Kepada debitur diingatkan untukmenggunakan KAP yang tercatat di BNI 52) Agar diteliti dan diinformasikan dalam PAK secara detail serta dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya 3) Agar disyaratkan setoran Self Financing berasal dari setoran murnipemegang saham untuk kemudian didudukkan sebagai setoran modalHalaman 12 dari 180Putusan No.80/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn.13dalam akta nota riil perusahaan atau hutang pemegang saham yang diikatOleh akta SOL jn 2m nnn nnn nnn renner nnn nn nnn nee cnn nnn ne nn

Kredit Segmen Korporasi dan Menengah(IKVO2ZS/MAR tyl. 20O2H200B) ye nennenesnanncennnncensnncennnsensasens(1)Proses bagan arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit adalah :(1.1) Debitur/Calon Debitur mengajukan permohonan kredit kepadapetugas/pejabat di Unit Pemasaran Bisnis ;(1.2) Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, makaRM/Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis/Senior RM/ExecutiveRM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan (berkaitandengan debitur/calon debitur maupun pihak ketiga) ;Self

Financing harus tercermin dalam Laporan Keuangan perusahaan.Buktibukti pemenuhan Self Financing harus diverifikasi dan dalamkontrol atau dikuasai Bank, antara lain melalui :(2.1) Laporan Keuangan Home Statement/Audited Report ;(2.2) Akta Pendirian/Perubahan (2.3) Barangbarang/aktiva yang dibiayai dan bukti pemilikannya ;Persyaratan umum permohonan kredit, diantaranya adalah: Bankwajib meminta fotocopy laporan keuangan yang merupakan lampiranSPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir dan bertanda terima

Hutan Hak;Bahwa sebuah dokumen yang dipergunakan untuk menyertaipengangkutan kayu bulat dari TPK hutan, TPK Antara, TPT KB danindustri primer serta kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer danserpih dari industri primer yang berasal dari hutan alam;Bahwa SKSHHK dipergunakan pada saat melakukan pengangkutan;Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2017/PN Trg.Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self

kayu bulat yang diolah diindustri primer atau industri terpadu;Bahwa dokumen yang dipergunakan yaitu surat keterangan sahnya hasil hutankayu (SHSHHk) kayu olahan jika mengangkut dari industri primer, NotaAngkutan di pergunakan jika pengangkutan Kayu Olahan dari TPTKO,dan menggunakan Nota Perusahaan jika pengangkutan kayu olahandiluar kedua ketentuan tersebut;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self

Apabila yangbersangkutan tidak memiliki perijinan yang sah, maka tidak berhakmendapatkan layanan dokumen angkutan; Bahwa okumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu(SHSHHK) kayu olahan dipergunakan menyertai kayu olahan yangdiangkut ketempat tujuan akhir; Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH; Bahwa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu

PUTUSANNomor 235/Pdt.G/2018/PA.LwkZS NAP +I .SELF I DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, tempat kediamandi Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, KabupatenBanggai, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempatkediaman di Desa Baka, Kecamatan

ataudipungut berdasarkan izin/hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ;Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alambertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayuserta ketersediaan data dan informasi, Ruang lingkup penatausahaan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang olehpengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self

/PN.Ptsdibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.(2) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf bhanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupakayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulatyang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah.(3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui Aplikasi SIPUHH.(4) Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) adalahkaryawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuaikompetensinya.(5) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin ; Bahwa berdasarkan Bab ketentuan umum pasal 1 angka (38) PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu YangBerasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Kayu Olahan yangselanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan kayu bulat

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil HutanKayu dari Hutan Alam yang dapat dilihat pada poin 4 dalam format dangambar eSKSHHK Olahan dengan keterangan fitur eSKSHHK olahan yaitu:1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.2) Logo VLegal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga SertifikasiVLK.3) IDBarcode Nomor seri eSKSHHK.4) IDBarcode Data eSKSHHK.5) Alamat url eSKSHHK pada aplikasi.Untuk penerbitan eSKSHHK olahan adalah sebagai berikut:a.eSKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self

adalah berdasarkan atas adanya permintaan28dari PT Bank Danamon Indonesia,Tbk Divisi Self EmployedMass Market in casu Terlawan II sesuai dengan suratnyaNomor:03/SP/LELANG/2010 = tanggal 11. januari 2010 sihailPermohonan Lelang.. Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut, pihak penjual(Terlawan Il) telah menyampaikan persyaratan persyaratanlelang, karenanya dalil dalil Para Pelawan padaperlawanannya adalah tidak beralasan sama sekali dan harusditolak..

Bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara aquo adalah pelelangan yang dilakukan atas permintaan PTBank Danamon Indonesia,Tbk Divisi Self Employed MassMarket in casu Terlawan II sebagai pemegang HakTanggungan, sebagaimana ditegaskan pada ketentuan pasal 6Undangundang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungandinyatakan dengan tegas bahwa "Apabila debitor ciderajanji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual obiek Hak Tanggungan afas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum

Divisi Self Employed Mass MarketNomor:03/SP/LELANG/2010 hal Permohonan Lelang;Diberi tanda T.III 3 ;Foto copy dari foto kopynya Sertifikat Hak TanggunganNo.657/2008 tanggal 3 April 2008 ;Diberi tanda T.IIl 4a ;Foto copy dari foto copynya Akta Pemberian HakTanggungan No.131/2008 tanggal 19 Maret 2008 ;Diberi tanda T.III 4b ;Foto copy dari foto copynya Surat PT Bank DanamonIndonesia Tbk.

Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Surat PT.BankDanamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market(SEMM) Nomor:03/SP/Lelang/2010 tanggal 1 Januari 2010tentang Rincian Kewajiban DebiturDiberi tanda T.III 7 ;12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PT.Bank DanamonIndonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market (SEMM)Nomor : 03/SP/LELANG/2010 tanggal 11 Januari 2010 PerihalLimit Lelang ;3Diberi tanda T.III 8 ;13.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PT.Bank DanamonIndonesia, Tbk.Divisi Self Employed Mass Market (SEMM)Nomor :C.3 03/SP/LELANG/2010 tanggal 18 Januari 2010 halPemberitahuan Lelang ;Dibei tanda T. IIl 11 ;16. Foto copy sesuai dengan alsinya Pengumuman Lelangpertama melalui slebaran tanggal 20 Januari 2010 ;Diberi tanda T.III 12a ;17.

Dandisamping itu kayu bulat maupun kayu olahan tersebut pada saat diangkutharus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHk) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self assessmentmelalui aplikasi sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau disebutSIPUHH.

Dandisamping itu kayu bulat maupun kayu olahan tersebut pada saat diangkutharus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHkK) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self assessmentmelalui aplikasi sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau disebutSIPUHH.

;Bahwa seandainya sejak wal laporan SPT Masabulanan tersebut sudah dipertanyakan/ditegur sudahpasti Pemohon Banding segera bereaksi dan segeradapat memenuhi kewajibannya tersebut;Bahwa logikanya tidak mungkin Pemohon Banding akanbermasa bodoh dengan tidak memenuhi' kewajibantersebut karena akan berakibat fatal seperti saatint yang bisa membuat Pemohon Banding bangkrut;Bahwa alasan dari Aparat KPP Gorontalo karenaperpajakan menganut Sistem Self Assesment, dianggapsemua Waj ib Pajak mengetahui Undang

No.31 B/PK/PJK 200728kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usahadilakukan untuk dikukuhkan menjadi PengusahaKena Pajak"Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)dalam self assesment system merupakankewajiban dari Wajib Pajak itu sendiri dannantinya oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)atas permohonan dari Wajib Pajak tersebutmenerbitkan Nomor Pengukuhan Pengusaha KenaPajak (NPPKP) sepanjang telah memenuhiTaatbestand yaitu peristiwa perbuatan hukumyang dapat dikenakan pajak.Jadi Wajib Pajak berstatus

Selain itu,sesuai dengan prinsip self assesment system,Wajid Pajak diharapkan aktif untuk mencariinformasi akan hak dan kewajibannya sebagaiWajib Pajak, terlebih lagi Wajib Pajak sudahdiberikan Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak Nomor : KEP257/WPJ.13/KP. 0203/2001sejak tanggal 20 April 2001.Anggapan Wajib Pajak bahwa kurangnya sosialisasdari KPP Gorontalo bertentangan dengan kenyataanyang ada, dimana penjualan Wajib Pajak kepadaBadan Pemungut telah dipungut PPNnya oleh BadanPemungut.

SUNARDI Bin KASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;- Memerintahkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah keongan (self-priming

PUTUSANNomor 67/Pdt.G/2018/PA.LwkZS NAP +I .SELF I DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Iburumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bungawon,Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagaiPenggugat;MelawanTERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

kemudianterdakwa =s yang berada dibelakang boncengantersebut berhasil merebut dan menarik talihandphone saksi SELFI hingga putus , sehinggahandphone tersebut lepas dari kalungan lehernyakemudian terdakwa bawa kabur dan melarikan dirikearah barat ;> Bahwa terdakwa lakukan setelah handphonetersebut berhasil terdakwa bawa kabur kemudianteman terdakwa AGUS alias OPLOS = menyuruhmengeluarkan sebilah clurit yang ditaruh didalamtasnya untuk menakut = nakuti saksi SELFIapabila mengejarnya, kemudian saksi SELF

112mengejar laju sepeda motor AGUS alias OPLOSkemudian clurit tersebut terdakwa acung acungkan kearah SELFI dan akhirnya saksi SELF!

pajak meskipun saat itu Terbanding telan melakukanpemeriksaan karena PPN Masukan yang Pemohon Banding ungkapkan didalam SPT PPN Masa Pajak Januari, Mei, September, dan November 2009Pembetulan 1 tidaklah ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan,melainkan Pemohon Banding ungkapkan sendiri secara suka rela.Disamping itu, menurut pendapat Pemohon Banding pengkreditan PPNMasukan yang telah disetorkan ke Kas Negara tidak menimbulkan adanyakerugian bagi Negara;Bahwa oleh karena itu, berdasarkan prinsip self

Majelis dalam melaksanakan pembuktian terhadap pokok sengketamenganut pembuktian bebas tetapi Terbanding sebagai pejabat publik yangmendalilkan telah terjadi penyerahan BKP/JKP oleh Pemohon Bandingmempunyai beban pembuktian yang lebih kuat terhadap hal yang didalilkankarena Terbanding yang ditugaskan melakukan pemeriksaan dianggap telahmempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ketentuan peraturanperpajakan, memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai.bahwa menurut Majelis, sesuai dengan prinsip self

TERHADAP PUTUSAN POKOK PERKARA.1.Judex facti telah melebihi kewenangannya dan keliru dalammenerapkan sistem self assessment yang dianut dalam sistemhukum Perpajakan Nasional.1. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 16menyatakan :1... Tergugat bukan melaksanakan kontrol dengan baik namunmenghitung sendiri dengan mengabaikan penghitungan yangdilakukan Penggugat .....

Bahwa judex facti telah keliru di dalam menerapkan sistem selfassessment karena judex facti di dalam memberikan pertimbanganhukumnya tidak didasari oleh ketentuan perundangundangan dalamsistem hukum perpajakan nasional yang saat ini belaku.Menurut sistem Self Assessment, Wajib Pajak memang dipercayapenuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiriHal7 dari 13 hal. Put. No. 263 K/Pdt//2006kewajiban perpajakannya.

PUTUSANNomor 193/Pdt.G/2018/PA.LwkZS NAP +I .SELF I DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat kediaman di Jalan GunungLatimojong, Kelurahan Mangkio Baru, KecamatanLuwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 41 tahun, agama

Bahwa selain namanama tersebut di atas tidak ada lagi ahli warislainnya dari almarhum Mohamed bin Ajan (Bin Self);6. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan penyelesaian sesuai ketentuanhukum faraid Islam yaitu menentukan siapasiapa yang menjadi ahiwarisnya;Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, maka Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berkenan untuk memberikan putusan :Primer :1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.

tahun sudah diperiksa oleh Terbanding dan faktamengenai pinjaman itupun ada termasuk pembayaran bunga yang PemohonBanding lakukan ke Bank tersebut, dan tidak ada koreksi atas bunga pinjamanBank Hua Nan beserta selisin kurs Utang Bank Hua Nan, sehingga menurutPemohon Banding, selisih kurs dan biaya bunga pinjaman Bank Hua Nan dapatdibiayakan karena memang merupakan pengeluaran perusahaan dalam upayamempertahankan pendapatan;Bahwa perlu Pemohon Banding tegaskan, bahwa sistem perpajakan menganutsistem self

Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2015lability based on fault, artinya pihak penggugat yang harus membuktikan bahwamemang tidak terdapat pinjaman luar negeri ke Bank Hua Nan, bukan malahPemohon Banding yang dituduh untuk membuktikan, fakta di lapangan terjadibahwa pihak Terbanding tidak menghormati undangundang perpajakan yangberdasarkan Sistem Self Asssement;Bahwa penjelasan tersebut di atas, berikut perhitungan Pajak Penghasilanterutang menurut Pemohon Banding:Peredaran UsahaHarga Pokok PenjualanRp26.002.573.778

Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2015bunga Hua Nan merupakan pelaporan self assessment dimanaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menstate memiliki pinjaman luar negeri ke Hua Nan namun TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapatmembuktikan eksistensi utang luar negeri tersebut;Bahwa sejak dalam proses pemeriksaan sampai dengandibuatnya Laporan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa belummendapatkan dokumen yang terkait dengan pinjaman bank HuaNan tersebut, dokumen yang telah

Kemudian sebetulnya kelemahan dari regulasiPNBP adalah tidak seclear dari regulasi pajak yang jelas adalah self assesment danapabila apa yang tidak disampaikan oleh wajib pajak merupakan pelanggaran dankemudian ditemukan data, karena tidak mungkin diperiksa kalau tidak ada temuan.Kementerian juga sebenarnya punya pemeriksa sendiri dan untuk PNBP disiniBPKP juga mempunyai tim untuk optimalisasi, dan bisa berkalikali diperiksa,dimana letak kepastian hukumnya, bukankah undangundang itu menjaminkepastian

Jadikalau didaerah itu ada yang namanya retribusi;Bahwa tekhnis pelaksanaan pemungutan PNBP di masingmasing Kementerian,sebenarnya kita bisa kembali lagi kepada pemungutan PNBP dan hal ini samadengan di pajak, didalam pajak ada dikenal istilah pungutan pajak Self AssessmentSystem (SAS), Official Assesment System (OAS) dan With Holding. Kalau selfAssesment itu si wajib pajak menghitung sendiri, melapor dan menyetor.

Didalam PNBP memang tidak disebutkan self assessment atau Officeassessment atau with holding, hanya dalam aturannya dikenal ada PNBP yangdibayar oleh wajib bayar sendiri dan ada yang dihitungkan oleh Pemerintah, itujenisnya berbedabeda. Hanya di analogkan, kalau dihitung sendirisendiri olehwajib bayar adalah self assessment, sementara yang dihitung oleh petugas dariinstansi pemungut ini yang disebut official assessment.

assesment dimintauntuk menyampaikan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan self assesmentPT.

Dalam PermenKominfo Nomor 19 Tahun 2010 ini diatur bahwa harus dilakukan self assesment 1bulan sebelum jatuh tempo, pada bulan April kita sudah meminta agar dapatbertemu dengan Pihak PT. Moratel dan kita sudah ketemu dan sudah dilakukankoreksi dan sebelumnya kita sudah menyampaikan setelah membayar secara selfassesment, agar menyerahkan laporan keuangan secara lengkap sebagai dasar kitamelihat perhitungan mereka.

SKSHHKditerbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Nota angkutanditerbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin danSKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal daripemegang ha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPLPKB yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHK KO ) dan atau NOTA Angkutan berlaku untuk 1 (

SKSHHKditerbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Notaangkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegangizin dan SKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasaldari pemegang ha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganisPHPL PKB yang dtugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHK KO ) dan atau NOTA Angkutan berlaku untuk 1 (satu

Bahwa SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungihasil hutan kayu bulat yang telah dbayar lunas PSDH, DR dan atau PNT.SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Nota angkutanditerbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin danSKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari pemegangha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPL PKB yangdtugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan

danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena bahwa in casu mengenai rentang waktuantara PEB dengan Perkiraan Keberangkatan Kapal yang didalilkan olehTerbanding adalah bertentangan dengan prinsip Self

Jombang ;e Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak dengan jenis kelaminperempuan yang dilahirkan di Blitar pada tanggal : 12 Juli 2010, diberi nama :SELF!