Pertimbanganharga beli saham PT WIGO saat itu juga telah di bahas, yang mengakibatkanpeningkatan saham SkyPharm karena pemegang saham lainnya ingin memiliki PTWIGO tetapi tidak memiliki dana;bahwa berdasarkan pemaparan di atas, sudah jelas bahwa tidak terdapat hubunganistimewa secara langsung maupun tidak langsung antara Pemohon Banding dan ZuelligPharma Holding maupun antara Pemohon Banding dan Skypharm pada saat pembeliansaham PT WIGO oleh Pemohon Banding;bahwa atas transaksi yang "TIDAK" memiliki

WIGO oleh Pemohon Banding,yaitu pada tanggal 7 Agustus 2005, tidak terdapat Hubungan Istimewa dalam halkepemilikan baik antara Pemohon Banding dan Skypharm (kepemilikan langsung),maupun antara Pemohon Banding dan Zuellig Pharma Holding Ltd (kepemilikantidak langsung) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4(a) UndangUndang PPhNomor 17 Tahun 2000;e bahwa Skypharm baru memiliki perusahaan Pemohon Banding dan 10 %menjadi 70 %, sejak tanggal 9 Desember 2005;e Koreksi Harga Wajar;bahwa koreksi Terbanding

Bahwa keterkaitanantara pemilik mayoritas PT WIGO Distribusi Farmasi (Zuellig PharmaHoldings Ltd) dengan pihak pembeli (Termohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding) melalui peningkatan modal SkyPharm yang mempunyaihubungan khusus dengan Zuellig Pharma Holding Ltd sangat berpengaruhterhadap harga beli saham PT Wigo.

Bahwa secara lugas dapat juga disebutkanbahwa penjual dan pembeli adalah sama yaitu Zuellig Pharma Holding Ltdpengendali Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melaluitangan SkyPharm.Bahwa dengan adanya hubungan istimewa antara SkyPharm dengan ZuelligPharma Holdings Ltd, maka harga beli saham PT WIGO Distribusi Farmasi yangakan diakuisisi oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingsangat dipengaruhi halhal yang sifatnya hubungan istimewa, hal ini karena:1 SkyPharm melalui

Bahwa Zuellig Pharma Holding Ltd merupakan perusahaanyang sudah banyak mempunyai cabangcabang (representative office) diberbagai negara untuk menguasai market yang Iebih luas dalam bidangpharmasi.

Susantri Permai merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yang dibawahi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawitASIAN INDO HOLDING (ASIAL PALM OIL) merupakan perusahaan asingyang berada di wilayah hukum Indonesia sebagaimana Surat dari Kantor BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 345/1/IP/II/PMA/2010 dengan nomorperusahaan 23788 dan NPWP 01.576.512.6711 tentang jin prinsip perubahanpenanaman modal tanggal 1 Oktober 2010, dari Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN) menjadi Penanaman Modal

Susantri Permai sejak bulanJanuari 2012 sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang dibuat oleh perusahaanASIAN INDO HOLDING (ASIAL PALM OIL) dengan tugas dan tanggungjawab mengkoordinir setiap pekerjaan pembangunan perkebunan meliputipekerjaan pembangunan perkebunan, mulai dari tahap perencanaan penyiapan(pembukaan) lahan untuk perkebunan sesuai dengan peta arahan lokasi rencanapekerjaan (peta kerja) dari GCP (Group Control Plantation) Sdr.REVENTHIRAN, yang meliputi areal yang telah dibuka, telah

Susantri Permai sejak bulanJanuari 2012 sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang dibuat oleh perusahaanASIAN INDO HOLDING (ASIAL PALM OIL) dengan tugas dan tanggungjawab mengkoordinir setiap pekerjaan pembangunan perkebunan meliputipekerjaan pembangunan perkebunan, mulai dari tahap perencanaan penyiapan6(pembukaan) lahan untuk perkebunan sesuai dengan peta arahan lokasi rencanapekerjaan (peta kerja) dari GCP (Group Control Plantation) Sdr.REVENTHIRAN, yang meliputi areal yang telah dibuka, telah

Susantri Permai merupakanperusahaaan yang bergerak dibidang perkebunan yang dibawahi oleh perusahaanperkebunan Asia Indo Holding (Asian Palm Oil) dimana terdakwa Akhsan GaniWijaya Bin Bunandar D.A sebagai salah satu direkturnya yang bertanggungjawab atas operasional perijinannya, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannyatelah menunjuk PT. Cahaya Anugerah Sejahtera dan PT. Primatama Mandiri yangdituangkan dalam perjanjian kontrak/sewa alat berat diantara mereka. Bahwadalam melaksanakan pekerjaan PT.

ASTRO NUSANTARA HOLDING B.V. 3. ASTRO MULTIMEDIA CORPORATION N.V. 4. ASTRO MULTIMEDIA N.V. 5. ASTRO OVERSEAS LIMITED, 6. ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC, 7. MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEM SDN BHD, 8. ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORK FZ LLC tersebut;

PUTUSANNomor 877 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Permohonan Pelaksanaan Putusan ArbitraseInternasional dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V. berkedudukan diClaude Debussylaan 24, 1082 MD, Amsterdam, Postbus 11063, 1001GB,Amsterdam, Netherlands;ASTRO NUSANTARA HOLDING B.V. berkedudukan di ClaudeDebussylaan 24, 1082 MD, Amsterdam, Postbus 11063, 1001GB

ASTRO NUSANTARA HOLDING B.V. 3. ASTROMULTIMEDIA CORPORATION N.V. 4. ASTRO MULTIMEDIA N.V. 5.ASTRO OVERSEAS LIMITED, 6. ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC, 7.MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEM SDN BHD, 8.

bertempat diOptik Gaya Baru Metro Atom Plaza Lt.1 Aks No. 596667 Jakarta Pusat atausetidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , memperdagangkan barang dan/atauyang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebutmerupakan hasii pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 , pasal91, pasal 92 dan pasal 93 , perobuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa perusahaan Bonia Internasional Holding

tulisan huruf lebih kecil tapituiisannya sama yaitu BONIATulisan lebih besar tulisannya yang samaBONIA Terdapat Hologram bentuk buiat danditempei dilensa dan ditangkaiTidak ada Hologram dan tidak ada logo PTOptindo Suryatama KIU Terlinat logo PT Optindo Suryatama KIU Kwalitas lebih bagus dan bahannya lebihhalusKwalitasnya kurang bagus dan bahasanyalebih kasar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah ) Rp, 150.000, (seratus lima puluh riburupiah ) Akibat perouatan Terdakwa tersebut Bonia Internasional Holding

Optindo Suryatama dimana PT.Optindo Suryatama sebagai Distributor tunggai diindonesia memperdagangkan kaca mata merek BONIA ;Bahwa pemilik kacamata Merek BONIA adalah International Holding Pte, Ltd yang beralamat di 89 Defu Lane 10 Singapura;Bahwa PT.

Optindo Suryatama adalah distributor tunggai di Indonesia untukkacamata Merek Bonia karena adanya perjanjian distribusi dengan KingdomOptikal Pte.Ltd sesuai penunjukan distribusi tertanggal 01 Januari 201 1 ;Bahwa pemilik merek Bonia untuk kacamata adalah Bonia InternationalHolding Pte, Ltd adalah pemegang lisensinya untuk memperdagangkan danmendistribusikan kacamata merk Bonia di wilayah Brunai, Malasya,Hongkong, Indonesia, Korea, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand;Bahwa Bonia International Holding

IDM 000075294;Bahwa BONIA International Holding Pte, Ltd tidak memproduksi kacamatamerek BONIA hanya menjuai lisensi untuk kacamata merek BONIA kepadaKingdom Optical Pte,Ltd dan kacamata merek BONIA tersebut diproduksi diNegara China oleh Kingdom Pte,Ltd;Bahwa benar pada awal Januari 2011 saksi mendapat informasi dan laporandari karyawan PT. Optindo Suryatama yaitu saksi dr.

diperhitungkan sebesar Rp18.771.400,00;Mbahyet PenbahdmBanding melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) sebagaimana dimaksud padaPasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000, yaitu terdiri dari unit ataukegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai(perkebunan kelapa sawit) dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai (pabrik CPO);Mbahyut PembhoarBjandimgnajemen oleh Holding

(Holding)lan Anak anak Perusahaan (Affco) mengutip dari Surat Direktur PPh Nomor S474/PJ.43/2003anggal 15 Desember 203 menyatakan :e Kewajaran besaran manajemen fee ditetapkan beberapa faktor penentu antara lain : LuasnyaTanaman yang di tanam dari masingmasing Affco, ada tidaknya saham minoritas dan kondisi1) Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated)sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000,

Astra Agro Lestari, Tbk (Holding Company) dan AnakAnakPerusahaannya (Affco) (mengutip dari surat Direktur PPh nomor S474/PJ.43/2003 tanggal 15Desember 2003), diketahui bahwa management fee ini tidak hanya terkait dengan unit atau kegiatanpabrik (CPO) melainkan terkait juga dengan unit atau kegiatan perkebunan (menghasilkan TBS).Adapun bidang pekerjaan yang tercakup dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:a) Bidang Operasional:i) Perkebunan;ii) Engineering & IT Development;iii) Personalia

Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKPterhadap peredaran seluruhnya.bahwa berdasarkan surat perjanjian jasa manajemen antara Pemohon Banding dengan PT.Astra AgroLestari Nomor : FinTax/044 tanggal 03 November 2003 dan Surat Penjelasan Tertulis dari PemohonBanding Nomor : Tax/B/324/CPN/EXT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 menjelaskan jasa manajemen yangdibayarkan kepada PT Astra Agro Lestari, Tbk yang merupakan Holding Company dari PemohonBanding adalah jasa menajemen terhadap

kegiatan Pemohon Banding baik kegiatan perkebunan maupunkegiatan proses produksi dan adm pabrik CPO yang yaitu:Bidang Operasionale Perkebunane Pabrike Engineering dan IT Development Personalia Pemasaran KeuanganBidang Administrasie Perkebunane Pembukuan dan perpajakanbahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif Pajak Masukan atas Jasa Manajemen karenaTerbanding sudah mengakui eksistensi kegiatan pemberian jasa manajemen oleh Holding Compony danbiaya Jasa manajemen diakui sebagai pengurangan

Tergugat IV; Nectar Holding yang berkedudukan di RouteDArlon 4547 L1140 Luxembourg R.C. B60.796, Belgiaselaku pemegang 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) SahamTergugat Il atau dengan total jumlah nominal sebesar Rp.2.756.700.000, (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam jutatujuh ratus ribu Rupiah) ;b.

menyatakan tidak keberatan dan menyetujui.Bahwa kemudian dalam pertemuan tersebut, akhirnya Penggugatdan Tergugat selaku Kuasa Tergugat IV menandatanganiPerjanjian Jual Beli Seluruh Saham Nectar Holding S.A, SPF,dimana dalam perjanjian tersebut pada pokoknya diatur sebagaiberikut;a. Bahwa menuruthukum Luxembourg, Nectar Holding S.A, SPF(Tergugat IV) hanya dapat berpartisipasi sebagai anakperusahaan.

Akan tetapi, Tergugat tidak jujur menyatakan permasalahan' tersebut kepadaPenggugat, dimana permasalahan' tersebut merupakanpermasalahan penting yang dapat mempengaruhi keputusanPenggugat untuk membeli atau tidak membeli Obyek Perkara I,dan/atau setuju atau tidak setuju menandatangani Perjanjian JualBeli Seluruh Saham Nectar Holding S.A, SPF (Tergugat IV)tersebut.Bahwa sesuai ketentuan Perjanjian Jual Beli Seluruh SahamNectar Holding S.A, SPF tanggal 6 Oktober 2012 tersebut, yangberbunyi;Bahwa jika

Jual beli Obyek Perkara tetap dilanjutkan, akantetapi dengan cara pengambilalihan langsungkepemilikan Tergugat Il tanpa pengambilalinankepemilikan Tergugat IV sesuai Perjanjian Jual BeliSeluruh Saham Nectar Holding S.A, SPF tanggal 6Oktober 2012 dimaksud.

Dan selanjutnya TERGUGAT IV yaituNectar Holding SA.SPF. menjual salah satu sahamnya keINTERNASIONAL PARTICIPATION INVESTOR S.A,(PT.IPITERGUGAT VI).Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT selebihnyamenolak dengan tegas dan mohon agar PENGGUGATmembuktikannya.3.

dikenakan pajak di Indonesia sehinggaMajelis berpendapat atas transaksi sebesar Rp.199.830.640,00tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 26;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti P14, P15, P16, P17, dan P18 diketahui transaksi dengan Paysetter Holdinglimited sebesar Rp25.551.990,00 merupakan transaksi ataspembelian barang berupa peralatan sehingga bukan merupakantransaksi atas pemberian jasa;Bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikanbahwa transaksi dengan Paysetter Holding

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atasperkembangan sengketa di persidangan diketahui TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pembayaranfee kepada Paysetter Holding limited sebesar Rp153.331.500,00sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat pembahasansengketa dilakukan atas koreksi sebesar Rp225.382.630,00 dan MajelisHakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk tidak mempertahankankoreksi

Bahwa Paysetter Holding Lid. atas fee sebesarRp153.331.500,00 setuju dikenakan PPh Pasal 26sebesar 20% = Rp30.666.300,00;b. Bahwa Paysetter Holding Ltd atas transaksipenggantian tools for batch modification sebesarRp25.551.990,00 bukan merupakan objek PPh Pasal26;5.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dalampersidangan memberikan pernyataan sebagai berikut:5.4.1.

Koreksi PPh Pasal 26 dengan alasan tidak ada CODdengan lawan transaksi Paysetter Holding Lid senilaiRp153.331.500,00;a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat menunjukkan COD;b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat menunjukkan buktipelaporan PPh Pasal 26 atas nilai transaksi sebesarHalaman 16 dari 24Halaman. Putusan Nomor 1196/B/PK/PJK/201 75.5.5.4.35.4.4.Rp153.331.500,00 sehingga diyakini objek tersebutbelum dilaporkan;c.

bahwa transaksi dengan Paysetter Holding limitedsebesar Rp25.551.990,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 26;Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti/dokumen yangdiajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, dankeyakinan Hakim, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atasDasar Pengenaan Pajak PPh 26 Masa Pajak September 2010sebesar Rp378.714.130,00, koreksi sebesar Rp153.331.500,00tetap dipertahankan,sedangkan sisanya sebesarRp225.382.630,00 tidak dapat dipertahankan;nyatanyata tidak sesuai dengan

Mbahwu Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated)sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.03/2010, yaitu terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannyatidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (perkebunan kelapa sawit) dan unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (pabrik CPO).Mbahyut PembhoarBjandimgnajemen oleh Holding

(Holding)lan Anak anak Perusahaan (Affco) mengutip dari Surat Direktur PPh Nomor S474/PJ.43/2003anggal 15 Desember 203 menyatakan :e Kewajaran besaran manajemen fee ditetapkan beberapa faktor penentu antara lain : LuasnyaTerbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated)sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.03/2010, yaitu terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannyatidak

PT Astra Agro Lestari, Tbk merupakanpemegang saham mayoritas dari Pemohon Banding.4) Transaksi atas jasa manajemen sendiri telah mendapatkan penegasan dari Direktur Jenderal PajakPenghasilan Nomor S474/PJ.43/2003 tanggal 15 Desember 2003 tentang Permohonan atas TransaksiManajemen Fee PT Astra Agro Lestari,Tbk (Holding Company) dan anakanak perusahaannya(Affco).Dalam hal management fee ini, Pemohon Banding tidak melakukanrincian per kegiatan/pekerjaan, sehingga Faktur Pajak Masukan tidak dipecah per

Astra Agro Lestari, Tbk (Holding Company) dan AnakAnak Perusahaannya (Affco) (mengutip dari surat Direktur PPh Nomor S474/PJ.43/2003 tanggal 15Desember 2003), diketahui bahwa management fee ini tidak hanya terkait dengan unit atau kegiatanpabrik (CPO) melainkan terkait juga dengan unit atau kegiatan perkebunan (menghasilkan TBS).

Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKPterhadap peredaran seluruhnya.bahwa berdasarkan surat perjanjian jasa manajemen antara Pemohon Banding dengan PYAstra Agro Lestari Nomor : FinTax/044 tanggal 03 November 2003 dan Surat Penjelasan Tertulis dariPemohon Banding Nomor : Tax/B/324/CPN/EXT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 menjelaskan jasamanajemen yang dibayarkan kepada PT Astra Agro Lestari, Tbk yang merupakan Holding Company dariPemohon Banding adalah jasa menajemen terhadap

Susantri Permai merupakan perusahaan yangbergerak di bidang perkebunan yang dibawahi oleh perusahaanperkebunan kelapa sawit ASIAN INDO HOLDING (ASIAL PALM OIL)merupakan perusahaan asing yang berada di wilayah hukum Indonesiasebagaimana Surat dari Kantor Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 345/1/IP/III/PMA/2010 dengan nomor perusahaan 23788 danNPWP 01.576.512.6711 tentang Ijin prinsip perubahan penanamanmodal tanggal 1 Oktober 2010, dari Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN) menjadi Penanaman Modal

SusantriPermai sejak bulan Januari 2012 sesuai dengan perjanjian kontrak kerjayang dibuat oleh perusahaan ASIAN INDO HOLDING (ASIAL PALM OIL)dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir setiap pekerjaanpembangunan perkebunan meliputi pekerjaan pembangunan perkebunan,mulai dari tahap perencanaan penyiapan (pembukaan) lahan untukperkebunan sesuai dengan peta arahan lokasi rencana pekerjaan (petakerja) dari GCP (Group Control Plantation) Sdr.

SusantriPermai sejak bulan Januari 2012 sesuai dengan perjanjian kontrak kerjayang dibuat oleh perusahaan ASIAN INDO HOLDING (ASIAL PALM OIL)Halaman 6 dari 16 hal Put No.33/PID.SUS/2014/PT.PR.dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir setiap pekerjaanpembangunan perkebunan meliputi pekerjaan pembangunan perkebunan,mulai dari tahap perencanaan penyiapan (pembukaan) lahan untukperkebunan sesuai dengan peta arahan lokasi rencana pekerjaan (petakerja) dari GCP (Group Control Plantation) Sdr.

SusantriPermai merupakan perusahaaan yang bergerak dibidang perkebunanyang dibawahi oleh perusahaan perkebunan Asia Indo Holding (AsianPalm Oil) dimana terdakwa Akhsan Gani Wijaya Bin Bunandar D.Asebagai salah satu direkturnya yang bertanggung jawab atas operasionalperijinannya, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya telah menunjuk PT.Cahaya Anugerah Sejahtera dan PT.

ASTRO NUSANTARA HOLDING BV, 3. ASTRO MULTIMEDIA CORPORATION NV, 4. ASTRO MULTIMEDIA NV, 5. ASTRO OVERSEAS LIMITED, 6. ASTRO ALL ASIA NETWORK PLC, 7. MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEM SDN BHD, 8. ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORK FZ-LLC, tersebut;

PUTUSANNomor 67 PK/Padt.SusArbt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus pada pemeriksaanpeninjauan kembali sebagai berikut dalam perkara antara:1.2.PT ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V;ASTRO NUSANTARA HOLDING B.V, keduanyaberkedudukan di Claude Debussylaan 24, 1082 MDAmsterdam, Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam;ASTRO MULTIMEDIA CORPORATION N.V;ASTRO MULTIMEDIA N.V, keduanya berkedudukandi Schottengatweg Oost 191A Curacao

Nomor 67 PK/Padt.SusArbt/2016dalam Putusan Arbitrase Internasional SIAC Arbitration Nomor 062 of 2008(ARB062/08), yaitu:(1)(11)PT Astro Nusantara International BV, beralamat di Claude Debussylaan24, 1082 MD Amsterdam, Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam, theNetherlands, selaku Pemohon ;Astro Nusantara Holding BV, beralamat di Claude Debussylaan 24, 1082MD Amsterdam, Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam, the Netherlands,selaku Pemohon Il;Astro Multimedia Corporation NV, beralamat di Schottengatweg Oost 191A

Astro Nusantara Holding BV, 3. Astro MultimediaCorporation NV, 4. Astro Multimedia NV, 5. Astro Overseas Limited, 6. Astro AllAsia Network PLC, 7. Measat Broadcast Network System SDN BHD, 8.

ASTRONUSANTARA HOLDING BV, 3. ASTRO MULTIMEDIA CORPORATION NV,4. ASTRO MULTIMEDIA NV, 5. ASTRO OVERSEAS LIMITED, 6. ASTROALL ASIA NETWORK PLC, 7. MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMSDN BHD, 8. ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORK FZLLC, tersebut;2.

L melalui saksi RACHMATKURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA, oleh saksi PHILIP HARTANTOalias ALIF TJANDRA KOESOEMA ditransfer dan sebagian ditarik tunaidengan perincian yaitu: tanggal 08 September 2010 sebesar USD2.027.000 (dua juta dua puluh tujuh ribu dolar Amerika) dikirim melaluiTelegarif Transfer (TT) ke rekening KINDLY HOLDING, Pte.

IAWAN alias IWANBRAWIDJAYA, oleh saksi PHILIP HARTANTO alias ALIF TJANDRAKOESOEMA telah ditransfer dan sebagian telah ditarik tunai denganperincian sebagai berikut: tanggal 08 September 2010 sebesar USD2.027.000 (dua juta dua puluh tujuh ribu dolar Amerika) dikirim melaluiTelegarif Transfer (TT) ke rekening KINDLY HOLDING, Pte.

ILHUNGMULIASARANA yang ada di Bank of Cina menerima aliran dana dariKINDLY HOLDING, Pte. LTD melalui OCBC Singapura sebanyak 3 (tiga)kali dalam rangka adanya purchase contract antara PT. ILHUNGMULIASARANA dengan KINDLY HOLDING, Pte.

ILHUNG MULIASARANA ataupun perusahaanKINDLY HOLDING PTE, LTD yang berada di Singapura PT.DS JAYAABADI, PT. ILHUNG MULIA SARANA DAN KINLDY HOLDING PTE.LTDhanyalah bertindak sebagai BROKER. Pemilik COMMODITY: NICKELORE sebenarnya adalah pihak PT. DHARMA ROSADI INTERNATIONAL;Bahwa dengan demikian PT.

ILHUNG MULIA SARANA dengan KINDLY HOLDING PTE. LTD;Bahwa dalam hubungan dagang antara PT. ILHUNG MULIA SARANA danKINDLY HOLDING PTE., LTD baik yang di tengahi/diperantarakan olehsaudara SCOT DONOVAN DAVID L ataupun tidak sudah berjalan lamasebelum transaksi bermasalah (TRANSAKSI KEDUA) ini berjalan;Bahwa Sdr.

diperhitungkan sebesar Rp18.771.400,00;Mbahyet PenbahdmBanding melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010, yaitu terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (perkebunan kelapasawit) dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak PertambahanNilai (pabrik CPO);Mbahyut PembhoarBjandimgnajemen oleh Holding

(Holding) dan AnakAnakerusahaan (Affco) mengutip dari Surat Direktur PPh Nomor S474/PJ.43/2003 tanggal 15 Desember 203nenyatakan :e Kewajaran besaran manajemen fee ditetapkan beberapa faktor penentu antara lain : LuasnyaTanaman yang di tanam dari masingmasing Affco, ada tidaknya saham minoritas dan kondisikeuangan Affco;Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated)sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK

Padahal berdasarkan surat perjanjian (antara Pemohon Banding dengan PT Astra AgroLestari, Tbk tertanggal 02 Januari 2010) maupun berdasarkan surat PT Astra Agro Lestari, Tbk NomorFINTAX/044/AAL/EXT/X1/2003 tanggal 3 November 2003 perihal Permohonan Penegasan Atas Transaksi"Management Fee" PT Astra Agro Lestari, Tbk (Holding Company) dan AnakAnak Perusahaannya (Affco)(mengutip dari surat Direktur PPh Nomor S474/PJ.43/2003 tanggal 15 Desember 2003), diketahui bahwamanagement fee ini tidak hanya terkait

Keuangan (Finance);b) Bidang Administrasi:i) Perkebunan;ii) Pembukuan & Perpajakan.Berdasarkan fakta tersebut, terkait management fee, Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Bandingtidak berupaya untuk memenuhi ketentuan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000(sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.1. s.d. 3.4. di atas).4) Berdasarkan surat AAL Nomor FINTAX/044/AAL/EXT/XI/2003 tanggal 3 November 2003 perihalPermohonan Penegasan Atas Transaksi "Management Fee" PT Astra Agro Lestari, Tbk (Holding

Company dari Pemohon Banding adalah jasa menajementerhadap kegiatan Pemohon Banding baik kegiatan perkebunan maupun kegiatan proses produksi dan admpabrik CPO yang yaitu:Bidang Operasionale Perkebunane Pabrike Engineering dan IT Developmente Personaliae Pemasaran KeuanganBidang Administrasie Perkebunane Pembukuan dan perpajakanbahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif Pajak Masukan atas Jasa Manajemen karenaTerbanding sudah mengakui eksistensi kegiatan pemberian jasa manajemen oleh Holding

Bahwa pada bulan April 2019, SFRM telah menandatanganibeberapa Sales Contract dengan Tectona Holding Pte Ltd (Tectona),sebagai berikut:Hal 2 Putusan No. 719/PDT/2020/PT.DKIa. Sales Contract No. 190034 tanggal 4 April 2019 dan diubahtanggal 23 April 2019b. Sales Contract No. 190037 tanggal 9 April 2019;c.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT berawal dari adanya SalesContract antara Seng Fong Resources Marketing Pte Ltd (SFRM)dengan Tectona Holding Pte Ltd (Tectona) sebagaimanaPENGGUGAT jelaskan pada butir 3 posita Gugatan PENGGUGAT,sebagai berikut:Bahwa pada obulan april 2019, SFRM telahmenandatangani beberapa Sales Contract denganTectona Holding Pte Ltd (Tectona), sebagai berikut:a. Sales Contract No. 190034 tanggal 4 April 2019dan diubah tanggal 23 April 2019b.

Namun TERGUGAT menjadi satusatunya pihak yang digugat dalam Gugatan a quo.Hal 18 Putusan No. 719/PDT/2020/PT.DKI30.Bahwa PENGGUGAT memperlihnatkan ketidakcermatanmengenai pihak yang seharusnya ditarik sebagai TERGUGAT pihakdalam Gugatan, sebagaimana PENGGUGAT jelaskan dalam PositaGugatannya sebagai berikut:31.Butir 3 Posita Gugatan:Bahwa pada obulan april 2019, SRFM telahmenandatangani beberapa Sales Contract denganTectona Holding Pte Ltd (Tectona), sebagai berikut:a.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT berawal dari adanya SalesContract antara Seng Fong Resources Marketing Pte Ltd (SFRM)dengan Tectona Holding Pte Ltd (Tectona) sebagaimanaPENGGUGAT jelaskan pada butir 3 posita Gugatan PENGGUGAT,sebagai berikut:Bahwa pada obulan april 2019, SFRM telahmenandatangani beberapa Sales Contract denganTectona Holding Pte Ltd (Tectona), sebagai berikut:d. Sales Contract No. 190034 tanggal 4 April 2019dan diubah tanggal 23 April 2019e.

Sales Contract No. 190047 tanggal 18 April 2019 ;Menimbang, bahwa di dalam menandatangani sales contract tersebut,Tectona Holding Pte Ltd bertindak selaku broker (perantara) dari DafiCompany Limited, suatu perusahaan asing yang berkedudukan di Vietnam ;Menimbang, bahwa selanjutnya menindaklanjuti Sales Contracttersebut, SFRM telah menerbitkan beberapa Purchase Order (PO) kepadaPenggugat, yaitu :a. Purchase Order (PO) No.19046 tanggal 4 April 2019 ;b.

Nomor 15 Tahun2001.Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa perusahaan Bonia Internasional Holding, Pte.

Ltd yang mendapat lisensi danBonia Internasional Holding Pte. Ltd menunjuk PT. Optindo Suryatama yang berkantordi JI. IR. H.

Ltd Singapore selaku pemeganglisensi dari Bonia Intemasional Holding Pte.

Optindo SuryatamaKIU KIU Kwalitasnya lebih bagus dan bahannya Kwalitasnya kurang bagus dan bahanlebih bagus nya lebih kasarHarganya Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah) Harganya Rp 150.000, ( seratus limapuluh ribu rupiah ) Akibat perbuatan terdakwa Dwi Oktorin tersebut maka Bonia Intemasional Holding Pte.Ltd selaku pemegang merek atau Kingdom Optical (S) Pte. Ltd selaku penerima lisensiatau PT.

Optindo Suryatama adalah Distributor tunggal kaca mata merk Bonia .diIndonesia berdasarkan perjanjian dengan Kingdom Optical (S) Pte Ltd. bertanggal 1 Januari2011, yaitu untuk memperdagangkan kacamata merk Bonia Bahwa Bonia International Holding Pte. Ltd. Berkedudukan di 89, Defu lane 10Bonia House di Singapura adalah sebagai penjual lisensi untuk memproduksi kacamata merk18Bonia, sedangkan Kingdom Optical (s) Pte. Ltd.

Bahwa pada tanggal 22 Okrober 2018, Molucca Holding S.a.r.l,(selanjutnya disebut Molucca) melalui kuasa hukumnya dari KantorHukum Siregar Setiawan Manalu Partnership, berdasarkan Surat OurRef: 405/L/40.25/NRSMFP/2018, tanggal 22 Oktober 2018, Perihal:Permohonan Pencatatan Tagihan Molucca Holding S.a.r.I.

Clipan Finance Indonesia, Tbk,dan Molucca Holding S.a.r.l,, ternyata tidak didukung alasanalasanyang kuat dari Para Debitor Pailit dan berdasarkan ketentuan Pasal 132ayat (3) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terhadap bantahan daridebitor tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepailitan;26.

Mengenai Tagihan Molucca Holding S.a.r.l., Termohon menjelaskansebagai berikut:Dalam proses PKPU, Para Pemohon selaku Debitor PKPU padaawalnya mengakui tagihan piutang milik Molucca dan telahdisahkan dalam Berita Acara Verifikasi Piutang Kreditor padatanggal 27 Februari 2018;Kemudian Para Pemohon meminta Termohon yang pada saat ituselaku Pengurus untuk mencabut kembali persetujuan debitor danmenolak tagihnan Molucca dengan alasan Para Pemohon sedangmenggugat perdata atas tagihannya Molucca Holding

., dan terakhir berganti atas namaMolucca Holding S.a.r.l,. atas dasar pengalihan cessie.Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Molucca Holding S.a.r.l, terbukti secarahukum memiliki tagihan piutang terhadap Para Pemohon sebagai tagihankreditor separatis;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannyamempermasalahkan keberatannya atas piutang kreditor Molucca HoldingS.a.r.l, tidak dicatatkan oleh Termohon dalam Daftar Tagihan PiutangSementara

Ataskeberatan tersebut, Majelis berpendapat tidak berdasar dan harusdikesampingkan,Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannyakeberatan terhadap tagihan piutang Molucca Holding S.a.r.l, sebesarsebesar Rp.1.066.421.059.989, (Satu Triliun Enam Puluh Enam MilyarEmpat Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Sembilan Ribu SembilanRatus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) karena Molucca Holding S.a.r.l,tidak pernah tercatat sebagai Kreditor didalam Laporan Keuangan ParaPemohon adalah yang tidak berdasar

SAIFUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan;

• 1 (satu) lembar SK Grading No.2020. 038/HRD/VII/MAS HOLDING, Pengangkatan MUH SAIFUDDIN, A.Md. sebagai PJS Kepala Cabang PT. GADAI MAS NTB Cabang Praya.

  Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SK Grading No.2020. 038/HRD/VII/MAS HOLDING,Pengangkatan MUH.SAIFUDDIN, A.Md. sebagai PJS KepalaCabang PT. GADAI MAS NTB Cabang Praya. 2 (dua) lembar Bukti Transfer dari PT.GADAI MAS Pusat keRekening Pribadi MUH.SAIFUDDIN, A.Md. selaku Kepala CabangPT.GADAI MAS NTB Cabang Praya. 2 (dua) lembar bukti prin out transaksi periode 01 Januari 2021 s/d31 Januari 2021 dengan Nomor Rekening BRI 474101021399535an.

  Grading No.2020.038/HRD/VII/MAS HOLDING tanggal 20 Juli 2020, pada hari Jumattanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 12.14 wita di Kantor PT. Gadai MasNTB Cabang Praya yang beralamat di Jalan Raya Pasar RentengKelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,terdakwa selaku PJS PT. Gadai Mas NTB Cabang Praya yang sudahmengajukan dan mendapat persetujuan pencairan dana operasional PT.Gadai Mas NTB Cabang Praya ke kantor Pusat PT.

  Gadai Emas NTB Cabang Prayatersebut adalah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), belum termasuk insentifdan kalau ditotal dengan insentif sebesar 7 sampai 8 jutaan;Bahwa Terdakwa punya tanggungan keluarga dengan 3 (tiga) orang anak;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (ade charge), yang dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (satu) lIembar SK Grading No.2020. 038/HRD/VII/MAS HOLDING,Pengangkatan MUH.

  Gadai Mas NTB Cabang Praya, diangkat berdasarkan Surat KeputusanGrading No.2020. 038/HRD/VII/MAS HOLDING, dengan imbalan gaji antara 7(tujuh) jutaan sampai 8 (delapan) jutaan, sudah mengajukan dan mendapatpersetujuan pencairan dana operasional PT. Gadai Mas NTB Cabang Praya kekantor Pusat PT. Maju Aman Sejahtera. Bahwa benar fakta selanjutnyaTerdakwa menerima pencairan dana operasional PT.

  Menetapkan barang bukti berupa:1 (Satu) lembar SK Grading No.2020. 038/HRD/VII/MAS HOLDING,Pengangkatan MUH SAIFUDDIN, A.Md. sebagai PJS Kepala CabangPT. GADAI MAS NTB Cabang Praya. 2 (dua) lembar Bukti Transfer dari PT. GADAI MAS Pusat ke RekeningPribadi MUH SAIFUDDIN, A.Md. selaku Kepala Cabang PT GADAI MASNTB Cabang Praya. 2 (dua) lembar bukti prin out transaksi periode 01 Januari 2021 s/d 31Januari 2021 dengan Nomor Rekening BRI 474101021399535 an.MUH.

Susantri Prima merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yang dibawahi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawitAsian Indo Holding (Asian Palm Oil), merupakan perusahaan asing yang beradadi wilayah hukum Indonesia sebagaimana surat dari Kantor Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 345 / 1 /Ill/ PMA / 2010 dengan Nomor Perusahaan23788 dan NPWP 01.576.512.6711 tentang Izin Prinsip PerubahanPenanaman Modal, tanggal 01 Oktober 2010, dari Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN) menjadi Penanaman

Susantri Primasejak bulan Januari 2012 sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang dibuatoleh Perusahaan Asian Indo Holding (Asian Palm Oil) dengan tugas dantanggung jawab mengoordinir setiap pekerjaan pembangunan perkebunanmeliputi pekerjaan pembangunan perkebunan, mulai dari tahap perencanaanpenyiapan (pembukaan) lahan untuk perkebunan sesuai dengan peta arahanlokasi rencana pekerjaan (peta kerja) dan GCP (Group Control Plantation),Saudara Reventhiran, yang meliputi areal yang telah dibuka, ditanam

Susantri Prima merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yang dibawahi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawitAsian Indo Holding (Asian Palm Oil) merupakan perusahaan asing yang beradadi wilayah hukum Indonesia sebagaimana surat dari Kantor Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 345/1/II/PMA/2010 dengan Nomor Perusahaan23788 dan NPWP 01.576.512.6711 tentang Izin Prinsip PerubahanPenanaman Modal tanggal 01 Oktober 2010, dari Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing

No 538 K/Pid.Sus/2015oleh perusahaan Asian Indo Holding (Asian Palm Oil) dengan tugas dantanggung jawab mengoordinir setiap pekerjaan pembangunan perkebunanmeliputi pekerjaan pembangunan perkebunan, mulai dari tahap perencanaanpenyiapan (pembukaan) lahan untuk perkebunan sesuai dengan peta arahanlokasi rencana pekerjaan (peta kerja) dan GCP (Group Control Plantation)Saudara Reventhiran, yang meliputi areal yang telah dibuka, ditanam, yangperlu dirawat dan direhabilitasi, serta areal yang akan dibuka

NAUTIC dan pada saat itu terdakwa menjawab kalau menggantinama kapal terdakwa bisa sanggupi namun kalau mengganti kepemilikanharus dengan syarat perusahaan tersebut capital gate holding companymengeluarkan bill og sale dari perusahaan tersebut ke perusahaan milik saksiIntan yang terdakwa ketahui namanya diamond marine indah dan setelahmendengar penjelasan terdakwa, selanjutnya saksi pepriadi menjawab nantiakan disampaikan ke saksi intan yaitu orang yang meminta perubahan namadan kepemilikan nama

Engedi dan terdakwa mengetahuipada saat itu pemilik kapal adalah capital gate holding campany danselanjutnya terdakwa mencoba mengajukan perpanjangan sertifikat kapaldengan nama mv.

MetrodataElectronics Tbk (holding) untuk tahuntahun yang berakhir 31 Desember 2007dan 2006 merupakan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) UsmanRamli Satrio&Rekan yang telah dipublikasikan, yang berisikan antara laininformasi saldo hutang Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) kepada PT. Metrodata E Bisnis selaku anak perusahaanPT. Metrodata Electronics Tbk.Bahwa informasi jumlah saldo hutang Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) kepada PT.

Metrodata Elektronik Tbk (holding)untuk tahuntahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 danpendekatan quantity.Bahwa menanggapi dalil Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) yang menyatakan bahwa Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak berwenang untukmenjelaskan data perusahaan PT.

Metrodata Elektronics Tbk (holding) mengenaijumlah saldo hutang Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) kepada PT Metrodata E Bisnis, buku besarpembantu piutang percustomer, buku besar hutang percustomer,buku besar persediaan, mutasi arus barang dan persediaan.b.

Metrodata Elektronik Tbk (holding) untuk tahuntahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006;b. Bahwa terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak menyampaikan data/bukti/dokumen yang dapat menyanggah data saldohutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepadaPT Metrodata E Bisnis yang terdapat dalam Laporan Keuangan konsolidasiPT.

Metrodata Elektronik Tbk (holding) untuk tahuntahun yang berakhir31 Desember 2007 dan 2006 yang berbeda dengan saldo hutang TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dilaporkan dalam SPTTahunan PPh Badannya;c. Bahwa terbukti Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru memahami aturanmengenai sunset policy dengan menganggap bahwa SPT Tahunan PPh dalamrangka Sunset Policy sudah dianggap benar dan dapat dijadikan acuanterhadap kebenaran atas pelaporan SPT Masa PPN;d.

TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Badan: 2006: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPenghasilan Netto;: bahwa Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto berupa Regional Expenses sebesarUS$ 348,583.13 karena merupakan biaya management fee yang kurang diyakinikebenarannya karena tidak didukung dokumen dasar sebagai dasar penghitungantagihan management fee;: bahwa disamping itu juga Detpak Holdings dan Pemohon Banding sebagaimanatertuang dalam kontrak bahwa Holding

Banding dengan DetpakHoldings Pte Ltd maka atas kuasa Pasal 18 ayat (3) Direktur Jenderal Pajakberwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan penguranganserta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan;bahwa secara umum Pemohon Banding mendalilkan bahwa perusahaan PemohonBanding adalah murni perusahaan manufacturing yang hanya berhubungan denganpenjualan domestic;bahwa untuk memasarkan produk Pemohon Banding di berbagai wilayah di LuarNegeri khususnya Asia maka Holding