Ditemukan 51536 data
ROFIATUN FAUZIA
63 — 7
Perlindungan Anak yangmenyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diridan status kewarganegaraan ;Menimbang, bahwa sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang sejakmasih termasuk anak, berarti Seseorang, termasuk orangtua dari Seseorang bilaseseorang tersebut masih termasuk kategori anak, juga berhak untukmengubah nama yang menjadi identitas seseorang tersebut apabila seseorangtersebut menginginkannya dengan alasanalasan yang subyektif sifatnyasebagaimana alasan yang mendasari
namadilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikianPengadilan Negeri Inddramayu yang mempunyai wilayah hukum dimanaPemohon bertempat tinggal berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena peraturan perundangundangan jelasmenyatakan bahwa setiap anak dan oleh karena itu juga setiap orang berhakatas suatu nama sebagai identitas diri, dimana identitas diri adalah hak setiapmanusia yang bersifat asasi, maka setelah mendengar semua alasanalasansubyektif Pemohon yang mendasari
9 — 1
Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyatatidak berhasil ;5 Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lainuntuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebutdisebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya sehinggapatut diduga Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal
37 — 2
., hakim Pengadilan AgamaBondowoso, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2008, juga melalui wakil keluarga masingmasing dari Pemohon danTermohon, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon
pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Saksi Asli , kakak ipar Pemohon dan Saksi Asli , kakak iparPemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari
permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon masingmasing bernama Saksi Asli , ibu tiri Termohon dan Saksi Il Asli , pamanTermohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari jawaban Termohon ;Hal. 9 dari 16 hal.
palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhikehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila MajelisHakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan
83 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
(tujuh ribusembilan puluh meter persegi) mendasari Sertifikat Hak Milik (SHM)Sementara Nomor 71 Lingkungan Rangkah atas nama Poedjiastuti istriDokter Soeharjono dan saat itu juga Cicik Permata Dias Suciningrum jugamembuat kuitansi pelunasan pembelian tanah seluas + 290 M?
Berdasarkan Akta Pembatalan tersebut CicikPermata Dias Suciningrum mengajukan SK Pembatalan hak di Kanwil BPNPropinsi Jawa Timur dengan mendasari Putusan Reg. Nomor 32PK/TUN/1999 tertanggal 03 Mei 2011 dan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Reg. Nomor 2857 K/Pdt/2004 Juncto Nomor 580/Pdt/2002/PT.Sby.
(tujuh ribusembilan puluh meter persegi) mendasari Sertifikat Hak Milik SementaraNomor 71 Lingkungan Rangkah atas nama Poedjiastuti istri DokterSoeharjono dan saat itu juga Cicik Permata Dias Suciningrum juga membuatkuitansi pelunasan pembelian tanah seluas + 290 M7? sebesarRp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya terhadapfisik bidang tanahnya telah dikuasai oleh Korban Sie Probo Wahyudi aliasGie Pin;Hal.10 dari 45 hal. Put.
Berdasarkan Akta Pembatalan tersebut CicikPermata Dias Suciningrum mengajukan SK Pembatalan hak di Kanwil BPNPropinsi Jawa Timur dengan mendasari Putusan Reg. Nomor 32 PK/TUN/1999 tertanggal 3 Mei 2011 dan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Reg.
(tujuh ribu sembilan puluh meter persegi) mendasari SHMSementara Nomor 71 Lingkungan Rangkah atas nama Poedjiastuti istriHal.31 dari 45 hal. Put. No. 1289 K/Pid/2017Dokter Soeharjono dan saat itu juga Cicik Permata Dias Suciningrum jugamembuat kuitansi pelunasan pembelian tanah seluas + 290 M?
12 — 6
Yang meliputi dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa/fakta (fetelijkegrond) yang mendasari gugatan.
Apabila salah satu dari kedua aspek di atas tidak terpenuhi makapermohonan dianggap tidak jelas;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon atau fundamentum petendi tidak menguraisecara jelas kejadian atau peristiwa/ fakta (fetelijke grond) yang mendasari gugatan. sehinggapermohonan dianggap tidak jelas dan dalil permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syaratformil (cacat formil);Menimbang, bahwa karena dasar hukum dalam permohonan Pemohon secara formil kaburdan tidak jelas (obscuur libel), dan
29 — 8
Unsur barang siapaMenimbang, bahwa mengenai unsur pertama barang siapa dalamhukum pidana, pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagaisubjek hukum orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana danpelaku. tindak pidana tersebut sebagai orang yang mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukannuya ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para sSaksi jugaketerangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalampersidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana yangdimaksud
PDM92/PEKAN/03/2014 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangantersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur pertama telah dapatdibuktikan jadi adapaun mengenai dapat dipertanggung jawabkan atautidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan setelahdipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2.
Unsurmengambil : Menimbang, dimaksud mengambil disini adalah memindahkansuatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat yang lain.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para sSaksi,keterangan terdakwa Hendri Als Hen Pitok Bin Abdul Muis sertaterdakwa II Hendri Faisal Als Il Bin Asril juga barang bukti dapatdiketahui fakta sebagai berikut : Bahwa para terdakwa diperiksa oleh penyidik dari KepolisianSektor Senapelan Pekanbaru dalam perkara pencurian yang dilakukanoleh para terdakwa, pada
Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danketerangan terdakwa serta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagaiberikut : Bahwa para terdakwa diperiksa oleh penyidik dari KepolisianSektor Senapelan Pekanbaru dalam perkara pencurian yang dilakukanoleh para terdakwa, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekirapukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Wakaf dan Jalan Riau kecamatanSenapelan Kota Pekanbaru; Bahwa kabel listrik
Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure ini adalah paerbuatanpencurian tersebut merupakan kehendak dan dilakukan uoleh dua orangpelaku atau lebih walaupun terdapat peran dari masingmasing pelakuyang berbedabeda ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danketerangan terdakwa serta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagaiberikut : Bahwa para terdakwa diperiksa oleh penyidik dari KepolisianSektor Senapelan Pekanbaru dalam
Herlin Bin Ahmad Marzuki
Tergugat:
1.Kepala Bidang Layanan Kredit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sekayu
2.Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, cq. Dirjen Kekayaan Negara, cq. Kantor Wilayah I Dirjen Kekayaan Negara Sumatera Selatan, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang
102 — 24
Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kaburdimana masingmasing bentuk didasarkan pada faktorfaktor tertentu, antaralain: Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian yang mendasari gugatan, tidak jelas objek yang disengketakan,penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masingmasing berdiri sendiri,terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum, serta petitum tidakterinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono;Menimbang, bahwa di dalam RBg tidak
Hal mana sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI Putusan Nomor 1149 K/Sip/1970 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa gugatan obscuur libel apabila posita (fundamentumpetendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan,disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan, tidakHalaman 15 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Skymenyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta tidak ditemukanobyek sengketa;Menimbang, bahwa setelah
gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)atas proses eksekusi lelang agunan Penggugat oleh Tergugat melaluiperantaraan Tergugat II sebagai akibat tertunggaknya angsurankreditPenggugat kepada Tergugat I;Menimbang, bahwa dengan melihat apa yang sejatinya menjadisubstansi dalam gugatan Penggugat tersebut utamanya dalam posita gugatanPenggugat sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 27, MajelisHakim tidak menemukan uraian dasar dan unsurunsur Perbuatan MelawanHukum (PMH) yang mendasari
Hukum (PMH);Halaman 16 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN SkyMenimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dengan tidak dijelaskan dan diuraikannya unsurunsur Perbuatan MelawanHukum (PMH) serta perbuatan pihakpihak mana saja yang dikualifikasikanmelakukan tindakan melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapatGugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena posita(fundamentum petendl) gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadianyang mendasari
bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang dimintaoleh Penggugat dikaitkan dengan dalil/posita gugatan; Antara posita denganpetitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan;Halhal yang dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketayang didalilkan; Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita danpetitum gugatan;Menimbang, bahwa jika gugatan sifatnya kabur karena posita(fundamentum petendi) gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadianyang mendasari
43 — 16
Saksi YAKOB PAIRIKAS, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012 sekitarpukul 17.00 Wita, bertempat Rt. 14 Rw. 15 Dusun IV Desa Erbaun,Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulantersebut;Bahwa berawal saksi sementar berada di rumah bersama denganisteri saksi, Markus Nobrihas
Saksi DETCI PAIRIKAS NAISANU , dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012 sekitarpukul 17.00 Wita, bertempat Rt. 14 Rw. 15 Dusun IV Desa Erbaun,Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulantersebut;Bahwa berawal saksi sementar berada di rumah bersama dengansaksi korban, Markus Nobrihas dan Daniel Baok tiba tiba datangMelton Pairikas dan
Saksi NORMALINA NOBRIHAS, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012 sekitarpukul 17.00 Wita, bertempat Rt. 14 Rw. 15 Dusun IV Desa Erbaun,Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinyapemukulan tersebut;Bahwa berawal saksi sementar berada di rumah orang tua saksiyang berjarak dengan lokasi kejadian sekitar 10 meter, tiba tibasaksi mendengar
38 — 34
Saksi KRISTIAN SURA, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi1 ;e Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitarpukul 11.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Desa Pitay, KecamatanSulamu, Kabupaten Kupang ;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut ;e Bahwa berawal saksi pulang mengantar (mengojek) isteri terdakwa keOeteta lalu isteri
Saksi YORHENS SEFITYON NAWA, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap KristianSura ;Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitarpukul 11.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Desa Pitay, KecamatanSulamu, Kabupaten Kupang ;e Bahwa tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinya pemukulantersebut;e Bahwa berawal saksi dan isteri saksi sementara berada dirumah saksi
Saksi TAROCI AFLONIA LEAN, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap KristianSura ;e Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitarpukul 11.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Desa Pitay, KecamatanSulamu, Kabupaten Kupang ;e Bahwa tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinya pemukulantersebut;e Bahwa berawal saksi dan suami saksi sementara berada dirumah saksi
8 — 1
Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SAKSI T telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari
pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal
8 — 0
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi keluarga bernama SAKSI 1ASLI sedang Tergugat tidak mengajukan wsaksi keluarga karena dalam sidang berikutnya tidakpernah datang di persidangan, Keluarga Penggugat telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
gugatanPenggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidakharmonis lagi, dan sekarang telah berpisah tempat tinggalselama 2 bulan;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI, telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebutbahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudahdiupayakan rukun, akan
GAGAN HERTAWAN, S.H.
Terdakwa:
RAHMAD DEWAJI
68 — 68
Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer telah mendasari Pasal130 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 jo Pasal 143 ayat (2) KUHAPDakwaan haruS memenuhi syarat formil dan materiil yang harusdipenuhi.Dakwaan harus Jelas, Cermat dan Lengkap, syarat formilmemuat halhal yang berhubungan dengan :1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani olehOditur.2) Nama lengkap, Tempat tanggal lahir, umur atau tanggallahir, jenis kelamin, kebangsaan , tempat tinggal , agama danpekerjaan Terdakwa.Menurut Yahya Harahap dalam
Bahwa terkait dengan ketidak jelasan mengenai unsurunsurdari delik yang didakwakan yang kemudian dipadukan denganuraian perbuatan material/fakta terhadap perbuatan yangdilakukan Terdakwa Serka Rahmad Dewaji, Majelis Hakimberpendapat bahwa Oditur dalam menguraikan dakwaan danmenyusun redaksi yang mempertemukan faktafakta perbuatanterdakwa dengan unsurunsur Tindak Pidana yang didakwakantidak mendasari ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI No.31tahun 1997 sehingga dakwaan oditur militer tidak menjadi
jelasdalam uraian dan menyusun dakwaanya demikian juga dalamDakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Subsidair dan lebihSubsidair hanya menunjuk kepada uraian Dakwaan Primair,sedang Tindak Pidana yang didakwakan secara prinsipil berbedasatu sama lainMenimbang :MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan :Mendasari hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapatDakwaan Oditur Militer tidak cermat dan tidak jelas, oleh karena Oditurdalam pembuatan surat Dakwaan tidak menguraikan secara jelasketerlibatan
9 — 1
., akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugatbahkan Penggugat yang pada intinya tetap pada gugatan;Bahwa, posita ( fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian yang mendasari gugatan, atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan faktakejadian;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalamberita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud
Asmah Arfan, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 19Agustus 2014, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa, posita ( fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasarhukum dan kejadian yang mendasari gugatan, atau ada dasar hukum tetapi tidakmenjelaskan fakta kejadian sebagaimana posita angka 4.1. 4.2, dan 4.3, menurut MajelisHakim Penggugat tidak menjelaskan tentang Fakta
41 — 36
Saksi MARIO ULI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;hal 4 dari 12 hal, Putusan No.29/Pid.B/2016/PN.ATBBahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa Gredianto Subakriterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul220.35 wita bertempat di Cabang Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, KecamatanKota Atambua, Kabupaten Belu ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebut
Saksi YEFTA YAKOBUS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;hal 5 dari 12 hal, Putusan No.29/Pid.B/2016/PN.ATB Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa Gredianto Subakriterhadap korban Mario Uli ; Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul220.35 wita bertempat di Cabang Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, KecamatanKota Atambua, Kabupaten Belu ; Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari
Robert Harijanto yangpada kesimpulannya ditemukan trauma tumpul pada bibir dan kelopak mata ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan; Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul220.35 wita bertempat di Cabang Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, KecamatanKota Atambua, Kabupaten Belu ; Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebut akantetapi
146 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayarancicilan atas kredit mobil tersebut;Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalahSaudara Idris dan bukannya Saudara Firmansyah selaku Pemilik Mobil, danFakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudari Firmansyah selakuPemilik Mobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukan olehTerdakwa, dan menurut hukum Hak Milik harus dilindungi apalagi diperolehdengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan dengan hukum;Bahwa mendasari
2981 K/Pid.Sus/2015perbuatannya dan hal ini baru kali pertama di lakukan oleh Terdakwa,maka untuk itu terbukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja;Bahwa sehubungan dengan unsur mengangkut kayu dari kawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undangundang Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan pemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan;Bahwa mendasari
Keterangan Terdakwa;Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi anggota polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidakmemberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksi PemilikMobil tidak tahu menahu akan perkara ini, karena faktanya saksi Firmansyahtidak berada di lokasi kejadian dan pemeriksaan atas kasus ini bukanberdasarkan pada keterangan saksi akan tetapi hanya mendasari padaketerangan
miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengakut kayudan pemilik mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana, maka merujuk padaketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana(KUHAP), terbukti tidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verbad)antara kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindakpidana itu sendiri dengan perampasan truck yang adalah milik pihakyang tidak terkait atau tidak berhubungan dengan tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa;Bahwa selain itu mendasari
22 — 11
selanjutnya mengenai dpat dipertanggung jawabkanatau tidaknya pelaku tindak pidana, majelis hakim akan mempertimbangkanterlebih dahulu tentang unsur pokok dari pasal yang didakwakan jaksa Penuntutumum;b..Unsur mengambil sesuatu barang ;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan mengambil, yaitu kehendakseorang pelaku untuk menguasai sesuatu atau barang barang sesuatu,secaraumum yang dimaksud dengan mengambil suatu barang, cukup apabila letakbarang yang diambil telah berpindah dari tempat semula;Menimbang, bahwa mendasari
C. unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lainMenimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi danketerangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangandapat diketahui fakta fakta, bahwa benar barangbarang yang diambil terdakwaberupa : 6 (enam) buah gelang emas, 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) buahcincin imitasi, 3 (tiga) buah jam tangan perempuan merk ALBA, SEIKO danRAYMOND DANIEL, 4 (empat) buah jam tangan lakilaki merk GUESS, ROLEX,SWISS ARMY dan jam dari Arab, kamera
Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danterdakwa Joko Wahono dalam persidangan dan petunjuk dalam persidangandapat diketahui fakta, bahwa benar terdakwa joko Wahono telah bersepakatdengan terdakwa cucuk untuk melakukan pencurian dilakasi perumahan yangsepi tidak ada orangnya.
Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yangdiambil dengan jalan : membongkar ataumerusak atau memanjat ataumenggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danketerangah terdakwa dalam persidangan, juga petunjuk dalam persidangandapat diperoleh bukti, bahwa berhasilnya para terdakwa mengambil barangbarang milik saksi korban didalam lemari rumahnya, didahului denganmembongkar kunci pagar rumah, kunci rumah dan
juga kunci kamar dan kunciHalaman 17 dari21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Sdalemari didalam kamar rumah dan terdakwa meninggalkan lokasi tanpa diketahuioleh orang lain;Menimbang bahwa mendasari pada fakta dan pertumbangan majelishakim tersebut diatas, disimpulkan bahwa unsur keempat dalam dakwaantersebut telah dapat dibuktikannya;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Pasal 363 ayat(1) ke3, 4, 5 KUHP , maka telah terbuktilan dakwaan tunggal Jaksa PenuntutUmum dan majelis hakim mempunyai
60 — 36
Kenjeran No. 348 350Surabaya dengan mendasari : Putusan Reg. No: 32 PK/TUN/1999 tertanggal03 Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No: 2857 K / Pdt / 2004 Jo. No.:580/Pdt/2002/PT. Sby. Jo. No.:36/Pdt.G/1999/PN.
Berdasarkan Akta Pembatalan tersebut Cicik Permata DiasSuciningrum mengajukan SK Pembatalan hak di Kanwil BPN Propinsi JawaTimur dengan mendasari : Putusan Reg. No:32 PK / TUN/1999 tertanggal 03Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No.: 2857 K/Pdt / 2004 Jo. No.: 580/ Pdt/2002/PT.Sby.Jo.No.: 36/Pdt.G/1999/PN.
Kenjeran No. 348 350Surabaya dengan mendasari : Putusan Reg. No. : 32 PK / TUN / 1999tertanggal 03 Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No.: 2857 K / Pdt / 2004 Jo.No.: 580 / Pdt / 2002 / PT. Sby. Jo. No.: 36 / Pdt.G / 1999 / PN.
Kenjeran No. 348 350Surabaya dengan mendasari : Putusan Reg. No. : 32 PK / TUN / 1999tertanggal 03 Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No.: 2857 K / Pdt / 2004 Jo.No.: 580/Pdt/2002/PT. Sby. Jo. No.: 36/Pdt.G/1999/PN.
Berdasarkan Akta Pembatalan tersebutCicik Permata Dias Suciningrum mengajukan SK Pembatalan hak di KanwilBPN Propinsi Jawa Timur dengan mendasari : Putusan Reg. No.: 32 PK /TUN/1999 tertanggal 03 Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No.: 2857 K / Pat/2004 Jo. No.:580/Pdt/2002/PT. Sby. Jo. No.:36/Pdt.G/1999/PN.
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Sofya Ramli S.I.P
2.I Gede Hendra Widyantara
3.Suroso
4.Abdul Rifais Renyaan
120 — 45
Bahwa dengan pertimbangan kesatuannya para Terdakwaberada di Provinsi Jawa Tengah, mendasari Pasal 10 hurufb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer, maka penerapan Pasal 10huruf a dapat dikesampingkan dalam memeriksa perkarapara Terdakwa.Hal 4 dari 6 hal Putusan NOMOR $: 12K/PM.III19/AD/I/2022MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan4.
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukandengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkara paraTerdakwa disidangkan di Pengadilan Militer Il10 Semarang danberdasarkan Pasal 10 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer danPasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
28 — 24
Dan dalam ketentuan Pasal 2ayat (1) diatur: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya itu;Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapatdiartikan bahwa suatu perkawinan yang sah harus atas dasar agama dankepercayaan, sehingga suatu perkawinan harus mendasari pada agamadan kepercayaan;Bahwa merujuk pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalahgugatan cerai bagi agama katholik, sedangkan menurut agama katholiktidak memperbolehkan adanya
perceraian dengan alasan apapun.Bahwa didalam ajaran agama katholik berlaku bagi umatnya dalammelangsungkan suatu perkawinan dengan mengacuh dan mendasaripada hukum atau undangundang kitab Kanonik;Bahwa didalam agama Katholik diatur sebelum perceraian para pihakharus terlebih dahulu mengajukan sakramen pembatalan perkawinan,dan apabila disetujui oleh pihak geraja (vatikan) barulah perceraian ataupembatalan perkawinan dapat dilakukan;Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Padt.G/2020/PN JapBahwa mendasari
pada ketentuan Undangundang no. 1 tahun 1974tetang perkawinan telah diatur bahwa sahnya suatu perkawinan harusmendasari pada agama dan kepercayaan, maka dapat diartikan jugasebaliknya dimana sahnya perceraian juga harus didasarkan padaketentuan agama bagi para pihak yang menginginkan adanya perceraian,dimana dalam perkara ini Penggugat yang mengajukan gugatan ceraisehingga dengan mendasari pada kitab hukum kanonik yang berlakusebagai undangundang bagi umat katholik, maka perceraian yangdiajukan
Adapunalasan hukum yang menyebabkan gugatan a quo Obscure Libel yaitusebagai berikut: Bahwagugatan Penggugatkabur (obscuur libe/) dikarenakan apa yangdituntut dalam petitum gugatan akan tetapi tidak didalilkan dalamposita gugatan a quo; Bahwa mendasari pada petitum gugatan angka 3 dan 4 gugatan aquo, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk: Menyatakan hak asuh anak ada pada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah penghidupan;Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/
kembali pada Jawaban dalam Pokokperkara ini dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan (mutatismutandis);Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Padt.G/2020/PN JapAdapun alasan sebagai bentuk jawaban Tergugat, yang merupakankeberatan dan bantahan atas dalildalil gugatan Penggugat, yaitu sebagaiberikut:1.Bahwa Tergugat, menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalildalilgugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegasdiakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;Bahwa mendasari
8 — 1
Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan