tetap karena melakukan tindak pidana yang diancamdengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5(lima) tahun selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secarajujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidanaserta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ulang;Bahwa pertimbangan selanjutnya Hakim tingkat banding menyatakan,bahwa mencermati bunyi Pasal Pasal 22 ayat (1) huruf j Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 terutama pada frasa

ancaman pidana penjara paling singkat dan ancamanpidana paling lama.Kedua frasa tersebut mempunyai arti yang berbeda dan karakterhukumnya yang berbeda pula, yang disesuaikan dengan golonganpidananya masingmasing.

Putusan Nomor 145 PK/TUN/201720 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Ro200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Dalam tindak pidana khusus ini ancaman pidananya menggunakan frasapaling singkat.Oleh karena ada 2 (dua) frasa yang berbeda dan mengandung arti yangtidak sama, maka sistem pemidanaannya juga tidak sama;Bahwa apabila Tergugat menerbitkan surat keputusan tata usaha Negaraberupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungrejo

Putusan Nomor 145 PK/TUN/201710.11.Bahwa pertimbangan hukum di atas adalah salah dan keliru dalampenerapan hukumnya, Karena bukti P5, P6, dan P7 adalah putusanputusan yang didalamnya berisi tuntutan menggunakan frasa ancamanpidana paling lama, dan sebaliknya dengan adanya bukti P5, P6, dan P7maka Penggugat telah dapat membuktikan dalildalil gugatannya, olehkarenanya putusan Hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan sedangkanputusan Hakim tingkat banding haruslah dibatalkan;Bahwa Peraturan Daerah Nomor

8 Tahun 2015 tentang Pemilihan KepalaDesa telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenSidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilinan Kepala Desa, yang samasama mengatur ancaman pidana frasa paling singkat.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia frasa SINGKAT: pendekwaktunya;Sedangkan frasa LAMA: panjang waktunya;Bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan KepalaDesa Paragraf 2, mengatur Persyaratan

WGPAd. 2. tentang unsur *Dimuka umum :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "di muka umumadalah suatu tempat dimana publik dapat melihat, tidak hanya ditempat umumnamun lebih kepada tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, artinyaapabila bukan ditempat umum, namun dapat dilihat oleh khalayak umum makasudah termasuk dalam rumusan unsur ini.

"bersamasamaoleh Pembentuk Undangundang ditempatkan di awal perumusan, sehinggabersamasama disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yaknibersamasama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dankekerasan tersebut merupakan suatu kekerasan yang menimbulkan luka;Menimbang, bahwa oleh karena frasa orang atau barang diatasbersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsuryang sesuai dengan faktafakta yang diperoleh dari hasil pembuktian danapabila salah satu

terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "Bersamasamaadalah sedikitdikitnya ada dua orang atau lebih yang melakukan perbuatantersebut, orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan perbuatantersebut tidak dapat dituntut dengan pasal ini;Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2014/PN.

WGPMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa melakukankekerasan terhadap barang atau orang yaitu kekerasan yang dimaksud disiniadalah pengerusakan terhadap barang orang lain atau penganiayaan terhadaporang, dalam kaitanya dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umumdalam Pasal ini sesuai dengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganperbuatan Para Terdakwa merupakan penganiayaan terhadap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa menimbulkan lukaadalah perbuatan kekerasan atau penganiayaan

yang dilakukan tersebutmenimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain danpenganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas pengertianutun dari frasa "Bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang ataubarang yang menyebabkan suatu luka adalah suatu perbuatan pemukulan ataupenganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan atau menimbulkanperasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang

Unsur telahmenelantarkan orang dalam lingkup rumahtanqganya, padahalmenurut hukum yang berlakubaginya ataukarenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,atau pemeliharaan kepada orang tersebut.Menimbang, bahwa frasa menelantarkan, Undang Undang Nomor 23tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidakmemberikan pengertian tentang hal ini, maka mengingat bahwa Pasal 49 iniberkaitan erat dengan ketentuan Pasal 9 UU PKDRT, maka pengertian ataukualifikasi dari

perouatan menelantarkan terwujud dalam bentuk tidakmemberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalamlingkup rumah tangganya, atau membatasi dan/atau melarang untuk bekerjayang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orangtersebut;Menimbang, bahwa menurut arrest hoge raat tanggal 20 April 1925,bahwa konstruksi dari frasa menelantarkan yaitu tidak perlu korban terlantartetapi cukup menurut pendugaduga hal tersebut akan menyebabkan korbanterlantar;Menimbang

mengenai frasa tidak memberikan kehidupan, perawatan,atau. pemeliharaan Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengadopsi dari ketentuanPasal 304 KUHP, dimana dijelaskan Wirjono Prodjodikoro (Guse Prayudi, 2009:87) adalah menurut hukum yang berlaku misalnya orang tua terhadap anaknya,Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.Sus /2017/PN Unhsuami terhadap isterinya karena persetujuan misalnya mantan suami memberinafkah kepada mantan isteri sesuai dengan

hubungan keluarga dengan orangsebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan,persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga,dan/atau, c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalamrumah tangga tersebut dan atau orang yang bekerja sebagaimana dimaksudhuruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selamaberada dalam rumah tangga yang bersangkutan;Menimbang, bahwa majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulusub unsur dari frasa

Aida AyuPutri, saksi Usmar Bin Rahim, dan saksi Nurhani binti Lapipi antara Terdakwadan saksi Nur Aida Ayu Putri, telah melangsungkan perkawinan yang sah padatanggal 24 Mei 2015 di Desa Wawoluri, Kecamatan Motui, Kabupaten KonaweUtara dan dengan didukung dengan bukti buku nikah warna hijau milik istridengan no. buku nikah 25/05/V/2015 tanggal 24 Mei 2015 sehingga denganuraian tersebut diatas bahwa antara saksi Nur Aida Ayu Putri, denganTerdakwa adalah suami isteri yang sah sehingga sub unsur dari frasa

sediaan farmasi dan/alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1 Unsur Setiap Orang;Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.JmrMenimbang, bahwa pada penjelasan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan definisi setiap orang;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengartikan frasa

dibuktikan seluruh elemen unsur ke2tersebut secara kumulatif ;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dan KUHP tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang pengertian sengaja,artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsafi(mengetahui) akan akibat perbuatan itu;Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan tindakpidana terdapat perkataan sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsur yang terdapatdibelakang frasa

sengaja juga diliputi oleh opzet atau dolus atau sengaja atau dengan katalain unsur ini harus juga diliputi unsurunsur lain yang terdapat dibelakang frasa sengaja;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa dengan sengajatidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatan tersebut, sehinggayang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah "Dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standartdan/atau persyaratan

Unsur membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasanMenimbang, bahwa dalam unsur ke2 ini frasa/kata tipu muslihat, kekerasanatau ancaman kekerasan frasa/kata yang bersifat alternative dimana apabila salah satudari frasa/kata tersebut terbukti maka frasa/kata yang lain tidak perlu dibuktikan danMajelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan frasa/kata tersebut yang dianggapsebagai frasa/kata yang terbukti berdasarkan faktafakta persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan

menurut Majelis Hakim dapat digolongkan telahmembawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa atas kehendak perempuan itusendiri;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta persidangan terdakwa membawapergi saksi korban Fahrina atas dasar permintaan saksi korban sendiri memalui pesansingkat sms dengan alasan korban akan dinikahkan orang tuanya dan terdakwa membawapergi saksi korban di Martapura di tempat paman terdakwa selama 2 malam sebelumdikembalikan kepada orang tuanya oleh paman terdakwa, sehingga frasa

Banjar tidak ataupun tanpa seijin orang tua maupunwalinya yang sah, dan dalam perbuatannya membawa pergi saksi korban tersebut,terdakwa ingin menikahi saksi korban meskipun terhadap saksi korban tidak terjadi halhal yang diinginkan dan tidak juga dilangsungkan perkawinan sebagaimana dalam unsurini dalam frasa di dalam maupun di luar perkawinan.

Yangsesungguhnya ALI MUKHNI adalah bukan binatang; Bahwa makna dan arti dari Frasa LAl BAUTAK dalam kalimat LAIBAUTAK ANGKU PAK BUPATI? Mengandung maksud penulis akunfacebook atas nama IKHLAS DARMA MURYA tidak percaya atau kurangpercaya terhadap akal sehat ALI MUKHNI (Bupati Padang Pariaman); Bahwa arti atau terjemahannya kedalam bahasa Indonesia serta maknadan maksud kalimat/ frasa tersebut yakni Terjemahan dalam bahasaIndonesia: HAI ALI MUKHNI..!/;KEBIJAKAN BINATANG APA YANG DILAKUKAN?

dan frasa LAL BAUTAK dalam kalimat LAl BAUTAKANGKU PAK BUPATI? ; Bahwa arti dari Frasa KEBIJAKAN BINATANG dalamkalimatKEBIJAKAN BINATANG APO NAN BABUEK? mengandung maksudpenulis akun facebook atas nama IKHLAS DARMA MURYA menyamakanatau merendahkan ALI MUKHNI (Bupati Padang Pariaman) sama denganbinatang atau orang yang direndahkan sama dengan binatang. Yangsesungguhnya ALI MUKHNI adalah bukan binatang ; Bahwa arti dari Frasa LAl BAUTAK dalam kalimat LAl BAUTAKANGKU PAK BUPATI?

Ali Mukhni Bupati Padang Pariaman;Bahwa Saksi tahu penghinaan dan atau pencemaran nama baiktersebut pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 12.31 wib,dinding akun Media Sosial Facebook milik terdakwa atas nama akunIKHLAS DARMA MURYA; Bahwa katakata penghinaan dan atau pencemaran nama baik tersebutterdakwa menuliskan dan memposting kalimat/ frasa HEI ALIMUKHNI..!! KEBIJAKAN BINATANG APO NAN BABUEK?

dan frasa LAL BAUTAK dalam kalimat LAl BAUTAKANGKU PAK BUPATI?;Menimbang, bahwa arti dari Frasa KEBIJAKAN BINATANG dalamkalimat KEBIJAKAN BINATANG APO NAN BABUEK? mengandung maksudpenulis akun facebook atas nama IKHLAS DARMA MURYA menyamakan ataumerendahkan ALI MUKHNI (Bupati Padang Pariaman) sama dengan binatangatau orang yang direndahkan sama dengan binatang.

Yang sesungguhnya ALIMUKHNI adalah bukan binatang ;Menimbang, bahwa arti dari Frasa LAl BAUTAK dalam kalimat LAIBAUTAK ANGKU PAK BUPATI? Mengandung maksud penulis akun facebookatas nama IKHLAS DARMA MURYA tidak percaya atau kurang percayaterhadap akal sehat ALI MUKHNI (Bupati Padang Pariaman). Kalimat Laibautak merupakan kata yang sangat kasar ada unsur penghinaan diragukankenormalan otak seseorang.

Unsur membeli, menyewa, menukar, menggadai, menggangkut, menyimpanataumenyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau disangkanyadiperoleh dari hasil kejahatanMenimbang, bahwa dalam unsur ke2 ini frasa/kata membeli, menyewa,menukar, menggadai, menggangkut, menyimpan atau menyembunyikan frasa/kata yangbersifat alternative dimana apabila salah satu dari frasa/kata tersebut terbukti maka frasa/kata yang lain tidak perlu dibuktikan dan Majelis Hakim dapat langsungmempertimbangkan frasa/kata tersebut

yang dianggap sebagai frasa/kata yang terbuktiberdasarkan faktafakta persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwadan barang bukti Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa SUBELI Als.ASBUN bin HUDRAN (Alm) telah menawarkan sepeda motor Merk Yamaha Mio SoulWarna Merah Marun No.Rangka MH314D205BK315960 dan No.Sin. 14D 1320367dengan Plat No.

Pemohon dalam Permohonan Aquo;Mengingat pasal 6 ayat (1) PERMA No 5 tahun 2019 tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa Pihak yangberhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;Mengingat pasal 1 ayat (2) PERMA No 5 tahun 2019 tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan orang tuaadalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasikawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/istri;Menimbang bahwa frasa

dan/atau dalam pasal 1 ayat (2) tersebutmenagndung arti bahwa penggunaan frasa dan apabila kedua orang tuamasih hidup dan diketahui keberadaaanya sedangkan frasa atau apabilasalah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya ataubahkan dicabut kuasa asuhnya, hal ini selaras dengan pasal 6 PERMAtersebut:Menimbang sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (2) dan (3) PERMA No5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawinbahwa panitera menngembalikan permohonan dispensasi

Akantetapi untuk dapat menyatakan bahwa salah satu sub unsur dari pasal initerbukti, harus diikuti dengan salah satu sub frasa selanjutnya yaitu subfrasa dengan ancaman kekerasan, atau sub frasa dengan penggunaankekerasan, atau sub frasa penculikan, atau sub frasa penyekapan, atau subfrasa penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau sub frasapenjeratan utang, atau sub frasa memberi bayaran atau manfaat.

Dikatakanfrasa yang menjadi sub unsur tersebut harus di sertakan dengan sub frasaselanjutnya karena setelan frasa yang melakukan perekrutan,pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaanseseorang ada terdapat frasa kata dengan yang menunjukan bahwa frasakata sebelumnya tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi frasa katasebelumnya harus disertakan dengan frasa kata selanjutnya yaitu frasa katadengan.

Bahwa dari subsub unsur sebagaimana yang dikemukakan diatasjika tidak diikutkan dengan salah satu sub frasa selanjutnya, makahalaman 17 dari 29 hal.

Putusan Nomor 37/PID.SUS/2018/PT AMBpembuktian terhadap pasal tersebut menjadi tidak lengkap yangmenyebabkan surat tuntutan menjadi kabur.Bahwa apabila subsub unsur dari pasal 2 ayat (2) UU No. 21Tahun 2007 tersebut diikutkan dengan salah satu sub frasa selanjutnya,maka apabila dikaitkan dengan fakta persidangan atau fakta hukum yangdiperoleh dalam persidangan perkara ini yaitu :e Bahwa benar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat IjinTempat Usaha (SITU) adalah atas nama IWAN ISKANDARyang adalah

Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islammenyebutkan "Perkawnan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akadyang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah danmelaksanakannya merupakan ibadah .Menimbang, bahwa dalam kedua ketentuan tersebut digunakan frasa"ikatan lahir batin dan frasa "akad yang sangat kuaft.

Kedua frasa tersebutmerupakan frasa pembaharuan hukum perkawinan dengan memandangperkawinan bukan sebagai perjanjian perdata biasa yang sepenuhnya menjadiwilayah hukum privat dan berhubungan dengan hakhak privat suami isteri saja.Negara dan masyarakat memiliki kepentingan terhadap keutuhan perkawinansebab perkawinan merupakan lembaga untuk mengembangkan kepribadianindividu untuk mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.

No. 258/Pdt.G/2017/PA Mrs.Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dan membatasi perceraian hanya untukalasanalasan tertentusaja, yang di antaranya disebutkan pada huruf f ketentuantersebut yaitu bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahvaantara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Bahwa frasa perselisihan dan pertengkaran pada ketentuan tersebutdisertai frasa dan klausa ajektiva terusmenerus

Melaluiputusannya, Mahkamah Konsitusi menyatakan inkonstitusionalbersyarat terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yangcukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17,dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alatbukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 hurufa KUHAP dinyatakaninkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapantersangka, penggeledahan, dan penyitaan.2.

Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan buktiyang cukup dalam Pasal 1 angka14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1)KUHAP harus ditafsirkan sekurangkurangnya dua alat bukti sesuaiPasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya.Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Tte3.

Untuk itu. berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK)bernomor 21/PUUXII/2014 Frasa bukti permulaan, bukti permulaanyang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurangkurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertaipemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan olehTermohon kepada Pemohon.

Bahwaberdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomorPerkara 21/PUUXII/2014 Frasa Bukti Permulaan, Frasa BuktiPermulaan Yang Cukup dan Bukti Yang Cukup dalam Pasal 1angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh MahkamahKonstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai minimal dua alat buktsesuai dengan pasal 184 KUHAP.

buktipermulaan yang cukup dan frasa bukti yang cukup dalam Pasal 1angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus dimaknaiminimal 2 alat bukti;O Bahwa adanya Frasa 2 (dua) alat bukti yang cukup, hal itumengandung arti tidak hanya berbicara akan kuantitas saja(Jumlah) akan tetapi juga harus memiliki kualitas yang cukup untukmeyakinkan Penyidik dalam menetapkan seseorang menjadiTersangka;O Bahwa berdasarkan bukti T11, T12, T13, T19, T23, T25, T26,T27, T28, T29, T30, T31, T32, T33 dan T34 sebelummenetapkan

pemberitahuanTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;~~ 222222 2 onan nnn nnn neon nnnMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan MemoriBanding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :e Bahwa Majelis Hakim a quo keliru dalam memahami frasa

Maksud dari frasa tersebuttidak boleh dimaknai bahwa ketentuan Penyidik wajib membuat SP2HP1 kali setiap 1 bulan (Pasal 39 ayat (1) Perkap No.12) tersebut harusmenunggu Keputusan Kapolri agar berlakuefektif ;e Bahwa frasa ....diatur lebih lanjut....dst dalam Pasal 39 ayat (3) Perkap No.12 harus dimaknai bahwa ketentuan selain pemberian waktu SP2HP 1 kali Hal 5 dari 8 Halaman Putusan No.315/PDT/2012/PT.DKI setiap 1 bulan yang diatur Pasal 39 ayat (1) Perkap No. 12 akan diatur lebihlanjut dalam Keputusan

Yang menyebabkan suatu luka;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad. 1. barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapasebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disiniadalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggapcakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;Menimbang, bahwa secara

alasanalasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya darikemampuan untuk bertanggungjawab, dimana Terdakwa YANTO KATUKURIDI alias YANTONIUS KATOKU RIDI alias YANTO , adalah orang yangdimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaunsur yang pertama setiap orang telah terpenuhi;ad. 2. tentang unsur dimuka umum;Halaman 12 dari 17 putusan nomor 93/Pid.B/2015/PN Wop.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa

Bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, frasa "bersamasamaoleh Pembentuk Undangundang ditempatkan di awal perumusan, sehinggabersamasama disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yaknibersamasama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dankekerasan tersebut merupakan suatu kekerasan yang menimbulkan luka;Menimbang, bahwa oleh karena frasa orang atau barang diatasbersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

unsurunsuryang sesuai dengan faktafakta yang diperoleh dari hasil pembuktian danapabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "Bersamasamaadalah sedikitdikitnya ada dua orang atau lebih yang melakukan perbuatantersebut, orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan perbuatantersebut tidak dapat dituntut dengan pasal ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa melakukankekerasan terhadap barang atau orang yaitu kekerasan

Yang menyebabkan suatu luka:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa menimbulkan Ilukaadalah perbuatan kekerasan, pemukulan atau penganiayaan yang dilakukantersebut menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain danpenganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang;Halaman 14 dari 17 putusan nomor 93/Pid.B/2015/PN Wop.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum, keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa serta Bukti Surat, perbuatan yang dilakukanoleh

Bahwa dasar hukumuntuk menguji sah atau tidaknya prosespenyidikan adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor :130 / PUU XIII/2015yang menyebutkan bahwa :Menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang undang nomor 8tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaranNegara nomor 3209) bertentangan dengan Undang UndangDasar R.I 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat sepanjang frasa Halaman 2 sampai 12 Putusan Praperadilan Nomor

sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang undangnomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukumacara pidana (lembaran Negara R./ tahun 1981, nomor 76,tambahan lembaran negera R. nomor : 3209) bertentangandengan undang undang dasar R.I tahun 1945 sepanjang tidakdimaknal bahwa bukti permulaan, buktipermulaanyangcukup, dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alatbukti yang termuat dalam pasal 184 Undang undang nomor 8tahun 1981 tentang KUHAP;Frasa

tidak sahkarena tidak didasarkan pada 2 ( dua ) alat bukti sebagaiamanapasal 184 KUHAP.Halaman 5 sampai 12 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra.Pid/2017/PN PmsPasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkkan bahwa ;Tersangka adalah seorang yang karena perbuatanya ataukeadaanya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagaipelaku tindak pidana.Mahkamah Konstitusi melalui putusanya nomor :21/PUUXII/2014sudah menegaskan maksud dari frase bukti permulaan yangterdapat pada pasal 1 angka 14 tersebut di atas yaitu :Frasa

tidak sah dikarenakan suratperintah dimulainya penyidikan ( SPDP ) nya tidak pernahdiberikan kepada PEMOHON selaku Terlapor.Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor :130 / PUU XIII/2015menyebutkan bahwa :Menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang undang nomor 8tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaranNegara nomor 3209) bertentangan dengan Undang UndangDasar R.1 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat sepanjang frasa

Netti boru Harahap dengan Tedakwa Sofinaboru Harahap bertengkar dikarenakan saksi korban mengklaimtanah tempat membangun soposopo (pondok) yang dilakukansaksi korban Netti boru Harahap, Rahmad Barus, Suprian Ritongaadalah milik orang tua sasksi korban Netti boru Harahapsementara Terdakwa juga mengklaim milik orang tuanya, sehinggadapat ditarik kesimpulan masih ada sengketa perdata dalamperkara pidana ini;Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16Januari 2014 nomor : 01/PUUXI/2013, frasa

masingmasing mengklaim milikorang tua mereka, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapatdengan memori banding Terdakwa yang berkesimpulan bahwa adasengketa perdata dalam perkara pidana ini karena perbuatan pidanayang dilakukan Terdakwa terlepas dari apakah tanah tempat mendirikanSOpOSOpo (pondok) tersebut millik Terdakwa atau bukan;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat denganmemori banding Terdakwa bahwa berdasarkan putusan MahkamahKonstitusi tanggal 16 Januari 2014 nomor : 01/PUUXI/2013, frasa

Mahkamah Konstitusi tersebut pasal 335 ayat 1ke1 KUHP menjadi menyatakan barang siapa secara melawan hukummemaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan ataumembiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakaiancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum dalamdakwaan dan tuntutannya serta Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya dalam menguraikan unsurunsur pasal 335 ayat 1 ke1 KUHPtersebut masih mengikutkan frasa

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor 21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 April 2015, yangamarnya berbunyi : 1.2 Frasa bukti permulaan, buktipermulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat(1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang

BahwaHakim Praperadilan telah keliru atau khilaf dalam memahamiPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU/XII/2014tertanggal 28 April 2015, yang amarnya berbunyi : 1.2 Frasa buktipermulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukupsebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal21 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor02/Pid.Pra/2015/Pn.Son Tertanggal 01 Juni 2015 halaman 36 paragrafke2 yang berbunyi :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangandiatas, menurut Hakim tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohonsebagai tersangkan telah memenuhi bukti permulaan yang cukupsebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP ;Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan kembali mundur sebelumadanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUU/XII/2014, dengan memuat frasa

Bahwa frasa bukti permulaan sudah dihapus denganadanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUU/XII/2014, sehingga frasa bukti permulaan harus dimaknai :minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP, makaseharusnya sudah tidak ada lagi tersurat terkait dengan bukti permulaan.Hal. 17 dari 20 hal. Put.

No. 18 PK/PID/2016Sudah jelas pengertian frasa minimal dua alat bukti yang termuat dalampasal 184 KUHAP adalah adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dalambentuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keteranganterdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapatdua frasa dalam satu pragrap yang saling bertentangan yang berakibatdakwaan menjadi membingungkan (confuse) atau menyesatkan(misleading) sehingga dakwaan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM(Null and Void);2.

menyatakan bahwa dirinya juga hendak turun bekerja disawah yang sama lalu atas dasarucapan itu, Majelis Hakim a quo menyatakan frasa pada pertimbangan dalampragraf ke6 halaman 13 yang menyatakan bahwa ucapan tersebut merupakantandayang jelas bahwadirinyatidakmempersilahkan Terdakwauntukmewujudkan niatnya sehingga dengan frasa tersebut Majelis Hakimmenyatakan unsur memaksa dalam perkara ini telah terpenuhi sehinggadengan demikian Kuasa Hukum Terdakwa menilai bahwa pertimbangan MajelisHakim perkara

a quo adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena frasa yangmenyatakan bahwa dirinya juga hendak turun bekena disawah yang samabukansuatu kalimat larangan sehingga unsur obyektif memaksa dalam frasa ini tidakterpuhi, hal ini telah dibuktikan dalam persidangan sebagaimana diterangkanoleh saksisaksi yaitu:1.

Hal ini membuktikan Majelis Hakim tidak cermat membedakan antarakalimat larangan dengan kalimat lepas, sehingga kalimat tersebut olehMajelis Hakim menyatakan frasa MEMAKSA telah terpenuhi akan tetapimenurut hukum tidak demikian adanya karena sangat jelas frasa memaksabisa dipandang terpenuhi apabila memenuhi syarat yang ditentukan Undangundang sebagimana dirumuskan Pasal 167 Ayat (1) terdiri dari unsurunsuryaitu:a. Perbuatan: memaksa masuk ke dalam:b.

Bahwa disamping hal tersebut, Majelis Hakim perkara a quo telahsalan memberikan makna kontekstual terkait dengan pekarangan Tertutupsebab sejatinya pekarangan tertutup sebagaimana dimaksud Pasal 167ayat (1) telah diatur dalam frasa kalimat yang termuat dalam Pasal 167Ayat (1) yang terdiri dari unsurunsur berikut ini:a. Perbuatan: memaksa masuk ke dalam:b. Objek: rumah, ruangan, pekarangan yang tertutup;c.

Tergugat tidak didukung oleh satupun alatbukti, maka syarat terang tidak dilakukan jual beli dihadapan Kepala Desaadalah karena Tergugat/Penjual tidak mau melakukan namun sangkalanTergugat tersebut tidak berdasar hukum, maka Pengadilan Tinggiberpendapat jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat /Penjual danSoegeng Soerjanto (almarhum) adalah sah menurut hukum;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat denganpertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakartapada frasa

kuitansi tanpa adaalat bukti yang lain tersebut terbukti melanggar asasasas pembuktian yaitumelanggar asas minimum pembuktian, oleh karenanya membuktikan JudexFacti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakudan lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat denganpertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakartapada frasa

Sedemikian pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Yogyakarta yang tidak mendasarkan pada fakta persidangantersebut membuktikan Judex Facti salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlakudan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat denganpertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakartapada frasa

Hukum Acara Pidana tidak berlaku,sepanjang frasa kata "segera" dimaknai tidak lebih dari 1 (satu) minggusetelah penangkapan tembusan surat perintah penangkapan harusdisampaikan kepada keluarga bagi keluarga yang tinggal dalam satuwilayah provinsi tapi di luar kabupaten/kota dengan wilayah KepolisianResort yang melakukan penangkapan;Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimanamestinya:Atau jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo

Ataspenangkapan tersebut, salinan surat perintah penangkapan dan surat perintahpenahanan diterima keluarga Pemohon pada tanggal 22 Oktober 2012;Bahwa Pemohon beranggapan lamanya jangka waktu penyampaiansalinan surat perintah penangkapan kepada keluarga Pemohon dikarenakan tidakada ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu penyampaian surat perintahpenangkapan kepada keluarga Pemohon pada ketentuan Pasal 18 ayat (3)KUHAP, khususnya pada frasa segera.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamahperlu menafsirkan mengenai frasa segera pada ketentuan Pasal 18 ayat (3)KUHAP;Bahwa menurut Mahkamah, dengan mempertimbangkan perkembangandalam sarana dan prasarana telekomunikasi serta surat menyurat, jangka waktuyang patut bagi penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan33kepada keluarga tersangka adalah tidak lebih dari 3 x 24 jam sejak diterbitkansurat penangkapan tersebut.

Frasa segera dalam Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor3209) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai segera dan tidak lebihdari 7 (tujuh) hari;1.2.

Frasa segera dalam Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari;2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;3.

Yang menyebabkan suatu luka;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad. 1. barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapasebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disiniadalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggapcakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;Menimbang, bahwa secara

yang berdasarkan alasanalasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya darikKemampuan untuk bertanggungjawab, dimana Terdakwa YOHANISKAMBARU WINDI alias HANIS dan Terdakwa Il FERDI HABITA NJURU HAPAalias FERDY, adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaunsur yang pertama setiap orang telah terpenuhi;ad. 2. tentang unsur dimuka umumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa

Bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, frasa "bersamasamaoleh Pembentuk Undangundang ditempatkan di awal perumusan, sehinggabersamasama disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yaknibersamasama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dankekerasan tersebut merupakan suatu kekerasan yang menimbulkan luka;Menimbang, bahwa oleh karena frasa orang atau barang diatasbersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

unsurunsuryang sesuai dengan faktafakta yang diperoleh dari hasil pembuktian danapabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "Bersamasamaadalah sedikitdikitnya ada dua orang atau lebih yang melakukan perbuatantersebut, orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan perbuatantersebut tidak dapat dituntut dengan pasal ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa melakukankekerasan terhadap barang atau orang yaitu kekerasan

Yang menyebabkan suatu luka;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa menimbulkan lukaadalah perobuatan kekerasan, pemukulan atau penganiayaan yang dilakukantersebut menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain danpenganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum, keterangan saksisaksi dan keterangan para Terdakwa serta Bukti Surat, perbuatan yangdilakukan oleh para Terdakwa bersamasama dengan Yanto dan Danielterhadap