/Pdt.G/2004/PN.SBY. tentang Sengketa ( konflik )intern Partai ditubuh Partai Sarikat Indonesia ( DPD PSI ) Jawa Timur, DewanPimpinan Pusat Partai Sarikat Indonesia ( DPP PSI ) dan Suami Penggugat denganDewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat

DPP Partai Serikat Indonesia No. 067/SK/DPP/V1I/2004, tanggal 24 Juni2004, tentang Pemberhentian sebagai Pengurus dan Anggota Partai Serikat Indonesia ; 8 Bukti TIL Int7:Copy SK DPP Partai Serikat Indonesia No. 017P1/SK/DPP/C31/V1I/2004, tanggal 24Juni 2004, tentang Perobahan Struktur, Komposisi dan Personalia DPC Partai SerikatIndonesia Kota Batu Masa Bakti 20032008 ;9 Bukti T.ILInt8 :Copy Dokumen Pendirian Pedoman Teknis Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Serikat Indonesia ; 10 Bukti

DewanPimpinan Cabang Partai Serikat Indonesia Kota Batu ) maka berdasarkanketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) ART Partai Serikat Indonesia ( vide buktiP15=T.II.Int8 ) yang berwenang memberhentikan Sdr. NISSOM adalah Dewan PimpinanPusat Partai Serikat Indonesia. Dimana Sdr.

Majelis Tinggi Partai adalah badan struktural tertinggi.Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.SusParpol/2020/PN JKT.SEL2. Anggota Majelis Tinggi Partai diambil dari para pendiri danindividu yang berjasa dalam pembentukan partai, mewujudkanvisi dan misi partai.3.

Dasar Partai Berkarya berbunyi :a.

Berkarya sebagaimanaketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai Berkarya.f) Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) adalah merupakanBadan Ad Hoc Partai Berkarya yang sah, pembentukannya olehMajelis Tinggi Partai (MTP) berdasarkan ketentuan Pasal 21UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo.

TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIKBahwa organisasi partai Politik, harus tunduk pada ketentuan UndangUndang Partai Politik, UndangUndang Pemilu dan AD/ART partai yaitu :a) Dalam ketentuan Penjelasan UU No. 2 Tahun 2011 tentangperubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal32 Ayat (1) berbunyi:Yang dimaksud dengan perselisinan Partai Politik meliputi antaralain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2)pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (8

telahdisahkan sebagai Ketua Umum Partai Berkaarya dan Tergugat Ildisahkan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Berkarya.

pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Nama Penggugat sebelumnya tercantumDaftar Calon Tetap caleg DPRD Kabupaten Pasuruan dari partai Gerindra, dapil5,nomor urut 11 diganti Sdr.Ajib Astar;2.

Imron Rosyidi Ketua Partai GerindraKabupaten Pasuruan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi JawaTimur dan KPU Provinsi Jawa Timur tidak digugat.

Bahwa pencantuman nama Penggugat berdasarkan dalildalil yang disampaikan dan diakui Penggugat berawal dari tawaran ImronRosyadi/ Partai Gerakan Rakyat.Indonesia kepada Penggugat. SelanjutnyaPenggugat menerima tawaran tersebut sehingga partai mengajukanpermohonan kepada KPU untuk mengganti Sdr.Ajib Astar denganPenggugat.

Ajib Astar menjadi caleg DPRD kabupatenpasuruan dari partai Gerindra, Dapil 5, nomor urut 11, yang dimana baik Sdr.

Pasuruan / Tergugat mencoret pencalonan namaPenggugat sebagai caleg DPRD kabupaten pasuruan dari partai Gerindra, Dapil 5,nomor urut 11 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Sdr ImronRosyadi selaku Ketua Partai Gerindra Kab.

Pimpinan Pusat Partai NasDem ;.

oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam ADdan ART, ayat(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu MahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, ayat (3)Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian, ayat (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2

atas UndangUndang Nomor 2 tahun 2008 tentangPartai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan secarainternal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART dandilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik, diselesaikan dalampaling lambat 60 hari ;Pasal 32 UU Nomor 2 tahun 2011 berbunyi sebagai berikut :(1) Perselisinan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud

Ketua DPW Partai, sementara yangbersangkutan sudah menjadi anggota bahkan caleg dari partai lain ?

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD ART ;2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;3.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pigura warna emas berfoto logo palu arit atau foto bendera Partai Komunis Indonesia. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe GT-S5312 nomor imei : 352923/06/465106/7 dan nomor imei : 352924/06/465106/5 dengan nomor Handphone : 085778982901.

terdakwa simpatiskepada Partai Komunis Indonesia sehingga terdakwa mengupload fototerdakwa sendiri yang sedang memegang pigura foto logo palu arit ataufoto bendera Partai Komunis Indonesia ke Media Sosial Facebook denganakun Facebook nama ANDI BAJANG untuk supaya temanteman terdakwayang difacebook mengetahui bahwa terdakwa adalah simpatis terhadapPartai Komunis Indonesia (PKI).15bahwa Foto terdakwa yang sedang memegang pigura foto logo palu aritatau foto bendera Partai Komunis Indonesia yang di

dan sengaja mengupload/mengunggah atau membagikan fotologo palu arit atau foto bendera Partai Komunis Indonesia atau yangberkaitannya dengan Partai Komunis Indonesia ke Media Sosial Facebookdengan akun Facebook nama ANDI BAJANG dikarenakan terdakwasimpatis terhadap Partai Komunis Indonesia untuk diketahui oleh orangbanyak melalui Media Sosial Facebook.Bawha yang melatar belakangi terdakwa simpatis kepada Partai KomunisIndonesia berawal dari terdakwa membaca riwayat Partai KomunisIndonesia yang bertujuan

atau foto bendera Partai KomunisIndonesia diupload/unggah ke Media Sosial Facebook dengan akunFacebook nama ANDI BAJANG dengan menggunakan Handphone merkSamsung tipe GTS5312.

dikarenakan terdakwa simpatiskepada Partai Komunis Indonesia sehingga terdakwa mengupload fototerdakwa sendiri yang sedang memegang pigura foto logo palu arit ataufoto bendera Partai Komunis Indonesia ke Media Sosial Facebook denganakun Facebook nama ANDI BAJANG untuk supaya temanteman terdakwayang difacebook mengetahui bahwa terdakwa adalah simpatis terhadapPartai Komunis Indonesia (PKI).bahwa benar Foto terdakwa yang sedang memegang pigura foto logo paluarit atau foto bendera Partai Komunis Indonesia

dan sengaja mengupload/mengunggah atau membagikan fotologo palu arit atau foto bendera Partai Komunis Indonesia atau yangberkaitannya dengan Partai Komunis Indonesia ke Media Sosial Facebookdengan akun Facebook nama ANDI BAJANG dikarenakan terdakwasimpatis terhadap Partai Komunis Indonesia untuk diketahui oleh orangbanyak melalui Media Sosial Facebook.Bawha benar yang melatar belakangi terdakwa simpatis kepada PartaiKomunis Indonesia berawal dari terdakwa membaca riwayat PartaiKomunis Indonesia

PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Ibrahim Basrah, SH. yang selalu mengatasnamakan selaku KetuaUmum DPP Partai Kedaulatan tidak pernah menggunakan tata cara, aturan danmekanisme Partai Kedaulatan sebagaimana yang telah diatur dalam AnggaranDasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan (Bukti P7);7 Bahwa H.

keadaan tersebut telah memunculkan keinginan dari paraPengurus DPD Partai Kedaulatan dan Pengurus DPP lainnya menginginkanuntuk dilaksanakannya fungsi struktur dan mekanisme sebagaimana diatur dalamAnggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan dalam setiapbentuk tindakan, kebijakan dan keputusan Partai Kedaulatan, sehinggadiharapkan Partai Kedaulatan kepemimpinan H.

Ibrahim Basrah, SH. selakuKetua Umum DPP Partai Kedaulatan dapat meningkatkan martabat daneksistensinya sebagai Partai Politik;Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 144 PK/Pdt.Sus/201210 Bahwa untuk merealisasikan keinginan para Pengurus DPD Partai Kedaulatan11tersebut oleh para Ketua DPD Partai Kedaulatan pada masingmasing Provinsi,melalui Pengurus DPD Partai Kedaulatan Provinsi Jawa Timur, KalimantanTimur dan Jawa Barat dengan itikad baiknya menyampaikan secara lisanmaupun secara tertulis kepada H.

No. 144 PK/Pdt.Sus/20122425Keputusan Musyawarah Nasional ke1 Partai Kedaulatan Nomor: 15/MUNAS/PARTAI KEDAULATAN/VI/ 2009 (Bukti P26) tertanggal 29 Juni 2009tentang Formatur telah membentuk Susunan Pengurus Harian Dewan PimpinanPusat Partai Kedaulatan Masa Bhakti 20092014 yang dituangkan dalam SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor: 01/SK/ DPP.PK/DPP/V1/2009 tertanggal 30 Juni 2009 tentang Susunan Pengurus Harian DewanPimpinan Pusat Partai Kedaulatan Masa Bhakti 20092014 (Bukti

Kedaulatan yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali I tidak sesuai dengan AD/RT Partai/ melanggar AD/ART Partai, makaHal. 61 dari 62 hal.

LLG telahmenggugat tergugat dengan hal sebagai berikut :Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Partai Bintang Reformasi berdasarkan KartuTanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai BintangReformasi.

Dengan Kartu Tanda Anggota Nomor : 005.16.1606.07.2008. tanggal bulanJuli Tahun 2008 dan selain itu PENGGUGAT juga terdaftar sebagai Pengurus danKader Partai Bintang Reformasi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PartaiBintang Reformasi Nomor : 131/KPTS/DPWPBR/SUMSEL/V/2012.Bahwa PENGGUGAT II adalah Anggota Partai Bintang Reformasi berdasarkan KartuTanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewwan Pimpinan Pusat Partai

dan Anggaran Rumah Tangga, pedomanpedoman Partai BintangReformasi, Garis perjuangan Partai Bintang Reformasi dan Peraturanperaturanlainnya.

Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten MusiRawas (TERGUGAT !)

dahulu.Bahwa Penggugat dan Penggugat II diberhentikan dari keanggotaan partai tanpa adaketerangan yang jelas, kesalahan yang telah di lakukan oleh Penggugat , Penggugat IIdan tidak ada surat Peringatan/ Teguran , II dan Ill dari Tergugat I, Tergugat II danTergugat III sangat jelas bertentang dengan ART Partai Bintang Reformasi.Bahwa Partai Bintang Reformasi pada pemilu 2014 bukan merupakan partai yang ikutdalam perserta pemilu.Bahwa dengan memperhatikan :1.

Konawe Utaramengabsen para kepala sekolah/peserta yang hadir kemudiandisampaikan yang pada pokoknya adalah :HARUS MEMENANGKAN PARTAI DEMOKRAT MULAI DARIDPRD KABUPATEN SAMPAI DENGAN DPRD PROVINSI PADAPEMILIHAN TANGGAL 9 APRIL 2014, APABILA TIDAKMEMENANGKAN MAKA AKAN DIGANTI, DAN APABILA ADASALAH SATU CALON DARI PARTAI DEMOKRAT YANG TIDAKDISENANGI MAKA PILIH SAJA PARTAINYA ;KITA HARUS MENCOBLOS PARTAI DEMOKRAT, BAGI YANGSUAMI ATAU ISTRI YANG MASUK CALON LEGISLATIF TIDAKUSAH DIURUS, APABILA TIDAK DIMENANGKAN

ASWADSULAEMAN DAN HAJI ABU HAERA, PERTEMUAN INI JANGANSAMPAI BOCOR ;Bahwa Partai Demokrat terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum)dengan nomor urut 7 sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu tahun2014, dengan visi dan misi sebagai berikut : Visi:Terwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modernserta memenangi Pemilu 2014 ; Misi:Hal. 5 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.Adapun misi Partai untuk merealisasikan Visi tersebut di atas, adalahsebagai berikut :a.

Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokratsecara terarah, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;b. Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat dan modernpada tahun 2014 ;c. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi dalam pembangunannasional diseluruh tanah air ;d. Memenangkan perolehan suara minimal 30% pada Pemilu 2014 ;Bahwa yang disampaikan terdakwa Drs. H.

ASWADSULAEMAN DAN HAJI ABU HAERA, PERTEMUAN INI JANGANSAMPAI BOCOR ;Bahwa Partai Demokrat terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum)dengan nomor urut 7 sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu tahun2014, dengan visi dan misi sebagai berikut :Visi:Terwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modernserta memenangi Pemilu 2014 ;Misi :Adapun misi Partai untuk merealisasikan Visi tersebut di atas, adalahsebagai berikut :a.Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokratsecara terarah,

sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat dan modernpada tahun 2014 ;Meningkatkan pertisipasi dan kontribusi dalam pembangunannasional diseluruh tanah air ;.