• menetapkan SuratKeputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Pemecatan Marsonodari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentangPemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan tersebut disebutkan dalam poin 5 menimbang bahwa sdr.Marsono selaku kader partai yang tidak mengindahkan instruksi DPPPerjuangan terkait dengan hasil keputusan dan dari tim penyelesaiansengketa perselisihan hasil pemilu 2014 internal PDI

  Menyatakan Penggugat sebagai kader dan/atau anggota partai danAnggota DPRD yang baik dan patuh terhadap AD/ART PDI Perjuangan danperaturan perundangundangan yang berlaku dan tidak melakukan tindakanyang atas tindakan tersebut dapat diberhentikan keanggotaannya baiksebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Tangerang;6.

  Nomor 126 PK/Pdt.SusParpol/2017Bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam perkara a quo adalahditerbitkannya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor137/KPTS/DPP/V1I/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pemecatan Marsonodari keanggotaan Marsono dan keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan;Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengajukan keberatanterhadap Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor137/KPTS/DPP/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pemecatan Marsonodari keanggotaan Marsono dan

  Nomor 126 PK/Pdt.SusParpol/2017dalam AD dan ART melalui mahkamah partai atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai;Bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam perkara a quo adalahditerbitkannya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor137/KPTS/DPP/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pemecatan Marsonodari keanggotaan Marsono dan keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan;Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengajukan keberatanterhadap Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 137/KPTSDPP

  Gugatan Penggugat salah pihak/error in persona;Bahwa dalam gugatannya Penggugat menarik DPP PDI Perjuangansebagai Tergugat. Bahwa dengan mendasarkan Undang Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang UndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, PDI Perjuangan berstatussebagai badan hukum.

• Boyolali Dapil III Partai PDI Perjuangan atas nama BUDIYONO dalam keadaan rusak;

• 5 (lima) buah bendera partai PDI Perjuangan;
• 5 (lima) buah bambu tiang bendera partai PDI Perjuangan;
• Dikembalikan kepada Saksi Budiyono Bin Kasno;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

• Putusan Nomor. 235 K/TUN/2015101112Penggugat I, II dan II dari keanggotaan PDI Perjuangan, tidak dilakukan melaluiBadan Kehormatan Partai;Bahwa atas keputusan DPP PDI Perjuangan tentang pemberhentian Penggugat I,II dan IJ, sebagaimana diuraikan pada angka 4, 5 dan 6 di atas, oleh ParaPenggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang.

  Dalam prosespersidangan ternyata antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat dalam hal iniDPP PDI Perjuangan bersepakat untuk damai, yang isinya adalah bahwaPenggugat tidak melanjutkan gugatannya dan Tergugat (DPP PDI Perjuangan)mencabut keputusan tentang Pemberhentian Penggugat I, II dan III sertamemulihkan hakhak Para Penggugat disamping itu pihak Penggugat I, II dan IIIbersedia mendukung Calon Bupati Pati yang diusung oleh DPP PDI Perjuanganyang bernama Drs. H. Imam Suroso, M.M.

  ., M.M. adapun calon dari dari DPP PDI Perjuangan yang bernama Drs.Imam Suroso, M.M, dinyatakan kalah;Bahwa dalam proses pemilukada Kabupaten Pati tersebut oleh pihak DPP PDIPerjuangan dan DPC PDI Perjuangan Pati, menganggap kalau Penggugat I, IIdan III tidak serius mendukung calon yang diusung oleh DPP PDI Perjuangan,yang mengakibatkan kekalahan bagi calon yang diusung yakni Drs. ImamSuroso, M.M.

  ;Bahwa akibat dari kekecewaan dan kekalahan calon yang diusung oleh DPP PDIPerjuangan menyebabkan pihak DPP PDI Perjuangan yang diwakili oleh DPCPDI Perjuangan Pati tidak mampu berpikir objektif lagi, sehingga denganberbagai macam cara dilakukan agar Para Penggugat I, II dan II dikeluarkandari keanggotaan PDI Perjuangan serta dipecat dari keanggotaannya sebagaiAnggota DPRD Pati;1314Bahwa usaha DPP PDI Perjuangan melalui DPC PDI Perjuangan Pati untukmengeluarkan Penggugat I, II dan HI dari keanggotaan

  Kabupaten Pati akan tetapi usul tersebut ditolak oleh PimpinanDewan karena permohonan tersebut tidak berdasar, sebab Penggugat I, II dan IItelah diaktifkan kembali sebagai Anggota PDI Perjuangan, melalui SuratPerdamaian antara Penggugat I, II dan III dengan pihak DPP PDI Perjuangansaat gugatan perdata yang dilayangkan oleh Para Penggugat di PengadilanNegeri Semarang;Bahwa Surat DPC PDI Perjuangan Pati yang dilayangkan kepada PimpinanDPRD Pati tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Jawa Tengah

• Bahwa Tergugat Ill sebagai pimpinan Partai PDI PerjuanganProvinsi Sumatera Utara juga tidak melakukan upaya apapun untukmenyelamatkan kadernya yang belum tentu melakukan pembangkanganterhadap PDI Perjuangan.23.

  Bahwa seharusnya Penggugat melakukan gugatan terhadap DewanPimpinan Pusat PDI Perjuangan sebagai Tergugat I, Dewan PimpinanDaerah PDI Perjuangan Sumatera Utara sebagai Tergugat III dan DewanPimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Samosir sebagai Tergugat IIIbukan menyebutkan in person nya yakni Dewan Pimpinan Pusat PDIPerjuangan cq Megawati Soekarno Putri sebagai Tergugat I, DewanPimpinan Pusat PDI Perjuangan cq Hasto Kristiyanto Sebagai Tergugat Il,Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Sumatera

  PDI PerjuanganCq.

  Bahwa hasil Rapat tersebut kemudian disampaikan Tergugat IVkepada DPP PDI Perjuangan dan DPD PDI Perjuangan Provinsi SumateraUtara melalui Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir Nomor048/IN/DPC20 33.A/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020, perihal: LaporanRapat Pleno DPC Diperluas, yang kemudian direspon oleh DPD PDIPerjuangan Provinsi Sumut maupun DPP PDI Perjuangan denganmenerbitkan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor84/KPTS/DPP/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 Tentang PemecatanRismawati Simarmata

  Bahwa Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir Nomor008/EX/DPC29.33 A/JIII/2021 tanggal 3 Maret 2021, perihal:Pemberitahuan tersebut telah dikomunikasikan dan kemudianditembuskan kepada DPD dan DPP PDI Perjuangan.

• Pdi. Binti H.Nurdin;Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Nur Asiah, S. Pdi. BintiH. Nurdin (ibu kandung dari anakanak yang dimohonkan perwalian);w Bahwa ayah dan ibu kandung dari Pemohon dan anakanak yangdimohonkan perwalian telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus2011 di Desa Dena Kecatan Madapangga Kabupaten Bima;Bahwa suami Pemohon/bapak kandung dari anakanak yang dimohonkanperwalian (almarhum Amiruddin, S.Pdi. bin H.M.

  Pdi. (almarhum), sedangkan Ibu kandungnya bernama Nur Asiah,S. Pdi (almarhumah);Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkandengan bukti P.7 serta keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon adalahisteri sah yang kedua dari almarhum Amiruddin, S. Pdi. (almarhum);Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkandengan bukti P.8 dan P.9 serta keterangan para saksi terbukti bahwa Amiruddin,S. Pdi. Dan Nur Asiah, S.

  Pdi sudah meninggal dunia ;Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakimmenemukan faktafakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut: Bahwa ayah dan ibu kandung dari anakanak yang dimohonkan perwalianadalah Amiruddin, S. Pdi. (almarhum) dan Nur Asiah, S. Pdi. (almarhumah); Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari almarhum Nur Asiah,S. Pdi. Binti H. Nurdin dan merupakan isteri kKedua dari almarhum AmiruddinS.

  Pdi.; Bahwa anakanak yang dimohonkan perwalian tersebut masih dibawahumur; Bahwa ayah dan ibu kandung dari anakanak yang dimohonkan perwaliantersebut telah meninggal dunia;HIm. 8 dari 12 Hlm. Pen.

  Pdi. (almarhum) danNur Asiah, S. Pdi.

• Nomor 3533 k/Pdi/2016Pesisir.

  Nomor 3533 k/Pdi/2016b.

  Nomor 3533 k/Pdi/2016atau penggarap yang sah dari usaha tambak di atas Tanah MilikPakualaman (PAG) seluas 915 m?

  Nomor 3533 k/Pdi/2016Kab.

  Nomor 3533 k/Pdi/2016

• Nomor 607 K/Pdi/2019Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tubanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:a) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;b) Menyatakan Perbuatan Tergugat yang memberikan kuasa kepadaTergugat Il dan atau Tergugat

  Nomor 607 K/Pdi/201971. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam suratgugatannya secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegastegasoleh Tergugat ;2. Eksepsi obyek gugatan kabur (obscuur libel)Eksepsi Turut Tergugat :1. Eksepsi Nebis In Idem;2.

  Nomor 607 K/Pdi/2019Karena terbukti bahwa para pihak dalam perkara a quo adalah samadengan para pihak dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Tbn junctoperkara Nomor 556/PDT/2016/PT Sby hanya posisinya yang terbalik, yaitu Ir.H. Ali Mahmud dahulu sebagai Penggugat , sekarang sebagai TurutTergugat Il dan ada penambahan pihak Tergugat yaitu PT Central Asia BalaiLelang sebagai pihak Tergugat II.

  Nomor 607 K/Pdi/2019Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat dan dan Turut Tergugat ;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

  Nomor 607 K/Pdi/2019Untuk SalinanMahkamah Agung R.I.a.n. Panitera,Panitera Muda PerdataDr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.NIP. 19630325 198803 1 001Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 607 K/Pdi/2019

• Pdi, bin La Colli sebagaimana bukti SuratKeterangan Kematian Nomor : 140/464.3/28/KLM/2014 tanggal 21 Oktober 2014,yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang,Kabupaten Sidenreng Rappang. Almarhum beragama Islam;2 Bahwa, Almarhum (Muh. Alwi C, S. Pdi, bin La Colli) semasa hidupnya telahmenikah dengan Pemohon I (Nurhayati binti H.

  Pdi, bin La Colli) hanyamemiliki satu orang istri yaitu Pemohon I (Nurhayati binti H. La Saini) dan dikaruniai3 (tiga) orang anak bernama :3.1. Aswati binti Muh. Alwi Colli, umur 31 tahun;3.2. Asma Alwi binti Muh. Alwi Colli, umur 25 tahun;3.3. Astriani bintt Muh. Alwi Colli, umur 13 tahun;4. Bahwa, kedua orang tua almarhum (Muh. Alwi C, S. Pdi, bin La Colli) telahmeninggal lebih dahulu sebelum almarhum (Muh. Alwi C, S. Pdi, bin La Colli)meninggal dunia;5 Bahwa, sewaktu hidupnya Almarhum (Muh.

  Pdi, bin La Colli telah meninggal dunia padahari Jum at tanggal 17 Oktober 2014;3. Menetapkan ahli waris almarhum (Muh. Alwi C, S. Pdi, bin La Colli) sebagai berikut:3.1. Nurhayati binti H. La Saini, umur 51 tahun (istri);2 Aswati binti Muh. Alwi, umur 31 tahun (anak);3. Asma Alwi binti Muh. Alwi, umur 25 tahun (anak);4 Astriani binti Muh.

  Pdi suami Pemohon I meninggal dunia padatanggal 17 Oktober 2014 karena sakitBahwa suami Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selaindengan Pemohon I;Bahwa suami Pemohon I hanya meninggalkan tabungan yaitu uang pada BankPembangunan Daerah Cabang Sidrap;e Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas peninggalan Almarhum Muh. AlwiColli, S. Pdi suami Pemohon I;e Bahwa tujuan Pemohon I mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil uangtabungan almarhum Muh. Alwi Colli, S.

  Pdi bin LaColli telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2014, kedua orang tua almarhumMuh. Alwi Colli C, S.Pdi telah meninggal lebih dunia dahulu dari pada almarhum Muh.Alwi Colli C, S. Pdi dengan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Nurhayati bintiH. La Saini dan 3 (tiga) orang anak yaitu : (1) Aswati binti Muh. Alwi Colli, umur 31tahun; (2) Asma Alwi binti Muh.

• Yanidekat SPBU Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;Bahwa saksi tidak mengetahui asul usul tanah Kantor PDI Perjuangantersebut;Bahwa dahulu Kantor PDI sebelum menjadi PDI Perjuangan terletak diJalan Imam Bonjol sebelum akhirnya pindah ditempat sekarang ini; Bahwa Pangonal Harahap pernah menjadi Anggota PDI Perjuangan;Bahwa saksi pernah menjadi Anggota PDI maupun PDI Perjuangantersebut namun sekarang saksi tidak lagi menjadi pengurus maupunAnggota PDI Perjuangan sejak tahun 2004; Bahwa saksi kenal Hasan

  Labuhanbatu akan memfasilitasi kantoruntuk 3 (tiga) partai saat itu yaitu Golkar, PDI dan PPP;Bahwa ketiga partai tersebut Golkar, PDI dan PPP berkantor di Jalan ImamBonjol sejak tahun 1975 sampai dengan 1977;Bahwa kemudian saksi melihat kantor PDI maupun PDI Perjuangan sudahpindah di Jalan Jend. A.

  Labuhanbatu pernah memberikan bantuanbangunan untuk kantor PDI di Jalan Imam Bonjol;Bahwa kemudian kantor PDI maupun PDI Perjuangan pindah di Jalan Jend.A. Yani dekat SPBU Rantauprapat Kabupaten LabuhanbatuBahwa bangunan kantor PDI maupun PDI Perjuangan tersebut berasal daribantuan Pemkab.

  nama PDI yangdipimpinnya menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 yang disahkanHalaman 50 Putusan Perdata Nomor 41/Padt.G/2020/PN Rapoleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal, nama PDI Perjuangan kemudiandideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istora Senayan Jakarta.

  Hasan Basri untuk dijadikan sebagai KantorPartai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kemudian berfusi menjadi PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);2.

• adanya perkara ini, tidak ada hubungankeluarga baik sedarah semenda dan tidak makan gaji daripadanya atau sebaliknya ; Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;e Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksisehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yangdilakukan oleh Terdakwa ;e Bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 07Februari 2012 sekira pukul 12.30 Wib, di Kantor DPC PDI

  menolakdada saksi dengan mempergunakan kedua tangannya dan menedang kaki sebelah kakikiri saksi dan memukul tangan sebelah kiri saksi dan pada saat itu anggota rapatditempat tersebut langsung melerai;e Bahwa yang mengetahui tentang terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebutadalah sebanyak 4 (empat) orang ;e Bahwa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap karena terdakwa merasatidak senang atas pertanyaan saksi sewaktu rapat berlangsung, yang mana pada saat ituterdakwa merupakan Ketua PDI

  Perjuangan di Labuhanbatu sedangkan terdakwamerupakan Anggota Rapat Sekretari PDI Perjuangan di Labuhanbatu;e Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dimanaterdakwa bersama Sdr Atman Stia Soendana Siregar S.Sos bermaksud melukai saksi ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mata jari tangan tengah saksimengalami luka gores dan mengeluarkan darah, betis sebelah kiri saksi mengalamisakit, leher saksi mengalami sakit akibat kerah baju saksi ditarik dan juga

  adanya perkara ini, tidak adahubungan keluarga baik sedarah semenda dan tidak makan gaji daripadanyaatau sebaliknya ;e Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;e Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan dan diperiksa dipersidangansebagai saksi sehubungan dengan terjadinya keributan antara saksi Mara JuntarDalimunthe Alias Juntar Alias Jontar dengan terdakwa ;e Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012sekira pukul 12.30 Wib, di Kantor DPC PDI

  Perjuangan Rantauprapat KabupatenLabuhanbatu adalah sebagai Ketua PDI Perjuangan Cabang Labuhanbatu, sedangkanjabatan saksi Mara Juntar Dalimunthe Alias Juntar Alias Jontar adalah sebagaiSekretaris PDI Perjuangan Cabang Labuhanbatu ;e Bahwa benar terdakwa dengan saksi Mara Juntar Dalimunthe Alias Juntar Alias Jontarsamasama bernaung di Organisasi Partai Politik PDI Perjuangan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan memangbenar terbukti telah terjadi perdebatan antara

• Perjuangan Sumatera Utara sebagai pihak dalamperkara a quo karena DPD PDI P Sumut turut mengeluarkan surat usulanPAW a.d sdr.

  MEGAWATI HUTAGALUNGkepada Tergugat II.Setelah Tergugat II menerima surat dari DPD PDI Perjuangan ProvinsiSumatera Utara mengirim Surat Nomor : 653/IN/DPD.26A/I/2012 tertanggal16 Januari 2012 Perihal Laporan dan Permohonan PAW a.n Sdri.MEGAWATI HUTAGALUNG, Tergugat II mendengar keterangan dariTergugat I dan DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara terkaitpermasalahan yang menimpa MEGAWATI HUTAGALUNG.

  PerjuanganProvinsi Sumatera Utara, Tergugat II mengeluarkan Surat No. 1796/IN/DPP/IH/2012 tanggal 9 Maret 2012 Perihal Persetujuan Penggantian Antar WaktuAnggota DPRD Kota Sibolga.Disamping itu DPP PDI Perjuangan telah mengirimkan Surat Nomor : 1991/IN/DPP/V/2012 tertanggal 11 Mei 2011, Perihal Tindaklanjut Surat DPPPartai, yang ditujukan kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utaradan DPC PDI Perjuangan Kota Sibolga yang ditandatangani oleh MegawatiSoekarnoputri selaku Ketua UMUM DPP PDI Perjuangan

  dan Tjahjo Kumoloselaku Sekretaris DPP PDI Perjuangan yang pada intinya menginstruksikankepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara dan DPC PDIPerjuangan Kota Sibolga untuk melaksanakan Surat DPP Partai No. 1796/IN/DPP/IN/2012.Memperhatikan uraianuraian diatas, Surat DPP PDI Perjuangan Nomor :1796/IN/DPP/TII/2012 tanggal 9 Maret 2012 Perihal Persetujuan PenggantianAntar Waktu Anggota DPRD Kota Sibolga telah sesuai dengan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan dan Surat KeputusanDPP

  MEGAWATIHUTAGALUNG, keterangan Tergugat I dan DPD PDI Perjuangan ProvinsiSumatera Utara, Tergugat II mengeluarkan Surat No. 1796/IN/DPP/III/2012tanggal 9 Maret 2012 Perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu AnggotaDPRD Kota Sibolga.Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, Surat DPP PDI Perjuangan Nomor :1796/IN/DPP/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 Perihal Persetujuan PenggantianAntar Waktu Anggota DPRD Kota Sibolga telah sesuai dengan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, Surat Ketetapan

• Bahwa akibat kejadiankejadian tersebut, Tergugat meninggalkanHal JO dan 2 Put No 1926/Pdi G/2017/PA Mstempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang.7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yangterbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yangtelah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkantalak satu bain shughra tergugat terhadap Penggugat.9.

  Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpahmasing masing :Saksi kesatu :Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan, Wiraswasta padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahHal JO dan 4 Put No 1926/Pdi G/2017/PA Msteman Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaisuami isteri dan dikaruniai 1 orang anak.

  Bahwa, Agustusr 2016 Penggugat meninggalkan Tergugat danHal JO dan 5 Put No 1926/Pdi G/2017/PA Mstidak pernah kembali bahkan sama sekali tidak ada komunikasisehingga Penggugat sangat menderita. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsungpertengakaran antara Penggat dan Tergugat.

  Petraniani, SH. sebagaiPanitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnyaHal JO dan 10 Put No 1926/Pdi G/2017/PA MsTergugat;Hakim Anggota Ketua MajelisDrs. Saifuddin, M.H. Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH,Hakim Anggota Panitera PenggantiDrs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H Hj. Petraniani, SHPerincian biaya perkara :1. Rp 30.000.00 Pendaftaran3. Panggilan Rp 490.000,00. p 5.000, p4. Redaksi Aj o.UUeuU B6.000.005.

  MeteraiRp Jumlah 501.000,00(lima ratus satu riburupiah).Hal JO dan 11 Put No 1926/Pdi G/2017/PA MsHartanto, S.H.Hal JO dan 12 Put No 1926/Pdi G/2017/PA Ms

• A TJHIU Anak BONG HI SHIONG untuk menelepon terdakwa SUJIWOBin MARTOHARJO untuk memesan atau membeli narkotika jenis ekstasi kepadaterdakwa SUJIWO Bin MARTOHARJO sebanyak 3 (tiga) butir tablet,selanjutnya terdakwa SUJIWO Bin MARTOHARJO pun menyanggupinya danditentukanlah lokasi transaksinya yaitu di Karaoke Pondok Diponegoro Indah (PDI)yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Kel. Pasiran Kec.

  Bahwa terdakwa SUJIWO Bin MARTOHARJO pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di parkiran Karaoke PondokDiponegoro Indah (PDI) yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Kel.

  Singkawang Barat Kota Singkawang, terdakwa telahdiamankan oleh polisi.Bahwa kejadian berawal ketika saksi yang bekerja sebagai security di Karaoke PondokDiponegoro Indah (PDI) didatangi oleh orang yang mengaku sebagai polisi dan memintasaksi untuk menyaksikan penemuan barang bukti Narkotika di parkiran Karaoke PondokDiponegoro Indah (PDI).Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan adalah : (satu) klip plastik transparanyang berisi 3 (tiga) tablet berwarna narkotika jenis ekstasi dengan berat netto

  Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar padahari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di parkiran Karaoke PondokDiponegoro Indah (PDI) yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Kel. Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang, terdakwa telah ditangkap oleh polisi berkaitan dengantindak pidana narkotika.

• Perjuangan Kabupaten Bolang Mongondow ;Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2011, Penggugat dibebas tugaskan dari Jabatansebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten BolangMongondow sekaligus diberhentikan sebagai Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten BolaangMongondow sesuai Surat Keputusan Nomor. 078 / KPTS / V / 2011 tanggal 6 Mei 2011;Bahwa yang dijadikan dasar sehingga Penggugat dibebas tugaskan dari jabatan KetuaDewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Bolang Mongondow dan WakilPimpinan

  Bahwa dibebastugaskannya Penggugat dari Jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kab.Bolmong sekaligus diberhentikan sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmongkarena Penggugat telah melanggar disiplin partai karena lalai clan ingkar terhadap tugas dantanggung jawab selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kab.

  Bukti T2 :Surat DPP PDI Perjuangan No. 1085/IN/DPP/V/2011 Perihal PenggantianPimpinan DPRD Kab Bolmong tanggal 30 Mei 2011(Foto copy sesuai foto copy/ Tanpa Asli)2. Bukti T3 :Surat DPP PDI Prov Sulut No. 110/IN/DPD.10/V/2011 tanggal 10 Juni2011 perihal Pemberitahuan ;( Foto copy sesuai dengan asli )163. Bukti T4 : Surat DPC PDIP Kab.Bolmong No.068/DPC/BM/EXT/X/2011 tanggal 5Oktober 2011 perihal Pemberitahuan Pergantian Wakil Ketua DPRD( Foto copy sesuai dengan asli )4.

  Perjuangan (vide bukti P.1, T.3,T.4, T.5, T.6 dan T.7)Bahwa Penggugat sebelum habis masa jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD KabuptenBolaang Mongondow pada Tahun 2014 dikarenakan proses yang terjadi dalam internalPDI Perjuangan diputuskan oleh PDI Perjuangan untuk dibebastugaskan dari jabatanKetua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow masa jabatan 20102015,diberhentikan dari jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow masajabatan 20092014, dan diberhentikan sebagai anggota PDI

  Perjuangan melalui SKNomor 119/KPTS/DPP/X/2011 Tanggal 28 Oktober 2011 (vide bukti T.2, T.3, T.4 danP.4).Bahwa atas keputusan dari internal PDI Perjuangan tersebut selanjutnya disampaikan dandiusulkan proses penggantian antar waktunya kepada DPRD Kabupaten BolaangMongondow (vide bukti T.3 dan T.4).Bahwa Penggugat pada Tanggal 7 Nopember 2011 telah mengajukan gugatan perdatadalam hal keberatannya terhadap keputusan PDI Perjuangan yang telah memberhentikanPenggugat sebagai anggota PDI Perjuangan, membebastugaskan

• Pdi binti H. Yasin) dengan verstek;

• Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Azhar bin M. Hasan) terhadap Penggugat (St. Nurjanah S. Pdi binti H. Yasin);
• Membebankan kepada Penggugat Gugatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar RP. 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

• berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Juni 2016;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN, diwakili oleh Ketua Umum dan SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto,berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng, JakartaPusat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sirra Prayuna,S.H. dan kawankawan, Para Advokat pada Badan BantuanHukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI

  Penggugat;Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPPNI/2016 tentangPemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan tersebut mengacu pada surat DPP PDI Perjuangan Nomor6682/IN/DPP/III/2015 tertanggal 24 Maret 2015 perihal Persetujuan PAWAnggota DPRD Kabupaten Tangerang terkesan dibuatbuat tanpaberdasar alasan yang jelas;Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik junctoUndangUndang Nomor 2 Tahun

  Perjuangan Nomor 137/KPTS/DPPA/1/2016 tanggal 2 Juni 2016tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Marsono dan KeanggotaanPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan;Bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam perkara a quo adalahditerbitkannya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 137/KPTS/Halaman 6 dari 14 hal.Put.

  Gugatan Penggugat Salah Pihak/error in persona;Bahwa dalam gugatannya Penggugat menarik DPP PDI Perjuangansebagai Tergugat. Bahwa dengan mendasarkan Undang Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang UndangHalaman 9 dari 14 hal.Put. Nomor 5 K/Pdt.SusParpol/2017Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, PDI Perjuangan berstatussebagai badan hukum.

  Marsono selakuKader Partai yang tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuanganterkait dengan hasil keputusan dari Tim Penyelesaian SengketaPerselisihnan Hasil Pemilu 2014 Internal PDI Perjuangan serta PergantianAntar Waktu) Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, adalahpembangkangan terhadap ketentuan, keputusan dan garis kebijakanPartai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai,dikategorikan ke dalam pelanggaran berat" Pada poin 5 menimbang.Bahwa dalam SK Nomor 137/KPTS/DPPVI/2016 tentang

• /kota yaitu pada suara sah yangdiperoleh 2 (dua) calon legislatif dari Partai PDI Perjuangankarena Terdakwa telah menambah maupun mengurangiperolehan suara sah kedua calon legislatif tersebut padahal haltersebut tidak diperbolehkan sehingga tindakan Terdakwatersebut dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kab.

  pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 sekitar sore hari, saksidiberitahu oleh saksi AGUS NARAHA bahwa ia tidak maumenandatangani rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat desa/kelurahan Sumberker karena ada ketidaksesuaian antara hasil suaradi TPS (format C1) dengan hasil penghitungan suara di tingkatkelurahan (format D1);Bahwa di desa Sumberker ada terdapat sebayak 3 (tiga) TPS;Bahwa saksi AGUS NARAHA adalah saksi partai yang diutus olehpartai PDI

  Perjuangan untuk mengikuti pleno rekapitulasi perhitungansuara di tingkat desa/kelurahan Sumberker dan saksi yangbertanggung jawab terhadap saksi tersebut;Bahwa setelah saksi AGUS NARAHA melapor kepada saksi dansetelah mendapat foto copy hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat desa Sumberker berupa format D1, maka saksi melaporkanke partai dalam hal ini ketua Partai PDI Perjuangan, dan partai yangmeneruskan laporan ke Panwas Kabupaten Biak;Bahwa ketidaksesuaian perhitungan suara yang dimaksud

  adalah adasuara calon anggota legislatif dari partai PDI Perjuangan nomor urut 3atas nama Yeheskiel Randongkir yang semula pada perhitungansuara di TPS (format C1) tidak mendapat suara, namun padapenghitungan suara di tingkat desa Sumberker (format D1) mendapatsuara;Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai Ketua PPS Desa Sumberker;Bahwa setelah melapor ke Panwas Kabupaten Biak Numfor dansetelah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Biak Numfor, makaketidaksesuaian penghitungan suara tersebut telah diperbaiki

  ditingkat KPU kabupaten biak Numfor, sehingga telah sesuai denganyang sebenarnya yaitu sesuai dengan hasil perhitungan suara di TPS(format C 1);Bahwa jika ketidaksesuaian penghitungan suara tersebut tidakdiperbaiki maka calon legislatif yang ditambah suaranya tersebut akanlolos menjadi anggota legislatif, namun Karena telah diperbaiki ditingkat kabupaten maka calon tersebut tidak lolos dan yang lolosadalah saksi;e Bahwa pihak Partai PDI Perjuangan telah memaafkan perbuatanTerdakwa;Menimbang, bahwa

• 
  2.DASNIAH, SH
  3.YUDHA UTAMA PUTRA SH
  Terdakwa:
  KHAIRUL AMBIA S Pdi BIN Alm RUSLI

• Ketetapan Kongres Ill PDI Perjuangan Tahun 2010.Bahwa pemecatan dan pemberhentian Penggugat dari KeanggotaanPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan oleh Tergugat IV hanyadidasarkan pada Bukti P7, Bukti P8 dan Bukti P9 dan PutusanRekomendasi Tim Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif 2014Internal PDI Perjuangan, yang sudah masuk dalam kompetensi TurutTergugat .

  No.282/PDT/2016/PT.DKIBahwa Tergugat IV mempunyai wewenang untuk menyelesaikanterjadinya kecurangan pemilu legislatif tahun 2014 yang terjadi didalaminternal PDI Perjuangan. DPP PDI Perjuangan melaui BadanPemenangan Pemilu Pusat PDI Perjuangan telah membentuk PoskoPengaduan Kecurangan Pileg dan Pilpres 2014, dimana semuapengaduan kecurangan Pileg 2014 dapat dilaporkan kepada DPP Partaimelalui Posko Pengaduan Kecurangan Pileg dan Pilpres 2014.

  No.282/PDT/2016/PT.DKIPenyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif Tahun 2014 Internal PDIPerjuangan merekomendasikan kepada DPP Partai untuk menjatuhkansanksi Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat karenatelah terbukti melanggar Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 4860/IN/DPP/IV/2014,tertanggal 14 April 2014, perihal Larangan dan SanksiMemindahkan Suara Partai Menjadi Suara Caleg.Bahwa Tim Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif Tahun 2014Internal PDI Perjuangan yang ditugaskan oleh DPP PDI Perjuanganuntuk

  tentangPartai Politik sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga PDI Perjuangan serta Keputusan Kongres PDI Perjuangan.Dalilhal 49 dari 86 hal put.

  2008Tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggran Rumah TanggaPDI Perjuangan serta Keputusan Kongres Ill Tahun 2010 dan KongresIV PDI Perjuangan Tahun 2015.PEMECATAN PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN ANGGARANDASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PDI PERJUANGANHASIL KONGRES III TAHUN 2010.Pasal 15 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres III tahun 2010Menyatakan : nono nnn nnn nnn nnn nnn nen nen cence enn ce neeAnggota Partai mempunyai kewajiban :a) Memegang teguh Asas dan jati DiriPEA;

• Pdi, M. Pdi Alias Utamsehingga terdakwa berangkat menuju rumah saksi Rustam Tidore, S. Pdi, M.Pdi Alias Utam yang berdekatan dengan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwamemantau keadaan rumah Saksi Korban Rustam Tidore Rustam Tidore, S. Pdi,M. Pdi Alias Utam dan setelah mengetahui bahwa rumah saksi Rustam Tidore,S. Pdi, M. Pdi Alias Utam dalam keadaan kosong maka selanjutnya terdakwamasuk ke dalam rumah saksi Rustam Tidore, S. Pdi, M. Pdi Alias Utam melaluipintu belakang.

  Pdi, M. Pdi Alias Utam dan membuka sebuah lemari dan menemukankantong plastik yang berisikan uang milik saksi Rustam Tidore, S. Pdi, M. PdiAlias Utam sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Kemudian tanpaseijin dari saksi Rustam Tidore, S. Pdi, M.

  Pdi Alias Utam selaku pemilik dariuang tersebut maka terdakwa mengambil uang tersebut dan keluar melalui pintubelakang dan pergi ke arah semaksemak dekat kampus.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam pasal 362 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meski telahdiberikan kesempatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai