Oleh sebab itu Tergugat merupakan Pejabat yangberwenangan menghukum, hal ini secara tegas diatur di dalam Pasal 20ayat (1), huruf a angka 4 yang berbunyi :Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkanpenjatuhan hukuman disiplin bagi :a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan :1 ....dst7.

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di KabupatenHalmahera Utara, melalui Badan Kepegawaian Daerah DanPengembangan Sumber Daya Aparatur (BKD PSDA) telah berupayasecara maksimal untuk membantu para Pegawai di lingkungan PemdaKabupaten Halmahera Utara termasuk Penggugat sendiri yang terbelitkasus hukum dan telah selesai menjalani masa hukuman agar terbebasdari kKemungkinan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentiantidak dengan hormat sebagai PNS namun upaya itu tidak berhasil, olehkarena

Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI WilayahSulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara telah memblokir seluruhakses data Kepegawaian mereka, yang dikelola melalui Sistem AplikasiPelayanan Kepegawaian (SAPK).

Bahwa asas hukum yang menyatakan seseorang tidak dapat dihukumdua kali dalam perkara yang sama tidak dapat dibantah kebenarannya,namun demikian, untuk seorang PNS selain tunduk dan terikat padaaturan khusus di bidang kepegawaian ia terikat pula pada aturan yangberlaku umum selaku warga negara.

Selain itu pula, adanya upayaTergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah dan PengembanganSumber Daya Aparatur untuk mencarikan jalan keluar agar Penggugatdan kawankawan tidak dijatuhi hukuman disiplin berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai PNS, sebagaimana Tergugat uraikanpada angka II butir 2 dalil bantahan tersebut di atas;9.

secara tegasoleh Penggugat Intervensi; 3 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersamasama maupunsendirisendiri melalui keputusan tata usaha negara yang ditetapkannya telahsalah kira mengenai suatu peraturan hukum (dwaling in een het objectieverecht), khususnya terhadap ketentuanketentuan yang terdapat dalamPeraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, yang berakibat pada kerugianyang diderita Penggugat Intervensi dan Paguyuban Pekerja UniversitasIndonesia agar proses pengalihan status kepegawaian

segera dilaksanakansesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; 4 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersamasama juga telah salah kiramengenai pokok maksud pembuat (zelfstandigheid der zaak) dalam PeraturanPemerintah Nomor 66 Tahun 2010, khususnya Pasal 220A ayat (2) yangmengatur Penyesuaian pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi sejak PeraturanPemerintah ini diundangkan.

Hal ini berartiPP Nomor 152 Tahun 2000 harus berlaku ketentuan mengenai prosesdan kegiatan pendidikan, sedangkan pengelolaan yang meliputi normahukum atas organ, kepegawaian, dan keuangan sudah tidak mengikathukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor111421126136PUUVII/2009; 5 Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 220H Peraturan Pemerintah Nomor 66Tahun 2010, pengaturan ketentuan ketenagakerjaan dalam PeraturanPemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tidak lagi berlaku, sehingga ketentuankepegawaian

Hal ini berarti Peraturan PemerintahNomor : 152 Tahun 2000 harus berlaku ketentuanmengenai proses dan kegiatan pendidikan, sedangkanpengelolaan yang meliputi norma hukum atas organ,kepegawaian, dan keuangan sudah tidak mengikat hukumsesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor111421126136PUUVII/2009; Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 220 H Peraturan Pemerintah Nomor : 66Tahun 2010, pengaturan ketentuan ketenagakerjaan dalam Peraturan PemerintahNomor : 152 Tahun 2000 tidak lagi berlaku, sehingga

ketentuan kepegawaian dalamPeraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 yang berlaku; Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, danTergugat II juga menyalahi Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 70/Td.TUN/X/2011tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Halaman 87 dari 1 02 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUNJKT.Menimbang bahwa dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat I, II dan

Jakartadan UP kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKIJakarta, dan baik Gubernur DKI Jakarta maupun Kepala BadanKepegawaian Daerah (BKD) Propinsi DKI Jakarta tidak pernahmenanggapi surat Penggugat tersebut;Bahwa keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 2187 tahun 2016yang isinya menjatuhkan hukuman disiplin sedang kepada Penggugatberupa penundaan kenaikan gaji Penggugat selama 1 (satu) tahun danjuga Penggugat tidak diberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) selama6 (enam) bulan

Bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil, menyebutkan:Halaman 16 dari51 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt6.10.Pasal 1(4) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalahGubernur.Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf a. angka 4.

Cakupan bidang atau materi wewenangnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan PemerintahNomor : 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 1 ayat (4) secara yuridisHalaman 41 dari51 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jktnormatif menyatakan : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalahGubernur;Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPNS, menegaskan :(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan penjatuhanhukuman disiplin bagi :a. PNS Daerah Propinsi yang menduduki jabatan :4.

Haryono Nomor 10Palu;: Indonesia;: SALNI, S.Sos;: Kepala Urusan Kepegawaian,Balai Pelaksanaan JalanNasional XIV Palu;: Jalan MT. Haryono Nomor 10Palu;: Indonesia;: GUSTA ARDIANTO, S.H.,M.H.;: Staf Bagian Advokasi Hukum I,Biro Hukum SekretariatJenderal KementerianPekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;: Jalan Pattimura Nomor 20Kebayoran Baru JakartaSelatan;Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PLKewarganegaraan8. NamaJabatanTempat KedudukanKewarganegaraan9.

dengan Penggugat sejak bulan Februari Tahun2017 sampal sekarang;Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dimutasi ke PPK 03 Buol;Bahwa Penggugat menduduki Jabatan Penelaah Informasi sehinggadikategorikan dalam greed 7;Bahwa Saksi tidak mengetahul apakah Penggugat dimutasi ke bagianapa;Bahwa di Balai perpindahan kelas itu hal biasa;Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat apel pagi;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sering ditegur olehatasan;Bahwa di Balai proses keluarnya SK dari Bagian Kepegawaian

pemindahan, dan pemberhentianPegawai ASN dan pembinaan ASN di Instansi Pemerintah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan (vide Pasal 1 angka 17 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta pengertian Pejabat PembinaKepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut dapat dipahami bahwa PejabatPembina Kepegawaian

Bahwa Pelawan berpendapat, gugatan Penggugat' terhadapGubernur Bank Indonesia dengan obyek gugatan KeputusanGubernur Bank Indonesia Nomor : 12/3/KEP.GBI/INTERN/2010tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengenaan SanksiPegawai kepada Achmad Sofyan berupa pemberhentian tidakdengan hormat, merupakan sengketa tata usaha Negara dalambidang kepegawaian ; Sehinggaterlebih dahulu harusdiupayakan penyelesaian melalui prosedur administratifInternal dilingkungan pemerintah sendiri, dalam hal ini BankMOONESia2= =

terkait kebenaran data dan kebenaran status paratenaga honorer kategori Il yang didata dan diusulkan Tergugatsebagaimana Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No.

Negara (BKN) sebagaimana Pasal 4ayat (2) PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga HonorerMenjadi CPNS yang menyatakan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasidan Validasi yang dibentuk oleh BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAdan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010huruf Rumawi Ill Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yang menyebutkan:Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdiri dari para pejabat /Pegawai Kementrian

Dompu,Nomor : 810/06/BKD/2014, tanggal 31 Mei 2014, yang ditujukankepada Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara,perihal Usul Penetapan NIP. a.n.

NASRULLAH, dkk (39 orang) besertalampirannya; (fotokopi dari fotokopi);: Surat Sekretaris Kementerian PANRB NomorB.2605/M.PAN.RB/6/2014, tanggal 30 Juni 2014, HalPenanganan Tenaga Honorer Kategori Il yang dinyatakan lulushasil seleksi; (fotokopi sesual dengan aslinya);: Surat Deputi Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian NegaraNomor : D 2630/V 2241/99, tanggal 23 Oktober 2014, Perihal :Halaman 40 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUNMTR18. Bukti T1819. Bukti T1920. Bukti T2021. Bukti T2122.

Maupun ketentuan Pasal11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, yakni: "PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkandengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian".

Putusan Nomor 151 PK/TUN/2017Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 incasu merupakan aturan yang dapat diklarifikasikan sebagai WettelijkRegeling atau peraturan perundangundangan.

Dalam hal ini, PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 tertanggal 26Januari 2016 tentang Pengalinan Pegawai Negeri Sipil DaerahKabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan TenagaKerja Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yangtercatat dalam Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 127 adalah lebih tinggikedudukannya dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJtertanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan PengalihanUrusan Berdasarkan

atau peraturan kebijakan.Bahwa jika dilihat dari tanggal terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor 120/5935/SJ yakni tertanggal 16 Oktober 2015 dan dikeluarkannyaPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 yaknitertanggal 26 Januari 2016, maka tampak Surat Edaran Menteri DalamNegeri in casu lebih dahulu terbit daripada Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara in casu.

Putusan Nomor 151 PK/TUN/2017Bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun2016 tertanggal 26 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PegawaiNegeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan FungsionalGuru dan Tenaga Kerja Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil DaerahProvinsi, Pasal 2 ayat (1) menyatakan Pegawai Negeri Sipil DaerahKabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan TenagaKependidikan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, ayat(

Sebagai peraturan pelaksanadari UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Pedoman bagiPemerintah Daerah menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah baikKabupaten/Kota maupun Provinsi dalam melaksanakan amanat UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut,sehingga kewenangan Pemohon Peninjauan kembali/Pembanding/Tergugatuntuk melakukan pemutasian Termohon/Terbanding/Penggugat sebelumtanggal 1 Oktober 2016 adalah Sah

yangditerima oleh Tergugat tanggal 25 Januari 2005 yang pada pokoknya supaya Penggugatdiaktifkan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas surat permohonan Penggugattersebut telah menindak lanjuti dengan upayaupaya sebagai berikut :1.Bahwa karena ketentuan yang mengatur mengenai pengaktifan kembali PegawaiNegeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena menjadi anggota dan ataupengurus partai politik belum ada peraturan pelaksanaannya, maka Tergugatberupaya meminta pertimbangan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Agus Hartoyo telah menerima jawaban dari surat Tergugat No. 325/BKDAA//2005 tangjal 30 Mei 2005 perihal Konsultasi dari Badan Kepegawaian Negeripada tanggal 14 Juni 2005 dengan surat No. F.IV 2617/M 126/42) tanggal 2 JuniHal. 5 dari 11 hal. Put. No. 63 PK/TUN/20082005 perihal Konsultasi Permasalahan Kepegawaian Drs.Hj.

Jusmawati Maasin NIP.130633352 yang menjadi Caleg Partai Bulan Bintang dan pada tanggal 16 Juni 2005surat tersebut baru diterima di Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam ;Bahwa dengan telah dikirimkannya tembusan surat Tergugat No. 229/ BKDA/IV/2005 tanggal 11 April 2005 perihal Mohon Pertimbangan Pengaktifan Kembalisebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Penggugat, dan juga karena baru diterimanyajawaban pertimbangan dari Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan Surat BadanKepegawaian Negara No.

F.IV 2617/M 126/42 tanggal 2 Juni 2005 perihalKonsultasi Permasalahan Kepegawaian Drs. Hj.

Pejabat yang Berwenang (PyB) mengusulkan kepada PejabatPembina Kepegawaian bagi PNS yang menduduki jabatan pratama,JA, JF selain JF ahli utama.b.

JACOB WAIMBO, yang telah sesuaidengan Peraturan perundangundangan dibidang Kepegawaian. Dengandemikian penerbitan objek sengketa a quo, jelasjelas tidak termasuk dalampengertian Keputusan TUN karena didasarkan atas putusan Pengadilan.5.

di instansimasingmasing;(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikanrekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masingmasing;(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada PejabatPembina Kepegawaian di instansi masingmasing;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diaturmengenai

Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang (PyB) di Provinsiadalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)di Provinsi adalah Gubernur.

Oleh karena itu, yang menjadipersoalan hukumnya adalah apakah Pejabat Yang Berwenang dalam hal iniSekretaris Daerah Provinsi Papua telah mengajukan pengusulan pemberhentianPenggugat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Tergugat?

(BAPEK) oleh Edy Yasirsyah, S.T, Nip. 19710929 200504 1001, melalui Kuasa Hukumnya Bintang Justicia law Firm,dengan surat pengajuan banding Administratif Nomor: 01/SK/Bintang Justicia/II/2019 tanggal 5 Februari 2019(fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Pengantar Bukti Surat yang di alamatkan KeBadan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) oleh EdyYasirsyah, S.T, Nip. 19710929 200504 1 001, melalui KuasaHukumnya Bintang Justicia law Firm (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian

Pertimbangan Kepegawaian(BAPEK) oleh Darwis, S.Sos, dengan surat pengajuanBanding Administratif tanggal 3 September 2016 (Sesuaidengan aslinya);Fotokopi Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEK) yang ditujukan kepada Walikota Sabang Nomor:264/BAPEK/S/2016 tanggal 24 Oktober 2016, perihalPermohonan tanggapan dan Bahan atas BandingAdministratif hukuman Disiplin yang diajukan oleh saudaraDarwis, Nip. 19720723 200604 1 003, pegawai pada SMKNegeri 1 Kota Sabang (fotokopi dari fotokopi);Fotokop

Bukti T16 :Bukti T11 :Bukti T12 :Bukti T13 :Bukti T14 :Bukti T15 :Fotokopi Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEK) yang ditujukan kepada Walikota Sabang Nomor:318/BAPEK/S.I/2017 tanggal 29 Mei 2017, perihalPemberitahuan Keputusan BAPEK~ atas BandingAdministratif saudara Darwis, Nip. 19720723 200604 1 003,pegawai pada SMK Negeri 1 Kota Sabang (Sesuai denganaslinya);Fotokopi Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEK) yang ditujukan kepada Walikota Sabang Nomor:345/BAPEK/S.1/2017 tanggal

29 Mei 2017, perihal PengantarKeputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (sesuaidengan aslinya);Fotokopi Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEK) tentang Perubahan Hukuman Disiplin A.N Darwis,S.Sos, Nip. 19720723 200604 1 003, #Nomor051/KPTS/BAPEK/2017, tanggal 17 Mei 2017 (fotokopi yangdistempel basah);Fotokopi Salinan Keputusan pengadilan Tingkat KasasiNomor: 323 K/Pid Sus/ 2007 (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Print Out data a.n Effendi, S.P, Nip. 19630729198803 1 001 yang telah diblokir

mmenempuhUpaya Administratif (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian(fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil danPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21Tahun 2010 tentang Ketentuan

tanggal 1 Oktober 2003 Penggugat dinaikkanpangkatnya menjadi Penata Muda golongan Ill/a pada DepartemenDalam Negeri sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :811.332186 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal18 Juli 2003;Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2003 Penggugat denganPangkat/Golongan Penata Muda (lll/a) memenuhi syarat untukdipindahkan antar instansi menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah padaPemerintah Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah olehKepala Badan Kepegawaian

Negara sebagaimana Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 000122/50/KEP/PIN/01/2003tanggal 31 Juli 2003;Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2003 Penggugatmenempati Jabatan baru sebagai Staff pada Kecamatan PejawaranKab.

Putusan Nomor 119 PK/TUN/2017Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang telah Khilaf/Keliru dalam pertimbangan hukumnyasebagaimana tersebut diatas yang didasarkan pada keyakinan yangdidasarkan pada bukti P15 dan P28 dengan alasan karena :Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat sebagai PejabatPembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara tidakmemiliki kewenangan dalam melakukan pemberhentian sebagaipegawai negeri sipil terhadap Pemohon PeninjauanKembali/Pembanding

Putusan Nomor 119 PK/TUN/2017Huruf bo: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautidak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan / atau pidana umum;Pasal 139 : Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku, semuaperaturan perundangundangan yang merupakan peraturanpelaksanaan dari UndangUndang Nomor 8 tahun 1974 tentangPokokPokok Kepegawaian (lembar Negara Republilk Indonesiatahun

Putusan Nomor 119 PK/TUN/2017Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Jo. pasal 64 ayat (1)KUHP dan UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana merupakan masuk kategori perbuatan tindak pidanajabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan,yang dalam penerapan hukuman administrasi kepegawaian terhadappegawai negeri sipil berpedoman pada ketentuan pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 serta pasal 9 huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 1979 yaitu tanpa

Ahmad Yani Nomor 2 = Martapura,Kabupaten BanjarMardyana Kusuma Sari , S.H.IndonesiaKepala Sub Bidang Pembinaan Profesi padaBadan Kepegawaian Daerah & PSDM Kab.Banjar19830318 201001 2 025Jl. Menteri Empat Nomor 26 Martapura,Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 2Kabupaten Banjar6. Nama : Sri Muliana, S.H.Kewarganegaraan : IndonesiaJabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum SetdaKab. BanjarNIP 19790725 200801 2 027JI.

Kemudian apabilavonis & keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetapberupa pidana penjara yang kurang dari 2 (dua) tahun dan telahdijalani yang bersangkutan maka Kepala Instansinya segeramelaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untukmengaktifkan kembali PNS yang diberhentikan sementarakarena kasus tindak pidana.

Sesuai Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010, Atasan langsungnya segera membuatsurat panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap yangbersangkutan (PNS yang telah diaktifkan dari pemberhentiansementara karena kasus pidana) untuk selanjutnya di proses ataudijatuhi hukuman disiplin Ssesuai dengan Peraturan Perundangundangan di bidang kepegawaian sesuai dengan kesalahannya.Apabila kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadiPutusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 1211.2.kewenangannya

Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tentunya Penggugat sudahmengetahui bahwa yang bersangkutan terikat dengan ketentuanketentuan kepegawaian yang diatur dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;4.

Bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Majelis PenjatuhanPutusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 23Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 17 Maret 2021,Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang berwenang telahmenyampaikan Telaahan Staf kepada Bupati Banjar selakuPejabat Pembina Kepegawaian yang berisi salah satunya usulanpemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dan berdasarkanusulan dalam telaahan pada tanggal 19 Maret 2021 tersebut,Bupati Banjar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telahmenetapkan