Menyatakan Terdakwa Le Ngoc Truong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; ----------------------------------------------------------------4.

Pemuda No.10Kota Tanjungpinang, yang disumpah menurut cara agama Budha ;Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut ; Telah me mb 48 22 anno nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn1Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri TanjungpinangNomor 11/Pen.Pid.SusPRK/2015/PN.Tpg, tanggal 15 Juni 2015 tentangpenunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara pidana yang bersangkutan ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriTanjungpinang

Unsur Dengan sengajadiwilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikanMenimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan menurutMajelis adalah bersifat alternatif, dengan demikian Terdakwa dapat dikatakan melakukanusaha perikanan apabila telah terpenuhi salah satu tindakan penangkapan, pembudidayaan

Unsur Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP): Menimbang, bahwa berkaitan dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Pasal 26ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang yang melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan danpemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ( WPP RI) wajibmemiliki Surat Izin Usaha Perikanan, yaitu

juncto UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan kapalperikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan 59 Putusan Nomor 1/Pid.Suspenangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutanikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan ;Menimbang, bahwa sementara itu, kapal berbendera asing adalah kapal yang tidakberbendera

Sementara itu, bunyi Pasal 5 ayat 1 huruf b UndangUndang Perikanan a quo,menyebutkan Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan meliputi t kaeeeaeee b.

Perikanan pada Pengadilan NegeriRanai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahandan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwamelakukan kegiatan penampungan ikan dengan menggunakan KapalPenampung

LNF 338dibawa/diADHOC ke Penyidik Lanal Ranai ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Jo Pasal 104 ayat (2) UndangUndang RINo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa FONG XI Nahkoda KIA LNF 338 yang merupakanKapal Perikanan (Penampung Ikan) berbendera Malaysia pada hari Selasatanggal 02 Mei 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Mei 2012 bertempat di perairan Natuna/ZEEI pada posisi0438'48

Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanaDakwaan Kedua ;2.

2009tentang perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan,dan Penuntut Umum membuktikan dakwaan Alternatif yang paling terbukti yakniDakwan Kedua : Pasal 94 Jo Pasal 28 Jo 102 Jo Pasal 104 ayat (2) UndangUndang RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurnya sebagai berikut : "Setiap orangyang memiliki dan atau mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan

Selain itu juga ternyata Majelis HakimPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai tidak peduli denganadanya kerugian keuangan Negara yang disebabkan perbuatan Terdakwa.

Putusan No. 1525 K/Pid.Sus/2018DAKWAAN: diatur dan diancam dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UndangUndang Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBulungan tanggal 18 Oktober 2017 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa MARDI ALI bin ALI bersama Terdakwa IlMUHADIR bin MARDI bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan, melakukan penangkapan ikan menggunakanbahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakankelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan nelayan kecilsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan jo.

Pasal100B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1)Ke 1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDI ALI bin ALI bersamaTerdakwa Il MUHADIR bin MARDI dengan pidana penjara masingmasing selama 10 (sepuluh) bulan;3.

Putusan No. 1525 K/Pid.Sus/2018Dirampas untuk negara guna diserahkan kepada Kelompok UsahaBersama dan/atau Koperasi Perikanan melalui Dinas Perikanan danKelautan Kabupaten Bulungan;5.

ALI,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSecara Bersamasama Memilikii Menguasai, Membawa dan/atauMenggunakan Alat Penangkapan Ikan dan/atau Alat Bantu PenangkapanIkan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan DiKapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 joPenjelasan Pasal 9 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

harimau, dan/atau kompressor, jadi sangat jelas dalam UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengenaipelarangan penggunaan kompressor bagi nelayan.

No. 1548 K/PID.SUS/2012Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenKepulauan Selayar, dimana alat bantu kompresor in casu surat izinnya dikeluarkan untuk kelompok nelayan kecil yang dapat dipergunakan secaraperorangan dan kelompok.

ALI,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Secara bersamasama memiliki, menguasai, membawa dan/ataumenggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan diKapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia;2.

GandariaO2 PPN Dumar Tual)oleh Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual sejaktanggal 6 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada PengadilanNegeri Tual karena didakwa:Kesatu:Primair:Bahwa mereka terdakwa . Mr. Chen Naiqin selaku Nahkoda KM.Gandaria02 dan terdakwa Il Mr. Lin Zhenjian selaku KKM kapal KM.

Ali Supardan, M.Sc. selakuDirjen Perikanan Tangkap RI, pada SIPI tersebut telah di tentukan daerahpenangkapan ikan dan Pelabuhan Pangkalan, pada kolom disebutkanPelabuhan Perikanan (PP) Ambon dan Pelabuhan Umum (PU) Tulehu yangadalah pelabuhan untuk mendaratkan ikan atau bongkar muat ikan, darihasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kapal KM.

Ali Supardan, M.Sc. selakuDirjen Perikanan Tangkap RI, pada SIPI tersebut telah di tentukan daerahpenangkapan ikan dan Pelabuhan Pangkalan, pada kolom disebutkanPelabuhan Perikanan (PP) Ambon dan Pelabuhan Umum (PU) Tulehu yangHal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2607 K/Pid.Sus/2010adalah pelabuhan untuk mendaratkan ikan atau bongkar muat ikan, darihasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kapal KM.

Judex Facti tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkanPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual dalam memeriksa danmemutus perkara telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1)UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UUNo. 45 Tahun 2009 dan juga bertentangan dengan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor: 12 tahun 2009;Bahwa perkara tindak pidana perikanan berdasarkan ketentuanPasal 80 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah

1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, serta juga bertentangan denganSurat Edaran Mahkamah Agung RI nomor: 12 tahun 2009 tertanggal 18Hal. 16 dari 23 hal.

Menyatakan Terdakwa Ase Mahron bin Sardapi bersalah melakukantindak pidana perikanan sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu yaituPasal 93 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor : 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.

,M.H.) tersebut adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 71 UU No.45 Tahun 2009 tentangPerikanan yang merupakan perubahan dari UU No.31 Tahun 2004 tentangPerikanan menyatakan bahwa:(1) Dengan UU ini dibentuk Pengadilan Perikanan yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidangperikanan;(2) Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1)merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkunganperadilan umum.(3) Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akandibentuk

di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak,Bitung dan Tual.(4) Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkedudukan di Pengadilan Negeri.(5) Pembentukan Pengadilan Perikanan selanjutnya dilakukan secarabertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan denganKeputusan Presiden.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71A UU No.45 Tahun2009 tentang Perikanan yang mengubah UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan menyatakan bahwa Pengadilan Perikanan berwenang memeriksa,mengadili

dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang Perikanan yangterjadi di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia baikyang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden RINo.15 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 dinyatakan bahwa pembentukanPengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas danberwenang memeriksa dan memultus tindak pidana di bidang perikanan padaPengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri

,M.H.) berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinangberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini denganalasan sebagai berikut: Bawa dalam Pasal 106 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004dinyatakan bahwa: selama belum dibentuk pengadilan perikananselain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luardaerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalamPasal 71 ayat (3) tetap diperiksa dan diputus

,dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yangtidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), perbuatan terdakwadilakukan dengan sebagai berikut :Hal. 1 dari 17 hal.

Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.

Pasal 5 ayat (1) huruf bUndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Pasal 5 ayat (1) huruf b UndangUndang Perikanan No. 45 Tahun2009 perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUPidana.

denda terhadap pelaku asing yangmelakukan tindak pidana perikanan di ZEEI.

Yoseph Siswanto selaku Ahli dariDinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yangmenerangkan bahwa berdasarkan data base perijinan yang diterbitkanoleh Dinas Kalautan dan Perikanan Prov.SU tidak ada tercatat / terdaftarSIPI No.523.3a/271J/P.8/2009 tanggal 09 Juli 2009 untuk kapal KM.Bintang Jaya dan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanandan PERMEN Kelautan dan Perikanan No.PER.05/MEN/2008 tentangUsaha Perikanan Tangkap diaturbahwa kewenangan menerbitkan SIUPdan SIPI untuk kapal

yang berukuran 11 GT s/d 30 GT diserahkan keGubernur yang kewenangan penerbitannya diserahkan ke DinasKalautan dan Perikanan Tingkat Provinsi sehingga perbuatan yangdilakukan Terdakwa selaku nakhoda KM.

YosephSiswanto selaku Ahli dari Dinas kelautan dan Perikanan ProvinsiSumatera Utara yang menerangkan bahwa berdasarkan data baseperijinan yang diterbitkan oleh Dinas Kalautan dan Perikanan Prov.SUtidak ada tercatat / terdaftar SIP No.523.3a/271J/P.8/2009 tanggal 09Juli 2009 untuk kapal KM Bintang Jaya dan berdasarkan UU No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan dan PERMEN Kelautan dan PerikananNo.PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap diatur bahwakewenangan menerbitkan SIUP dan SIPI untuk kapal

yang berukuran IIGT s/d 30 GT diserahkan ke Gubernur yang kewenangan penerbitannyadiserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi sehinggaperbuatan yang dilakukan terdakwa selaku nakhoda KM.

Dinas Kelautan dan Perikanan Prop.Sumatera Utara) ;d.

UURI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yangmenentukan bahwa nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, abhlipenangkap ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapanikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapatmerugikan dan /atau. membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / ataulingkungannya sebagaimana dimaksud

Jo.UndangUndang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004tentang Perikanan, Pasal 84 Ayat (2) UndangUndang RINomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo.

Adapun wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UndangUndangNomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :a. Perairan Indonesia ;b. ZEEIl; danc.

Rencana pengelolaan perikanan ;b. Potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia ;c. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia ;d. Potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia ;Potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia ;Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan ;.

UndangUndang RI Nomor: 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor : 31Tahun 2004 tentang Perikanan dan melanggar Pasal 84 Ayat (2)UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo.UndangUndang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang perikanan dansebagaimana ketentuan undangundang tersebut di atas, Siapapunyang melakukan pelanggaran hukum di bidang perikanan misalnyamenangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak harus ditindaksecara

Menyatakan terdakwa MUIS KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI2.

B 004417;- 2 ( dua ) lembar Surat Ukur Dalam Negeri (sementara) No. 1052 / Llo tanggal 29 maret 2016;- 3 ( tiga ) lembar surat kelaikan dan pengawakan kapal perikanan No. PK. 001 / 12 / 1110 / KSOP. KDI 2016 tanggal 26 Oktober 2016;- 1 ( satu ) lembar surat keterangan No. PK . 102 / 05 / 01 /KSOP.

KDI 2016 tanggal 01 Juli 2016;- 1 (satu) buah buku kesehatan kapal;- Surat Persetujuan Berlayar No. 210-0002-005-VIII-SPB-KP-2016, tanggal 210-10-2016;- Daftar Nakhoda dan ABK kapal perikanan;- Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan No.

KDR.216 5474, tanggal 210 agustus 2016; - Surat Izin Usaha Perikanan No. 523.4/013.IV/P2HP, tanggal 21 april 2014; - Sertifikat Pengujian Kapal Perikanan No. 523.411/106.X/P2HP/2015, 29 oktober 2015;- Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) No. 523/Dislutkan/ BPKP/317/XI/2015, tanggal 16 nopember 2015;- Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil an.

B 004417;e 2 (dua ) lembar Surat Ukur Dalam Negeri (sementara) No. 1052 / Llotanggal 29 maret 2016;e 3 (tiga ) lembar surat kelaikan dan pengawakan kapal perikanan No. PK.001 /12/1110/KSOP. KDI 2016 tanggal 26 Oktober 2016.e 1 (satu ) lembar surat keterangan No. PK . 102/05 /01 /KSOP.

KDI 2016 tanggal 01 Juli 2016;e 1 (satu) buah buku kesehatan kapal;e Surat Persetujuan Berlayar No. 2100002005VIILSPBKP2016,tanggal 210102016;e Daftar Nakhoda dan ABK kapal perikanan;e Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan No.

KDR.216 5474, tanggal210 agustus 2016;e Surat Izin Usaha Perikanan No. 523.4/013.IV/P2HP, tanggal 21 april2014;e Sertifikat Pengujian Kapal Perikanan No. 523.411/106.X/P2HP/2015, 29oktober 2015;Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT PAL 3 (tiga ) lembar surat kelaikan dan pengawakan kapal perikanan No. PK.001 /12/1110/KSOP. KDI 2016 tanggal 26 Oktober 2016; 1 (satu ) lembar surat keterangan No. PK . 102 /05/01 /KSOP.

KDI 2016 tanggal 01 Juli 2016; 1 (satu) buah buku kesehatan kapal; Surat Persetujuaan Berlayar No. 2100002005VIILSPBKP2016,tanggal 210102016; Daftar Nakhoda dan ABK kapal perikanan; Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan No.

KDR.216 5474, tanggal210 agustus 2016; Surat Izin Usaha Perikanan No. 523.4/013.IV/P2HP, tanggal 21 april2014; Sertifikat Pengujian Kapal Perikanan No. 523.411/106.X/P2HP/2015, 29oktober 2015; Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) No. 523/Dislutkan/BPKP/317/XV/2015, tanggal 16 nopember 2015; Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil an.

Reg.Perk : PDM78/TRK/Ep.2/03/2015 tertanggal 27 Maret2015 yang berbunyi sebagai berikut :KESATU :Bahwa terdakwa ROKY MAHENAY selaku Nahkoda Kapal FB SANJOSE pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Witaatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Repubilk Indonesia di perairanLaut Sulawesi di perairan Laut Sulawesi pada posisi 03 30' 58 U 122 3018 T, dimana oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yangdipanggil

No. 31 TAHUN2004 TENTANG PERIKANAN sebagaimana yang telah dirubah dan ditambahHalaman 5 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMRdengan UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN2009;ATAUKeduaBahwa terdakwa ROKY MAHENAY selaku Nahkoda Kapal FB SANJOSE pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Witaatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Repubilk Indonesia di perairanLaut Sulawesi di perairan Laut Sulawesi

No. 31 TAHUN2004 TENTANG PERIKANAN sebagaimana yang telah dirubah dan ditambahdengan UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN2009;Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTarakan No.

Pasal 27 ayat (2) UU RINomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kesatu JaksaPenuntut Umum;Menjatukan pidana terhadap terdakwa ROKY MAHENAY denganpidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masapenahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintahterdakwa agar ditahan;Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ROKY MAHENAYsebesar Rp 500.000.000.

Menyatakan Terdakwa ROKY MAHENAY telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan KapalPenangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik IndonesiaTanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)*sebagaimanadakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) Tahun;Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMR3.

Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yangmeskipun masingmasing perbuatan merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut:Hal

FRANSISCA 8 dari tanggal 29 Juni2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 jumlah totalnya adalahsebagai berikut : Ikan Albakor + sebanyak 446 (empat ratus empat puluhenam) ekor, Ikan Tuna sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dan Ikan Mekasebanyak 4 (empat) ekor .Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Saur P.J.Panjaitandijelaskan sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNo.18/PERMENKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia disebutkan, "Wilayah Pengelolaan

Perikanan NegaraRepublik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai WPPNRI adalahwilayah pengelolaan perikanan untuk oenangkapan ikan, pembudidayaanikan, Konservasi, Penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputiperairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahandan zona ekonomi ekslusif Indonesia.Bahwa pengertian "Laut Lepas menurut Pasal 1 angka 22 UU RI No.45tahun 2009 tentang Perikanan menerangkan yang dimaksud dengan LautLepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk

Terdakwa tidakmengajukan permohonan perpanjangan SIPI KM FRANSISCA 8 yangtelah habis masa berlakunya kepada Direktorat Jenderal Kementerian danKelautan Perikanan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalamPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.26/PermenKP/2013tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNo.Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap diwilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagai berikut :Pasal 50 angka 1,Perpanjangan SIPI dapat diajukan

NoPer.30/Men/2012/ tentang Usaha Perikanan Tangkap di wilayah PengelolaanPerikanan Negara RI disebutkan bahwa permohonan Perpanjangan SIP!

Dengan Sengaja Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);1.2. Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Berbendera Asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);1.3. Dengan Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikandi Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;2.

PUTUSANNomor 08/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksadan mengadili perkara pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalamperadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa :Nama lengkap : YANG GUANG YU;Tempat Lahir : Guang xi, China;Umur/ tanggal lahir : 46/15 Agustus 1969;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : China;Tempat tinggal : Jias Zhen, Bei hai,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan : tidak melakukan penahanan;2. Penuntut Umum Perikanan : tidak melakukan penahanan;3.

Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri PontianakNomor: 08/Pen.Pid.Prkn/2016/PN.Ptk, tanggal 31 Mei 2016, tentang PenunjukanHakim Majelisyang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;3. Surat Wakil Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri PontianakNomor: 08/Pen.Pid.Prkn/2016/PN.Ptk, tanggal 31 Mei 2016, tentang PenunjukanPanitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam persidangan ini;4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriPontianak Nomor: 08/Pen.Pid.Prkn/2016/PN.Ptk, tanggal 01 Juni 2016, tentangPenetapan Hari Sidang;5.

KWAY FEY 10078) dalam melakukan penangkapan ikan pada posisi0307,490N 10911,830"E yang masih termasuk dalam daerah Zona EkonomiEksklusif Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yangdikeluarkan oleh pemerintah RI.Selanjutnya ketika KM. HIU 11 akan membawa KM.

AGUS bin JABBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperisakan Kapal Penangkap Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan; 3.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke PolresTarakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa Kapal KM.Wira Satria memiliki ukuran 29 GT yang mana menurutPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PERMEN.49/MEN/2011Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :PER.14/MEN/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap pasal 5 ayat (2)menyatakan bahwa Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI atau SIKPIuntuk Kapal Perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai 30 GT

di wilayahadministrasinya dan beroperasi di laut wilayah pengelolaan perikanan yangmenjadi kewenangannya;Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, JO Pasal 55 aya ke 1KUHP;ATAUKEDUA ;Bahwa ia terdakwa I.

RepublikIndonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di WilalayahPengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjelaskan yang dimaksuddengan Kapal Penangkap Ikan adalah, Kapal yang digunakan untuk menangkap ikan,termasuk menanpung, menyimpan, mendinginkan, dan / atau mengawetkan Ikan.

Unsur Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/atau lautlepas;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan MentriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 TentangUsaha Perikanan Tangkap di Wilalayah Pengelolaan Perikanan Negara KesatuanRepublik Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan wilayah pengelolaanPerikanan RI, disingkat WPPRI adalah, wilayah pengelolaan perikanan untukpenangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusifIndonesia

Bahwa Para terdakwa tidak dapat menunjukan surat jin Penangkapan Ikan;Menimbang, bahwa tempat dimana Para terdakwa ditangkap tersebut berada diWilayah Pengelolaan Perikanan (WPPRI) 751 yang meliputi perairan teluk Tomini, LautMaluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan teluk Berau, hal ini sesuai dengan PeraturanMenteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor : PER.1/MEN/2009 Tentang WilayahPengololaan Perikanan RI Pasal 1 angka 8.

Menyatakan terdakwa Nazarudin Bin Awaludin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaDengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dakwaan Kesatu. 2.

Menyatakan terdakwa Nazarudin Bin Awaludin telah terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengajamenggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam suratdakwaan Kesatu melanggar pasal 85 jo Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor

31Tahun 2004 tentang Perikanan;2.

Bangka Belitung atau pada suatu tempattertentu di Perairan Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia, setidaktidaknya masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk memeriksa dan mengaadili,dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilikiSIUP yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai

Babel, dikarenakan berdasarkan Pasal 24 ayat2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan AlatPenangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia, dipertegas dengan Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Republik Indoesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangLarangan Penggunaan alat Penangkap Ikan Pukat Hella (Tralws) dan PukatHalaman 31 dari 27Putusan Nomor 185/Pid.Sus

/2016/PN SglTarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa Dengan Sengaja Memiliki, Menguasai, Membawa,Dan/Atau Menggunakan Alat Penangkap Ikan Dan/Atau Alat Bantu PenangkapIkan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan DiKapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiatelah terpenuhi:;.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 85 jo Pasal 9UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang

/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yangtidak memiliki SIPI.

hukum ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Ranai tanggal24 Desember 2008 sebagai berikut :2.

Menyatakan Terdakwa LOOD bersalah melakukan tidak pidana "Memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia yang tidak memiliki SIP sebagaimana dakwaan kedua pasal 93ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan ;3.

Terdakwa LOOD telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI) ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;3.

Sus/2010kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambunganpembangunan perikanan nasional yang mana akhirakhir ini jumlah tindakpidana perikanan (Illegal Fishing) sangat tinggi di Wilayah PengelolaanPerikanan RI khususnya di laut Natuna yang dilakukan oleh nelayan nelayanasing sehingga negara RI mengalami kerugian dengan jumlah yang cukupbesar, oleh karena itu apabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguhsungguh maka dapat menjadi preseden buruk di kKemudian hari serta tidakmembuat

Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 April2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal07 Mei 2015;6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengantanggal 19 Mei 2015;7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;8.

, membawa,dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut:Terdakwa COTTANG bin PATTA selaku Nahkoda dari KM (Kapal Motor)Cahaya Abdad dengan berat 13 GT melakukan pelayaran di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia posisi + 3 (tiga) mil

106 27 45" BT 2015 atau setidaktidaknya padasuatu tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Perikanan Jakarta Utara, yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini, Nahkoda Kapal perikanan yang tidak memiliki suratpersetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (dakwaan Kesatu);2.

Nomor 125/Pid/2015/ PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriJakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juni 2015. dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri JakartaUtara pada