Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan atau PenguasaanKendaraan Bermotor"Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa PemohonBanding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar serta sebagai badan yang telah menerima penyerahanatas kendaraan bermotor jenis Alatalat Berat dan Besar dalam Provinsi NusaTenggara Barat, wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan

Kendaraan Bermotor, Bea Balik NamaKendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar tidak sesuai/bertentangandengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga keberatan yang diajukan olehPemohon Banding atas pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea BalikNama Kendaraan Bermotor jenis alatalat berat dan besar tidak dapatdipertimbangkan;Dasar dan Alasan Permohonan BandingDasar Hukum Permohonan BandingBahwa di dalam salah satu paragraph dari

Putusan Nomor 1007/B /PK/PJK/2013tahun 1959, tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakanbahwa:"...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor, disamping itu biayapemeliharaan jalanjalan sudah meningkat pula, karena meningkatnya hargabahanbahan, sehingga sudah sewajarnya bahwa kenaikan itu dibebankankepada pemakaipemakai jalanjalan itu, kKnususnya

Kendaraan bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, kecuali ternhadap:1.

Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, halini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu. Nomor 8tahun 1959;2. Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importir, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Halaman 15 dari 42 halaman.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;b.

makakendaraan mobil yang dibebaskan dari Pajak Rumah Tangga dapatdikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhi syaratsyaratnya,dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisiyang diperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakai dijalanumum, dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor...."

Salah satu rujukan menurutPenjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) No. 8 tahun1959 tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakan bahwa:..Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor jika memenuhisyaratsyaratnya.

pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yang dipergunakan di jalanan umum.

Pajak Kendaraan Bermotor;b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;:c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;d. Pajak Air Permukaan; dane. Pajak Rokok; Pasal 3 ayat (1): "Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan danatau Penguasaan Kendaraan Bermotor"; Pasal 4 ayat (1): "Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memilikidan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor".Halaman 2 dari 42 halaman.

sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, kecuali terhadap:1.

Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, halini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu Nomor 8Tahun 1959;2.

Kendaraan Bermotor karena berdasarkan Kontrak Karya danHalaman 14 dari 42 halaman.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air;b.

Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau PenguasaaanKendaraan Bermotor;Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2:1 Termasuk dalam objek pajak kendaraan bermotor yaitu kendaraan bermotor yangdigunakan di semua jenis jalan darat, antara lain: di kawasan bandara, pelabuhanlaut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangandan sarana olah raga dan rekreasi,alatalat berat dan alatalat besar yangbergerak adalah alatalat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidakmelekat secara

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air Pasal 3Ayat (1) sebagai berikut:1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaankendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan pasalpasal a quo, maka jelas bahwa Pemohon Banding sebagaipemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besarHalaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 820/B/PK/PJK/2012yang dipergunakan di kawasan pertambangan serta sebagai badan yang telah menerimapenyerahan atas kendaraan bermotor

Kendaraan seperti ini dibebaskandari Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganOrdonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor 718sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir denganPerpu. Nomor 8 Tahun 1959;2.

Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali berpendapatbahwa Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagikendaraankendaraan yang dipergunakan di jalanan umum.

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor hanya bisa dilakukan dengan tarif dan dihitung sedemikian rupasehingga tidak lebih berat dari undangundang dan peraturanperaturan yangberlaku pada tanggal Persetujuan ini ditanda tangani, di sini nampak jelasbahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanHalaman 11 dari46 halaman.

Kendaraan Bermotor adalah Peraturan DaerahPropinsi Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 (PD No.5/1985), salah satu rujukan dari Peraturan Daerah Nomor 5/1985 tersebutadalah Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) Nomor 8Tahun 1959, tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakanbahwa:"...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan

Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, halini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu. Nomor8 tahun 1959;2.

Denganketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dari PajakRumah Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jikamemenuhi syaratsyaratnya. Dalam hal ini, maka semuanya mobilHalaman 39 dari 46 halaman.

Oleh karena itu Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa PD NIB No. 5/1985 mengaturmengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yang dipergunakan di jalanan umum.

Kendaraan Bermotor, Bea Balik NamaKendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar tidak sesuai/bertentangandengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga keberatan yang diajukan olehPemohon Banding atas pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea BalikNama Kendaraan Bermotor jenis alatalat berat dan besar tidak dapatdipertimbangkan;Dasar dan Alasan Permohonan BandingDasar Hukum Permohonan BandingBahwa di dalam salah satu paragraph dari

Kendaraan Bermotor, Bea Balik NamaKendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar tidak sesuai/bertentangandengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga keberatan yang diajukan olehPemohon Banding atas pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea BalikNama Kendaraan Bermotor jenis alatalat berat dan besar tidak dapatdipertimbangkan";Bahwa Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Perubahanatas Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor hanya bisa dilakukan dengan tarif dan dihitung sedemikianrupa sehingga tidak lebih berat dari UndangUndang dan peraturanperaturanyang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditanda tangani, di sini nampak jelasbahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor tidak dapat dilakukan apabila pengenaan Pajak Kendaraan Bermotordan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan yangsekarang berlaku menghasilkan

Putusan Nomor 449/ B /PK/PJK/2014Bahwa adapun peraturanperaturan yang berlaku di bulan Desember1986 terkait dengan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah PeraturanDaerah Propinsi Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 1985(PD No. 5/1985), salah satu rujukan dari Peraturan Daerah Nomor 5/1985tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perpu)Nomor 8 tahun 1959, tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor,menyatakan bahwa:"...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak

Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, halini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 NomorHalaman 15 dari 43 halaman. Putusan Nomor 449/ B /PK/PJK/2014718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu. Nomor 8tahun 1959;.

Pajak Kendaraan Bermotor, ;b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ;c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, ;d. Pajak Air Permukaan; dane.

sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, kecuali terhadap:1.

Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, halini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu Nomor 8tahun 1959,2.

MenurutPenjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) No.8 tahun 1959 tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor,dinyatakan bahwa:...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tibawaktunya untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor;b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;d. Pajak Air Permukaan; dane. Pajak Rokok;Halaman 2 dari 42 halaman.

sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, kecuali terhadap:1.

Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, halini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu Nomor 8Tahun 1959;Halaman 13 dari 42 halaman. Putusan Nomor 28/B/PK/PJK/2015.

Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa PD NTB Nomor 5/1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraanyang dipergunakan di jalanan umum.

Pajak Kendaraan Bermotor, ;b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ;c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, ;d. Pajak Air Permukaan; dane.

sudah tiba waktunyaHalaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 73 B/PK/PJK/2015untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam hal ini, makasemuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisi yang diperdagangkan,dan dengan demikian tidak dapat dipakai dijalan umum, dibebaskan daripengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ...

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, kecuali terhadap:1.

Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, halini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 NomorHalaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 73 B/PK/PJK/2015718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu Nomor 8Tahun 1959,.

Pajak Kendaraan Bermotor;b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;d. Pajak Air Permukaan; dane. Pajak Rokok;Halaman 2 dari 42 halaman.

sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, kecuali terhadap:1.

Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, halini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu Nomor 8Tahun 1959;Halaman 13 dari 42 halaman. Putusan Nomor 13/B/PK/PJK/2015.

Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa PD NTB Nomor 5/1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraanyang dipergunakan di jalanan umum.

Menetapkan barang bukti berupa : - 2 (dua) lembar notis pajak kendaraan bermotor warna putih dan merah info pajak kendaraan bermotor roda empat CR-V REI 2 WD 2.0 AT nomor Polisi E 1 GG tahun 2010 warna abu-abu metalik STNK Atas nama Yulia Nurhadianingsih;- 1 (satu) lembar surat tanda tanda terima SPPKB no.1007850 tanggal 29 Desember 2016 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;- 1 (satu) buah HP Blackberry Clasic warna hitam sim card 085716031324;- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam berikut simcard nomor

Kendaraan Bermotor atas mobil tersebutdengan jumlah biaya sebesar Rp.11.830.000, (sebelas juta delapan ratus tiga puluhrupiah).

kendaraan bermotor di samsat ; Bahwa saksi kemudian meminta tolong kepada terdawka untuk mengecek kesamsat kira kira berapa biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor saksi yaitumobil CRV REI 2 WD 2.0 AT, dengan nomor Polisi E 1 GG tahun 2010 warnaabuabu muda metalik dengan nomor mesin R20A14814887 nomor rangkaMHRRE1840AJ003084, dengan STNK atas nama Yulia Nurhadianingsih yangwaktu itu sudah dua tahun mati pajaknya ; Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban danmengatakan untuk

kendaraan bermotor di samsat ;Bahwa saksi korban kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk mengecekke samsat kira kira berapa biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor saksiyaitu mobil CRV REI 2 WD 2.0 AT, dengan nomor Polisi E 1 GG tahun 2010warna abuabu muda metalik dengan nomor mesin R20A14814887 nomor rangkaMHRRE1840AJ003084, dengan STNK atas nama Yulia Nurhadianingsih yangwaktu itu sudah dua tahun mati pajaknya ;Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban danmengatakan

kendaraan bermotor di samsat ; Bahwa saksi korban kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk mengecekke samsat kira kira berapa biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor saksiyaitu mobil CRV REI 2 WD 2.0 AT, dengan nomor Polisi E 1 GG tahun 2010warna abuabu muda metalik dengan nomor mesin R20A14814887 nomor rangkaMHRRE1840AJ003084, dengan STNK atas nama Yulia Nurhadianingsih yangwaktu itu sudah dua tahun mati pajaknya ; Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban danmengatakan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;b.

Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan di jalan umum.Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini sesuaidengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor 718 sebagaimanatelah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu. Nomor 8 tahun 1959;2.

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanHal. 19 dari 41 hal.

Salah satu rujukan menurutPenjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) No. 8 Tahun1959 tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakan bahwa:*..Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan harga kendaraanbermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunya untuk mengubahtarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Oleh karena itu PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa PD NTB No. 5/1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yang dipergunakandi jalanan umum.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di AtasAir;2.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PerdaNomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraandi Atas Air Pasal 3 Ayat (1) sebagai berikut:(1) Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan ataupenguasaan kendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan pasalpasal di atas, maka jelas bahwa PemohonBanding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar yang dipergunakan di kawasan pertambanganserta sebagai badan yang telah

Salah satu rujukan dari PD No. 5/1985 tersebut adalahPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) No. 8 Tahun1959, tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor,menyatakan bahwa:"..Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tibavaktunya untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor;Bahve atas tarif alat berat tersebut belum dicantumkan dalamHalaman 36 dari 48 halaman.

Kendaraan Bermotor.

Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,kecuali terhadap:1.

Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan di jalan umum.Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini sesuaidengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor 718 sebagaimanatelah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu. Nomor 8 tahun 1959;2.

Salah satu rujukan menurutPenjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) No. 8 tahun1959 tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakan bahwa:..Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan ketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dari PajakRumah Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhisyaratsyaratnya.

Oleh karena ituPemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa PD NTB No. 5/1985 mengaturmengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum.

Kendaraan Bermotor dan BeaHalaman 8 dari 36 halaman.

Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Propinsi DaerahTingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 (PD No. 5/1985), salah satu rujukandari Peraturan Daerah Nomor 5/1985 tersebut adalah Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang (Perpu) Nomor 8 Tahun 1959, tentang Perubahan Tarip PajakKendaraan Bermotor, menyatakan bahwa:"...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan harga kendaraanbermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunya untuk mengubahtarip Pajak Kendaraan

mobil yangdibebaskan dari Pajak Rumah Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jikamemenuhi syaratsyaratnya, dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belummempunyai nomor polisi yang diperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakaidijalan umum, dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor...."

Salah saturujukan menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) No. 8 Tahun 1959 tentang Perubahan Tarip PajakKendaraan Bermotor, menyatakan bahwa:..Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tibawaktunya untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan ketentuan ini makakendaraan mobil yang dibebaskan dari Pajak Rumah Tangga dapatdikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhi syaratsyaratnya.Dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisiyang diperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakai dijalanumum, dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor....Halaman 31 dari 36 halaman.

pajak tertentu;e = Pasal 2 ayat (1) : jenis Pajak Provinsi terdiri daria Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;2.

Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau PenguasaaanKendaraan Bermotor;Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2:(1) Termasuk dalam obyek pajak kendaraan bermotor yaitu kendaraan bermotoryang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain: di kawasan bandara,pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri,perdagangan dan sarana olah raga dan rekreasi;Halaman 3 dari 52 halaman.

Dengan ketentuan ini makakendaraan mobil yang dibebaskan dari Pajak Rumah Tangga dapatdikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhi syaratsyaratnya. Dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belummempunyai nomor polisi yang diperdagangkan, dan dengandemikian tidak dapat dipakai dijalan umum, dibebaskan daripengenaan Pajak Kendaraan Bermotor....

";Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas jelas telah diaturbahwa pajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakaijalan raya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakantanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu Pemohon Bandingberpendapat bahwa PD NTB No. 5/1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraanyang dipergunakan di jalanan umum.

Dengan ketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskandari Pajak Rumah Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jikamemenuhi syaratsyaratnya.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di AtasAir;2.

Putusan Nomor 163/B/PK/PJK/2013bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alat alat besar yangbergerak;Pasal 2 ayat:(1) Obyek pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikandan/atau Penguasaaan Kendaraan Bermotor;Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2:(1) Termasuk dalam obyek pajak kendaraan bermotor yaitu kendaraanbermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain: dikawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian,pertambangan, industri, perdagangan dan sarana olah raga danrekreasi

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PerdaNomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraandi Atas Air Pasal 3 Ayat (1) sebagai berikut:(1) Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan ataupenguasaan kendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan PasalPasal di atas, maka jelas bahwa PemohonBanding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar yang dipergunakan di kawasan pertambanganserta sebagai badan yang telah

Salah satu rujukan dari PD No. 5/1985 tersebut adalahPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) No. 8 Tahun1959, tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakanbahwa:"Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tibaHalaman 13 dari 48 halaman. Putusan Nomor 163/B/PK/PJK/2013vaktunya untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Oleh karena itu Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa PD NITB No. 5/1985 mengaturmengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yang dipergunakan di jalanan umum.

tertentu;e = Pasal 2 ayat (1): jenis Pajak Provinsi terdiri daria Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diAtas Air;2.

Salah satu rujukan dari PD No.5/1985 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu)No. 8 Tahun 1959, tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor,menyatakan bahwa:"...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan harga kendaraanbermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunya untukmengubah tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

Denganketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dari Pajak Rumah Tanggadapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhi syaratsyaratnya.Dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisi yangdiperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakai dijalan umum,dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor...."

Olehkarena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa PD NTB No. 5/1985 mengaturmengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum.

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)baru menerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) pada Tahun 2001 yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airyang mana Kontrak Karya antara PT NNT dengan pemerintah RI sudahditandatangani sebelumnya.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan atau PenguasaanKendaraan Bermotor"Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa PemohonHalaman 2 dari 43 halaman.

Kendaraan Bermotor, Bea Balik NamaHalaman 3 dari 43 halaman.

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor hanya bisa dilakukan dengan tarif dan dihitung sedemikian rupaHalaman 10 dari 43 halaman.

Kendaraan Bermotor adalah Peraturan DaerahPropinsi Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 (PD No.5/1985), salah satu rujukan dari Peraturan Daerah Nomor 5/1985 tersebutadalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perpu) Nomor 8tahun 1959, tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakanbahwa:"...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan

Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor,hal ini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934Nomor 718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu.Nomor 8 tahun 1959;2.

Pajak Kendaraan Bermotor, ;b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ;c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, ;d. Pajak Air Permukaan; dane. Pajak Rokok; Pasal 3 ayat (1) ; "Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan danatau Penguasaan Kendaraan Bermotor'; Pasal 4 ayat (1) ; "Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yangHalaman 2 dari 40 halaman.

sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor, kecuali terhadap:1.

Denganketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dari PajakRumah Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jikamemenuhi syaratsyaratnya.

Oleh karena itu Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa PD NITB No. 5/1985 mengaturmengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yang dipergunakan di jalanan umum.