• No : 14/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.

• tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan 30Desember 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 31 Desember2014 sampai dengan 29 Januari 2015;Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 9 Januari 2015 sampaiHalaman 1 dari 141 halaman Perkara Tipikor Nomor : 19/TIPIKOR/2015/PT.BDG10.11.12.dengan tanggal 7 Februari 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 8 Februari 2015sampai dengan tanggal 8 April 2015 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa

  Cianjur Komisi Ill Diikuti oleh 3 orang Halaman 13 dari 141 halaman Perkara Tipikor Nomor : 19/TIPIKOR/2015/PT.BDG N Tanggal Tempat Yang KeteranganoO Pelaksanaan Pelaksana Melaksanakan an1 2 3 4 5dan Kota pendamping dari SekretariatBogor DPRD6. 1112 April 2011 Kab.

  Nomor : 19/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

  Nomor : 19/TIPIKOR/2015/PT.BDGMENGADILI1.

  ,M.H.PANITERA PENGGANTI,Halaman 140 dari 141 halaman Perkara Tipikor Nomor : 19/TIPIKOR/2015/PT.BDGTtdSOETJIPTO.Halaman 141 dari 141 halaman Perkara Tipikor Nomor : 19/TIPIKOR/2015/PT.BDG

• Rp33.180.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Februari 2023 dimana 1 (satu) lembar kwitansi tersebut ditulis oleh FRANSISCUS MARANG untuk mengambil uang tunai dari BERNADUS SABNENO selama dua kali dengan panjar tanggal 20 Februari 2023 dan lunas tanggal 26 Februari 2023 yang ditandatangani di atas meterai 10.000 (sepuluh ribu);

Dikembalikan kepada Saksi Bernadus Sabneno;

• 1 (satu) lembar surat tugas dari DPD KPK Tipikor

  (Dewan Pimpinan Pusat Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi);

• 1 (satu) buah Kartu anggota Badan Intelijen DPD KPK Tipikor (Dewan Pimpinan Pusat Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi);
• 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna putih dengan logo KPK (Komisi Pengawasan Korupsi) dan logo Tipikor (Tindak Pidana Korupsi);

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda dengan Nomor Polisi DH 4096 KE dengan

• - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;---------

  - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 37/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL tanggal 21 Januari 2013, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-------------------------------------------------

  1.

  SALINANPU T U S A NNOMOR : 16/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi SulawesiTengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanadalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamperkaraTerdakwa:NamaTempat LahirSAPTON HINGKUA,Lembobelala;Umur/tanggal lahirKebangsaanIndonesia;Tempat TinggalAgamaKrigtern:.PekerjaanPendidikan52 Tahun / 02 SeptemberLaki : Desa Galuga Kec.

  Tojo Barat KabupatenTojo UnaLITT ~~ ~ = nnn nin nnn ann: PNS (Guru);SarjanaHalaman 1 dari 26 halamanPutusan No.16/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PaluTerdakwa pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkanperintah /penetapan : 2222 n2n nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nn nce nnn1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengantanggal 23 September2. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 24 September 2012sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 (Tahanan3.

  BOLILANGA, SH. danFELICS MANURUNG, SH. keduanya Advokat / Pengacara yang berkantorpada Kantor Hukum FELICS MANURUNG, SH & REKAN beralamat di JalanRajamoili No.21 A Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01OktoberPengadilan Tinggitersebut; nn nnn nnn nn nnn nono nnnSetelah membaca berkas perkara dan salinan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor37/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL. tanggal 21 Januari2013;Halaman 2 dari 26 halamanPutusan No.16/Pid.Sus/TIPIKOR/2014

  Touna, kemudian oleh sekolah dana bantuan tersebutdikelola dengan sistem swakelola ;Halaman 3 dari 26 halamanPutusan No.16/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu Bahwa pada saat SMP Satu Atap Matako mendapatkan bantuan yangberasal dari APBN berupa Dana Block Grant sebesar Rp 90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2009 tersebut diterimalangsung di Rekening SMP Satu Atap Negeri Matako, Kec.

  Tojo Barat dengan perincian penarikan uang sebagai berikut :Halaman 6 dari 26 halamanPutusan No.16/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu1. Pencairan tanggal 24 Nopember 2009 sebesar Rp 60.000.000,(enam puluh jutaPILIPSIIIA ~~

• 15/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

  Salinan PUTUSANNomor 15/PID.SUS/ TIPIKOR/2018/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarakorupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara terdakwa :Nama lengkap : DELFI DWIAN ISKANDARSYAH, SE BinLAHMUDDINSYAH;Tempat Lahir : Alue le Puteh;Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 8 Desember 1981;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia

  Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 11Juli 2018sampaidengan tanggal 9 Agustus 2018 ;6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampaidengan tanggal 8 September 2018;7.

  Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober2018 ;Halaman 1 dari 198 Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengantanggal 02 Desember 2018;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: 1. M. Teguh Pribadi, S.H.2. Doddy Ermawan,S.H., 3. Qadarisa Putra,S.H. Dan 4.

  Aron danDewantara.Halaman 184 dari 198 Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNAf. 1 (Satu) eksamplar Asli Dokumen Pembayaran Belanja Listrikkeperluan PKM Nisam, Sawang, Sy. Aron dan Dewantara.IX.

  TARMULI, S.HNIP. 19611231 198503 1029Halaman 198 dari 198 Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNAHalaman 199 dari 198 Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

• Tersebut ; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 21/TIPIKOR/2012/PT.Pdg. tanggal 19 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 07/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG. tanggal 23 Juli 2012 ;

  No.2484 K/Pid.Sus/2012Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Padang No. 21/TIPIKOR/2012/PT.PDG. tanggal 19September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor : 07/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 23 Juli 2012 ;MENGADILI SENDIRI. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

  Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tinggi Padang Nomor : 21/TIPIKOR/2012/PT.PDG, tanggal 12September 2012 pada halaman 192 alinea 1, dan alinea 2 yakni : bahwamenurut Majelis Hakim unsur Setiap orang yang terkandung dalamPasal 2 ayat 1 tidak terbukti terhadap Terdakwa karena dalam perkara aquo, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum adalah dalam kapasitasselaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten PasamanBarat, sehingga unsur setiap orang dimaksud

  No.2484 K/Pid.Sus/2012 Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian Negara ; Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 21/TIPIKOR/2012/PT.Pdg.tanggal 19 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Padang Nomor : 07/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG

  Tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSAPENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPATtersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor : 21/TIPIKOR/2012/PT.Pdg. tanggal 19September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHal. 254 dari 303 hal. Put. No.2484 K/Pid.Sus/2012pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 07/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG. tanggal23 Juli 2012 ;MENGADILI SENDIRI1.

  Lumme, SH.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon KasasiIl/Terdakwa :AnggotaAnggota, Ketua,ttd/ ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.ttdMS.

• Panitera Pengadilan Negeri Tipikor Kendari yangmenerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Tipikor Kendari Nomor 04 Pid. Tipikor/ 2013 / PN. Kdidan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan denganseksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2013 ;Hal. 41 dari 62 hal.

  Putusan No. 03/Tipikor/2013/PT.Sultra.Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumjuga telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding 05/ Akta.Pid. Tipikor / 2013/ PN. Kdi Panitera Pengadilan Negeri Tipikor Kendari yangmenerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tipikor Kendari Nomor 04 Pid.Tipikor/ 2013 / PN.

  Putusan No. 03/Tipikor/2013/PT.Sultra.8.

  Tipikor/ 2013 / PN.

  Tipikor TingkatBanding memutus: menguatkan putusan Pengadilan Negeri nomor 0O4/Pid.

• Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 19 Maret 2018 nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut;3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

• .- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 03//Tipikor/2014/PN.JPR tanggal 7 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut.- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

  Hari Jumat tanggal 23 Januari 2015, tentang Penetapan hari sidangperkara ini ;Ill Berkas perkara dan Suratsurat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A JayapuraNomor: 03/Tipikor/2014/PN Jpr. tanggal O07 Agustus 2014 dalam perkara Terdakwatersebut diatas ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengansurat dakwaan Nomor: Reg.Perk.PDS07/SERU/1 1/2013, tanggal 06 Januari 2014,yang

  /2014/PN.JPR tanggal 07 Agustus 2014maka Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada halhal baru danrelevan yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Banding karenapertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, makapertimbangan Majelis Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikanpertimbangan hukum Mejelis Pengadilan Tipikor Tingkat Banding untuk memutus perkara inisebagaimana amar putusan dibawah ini. sehingga

  Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 03/Tipikor/2014/PN.JPR tanggal 7Agustus 2014 haruslah dikuatkan dan dipertahankan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhihukuman maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusandibawah ini.Memperhatikan: Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUU

  No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 8 Tahun1981, UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundangperundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KlasIA Jayapura Nomor: 03//Tipikor/2014/PN.JPR tanggal 7 Agustus 2014yang dimintakan banding tersebut.e Membebankan biaya perkara

  Hakim Ad hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari: Kamis tanggal 29 Januari 2015, oleh Hakim KetuaSidang di dampingi oleh HakimHakim anggota tersebut, dibantu oleh SUYATML S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa serta Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota: Ketua,ttd. ttd.JOSNER C. SIMANJUNTAK, SH, M.Hum.

• Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI WANGI-WANGI tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 13/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PT.KDI tanggal 23 Agustus 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 03 Juni 2016 mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda;

  Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kendari Nomor 13/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PT KDI tanggal 23 Agustus2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa; Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;Hal. 117 dari 197 hal. Put.

  H.PRIYONO bin ATMOMIHARJO tersebut untuk mencabut permohonan kasasiyang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kendari Nomor 13/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PT.KDI tanggal23 Agustus 2016 dan memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RepublikIndonesia untuk mencoret permohonan kasasi Terdakwa Drs. H.

  Nomor 2505 K/Pid.Sus/2016MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI WANGIWANGI tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kendari Nomor 13/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PT.KDI tanggal23 Agustus 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kditanggal 03 Juni 2016 mengenai lamanya pidana kurungan pengganti dendasehingga amar selengkapnya sebagai