POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, tempat kedudukan diJl. Basuki Rahmad 124128 Lantai 5, Embong Kaliasin Surabaya,dalam hal ini memberikan kuasa kepada:Handriono, beralamat JI. Wonorejo Permai Timur 2/3, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 314/PS/IX/2012 tanggal14 Setember 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Kav. 4042, Jakarta, dalam, dalam hal ini memberikankuasa kepada:1.

Power Systems Service Indonesia,NPWP: 01.677.440.8631.000, beralamat di: Jl.

Power Systems Service Indonesia, NPWP: 01.677.440.8631.000, beralamat di JI.

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, tersebuttidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 oleh WidayatnoSastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H., danDr.H.Imam Soebechi, S.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA

./2015 tanggal12 Mei 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA, beralamatdi Jalan Raya Cilandak KKO, Cilandak Commercial Estate,Building 107, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59502/PP/M.XVB/16/2015, tanggal 11 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP3250/WPJ.07/2011 tanggal 22 Desember 2011tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai denganNovember 2008 Nomor: 00405/207/08/056/10 tanggal 30 September 2010, atasnama: PT Halliburton Drilling Systems

Pengadilan Pajak NomorPut.59502/PP/M.XVB/16/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang menyatakan:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP3250/WPJ.07/2011 tanggal 22 Desember 2011Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 1288/B/PK/PJK/2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai denganNovember 2008 Nomor: 00405/207/08/056/10 tanggal 30 September 2010, atasnama :PT Halliburton Drilling Systems

SKU1746/PJ./2015 tanggal12 Mei 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA, beralamatdi Jalan Raya Cilandak KKO, Cilandak Commercial Estate,Building 107, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PACKET SYSTEMS INDONESIA

/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3126/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACKET SYSTEMS

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01913/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 10 Agustus2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Masa PajakNovember 2015 Nomor 00083/107/15/059/17 tanggal 17 April 2017,atas nama PT Packet Systems Indonesia, NPWP 02.418.882.3.059.000, beralamat di The Manhattan SquareMid Tower Lt. 25,Jalan TB Simatupang Kav.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015Nomor 00083/107/15/059/17 tanggal 17 April 2017, atas nama PTPacket Systems Indonesia, NPWP 02.418.882.3.059.000, beralamatdi The Manhattan SquareMid Tower Lt. 25, Jalan TB SimatupangKav. 1S, RT 002 RW 003, Cilandak Timur, Pasar Minggu, JakartaSelatan, DKI Jakarta 12560, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PACKET SYSTEMS INDONESIA

PUTUSANNomor 1899/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3129/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACKET SYSTEMS

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015Nomor 00080/107/15/059/17 tanggal 17 April 2017, atas nama PTPacket Systems Indonesia, NPWP: 02.418.882.3.059.000,beralamat di The Manhattan SquareMid Tower Lt. 25, Jalan TBSimatupang Kav. 1S RT 002 RW 003, Cilandak Timur, PasarMinggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah

IRWAN RIZAL vs PT APP SYSTEMS SERVICES INDONESIA

PUTUSANNomor 105 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:IRWAN RIZAL, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggaldi Kuricang Raya Nomor 1, Bintaro Sektor 3 A, Bintaro Jaya,Tangerang Selatan, Banten;Pemohon Kasasi;LawanPT APP SYSTEMS SERVICES INDONESIA, yang diwakilioleh Direktur, Doddy Dwi Astomo, berkedudukan di RukoGrand Bintaro

PACKET SYSTEMS INDONESIA

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, diwakili olehSRI HARYATI, jabatan Direktur PT.

Power Systems ServiceIndonesia, tempat kedudukan di Jalan Basuki Rahmad 124 1258;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HANDRIONO, beralamat diJalan Wonorejo Permai Timur 2/3, Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 308/PS/IX/2012 tanggal 14 September 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1 CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan

Power Systems Service Indonesia, NPWP: 01.677.440.8631.000, beralamat di:Jalan Basuki Rahmad 124 128 Lantai 5, Embong Kaliasin Surabaya;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38828/PP/M.III/16/ 2012 tanggal 22Juni 2012 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Juli2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraankuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September

Power Systems Service Indonesia,(Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telahdiberitahukan secara patut dan disampaikan melalui pos oleh PengadilanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tanggal 16 Juli 2012 dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) pada tanggal 1 Agustus 2012;4.

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, $.H., M.Sc., KetuaMuda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H.

ABACUS DISTRIBUTION SYSTEMS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 4519/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ABACUS DISTRIBUTION SYSTEMS INDONESIA,beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 93,Tegal Parang, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh IswandiSaid, jabatan Direktur PT Abacus Distribution SystemsIndonesia:Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hisar ParulianPandiangan, jabatan Finance & Managerial AccountingManager PT Abacus Distribution

Systems Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorADSI/MID3565/IV/13, tanggal 5 April 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini, jabatan DirekturKeberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1137/PJ/2013, tanggal 12 Juni 2013;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.42302/PP/M.XII/16/2012, tanggal 19 Desember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Terbanding Nomor KEP925/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 29September 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00526/207/08/051/10 tanggal 30 November 2010 Masa Pajak Maret2008 atas nama PT Abacus Distribution Systems

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ABACUS DISTRIBUTION SYSTEMS INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan H.

DIA ELECTRO CIRCUIT SYSTEMS INDONESIA,

DIA ELECTRO CIRCUIT SYSTEMS INDONESIA, diwakiliHISATOMO MORIWAKI Jabatan DIREKTUR, berkedudukan diDesa Duren, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat. Dalamhal ini memberikan kuasa kepada : Drs. SANTOSOHARSOKUSUMO, beralamat di JI. H.R. Rasuna Said Kav. B6,Jakarta, sesuai surat kuasa khusus Nomor: 42/DESCSI/23/VII/07 tanggal 23 Juli 2007.Termohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Banding;Hal dari 14 hal. Put.

Putusan 10111/PP/M.X/16/2007 yang telah berkekuatantetap tersebut adalah sebagai berikutMengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Terbanding Nomor : KEP200/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 8Pebruari 2006 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April sampai denganDesember 1999 Nomor : 00103/207/99/408/05 tanggal 13 Januari 2005,atas nama : PT Dia Electro Circuit Systems Indonesia, NPWP:01.069.398.4.408.001 (lama), 01.069.398.4.055.000

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT MISYS INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEMS, tersebut;

PT MISYS INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEMS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1583/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT MISYS INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEMS, beralamat diGedung BEJ Menara II Lt.16, Jl. Jend.

Misys International Financial Systems, NPWP01.824.461.6.058000, Jenis Usaha Jasa Software Perbankan, beralamat diGedung BEJ Menara II Lt.16, Jl. Jend.

(Pemohon Banding),menyatakan dengan surat tanggal 14 Desember 2010 yangditandatangani oleh Jaideep GoswarmiDirektur, danMisys Intenational Banking Systems Limited, yang menyatakandengan surat tanggal 25 Januari 2011 yang ditandatangani olehTim HomerDirector, yang isinya adalah:Menyatakan bahwa sesuai dengan kebijakan internal (internalpolicy) yang disepakati antara PT MIFS dan MIBS Ltd diatursebagai berikut: bahwa arus kas (cash flow) yang dihasilkan dari operasionalPT MIFS tidak terlalu mencukupi

Putusan Nomor 1583/B/PK/PJK/2017PUTUSANNomor 1583/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT MISYS INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEMS, beralamat diGedung BEJ Menara II Lt.16, Jl. Jend.

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA;;

SABRE SYSTEMS INTERNATIONAL Pte, Ltd

SABRE SYSTEMS INTERNATIONAL Pte, Ltd, tempatkedudukan di CO PT.

CG POWER SYSTEMS INDONESIA;

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1187/PJ/2019, tanggal 6 Maret 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 13Maret 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CG POWER SYSTEMS

Putusan Nomor 4478/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00160/107/14/055/16,tanggal 25 Februari 2016, Masa Pajak Desember 2014, atasnama PT CG Power Systems Indonesia, NPWP01.069.333.1055.000, beralamat di Kawasan Industri MenaraPermai Kav.10, Jalan Raya Narogong Km

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, beralamat diJalan Basuki Rahmad 124128 Lantai 5, Embong Kaliasin, Surabaya,dalam hal ini diwakili oleh Sri Haryati, selaku Direktur, beralamat diJalan Wonorungkut Utara 3/08, Wonorejo, Surabaya 60296,Selanjutnya memberi kuasa kepada :Handriono, beralamat di Jalan Wonorejo Permai Timur 2/3, Surabaya,Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 307/PS/IX/2012,tanggal 14 September 2012,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Power Systems Service Indonesia, NPWP:01.677.440.8631.000, beralamat di Jl.

Inter IKEA Systems B.V >< 1. PT. Angsa Daya CS

ANtatial sesesceesese ee eeeeereeeeeeearee eee eenInter IKEA Systems B.V., suatu perseroan yang didirikanberdasarkan UndangUndang Negara Belanda,berkedudukan di 2 Hullenbergweg, NL1101 BLAmsterdam, The Netherlands, dalam hal inidiwakili kuasanya Yosef Sri Sasongko, S.H.,Advokat dari Kantor Widjojo (Oei Tat Hway) Cs.

HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA

HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA, tempatkedudukan Cilandak Commercial Estate Building No. 106M.

Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2014hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1925/WPJ.07/BD.05/2007tanggai 29 November 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor:00079/406/04/056/06 tanggai 26 September 2006 atas nama: PT.HalliburtonDrilling Systems Indonesia, NPWP: 01.061.821,3056.000, alamat; CilandakCommercial Estate Building

CG POWER SYSTEMS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

CG POWER SYSTEMS INDONESIA, beralamat diKawasan Industri Menara Permai, Kavling 10, Jalan RayaNarogong, KM 23,852, Cileungsi, Bogor, 16820, yangdiwakili oleh Abhaya Bhushan Chatterjee, jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tjhai Fung Nijit,S.H., dan kawan, para Advokat pada The Clients Law Firm,beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 125/SK.PK/PJK/X/17, tanggal 9 Oktober2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan

CG Power Systems Indonesia,NPWP 01.069.333.1055.000, beralamat di Kawasan Industri MenaraPermai Kavling 10, Jalan Raya Narogong, KM 23,852, Cileungsi, Bogor,16820, sehingga Sanksi Denda Pasal 14 Ayat (4) UU KUP dihitung kembalimenjadi 2% dari jumlahn DPP sebesar Rp174.280.369.764,00 atau sebesarRp3.485.607.395,00;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 September 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan

CG POWER SYSTEMS INDONESIA tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaHalaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 441 7/B/PK/Pjk/2019Majelis, bersamasama dengan Dr. H. M.