ZAINAL ABIDINtersebut adalah untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) dansurat undangan untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB)tersebut yakni Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB)No. A686/PWNADSek/V1I/24 tanggal 11 Agustus 2003, tidak ditujukankepada DPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Bulan Bintang(PBB) Kota Lhokseumawe, sehingga Perjalanan yang dilakukan oleh Ir. H.

DPRD KotaLhokseumawe dari Partai Golkar An.

ZAINAL ABIDIN tersebut adalah untukmengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) dan surat undangan untukmengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut tidak ditujukankepada DPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Bulan Bintang(PBB) Kota Lhokseumawe, sehingga perjalanan yang dilakukan oleh Ir.

ZAINAL ABIDIN tersebutadalah untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) dan suratundangan untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) tersebutyakni Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) No. A686/PWNADSek/V1/24 tanggal 11 Agustus 2003, tidak ditujukan kepadaDPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Bulan Bintang (PBB)Kota Lhokseumawe, sehingga perjalanan yang dilakukan oleh Ir. H.

Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia(PPNUI) Kota Lhokseumawe mengajukan surat permohonan No. S0014/DPC/PPNUI/2003 tanggal 12 September 2003 kepada Ketua DPRDKota Lhokseumawe perihal Pemberitahuan untuk mengikuti/menghadiriRapim Partai PPNUI di Banda Aceh dalam rangka Konsolidasi Partai, danoleh Sdr. H. M.

, telah menjatuhkan namabaik Partai Demokrat, yang mengakibatkan turunnyaElektabilitas Partai ketingkat yang sangat rendah, sehinggaPara Petinggi Partai Demokrat termasuk Bapak SUSILOBAMBANG YUDHOYONO (sebagai Pendiri Partai, selakuKetua Majelis Tungg Partai, sebagai Ketua Dewan Pembina,selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai), wajar dan patutmengambil sikap tegas dan tindakan nyata untukmenyelamatkan Partai dari keterpurukannya yang sudahdiambang kehancuran, akibat Skandal Korupsi Para Kader yangterlibat

Kode Etik Partai Demokrat menyatakan bahwa bentukbentuk rekomendasi sanksi dari Dewan Kehormatan kepada Dewan PimpinanPusat Partai Demokrat tersebut berupa :.

dan pengusulan pengangkatan Pelaksana Tugas(Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir, yang disampaikan kepadaKetua DPP Partai Demokrat untuk ditindak lanjuti ;6.

Pasal 14 huruf (5)Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat) ;7.

menyangkut dengan Kode Etik partai yang telah dilanggarnya ;8.

maka dewan pimpinan daerah telah membentuk tim investigasi untukmenyelidiki kasuskasus yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;Bahwa hasil tim investigasi terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukantindakantindakan yang meyimpang dari AD/ ART Partai, sehingga dengan ituDewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional, telah mengusulkan kepadaDPP Partai Amanat Nasional di Jakarta untuk memberhentikan TergugatRekonvensi secara tetap.

Dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasionalmerespon dengan menerbitkan surat pemberhentian tetap kepada TergugatRekonvensi dengan surat PANA/Pts/KuUSJ/024/V/2012 tanggal 31 Mei 2012;Bahwa atas dasar surat DPP PAN tersebut partai maka Tergugat Rekonvensitelah ditarik sebagai anggota DPRD Kota Ternate;Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkannya malah justrumenggugat partai ke pengadilan sehingga Pengugat Rekonvensi yang notabenesebagai ketua dan sekretaris DPD Partai Amanat Nasional

Politik yang diatur dalamPasal 32 dan Pasal 33 yaitu Pasal 32 menyatakan "perselisihan antara penguruspartai politik diselesaikan secara internal partai politik yang diatur dalam ADART partai tersebut dan penyelesaian tersebut dilakukan oleh suatu mahkamahpartai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik tersebut,penyelesaian tersebut paling lama 60 hari dan putusan mahkamah partai politikatau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal partai" jika yangditegaskan dalam

KarenaTermohon Kasasi saja telah melanggar ADART partai dengan tidak membentukMajelis Penyelesaian Sengketa untuk menyelesaikan sengketa akibat adanyapemecatan terhadap Pemohon Kasasi sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 10ayat (1) dan (2) ADART Partai Amanat Nasional.

politik;Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secarainternal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikan olehMahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal olehMahkamah Partai Politik, maka sesuai

Partai Demokrasi Kebangsaaan ( PDK );g. Partai Karya Perjuangan( PAKAR PANGAN );h. Partai Buruh ;i. Partai Demokrasi Pembaruan ( PDP ) ;j. Partai Barisan Nasional (Barnas);k. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);1. Partai Matahari Bangsa (PMB) Halaman 6 dari 158 halaman Putusan Perkara No.18/G/2013/PTUNPLG4.

Partai Politik Jumlah SuaraLis Partai Pengusaha dan Pekerja 943Indonesia (PPPI)2D, Partai Peduli Rakyat 1.004Nasional (PPRN)3. Partai Karya Perjuangan 629(PAKAR PANGAN)4. Partai Bintang Reformasi 620(PBR)Bi Partai Kesatuan Demokrasi 678Indonesia (PKDI)6. Partai Barisan Nasional 927(BARNAS) Halaman 39 dari 158 halaman Putusan Perkara No.18/G/2013/PTUNPLG 7. Partai Kedaulatan Bangsa 1.403Indonesia Baru (PKBIB)8. Partai Matahari Bangsa 1.234(PMB)9. Partai Indonesia Sejahtera 1.113(PIS)10.

Partai Republik Nusantara 1.80511. Partai Kebangkitan Bangsa 1.42612. Partai Buruh 43213. Partai Damai Sejahtera 1.11614. Partai Karya Peduli Bangsa 971Id; Partai Demokrasi 429Kebangsaan16.

Partai Politik Jumlah Suara1. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) 9432. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 1.0043. Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) 6294. Partai Bintang Reformasi (PBR) 6205. Partai Barisan Nasional (BARNAS) 9276. Partai Indonesia Baru 1.4037. Partai Republik Nusantara 1.8058. Partai Kedaulatan 1289. Partai Nahdatul Umat Indonesia 7410. Partai Demokrasi Pembaruan 30911. Partai Pemuda Indonesia 11112?

PARTAI BARNASe Bahwa, Diakui Para Para Penggugat bahwa ada dualisme DPP Partai Barnas.

kebijakan partai (vide.

Pasal 23 dan Pasal 25Anggaran Dasar AD Partai Demokrat). Dalam kapasitasnya sebagai KetuaUmum Partai Demokrat Penggugat juga menjabat sebagai Wakil KetuaMajelis Tinggi Partai dari Partai Demokrat sebagai badan yang tugas dalampengambilan keputusankeputusan strategis Partai (vide.

Dengan demikian, para Tergugat bukan lagi anggota Patai Demokrat,sudah tidak menjadi Anggota Partai Demokrat dan/atau tidak mendudukijabatan kepengurusan didalam partai yang memiliki hak dan kewenanganuntuk menjalankan kepentingan Partai Demokrat.

bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No, 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjelaskanbahwa: Anggota Partai yang berhenti atau yang diberhentikan darikepengurusan dan/atau keanggotaan partai opolitiknya tidak dapatmembentuk kepengurusan dan/atau partai politik yang sama.

Selain itu,tindakan dimaksud juga bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) danAnggran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat yakni Dalam pelaksanaanyatidak dilakukan oleh DPP Partai Demokrat; tidak atas permintaan dari MajelisTinggi Partai; tidak atas permintaan 2/3 DPD Partai Demokrat; tidak ataspermintaan DPC Partai Demokrat, dan tidak disetujui oleh Majelis Tingg!Partai.

26 Juli 2015 dari SYARLISMAN ke EDDY SUBROTO No.Rek : 0700004597410 sejumlah uang senilai Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);- 1 (satu) lembar poto copy kwitansi dari EDDY SUBROTO ke HEROZI sejumlah uang Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ditandatangani diatas materai 6000 oleh HEROZI pada tanggal 24 Juli 2015 di Jakarta;- 2 (dua) lembar poto copy daftar nama hasil penjaringan bakal calon Gubernur/ Wakil Gubernur dan Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati dari Partai

RIDWAN MUKTI selaku Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Bengkulu dan Sdr.

SYAUKANI DAHARI selaku Sekretaris DPD Partai Gokar Propinsi Bengkulu yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 01 April 2015 oleh Ketua diatas materai 6000 dan oleh Sekretaris;- Daftar hadir rapat pimpinan Partai Golkar fersi AGUNG LAKSONO di Bengkulu pada tanggal 11 Juli 2015;- Foto copy surat keputusan dewan pimpinan pusat Partai Golkar Nomor : KEP-873/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang PENETAPAN dan PENGESAHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEBONG PROPINSI BENGKULU di Jakarta pada

AGUNG LAKSNONO selaku Ketua Umum Partai Golkar dan ZAINUDIN AMALI selaku Sekretaris.;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa ROBERT ALAMSYAH, SE Bin M. ALI HAMZAH (terdakwa dalam berkas terpisah).;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Ketua DPD Partai Golkar versi AgungLaksono Kab.

RIDWAN MUKTI selaku Ketua DPD Partai Golkar PropinsiBengkulu dan Sdr.

RIDWAN MUKTI selaku Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Bengkuludan Sdr.

Iron Rohayatidiberhentikan dari Keanggotaan Partai Demokrat.

Putusan Mahkamah Partai dari Partai DemokratNomor 268/DPPPHPU/2014, tanggal 8 Oktober 2014, Sdri. Hj. Iroh Rohayatidiberhentikan dari Keanggotaan Partai Demokrat; 2.

;Bahwa karena sudah tidak ada upaya penyelesaian oleh DewanPimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat dan Komisi PemilihanUmum (KPU) Kabupaten Cirebon maka Tergugat II Intervensi untukmendapatkan keadilan dan hak hukumnya mengajukan permohonanperselisinan partai politik (Sangketa internal partail) kepadaMahkamah Partai pada Partai Demokrat.; Bahwa terhadap permohonan perselisihan partai politik (Secarainternal partai) yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi kepadaPenggugat di Mahkamah Partai terkait

Bahwa Mahkamah Partai dari Partai Demokrat adalah lembagapenyelesaian perselisinan partai politik (dalam sangketa internal partal)yang sah yang dibentuk oleh Partai Politik berdasarkan pasal 32 ayat 2UndangUndang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.; c.

Cirebon dari Partai Demokrat bukti T28.

Calon WakilKepala Daerah Kab Pulang Pisau adalah dengan dukungan 9 Partai Politiksebagai pengusung/pendukung pencalonan para Penggugat sebagai BakalCalon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisauadalah masingmasing :1) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra ) ;2) Partai Damai Sejahtera (PDS) ; 3) Partai Indonesia Sejahtera (PIS) ; 4) Partai Bulan Bintang (PBB) ; 5) Partai Persatuan Daerah (PPD) ;6) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;7) Partai Barisan Nasional (Barnas) ;8)

Partai Serikat Indonesia (PSI);9) Partai Pemuda Indonesia ;3.

Terhadap penolakan pendaftaran para Penggugat sebagai bakal Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah, yang didukung 9 (Sembilan) gabungan partaipolitik sebagai pengusung yaitu : Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA),Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai BulanBintang (PBB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai SerikatIndonesia (PSI), dan Partai PN MARHAENISME yang dilakukan oleh

Kabupaten PulangPisau tahun 2009, sedangkan yang dimaksud dengan Pimpinan Partai Politikmenurut ketentuan tersebut pada huruf B angka 6 Pimpinan Partai Politik adalahKetua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan Pimpinan partai lainnya atau paraKetua dan Sekretaris gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Pulang Pisau sesuaidengan kewenangannya berdasarkan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapatbahwa partai atau gabungan partai

T13, Partai Bulan Bintang (PBB)sebagai partai pengusung pasangan bakal calon KETUT WINANDA calon kepaladaerah dan H.R.

LLG telahmenggugat tergugat dengan hal sebagai berikut :Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Partai Bintang Reformasi berdasarkan KartuTanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai BintangReformasi.

Dengan Kartu Tanda Anggota Nomor : 005.16.1606.07.2008. tanggal bulanJuli Tahun 2008 dan selain itu PENGGUGAT juga terdaftar sebagai Pengurus danKader Partai Bintang Reformasi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PartaiBintang Reformasi Nomor : 131/KPTS/DPWPBR/SUMSEL/V/2012.Bahwa PENGGUGAT II adalah Anggota Partai Bintang Reformasi berdasarkan KartuTanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewwan Pimpinan Pusat Partai

dan Anggaran Rumah Tangga, pedomanpedoman Partai BintangReformasi, Garis perjuangan Partai Bintang Reformasi dan Peraturanperaturanlainnya.

Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten MusiRawas (TERGUGAT !)

dahulu.Bahwa Penggugat dan Penggugat II diberhentikan dari keanggotaan partai tanpa adaketerangan yang jelas, kesalahan yang telah di lakukan oleh Penggugat , Penggugat IIdan tidak ada surat Peringatan/ Teguran , II dan Ill dari Tergugat I, Tergugat II danTergugat III sangat jelas bertentang dengan ART Partai Bintang Reformasi.Bahwa Partai Bintang Reformasi pada pemilu 2014 bukan merupakan partai yang ikutdalam perserta pemilu.Bahwa dengan memperhatikan :1.

DPC Partai Demokrat KabupatenNagan Raya (Vide: Lampiran 1 Memori Kasasi);Bahwa terhadap hal tersebut, dapat pula dilihat secara nyata pada sejumlahCalon Anggota DPRK Nagan Raya yang telah ditetaokan dalam DCT, dansebelumnya merupakan anggota partai politik tertentu kemudian padapemilu 2014 dicalonkan oleh partai politik lain yang berbeda, namun merekasemuanya tidak melampirkan form MODEL BB5 (yang berisikanpengunduran diri dari keanggotaan partai politik asol) dan tidakmenyertakan surat pemberhentian

Sebab, Pasal 19huruf i angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 mengatur tentangrangkap keanggotaan antara partai politik. Sedangkan PEMOHON KASASIbukanlah merupakan anggota partai politik, tetapi hanyalah anggota partaipolitik lokal;Apakah perbedaan antara partai politik dan partai politik lokal?Pasti keduanya memiliki perbedaan, sekurangkurangnya dapat disebutkanperbedaan itu sebagai berikut:3.1.

Tentang Dasar Hukum: Partai politik didirikan atas dasar UU Nomor 2 Tahun 2008sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011Tentang Partai Politik; Partai politik lokal didirikan atas dasar UU Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintahan Aceh;3.2. Tentang Definisi: Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentukHalaman 10 dari 14 halaman.

Tentang Keanggotaan: Keanggotaan partai politik lokal dapat merangkap keanggotaansalah satu partai politik (Vide: UU Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 83ayat 3);Bahwa secara hukum, tidak merupakan keharusan bagi PEMOHONKASASI untuk mengundurkan diri dari Partai SIRA karena ia adalah partaipolitik lokal yang memiliki ketentuan khusus (lex specialis derogat lexgeneralis).

anggotalebin dari satu partai politik.

melakukan pelanggaran mekanisme Partai, yaitu:a.

UU No.2 Tahun 2011 teiah diatur secara tegas bahwa :(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh Internal PartaiPolitik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.

para anggota Partai Golongan Karya.

dikembalikankepada partai.

(Wakil Ketua DPD Tingkat Partai GOLKAR Provinsi NusaTenggara Barat masa bakti 2004 2009) Termohon Kasasisehubungan dengan pemberhentian Termohon Kasasi sebagaiAnggota dan Pengurus DPD Partai GOLKAR Nusa Tenggara Barat,dengan amar Putusan menyatakan : Mengabufkan permohonan Kasasi dari:1. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Lombok Barathasil MUSDA VIII.2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar NusaTenggara Barat.3, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan yangaktif sejak tahun 1973 dan tidak pernah pindah partai dari PartaiPersatuan Pembangunan kepada Partai Gerindra karenanya Penggugattentu tidak memiliki kartu Anggota Partai Gerindra tersebut;. Bahwa Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat , Tergugat II danTergugat IIl bahwa Penggugat membatalkan pencalonan sebagai CalonAnggota Legislatif dari Partai GERINDRA, Kab. Bandung Barat Periode2014 2019;.

telah mengajukan permohonan pemberhentian Penggugat sebagaianggota Partai Persatuan Pembangunan kepada DPP Partai PersatuanPembangunan dengan alasan yang tidak benar bahwa Penggugat telahberpindah partai dan menjadi anggota partai Gerakan Indonesia RayaHal. 2 dari 20 hal Put. Nomor 430 K/Pdt.SusParpol/2014(Partai Gerindra) sebagaimana surat DPC PPP Kabupaten BandungBarat No. 008/IN/DPCPPP/V1/2013 tanggal 13 Juni 2013;9.

Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunanyang salah satu konsideransnya menyatakan bahwa "Sdr Ahmad Noor Hselaku anggota Partai Persatuan Pembangunan dan anggota DPRDKabupaten Bandung Barat dari Partai Persatuan Pembangunan telahpindah / menjadi anggota Partai Politik lain, maka perlu diambil tindakanadministratif Partai berupa pemberhentiannya dari keanggotaan PartaiPersatuan Pembangunan";11.Bahwa kemudian Tergugat mengumumkan mengenai PemberhentianPenggugat Dari Juli 2013 , Surat DPW, PPP,

Menjadi anggota Partai Politik Nasional lain;d.

Nomor 430 K/Pdt.SusParpol/2014Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaankewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatanterhadap Keputusan Partai Politik;Bahwa jika ketentuan pasal di atas dikaitkan pokok gugatan makaperselisihan antara Penggugat dan Tergugat merupakan sengketa partai politik;Bahwa oleh karena merupakan perselisihnan partai politik maka sesuaiPasal 32 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011dimana Perselisihan Partai

/Walikota kepada Ketua danBendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

Kepada Partai Politik tanggal08 Oktober 2007.Bahwa dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional;1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Ir. Ricky Sitorus, M.Si., dan Negeri Sirait, S.H., M.H.

P U T U S A NNomor : 91/G/2010/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagaiberikut, dalam perkara antaraDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPPPPRN, berkedudukan di Jakarta, beralamat di JalanKota Bumi No.11 Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang,Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Amelia A.Yani,Warga Negara Indonesia

, jabatan selaku Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional(DPP PPRN) berdasarkan pengesahan dari Menteri Hukumdan Hak Azasi Manusia sebagaimana dimaksud denganSurat Keputusan No.

M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008tentang Pengesahan Partai PPRN menjadi badan hukum,dahulu beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 148,Pondok Bambu, Jakarta Timur kemudian beralamatsementara di Jl. Tebet Barat Dalam No. 11, JakartaSelatan, sekarang beralamat di Jalan Kota Bumi No.11Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,dengan ini memberikan kuasa kepada Rony Hutajulu,SH., MH., dan Effendy P.

MusyawarahNasional Partai Peduli Rakyat Nasional paling lama14.

Dengan demikian, gugatan inidiajukan masih dalam tenggang wwaktu~ yang diaturperaturan perundangan yangDerakO)s a6 sece seme seme sche See Se Smee SAS SHS SRS sae oeAlasan alasan Gugatan.Bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) adalah PartaiPolitik yang telah berbadan hukum yang Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga serta perubahan terakhirnyatermuat dalam Akta Perubahan No.1 tertanggal 4Desember 2007 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat,SH., Notaris di Jakarta; dan telah mendapatHalaman 7 dari

ARUDJI KARTAWINATA VS GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN ; PIMPINAN DPRD PROPINSI SUMATERA SELATAN ; DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT

Tergugat adalah KetuaDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Objek sengketa adalahSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor :231/SK/DPD.PD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentangPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatanatas nama H.

DemokratSumsel Nomor 004/A.1/PD/DPD/SS/XII/2013 ( Sesuai FotoSurat Pimpinan Daerah ( DPD ) Partai Demokrat SumselNomor 0054/A.3/PD/DPD/SS/XII/2013 ( Sesuai FotoSurat Keputusan (SK) DPP Partai Demokrat Nomor 231/SK/DPP.PD/XII/2013 ( Sesuai Foto copy );Surat Menteri Dalam Negeri RI c/q Dirjen Otonomi DaerahKementerian Dalam Negeri R.I ( Sesuai Foto copySurat Komisi Pengawas DPP Partai Demokrat LaporanPelanggaran AD dan ART oleh DPP Partai Demokrat ( SesuaiFoto COpy ) ; nano nnn nnn nn nnn nn nnn ncn

T.lll.2: Foto copy surat Dewan Pimpinan Daerah Partai DemokratPropinsi Sumatera Selatan Nomor 0053/A.3/PD/DPDSS/XII/2013tanggal 30 Desember 2013 (foto copy sesuai asli) ;3. T.l.3: Foto copy surat Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokratNomor 231/SK/DPP.PD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 (fotocopy sesuai asli) ; 4. T.Ill.4.: Foto copy surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi SumateraSelatan Nomor 01/KPU.Prov006/I/2014 tanggal 03 Januari 2014(foto copy sesuaii asli) ; 5.

T.IV.1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokratNomor : 231/SK/ DPP.PD/XII/2013, tanggal 23 Desember2013 (Sesuai Foto copy );2. T.IV.2 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat PropinsiSumatera Selatan Nomor : 0053/A.3/PD/DPDSS/XII/2013(Sesuai Foto Copy) ; 22"halaman 69 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUNPLG3.

Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat PropinsiSumatera Selatan Nomor 0053/A.3/PD/DPD/SS/XII/2013 tanggal 30Desember 2013, tentang Pemberhentian Anggota DPRD ProvinsiSumatera Selatan a.n.

, bimbingandan pengawasan terhadap bagianbagian yang berada dibawah koordinasinya","Membantu Ketua dalam pencarian dana yang diperlukan oleh Partai khususnya untuktugastugas operasional Partai dan jika dapat juga untuk keperluan Pemilu/Pilkada yangakan datang, Ikut bertanggung jawab membantu Ketua dalam membesarkan Partai danturut mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Partai dalamPemilu/Pilkada yang akan datang dan Dalam menjalankan tugasnyabertanggungjawab kepada Ketua.Bahwa

Cabang Partai Damai SejahteraHal. 11 dari 70 hal.

, bimbingandan pengawasan terhadap bagianbagian yang berada dibawah koordinasinya","Membantu Ketua dalam pencarian dana yang diperlukan oleh Partai khususnya untuktugastugas operasional Partai dan jika dapat juga untuk keperluan Pemilu/Pilkada yangakan datang, Ikut bertanggung jawab membantu Ketua dalam membesarkan Partai danturut mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Partai dalamHal. 13 dari 70 hal.

Menurut keterangan saksi Samsidisetelah membaca laporan penggunaan bantuan partai penggunaan dana bantuanparpol PDS tidak semuanya untuk operasional partai, ada yang sesuai ada.

Partai.

Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.;(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Dilakukan oleh suatu mahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

;6) Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Mahkamah Partai,bukan kewenangan Pengadilan Negeri.

Mahkamah Partai.

AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR),

Partai Politikbelum dapat ditindaklanjuti karena masih terdapat perselisinan internalKepengurusan Partai Golongan Karya.

Bahwa perselisinan tentang Kepengurusan partai politik adalah salah satudari Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik, dimana pada Pasal 32 berbunyi:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai

Artinya (1) penyelesaianperselisihan di internal Partai Politik harus diselesaikan berdasarkanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik (2) bahwapenyelesaian perselisihan internal Partai Politik tersebut dilakukan olehsuatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik (3) bahwa susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan laintersebut harus disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian (4) bahwa penyelesaian perselisihan di internal Partai

Jadikhusus yang berkaitan dengan perselisihan internal Partai Politikdiselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik.

Artinya (1) penyelesaianperselisinan di internal Partai Politik harus diselesaikan berdasarkanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik (2) bahwapenyelesaian perselisihan internal Partai Politik tersebut dilakukan olehsuatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik (3) bahwa susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan laintersebut harus disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian (4) bahwa penyelesaian perselisinan di internal Partai

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA), DKK

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Ayat 1 Undang Undang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang menyatakan Perselisihan Partai Politik, antara lain: Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; Pemecatan tanpa alasan yang jelas; Penyalahgunaan wewenang; Pertanggungjawaban keuangan dan atau; Keberatan keputusan terhadap partai politik;Bahwa keberatan Penggugat adalah dikarenakan Tergugat

Keberatan terhadap putusan partai politik;Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang UndangNomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik; Bahwa benar perselisinan dalam perkara a quo antara Penggugat sebagaianggota partai politik dengan para Tergugat sebagai Pengurus Partai PolitikPKP Indonesia belum pernah diselesaikan secara Internal yakni melaluiMahkamah Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) UndangUndang Nomor

2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang UndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan:Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksudHal. 8 dari 15 hal Put.

Nomor 405 K/Pdt.SusParpol/2015ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang ditentukan oleh Partai Politik;Bahwa selanjutnya dalam ayat (3) Undangundang tersebut dinyatakan:Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) belummembentuk Mahkamah Partai dan belum juga mendaftarkan SusunanMahkamah Partai PKP Indonesia kepada

sebelumKongres IV tanggal 18 April sampai dengan21 April 2015 di Medan belumdiatur tentang Mahkamah Partai atau sebutan lain, dan baru dalam Kongrestersebut dibuat dalam Perubahan AD/ART Tentang PembentukanMahkamah Partai dan Susunan Mahkamah Partai serta cara kerja dan halhal yang berkaitan dengan Mahkamah Partai;Bahwa selain daripada itu pula bahwa Para Termohon Kasasi telah keliruMenafsirkan isi dan maksud daripada Putusan Sela Pengadilan Negeri Medandalam perkara a quo, yang menyatakan bahwa

.,;II.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN);

Negara Indonesia,jabatan selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai PeduliRakyat Nasional (DPP PPRN) berdasarkan pengesahan dariMenteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. sebagaimanadimaksud dengan Surat Keputusan No.

Nomor : M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2008 tentangPengesahan Partai PPRN menjadi badan hukum, yang masih berlaku danbelum ada perubahan yaitu di Jalan Pahlawan Revolusi No. 148, PondokBambu, Jakarta Timur.

pokoknya Munastelah dilaporkan kepada Presiden selaku Pembina Partai Politik adalah kelirudan tidak relevan dikarenakan menurut ketentuan Undang Undang No. 2Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak dikenal istilah Presiden sebagaiPembina Partai Politik ; Kesalahan Karena Kesalahan Fakta Dan keputusan Dalam PengambilanKesimpulan : Alasanalasan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding I atas pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 91/G/2010/PTUNJKT sebagai berikut

Usaha Negara Jakarta yang mewajibkanTergugat/Pembanding II mengesahkan hasil Munas I PPRN versi Penggugat/Terbanding adalah bertentangan dengan undangundang yang berlaku tentangPenyelesaian Sengketa Partai Politik dikarenakan yang mempunyaikewenangan untuk memutus sengketa tersebut adalah Pengadilan Negeriberdasarkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai ;Bahwa tentang buktibukti dan saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis

Sitorusselaku Pemrakarsa/Pendiri Utama Partai PPRN ; B Tentang Eksepsi Penggugat/Terbanding Tidak Mempunyai Legal StandingBahwa Penggugat/Terbanding menolak dalil Tergugat II Intervensi/ Pembanding Iyang mendalilkan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai legal standingdikarenakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan ; Bahwa kepengurusan Partai Politik di Indonesia menganut asaslegalitassebagaimana ditegaskan pada Pasal 23 ayat (2) Undang Undang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik.