Ditemukan 149 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukumperbuatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-07-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
DJOHAN TJAHJANA
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang
412 — 451
  • Sehinggamenurut hukum Tidak Sah Akta Nomor 8 tanggal 08 Juni 2017 dan Aktapenegasan Nomor 10 tanggal 14 Juli 2017.Bahwa yang benar dan sah menurut hukumPerubahan Susunan Organ Yayasanbeberapa kali mengalami perubahan yaitu Akta Pernyataan Keputusan RapatPembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang Nomor 2 tanggal 04September 2013 dibuat di hadapan Notaris H.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-06-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 38/PDT/2017/PT YYK
Tanggal 9 Agustus 2017 — S a r j i t o, dkk melawan Pof.Dr. H,M. Amien Rais Atau Ahli Warisnya, dkk
56 — 37
  • (To Build The World A New without Lexploition delhomm parPhomme nor Lexploitation de nation par nation)PERUBAHAN UUD 1945 MELEMAHKAN MAHKAMAH AGUNG DANMENIMBULKAN DUALISME HUKUM/KEKUASAAN KEHAKIMAN SERTAMENGHILANGKAN KEPASTIAN HUKUMPerubahan Pasal 24 UUD 1945 merupakan perampasan KewenanganMahkamah Agung untuk melakukan Kekuasaan Kehakiman dan atau membuatterjadinya dualisme Kekuasaan Kehakiman dan dualisme Hukum.Pasal 24 UUD 1945 menentukan :(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 28-12-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps
Tanggal 9 Februari 2017 — ARUM ANDARWATI melawan PT AMANDA PRAMUDITA HARD ROCK HOTEL BALI
123 — 231
  • UU No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. dasar hukumperubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadiWetboek van strafrecht (WvS),yang kemudian dikenal dengan namaKitab UndangUndang Hukum Pidana,Halaman 28 dari 125 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus/2016/PN.DpsVoor Netherland Indie = untuk Hindia Belanda aturan hukum ini berlakuuntuk di property perusahaan hindia belanda tidak berlaku bagikebenaran hukum negara The Kingdom of Netherland,d).
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 28-12-2016 — Putus : 10-02-2017 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 628/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 10 Februari 2017 — Pembanding/Tergugat V : H. USMAN EFFENDI.
Pembanding/Tergugat III : LUCIANA TIRTAMAN, SH, Notaris
Pembanding/Tergugat I : NY.Dr. MARIA ROSALIA LEANY M A RSA, M.Si. als. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA.
Pembanding/Tergugat IV : MARAH HASYIR, SH, Notaris Kabupaten Sukabumi
Pembanding/Tergugat II : PT. BANTAR GADUNG SEJATI,
Pembanding/Tergugat IX : DEDI SUPARDI, selaku Ketua Panitya Penjualan aset tanah PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG (disingkat PT. BANTAR GADUNG),
Terbanding/Penggugat V : NY. MIRAWATY
Terbanding/Penggugat III : HANNY KURNYATAN,
Terbanding/Penggugat I : PT. BANTAR GADUNG, dalam hal ini diwakili oleh Nv. MARTYA M. SUNGGI als. Nv. TEE GIOK NIP, dalam jabatannya selaku Komisaris (berdasarkan akta pernyataan keputusan Nomor 38 tanggal 10 Desember 2004)
Terbanding/Penggugat IV : JEFFRY EKO.
Terbanding/Penggugat II : Nv. MARTYA M. SUNGGI als. Nv, TEE GIOK NIO,
Turut Terbanding/Tergugat XII : SEPTI SUNGGI, als. Ny.TEE HWEE NIO,
Tur
116 — 89
  • BantarGadung Sejati yang dalam hal ini meliputi pembaharuan Badan hukumperubahan nama dan tempat kedudukan perseroan yaitu dariberkedudukan di Bogor menjadi berkedudukan di Sukabumi, perubahansusunan pemegang saham penghitungan modal perseroan dari Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) perubahan susunan direksi dan komisaris serta pengukuhan asetperseroan dengan cara permohonan perpanjangan HGU atas tanahperkebunan PT. Bantar Gadung/PT.
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata
Register : 16-10-2019 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pwr
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.HERAYATI Binti SUKARDI
2.HERAWATI Binti SUKARDI
Tergugat:
1.SULASMI
2.SULASTO
3.SUPARJO
4.SUPARIYO
5.MARDI SUMARTONO
Turut Tergugat:
1.RINTO DWIYONO
2.GUNADI SASMITA
3.TITIK SETYANINGSIH
4.Kepala Kelurahan Boro Kulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten Purworejo
6.Kepala Kelurahan Boro Kulon
7.5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten Purworejo
330 — 64
  • 2019/PN PwrTjitropawiro, dan surat bersegel tahun 1986 dan tahun 1989 tentangpersetujuan pembagian warisan sekaligus kuasa yang dijadikan dasaradanya perubahan peralihan hak telah dinyatakan tidak sah, sehinggaperbuatan Para Tergugat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yangmelawan hukum, oleh karenanya terhadap Petitum ke2 (dua) ParaPenggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam Petitum ke6 (keenam) ParaPenggugat menghendaki agar Menyatakan tidak sah dan batal demi hukumperubahan
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Putus : 29-06-2016 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN BOGOR Nomor 78/Pdt.G/2015/PNbgr
Tanggal 29 Juni 2016 — LUCIANA TIRTAMAN, dkk lawan PT. Bantar Gadung, dkk
239 — 99
  • BantarGadung Sejati yang dalam hal ini meliputi pembaharuan Badan hukumperubahan nama dan tempat kedudukan perseroan yaitu dari berkedudukan diBogor menjadi berkedudukan di Sukabumi, perubahan susunan pemegangsaham penghitungan modal perseroan dari Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)menjadi Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) perubahan susunan direksiHalaman 56 dari 149 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2015/PN.Bgr24.dan komisaris serta pengukuhan aset perseroan dengan cara permohonanperpanjangan HGU atas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 06-02-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3295 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — RIDUANSYAH, dkk vs. H. MOCHTAR BASRY IDIRIS, dkk
331 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .:: Terbukti telah = dipenuhiAHU57732.AH.01.02 Tahun persyaratan dalam Perundang2012 tentang Persetujuan Undangan yaitu Menteri HukumPerubahan Anggaran Dasar dan HAM RI menyetujuiPerseroan PT Bulungan Surya perubahan anggaran dasar PTMas Pratama; BSMP dengan berkedudukan diTarakan Kota Tarakansebagaimana Akta PernyataanKeputusan Rapat UmumPemegang Saham PT. BSMPNo. 122 tanggal 28 September2011 yang dibuat di hadapanNotaris Dr. Irawan Soerodjo,SH., M.SiT.IV31 Surat Menkum HAM RI No.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
341 — 85
  • Bahwa saksi memeriska pekerjaan fisik pekerjaan dilapangan dan itu wajibdilakukan oleh P3K;Bahwa saksi tidak semuanya memeriska fisik pekerjaan di lapangan proyekpeningkatan jalan batu panjang pangkalan nyirih tetapi hanya sebagian sajameriksa ke lapangan;Bahwa saksi lupa berapa titik box culvert yang akan dipasangan dalamproyek peningkatan jalan batu panjang pangkalan nyirih;Bahwa saran pendapat yang diberikan oleh tim P3K ke PPK dalam bentuklaporan mengenai dasar dasar perubahan termasuk dasar hukumperubahan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
390 — 78
  • Bahwa saksi memeriska pekerjaan fisik pekerjaan dilapangan dan itu wajibdilakukan oleh P3K;Bahwa saksi tidak semuanya memeriska fisik pekerjaan di lapangan proyekpeningkatan jalan batu panjang pangkalan nyirih tetapi hanya sebagian sajameriksa ke lapangan;Bahwa saksi lupa berapa titik box culvert yang akan dipasangan dalamproyek peningkatan jalan batu panjang pangkalan nyirih;Bahwa saran pendapat yang diberikan oleh tim P3K ke PPK dalam bentuklaporan mengenai dasar dasar perubahan termasuk dasar hukumperubahan