orang yang tidak mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatankarenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukanperbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untuk ituyang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukanuntuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkandalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuS mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.

1 (satu) buah penyejuk udara Sharp;

1 (satu) buah kipas angin dinding Maspion;

1 (satu) buah kipas angin pakai remote Maspion;

1 (satu) buah setrika Philips;

10 (sepuluh) lusin piring makan Indokeramik (tinggal 4 (empat) lusin);

1 (satu) lusin sendok makan Dall (tinggal kurang lebih 1(satu) lusin);

1 (satu) lusin garpu Dall;

1 (satu) buah kompor gas Rinnai;

1 (satu) buah Sumo Therapy

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang;1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun1983

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadiHalaman 123 dari 135 halaman.

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dan dalamupaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidanapajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidangperpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..

Di sampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15 ayat(1) UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun 2000 menjadi tidak relevandalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

mengurangi esensi tujuan pemidanaan yangmenimbulkan efek jera bagi terpidana dan memberikan rasa keadilan di masyarakat ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik terpidanamenjadi manusia yang bermoral dan bermartabat serta sadar akan tindak pidana yangtelah dilakukannya sebagaimana doktrin hukum yang dianut dalam asasasas dantujuan pemidanaan, bukan sebagai sarana balas dendam dengan memberikanhukuman (punishment) terberat bagi terpidana, meskipun hal tersebut merupakansarana shock therapy

Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untukmembuat efek jera (deterrence efect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuanuntuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagiHalaman 28 dari 33 halaman Putusan Perkara Tipikor Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PT SMGserta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikutiperbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif).Menimbang, Bahwa dalam putusan halaman 69 s/d halaman 71, MajelisHakim

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang;1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun1983

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan Putusan

Putusan Nomor 524/B/PK/PJK/2016meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspecf), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalahagar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function), dan olehkarenanyaKeputusan Terggugat yang mendalilkan Pasal 2 huruf e UU PTUNharus dibatalkan, karena UU PTUN bersifat lex generalis

Juga semakin parah keadaannyadikarenakan : Peralatan untuk Therapy, Pijat / Urut didalam rumah tidak dapat diambil Peralatan untuk servis Elektronik, dynamo (kipas angin, blender, mixer,bor, gerinda) tidak dapat diambil dan digunakan.Halaman 14 Putusan Sela Nomor 569/ Pdt.G/2019/PN Sby Peralatan, guna pemasangan instalasi listrik dan lainnya untuk mencariNafkah tersandra.Sekedar untuk tempat tinggal, berteduh, untuk mandi, tidur, makan (sepertiberas yang masih banyak) tidak bisa diambil, dan perlengkapan

memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuanpemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakan pembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagibersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kKehidupan Terdakwa di masayang akan datang;Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN NabHal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagimasyarakat merupakan suatu shock therapy

/780mL NESCAFE COFFEE CREAM121 1 5,000 5,00020034993 FRENCH VANILLA TPK 200mL Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bjb SARI ROTI SANDWICH COKLAT122 2 6,000 12,00020035999 PCS SOSRO TEH BOTOL JASMINE TEA123 5 6,700 33,50020036157 BTL 450mL FRESTEA MINUMAN TEH GREEN124 3 5,900 17,70020036765 MADU BTL 500mL INDOMARET SIKAT GIGI ULTRA125 1 6,300 6,30020036892 SENSITIVE 1'S SOFT PCS COCA COLA SOFT DRINK PET126 1 4,000 4,00020037042 250mL FRESH CARE ANGIN AROMA127 1 15,200 15,20020037203 THERAPY

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function)..

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).6. Bahwa Putusan MA Nomor 239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 DesemberHalaman 110 dari 159 halaman.

Di sampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidak relevandalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.

Hakim berpendapat bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yangsesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagibersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yangakan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

orang yangtidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap Narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Photo Therapy merek Olidef CzBrazil sebanyak 2 (dua) unit. 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :o Intestinal Forceps Str merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Intestinal Forceps CVD merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Dissecting Forceps 14 cm merek SHMGermany 4 (empat) Pc.o Probe Double Ended merek SHMGermany 2 (dua) Pc.o Nearbeken 23 cm merek MagnateThailand 6 (enam) Pc.o Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek MagnateThailand 2Pc.

Photo Therapy merek Olidef CzBrazil sebanyak 2 (dua) Unit. 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :o Intestinal Forceps Str merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Intestinal Forceps CVD merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Dissecting Forceps 14 cm merek SHMGermany 4 (empat) Pc.o Probe Double Ended merek SHMGermany 2 (dua) Pc.o Nearbeken 23 cm merek MagnateThailand 6 (enam) Pc.o Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek MagnateThailand 2Pe.

Photo Therapy merek Olidef CzBrazil sebanyak 2 (dua) Unit. 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :o Intestinal Forceps Str merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Intestinal Forceps CVD merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Dissecting Forceps 14 cm merek SHMGermany 4 (empat) Pc.o Probe Double Ended merek SHMGermany 2 (dua) Pc.o Nearbeken 23 cm merek MagnateThailand 6 (enam) Pc.o Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek MagnateThailand 2Pc.

Nomor 25 PK/PID.SUS/2016> 1 (satu) set Mayor Surgery set :e Haberer Reter 45 x 300 mm Merk SHM Germany 1 (satu) Pc;e Mytrle Leaf Probe 14.5 cm Merk SHM Germany 1 (satu) Pc;e Bak Instrument Besar UK 53 x 32 x 10cm Merk Magnate Thailand 2 (dua) Pc; 2 (dua) set peralatan Neotanal dan Maternal :e Infant Warmer merk Olidef Cz Brazil 2 (dua) unit;e Photo Therapy Merk Olidef Cz Brazil Sebanyak 2 (dua) Unite 1 (satu) set Section Caesarean Instrument : Intestinal Forceps Str Merk SHM Germany 8 (delapan) Pc

satu) Pc;Late Nar Compres 71 mm 4h Merk SHM German 3 (tiga) Pc;Screw Cans SH Hex 4.5 /16 mm Merk SHM German 5 (lima) Pc;Bak Instrument Besar UK 53x32x10 cm Merk Magnate Thailand 2(dua) Pc;(satu) set Mayor Surgery set :Haberer Reter 45 x 300 mm Merk SHM Germany 1 (satu) Pc;Mytrle Leaf Probe 14.5 cm Merk SHM Germany 1 (satu) Pc;Bak Instrument Besar UK 53 x 32 x 10 cm Merk Magnate Thailand2 (dua) Pc;** 2 (dua) set peralatan Neotanal dan Maternal :Infant Warmer merk Olidef Cz Brazil 2 (dua) unit;Photo Therapy

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).14.Bahwa di tingkat Pengadilan Negeri selaku Judex Facti dalam perkaraSuwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan,pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun 2000menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

diharapkanTerdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangiperbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang akandijatunkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapatmendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (generaleprevention) dan prevensi khusus (Speciale prevention) untuk membuat efek jera(deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (treatment) danmemberikan shock therapy