Ditemukan 758684 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-03-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 27-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1405 B/PK/PJK/2021 Tanggal 19 Mei 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO);
45 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO);
Register : 03-02-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 14-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 K/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 — DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS WALIKOTA SAMARINDA;;
146 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS WALIKOTA SAMARINDA;;
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 PK/TUN/2021 Tanggal 4 Februari 2021 — BUMI MULIA MAKMUR LESTARI VS KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
473 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
473 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUMI MULIA MAKMUR LESTARI VS KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
.:1.Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa TataUsaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DKII/2018, tanggal 23 Juli2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban PembayaranPSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi MuliaMakmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objeksengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala DinasKehutanan
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DKII/2018,tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan KewajibanPembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PTBumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi KalimantanTimur;Dalam Pokok Perkara:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DKII/2018, tanggal
23 Juli2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban PembayaranPSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi MuliaMakmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa KeputusanKepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor970/130/KPTS/DKII/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi DendaAdministratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada IzinUsaha
Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di KabupatenPaser Provinsi Kalimantan Timur;Halaman 2 dari 7 halaman.
MuliaMakmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur; Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabutKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor970/130/KPTS/DKII/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi DendaAdministratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada IzinUsaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di KabupatenPaser Provinsi Kalimantan Timur; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada semua tingkat pengadilan;
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/TUN/2020 Tanggal 17 Februari 2020 — GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. AHMAT SOPIAN NOOR;
214 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. AHMAT SOPIAN NOOR;
., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Akhmad Yani, Komplek CendrawasihPermai Nomor 18 RT 17, Kelurahan Temindung Permai,Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur, pekerjaan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota;Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Andi Harun, S.T., S.H., M.Si.
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukandi Jalan Gajan Mada Nomor 2 Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh H. Suroto, S.H., jabatanKepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/6178HK/2018, tanggal 26 Desember 2018;Termohon Kasasi ;ll. AHMAT SOPIAN NOOR, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Damanhuri Perum BT!
Blok BDNomor 65 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan SungaiPinang Kota Samarinda Kalimantan Timur, pekerjaanKaryawan Swasta;Termohon Kasasi Il;Halaman 1 dari 6 halaman.
;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3/58/B.PPOD.III/2018, tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018, atas nama Alphad Syarif, S.H.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3/58/B.PPOD.III/2018, tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda, tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif, S.H.;4.
Register : 22-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2020 Tanggal 4 Juni 2020 — YAYASAN SUNAN WIROKROMO GENDANG TIMUR VS H. AHMADI;
263 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
263 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN SUNAN WIROKROMO GENDANG TIMUR VS H. AHMADI;
Register : 07-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 247 K/TUN/2021 Tanggal 19 Juli 2021 — ., M.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;
94 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;
Register : 06-04-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 K/TUN/2020 Tanggal 15 Juni 2020 — ,MM VS BUPATI OGAN KOMERING ULU (OKU) TIMUR;
192 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
192 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MM VS BUPATI OGAN KOMERING ULU (OKU) TIMUR;
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Perum Griya Permai Blok FA 13, RT 004RW 002, Kelurahan Kota Baru Selatan, KecamatanMartapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, ProvinsiSumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI OGAN KOMERING ULU (OKU) TIMUR, tempatkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Kotabaru Selatan Nomor1, Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Moongajali, $S.H.
,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian Hukumdan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten OganKomering Ulu Timur, dan kawankawan berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/11/III/2019, tanggal 27 Februari2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan KomeringUlu Timur Nomor 272/KPTS/BKPSDM.III.3/2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama IndraMahyudi, S.P., M.M., NIP 19690913.199803.1.006, tanggal 31Desember 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan hakhak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil:5.
Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabutKeputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor272/KPTS/BKPSDM.III.3/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Indra Mahyudi, S.P.,M.M., NIP 19690913.199803.1.006, tanggal 31 Desember 2018;4. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/T ergugat untukmengembalikan harkat, martabat dan hakhak Penggugat sebagai PNS;5.
Putus : 08-01-2009 — Upload : 21-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31PK/KPUD/2008 Tanggal 8 Januari 2009 — KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR
79 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR
., bertempat tinggal di JalanPahlawan, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong,Kabupaten Lombok Timur;2. H.L. GAFAR ISMAIL, MM., bertempat tinggal di JalanPahlawan No. 132, Kelurahan Sandubaya, KecamatanSelong, Kabupaten Lombok Timur;Keduanya adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenLombok Timur Periode 20082013.Dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya : 1. SIRRA PRAYUNA, SH.,2. GUNAWAN NANUNG, SH., 3.
Wakil BupatiKabupaten Lombok Timur Tahun 2008 (Bukti P1B);2.
Timur, padahari Sabtu, tertanggal 12 Juli 2008 (Vide Bukti P2) yang pada pokoknyaHal. 9 dari 38 hal.
Menyatakan dan menetapkan bahwa hasil penghitungan suara dalamPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008yang oleh TERMOHON yang didasarkan pada Berita Acara RekapitulasiPerolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenLombok Timur pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati KabupatenLombok Timur Tahun 2008, pada hari Sabtu tertanggal 12 Juli 2008 yangtelah di unumkan pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2008 adalah batal dantidak mempunyai kekuatan hukum ;5.
DATA PENDUDUK LOMBOK TIMUR PERTENGAHAN TAHUN 2007YANG DITERBITKAN OLEH BPS LOMBOK TIMUR (P PK2);1.2. FORMULIR MODEL A 6 KWK PERIHAL : REKAPITULASI JUMLAHPEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKILHal. 17 dari 38 hal. Put. No. 31 PK/KPUD/2008BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2008 YANG DI SAHKAN DALAMRAPAT PLENO KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR TERTANGGAL19 APRIL 2008 (P PK3);Bahwa surat bukti pada angka 1.1. (P PK2) maupun surat bukti padaangka 1.2.
Register : 10-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 20-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/TUN/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI;
310 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
310 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI;
Juli2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban PembayaranPSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi MuliaMakmur Lestari di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan ObjekSengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DKII/2018,tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan KewajibanPembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PTBumi
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara ObjekSengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DKII/2018, tanggal 23 Juli2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban PembayaranPSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi MuliaMakmur Lestari di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa KeputusanKepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor970/130/KPTS/DKII/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi DendaAdministratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada IzinHalaman 2 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 525 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di KabupatenPaser Provinsi Kalimantan Timur;4.
Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur Nomor 970/130/KPTS/DKII/2018 tanggal 23 Juli 2018, tentangSanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DRkepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari diKabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, adalah sah dan menurutHukum;3.
Register : 07-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 K/TUN/2020 Tanggal 10 Maret 2020 — ALDJOGJA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
143 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALDJOGJA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
PUTUSANNomor 88 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telan memutussebagai berikut dalam perkara:FERDY ARISTIANTO Tb ALDJOGJA, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Kebon Pala, Rt.010, Rw. 07,Kelurahan Halim Perdana Kusumah, Kecamatan Makasar,Kota Administrasi Jakarta Timur, pekerjaan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosmar Munir, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat padakantor
hukum Yos Munir & Partners, beralamat di JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober2018Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Dr.Sumarno, Rt. 03, Rw. 08, Pulo Gebang, Cakung, JakartaTimur;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada
Register : 29-01-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 18/PDT/2018/PT.KPG Tanggal 7 Maret 2018 — DEWAN PIMPINAN DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (DPD KNPI NTT) vs -. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
59 — 23
59 — 23
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (DPD KNPI NTT) vs -. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Timor Raya Gang Kincir, RT 003/RW 001, Kelurahan Lasiana,,Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;MELAWAN:GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Alamat Jalan Raya El Tari No. 52Kupang Nusa Tenggara Timur;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Hadidjah Abbas,S.H., M.Hum., Alexon Lumba, S.H., M.Hum., M. D. Jalla, S.H.,M.Hum., Lukas N.
Bahwa Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur atau BankPembangunan Daerah atau Bank NTT adalah merupakan bank milikPemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kota /Kabupaten seNusa Tenggara Timur yang didirikan berdasarkan ide parasesepuh Propinsi Nusa Tenggara Timur antara lain yakni W.J.Lalamentik(Gubernur pertama NTT), Frans Seda, D.Paikun dan J.L. Indradewa;.
Bahwa berdasarkan ide sesepuhsesepuh sebagaimana pada Poin 1, makapada tanggal 18 Oktober 1961 Stefanus Ndun sebagai wakil dariPemerintah Daerah dan Wilhelmus Adrianus Tomodok Staf KeuanganPemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur, menghadap Wakil NotarisSementara C.M.K. Amalo untuk secara formal yuridis mengesahkanPendirian Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur.
Selanjutnya di atasdasar hukum Akte Notaris C.M.K.Amalo Wakil Notaris Sementara Nomor 12Tanggal 18 Oktober 1961 berdirilah suatu Lembaga Keuangan di NusaTenggara Timur dengan nama PT.Bank Pembangunan Daerah NusaTenggara Timur;. Bahwa Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mulai resmimelakukan kegiatan perbankan (sebagai bank) pada tanggal 17 Juli 1962berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Bank Sentral No:BUM9113/Il Tanggal 05 Februari 1962 tentang Pemberian Izin Usaha kepadaPT.
Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan kedudukantempat usaha di Kupang loukota Propinsi Nusa Tenggara Timur;.
Register : 22-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 605 K/TUN/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. WIDYASMORO EKO PRAWITO;
67 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. WIDYASMORO EKO PRAWITO;
ADHIGUSTIAWARMAN F, S.Sos, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Anggrek Bulan Nomor 35,RT 21, RW 5, Kelurahan Air Putih, Kecamatan SamarindaUlu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarindaperiode 20142019;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Andi Harun, S.T., S.H.
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukandi Jalan Gajan Mada Nomor 02 Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur;ll. WIDYASMORO EKO PRAWITO, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan K.S. Tubun RT 11,Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda, Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;Termohon Kasasi I, II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman.
Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaaan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. AdhigustiawarmanF., S.Sos., sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum pastidalam perkara ini;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. AdhigustiawarmanF., S.Sos.;4.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. AdhigustiawarmanF., S.Sos;4.
Register : 07-07-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/TUN/2021 Tanggal 21 September 2021 — BUPATI BARITO TIMUR., II. PT. ANUGERAH KREASI KARYA;
220 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
220 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI BARITO TIMUR., II. PT. ANUGERAH KREASI KARYA;
Register : 04-01-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 23-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 B/PK/PJK/2021 Tanggal 5 April 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO);
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO);
Register : 22-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 K/TUN/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. MUHAMMAD YUNAN KADIR;
65 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. MUHAMMAD YUNAN KADIR;
Upload : 23-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/TUN/2024 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR vs KUSUMA JAYADI;;
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR vs KUSUMA JAYADI;;
Register : 20-07-2022 — Putus : 19-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/TUN/LH/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., III. PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI;;
231 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
231 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., III. PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI;;
Register : 04-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497 K/TUN/2020 Tanggal 19 Nopember 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR., II. YAYASAN SANGATTA BARU;
102 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR., II. YAYASAN SANGATTA BARU;
PUTUSANNomor 497 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:LUDIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Yos Sudarso, Gang Bone Nomor 77 RT 013,Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,pekerjaan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhamad Japri, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia,
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKUTAI TIMUR, tempat kedudukan di Jalan PusatPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Provinsi KalimantanTimur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sabardi, S.Sos.,jabatan Jabatan Kepala Seksi Pengadaan Tanah padaKantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/K.K/64.08/V1I/2019, tanggal 28 Juni 2019;ll. YAYASAN SANGATTA BARU, tempat kedudukan diJalan Dr.
Sutomo S12, Desa Swarga Bara, KecamatanSangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang diwakilioleh Louse Gerda Pessireron selaku Ketua danSyarifuddin Noor selaku Sekretaris:Halaman 1 dari 6 halaman.
Putus : 08-01-2007 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507K/PID/2005 Tanggal 8 Januari 2007 — Budi Handoko; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balikpapan
106 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perpanjangan (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejaktanggal 28 Desember 2004 sampai dengan 26 Januari 2005 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karenadidakwa :Bahwa ia Terdakwa BUDI HANDOKO pada bulan September tahun 2001sampai dengan bulan Maret tahun 2002 atau setidaktidaknya pada suatu waktulain di tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, yang bertempat di Jalan JenderalSudirman Nomor 1 Balikpapan Timur, di Jalan Awang Long Nomor 1 Bontang,di Jalan Soekarno
Hatta Nomor 1 Kutai Timur, Jalan RM.
No. 507 K/Pid/2005perkembangan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur yang khususnyamasyarakat Kabupaten Pasir, Kota Madya Balikpapan, Kota Madya Bontangdan Kabupaten Kutai Timur ;Bahwa dengan proposal yang telah disampaikan oleh Terdakwa BUDIHANDOKO tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif oleh PemerintahDaerah Balikpapan, Pemerintah Daerah Bontang, Pemerintah Daerah KutaiTimur dan Pemerintah Daerah Pasir dengan memberikan harapan keuntunganyang akan diperoleh sebagaimana yang telah disampaikan
Timur ;Pada tanggal 12 September 2001 Terdakwa BUDI HANDOKO yangbertempat di Jalan Awang Long Nomor 1 Bontang juga telah melakukanpemaparan tentang keunggulan serta keuntungun transportasi Kapal FerryCepat yang akan dioperasionalkan di wilayah Kalimantan Timur ;Pada tanggal 26 September 2001 Terdakwa BUDI HANDOKO yangbertempat di Jalan Soekano Hatta Nomor 1 Sangatta Kutai Timur telahmelakukan pemaparan juga tentang keunggulan serta keuntungan transportasiKapal Ferry Cepat yang akan dioperasionalkan
di wilayah Kalimantan Timur ;Pada tanggal 27 September 2001 Terdakwa BUD HANDOKO yangbertempat di Jalan RM.
Register : 07-03-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 223 K/TUN/2022 Tanggal 29 Maret 2022 — KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR VS I. H. SUPENDI., II. ALTWIN RONALDY;
105 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR VS I. H. SUPENDI., II. ALTWIN RONALDY;