Ditemukan 909826 data
88 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
TUNAS BARU LAMPUNG TBK;
PUTUSANNomor 3429/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU165/PJ/2019, tanggal 11 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TUNAS BARU
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00188/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 Januari2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama: PT Tunas Baru LampungTbk, NPWP 01.139.219.8054.000, beraiamat di Wisma BudiLantai 89, Jalan HR Rasuna Said Kavling C6, Karet Setiabudi,Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
730 — 483 — Berkekuatan Hukum Tetap
8 — 2
217 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
402 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 31 Januari 2020 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwatelah ditemukan bukti baru
perkara;Subsidair: ex aequo et bono;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 12 Juni 2020 yang pada pokoknya mohon agar MahkamahAgung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan;Bahwa menganai bukti baru
yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali yaitu berupa Surat Pernyataan tanggal 21 Februari2017 yang dibuat oleh Sigarlaki Rotinsulu, surat itu bukan merupakan buktiyang bersifat menentukan karena hanya merupakan surat pernyataansepihak yang dibuat di bawah tangan, sehingga tidak memiliki nilaipembuktian bagi pihak lain;Bahwa bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalitersebut tidak dapat melumpuhkan buktibukti yang diajukan oleh ParaTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
86 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 481 PK/Padt/2018bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim dan novum baru sebagaiberikut:1.10.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun1996 Nomor SPPT:32.75.751.002.0020152.0/96.01 atas nama WijantoHalim, AJB Nomor 631 A/Agr/1978; diberi tanda PK1.1;Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun1996 Nomor SPPT 32.75.751.002.0020153.0/96.01 atas nama WijantoHalim, AJB Nomor 6382 A/Agr/1978; diberi tanda PK1.2;Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
65 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
247 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 7
10 — 2
7 — 0
25 — 9
44 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT.TUNAS BARU LAMPUNG;
79 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 16 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim danbukti baru
114 — 27
Kartina, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru KenagarianTanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang KabupatenSijunjung Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat A ;2. Farida, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru Kenagarian TanjungGadang Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten SijunjungProvinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat A Il;3. lyan, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru Kenagarian TanjungGadang Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten SijunjungProvinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat A Ill;B.
Sri Astuti, bertempat tinggal di Jorong Kiliran Jao KenagarianTakung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung ProvinsiSumatera Barat, sebagai Tergugat C;Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 6/Padt.G/2016/PN MrjD. Mohammad Yoen Oskandar, Selaku Ppat, bertempat tinggal di JI. M.Yamin, SH. No. 222 Muaro Sijunjung kabupaten Sijunjung, sebagaiTergugat D;E. Pemerintah Negara RI.
meter) dari tanah yangdisengketakan;Bahwa sepengetahuan saksi batas tanah yang disengketakan olehPenggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sebelah utara berbatas dengantanah Incek Ajo Mun, sebelah selatan berbatas dengan Jalan RayaKamang Baru, sebelah barat berbatas dengan tanah milik PenggugatNurmai, dan sebelah timur dengan Tanah Syahral sekarang milikSyahbuddin Dt.
Foto Copy Buku Tanah hak milik Nomor 306 Nagari Kunangan ParitRantang Kecamatan Kamang Baru Propinsi Sumatera Barat, diberi tandaT.E.2;3. Foto Copy Surat Ukur Nomor 25 / Kunangan Parit Rantang / 2008, diberitanda T.E.3;4.
atas nama Nyonya Sri Astuti telah terjadiperalihan hak melalui hibah kepada Vivi Wulandari berdasarkan Akta HibahPPAT Deny Fitriadi, SH,M.Kn Nomor 63/2016 tanggal 23 September 2016 yangtelah dicatat dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 306 Nagari Kunangan ParitHalaman 27 dari 33 Putusan Nomor 6/Pat.G/2016/PN MrRantang Kecamatan Kamang Baru Tanggal 10 Oktober 2016.