Bupati Seferinus Fenanlambir,S.sos dan Johanis Seralarat terdiri atas : No Nama Partai Politik Jumlah Suara1 2 31 Partai Amanat Nasional 448 suara2 Partai Karya Perjuagan 780 suara Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN 6)7) 3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia721 suara(PPPI)4 Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 386 suara5 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 334 suara6 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia578 suara(PKPI)7 Partai Pemuda Indonesia (PPI) 518

suara8 Partai Damai Sejahtera (PDS) 383 suara9 Partai Pelopor 397 suara10 Paratai Republik Nusantara 821 suara11 Partai Persatuan Pembangunan 487 suara12 Partai Kebangkitan bangsa (PKB) 521 suara13 Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) 1.071 suara14 Partai Buruh 836 suaraTotal Suara secara keseluruhan 8.281 suara Dengan demikian jika bilangan pembanginya adalah 8.281/49.375x100% = 16.78%. (49.375 adalah jumlah total suara sah secarakeseluruhan di Kab.

Ayat (3) : Partai politik atau gabungan partai politik yang sudahmengajukan bakal pasangan Calon dan sudahmenandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangancalon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakalpasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuanapabila partai politik dan gabungan partai politik tetapHalaman 21 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN9)menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yangbersangkutan, partai politik atau gabungan partai politiktersebut dianggap

politik yang bersangkutan dilarangmengubah atau memindahkan dukungan serta dilarangmengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelahdinyatakan memenuhi syarat administrasi ;Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Para Penggugat yangpada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan BakalPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh gabunganpartai politik yaitu : Partai Amanat Nasional, Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia, Partai Penegak Demokrasi, Partai Pelopor, Partai

PemudaIndonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia, Partai Republikan, Partai Damai Sejahtera, Partai KaryaPerjuangan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai DemokrasiPembaharuan, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Buruh untukmenggantikan pasangan calon atas nama Seferinus Fenanlampir, SE danJohanis Seralarat, karena telah menyatakan mengundurkan diri dan adanyasurat pernyataan Penarikan dan Pencabutan berkas dukungan kandidatCalon Bupati atas nama Seferinus

PPRN KabupatenMinahasa Utara dan ternyata pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara diusulkan oleh Partai PPRN,sehingga Partai PPRN wajib ditarik sebagai pihak.e DPRD Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan peresmianPemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten MinahasaUtara, yang menurut pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehinggawajar dan beralasan hukum untuk ditarik sebagai pihak.e

2 Tahun2011 Tentang Partai Politik, karena:a Sesuai fakta di persidangan sampai saat ini kepengurusan Partai PPRNmasih aktif dan tetap eksis, terbukti adanya bukti T.4 berupa pengajuanpemberhentian antar waktu terhadap Penggugat/ Terbanding.b Sesuai fakta di persidangan Penggugat/Terbanding telah diberhentikanoleh Partai PPRN ( vide bukti T.2 ) dan telah menjadi anggota calonlegislatif dari Partai Politik Lain ( vide dalil gugatan angka 6 ).4 KEBERATAN KEEMPATBahwa judex factie telah keliru dan

PPRN sampai saatini masih tetap aktif dan tetap eksis, yaitu terbukti adanya pengajuan PAW( bukti T.4 ), Pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai ( bukti T.2)Halaman 5 dari 14 hal.Put.30/B/2014/PT.TUN.MKSserta Penggugat telah menjadi anggota dan calon legislatif dari partai politiklain ( dalil gugatan angka 6 ), sehingga keliru apabila judex factie menilaiPenggugat /Terbanding tidak harus mengajukan pengunduran diri sebagaianggota lembaga perwakilan rakyat .e Partai pengusung mempunyai hak

Apakah Partai Partai Peduli Rakyat Nasional ( PPRN ) menarik Penggugat /Terbanding dari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara ?Apakah Penggugat/Terbanding masih terdaftar sebagai anggota Partai PeduliRakyat Nasional ( PPRN ) yang memenuhi syarat untuk tetap menjadi anggotaDPRD Kabupaten Minahasa Utara ?

Politiksebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan pulamengenai masalah penggantian / penarikan Penggugat / Terbanding sebagai anggotaDPRD Kabupaten Minahasa Utara adalah tugas konstitusional yang menjadi hak mutlakinternal partai yang tidak dapat dicampuri oleh badan peradilan, apalagi dalam sengketaa quo telah terbukti Penggugat/Terbanding telah diberhentikan sebagai anggota PartaiPeduli Rakyat

(Timotius Yelipele danAgustinus A.R Sadai, S.AP) ada sebanyak 5 (lima) Partai Politik,masingmasing adalah sebagai berikut: Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI ); Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);Partai Indonesia Sejahtera (PIS);Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA); BR WN 12 5.

Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPPHANURA) adalah Ketua: Jend.Purn H. Wiranto, SH; SekretarisJenderal: Dossy Iskandar Prasetyo; Bendahara: BambangSudjagad. Sedangkan Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPCHanura) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Rony Elopere danSekretaris: Herman Yelipele ; 16DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kabupaten Jayawijayayang sah (berdasar.

Partai Buruh ; Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukanoleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya padaKementrian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Buruh, danDPC Partai Buruh Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagaiberikut : bahwa Partai Buruh terdaftar melalui Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorM.HH10.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 10 Agustus 2010.Pengurus Partai Buruh Tingkat Pusat (DPP Partai Buruh) adalahKetua: H.

SedangkanPengurus Partai Buruh di Tingkat Cabang (DPC Partai Buruh)Kabupaten Jayawijaya dalah Ketua: Maret Tabuni dan Sekretaris :Elisa Tabuni ; DPP Partai Buruh dan DPC Partai Buruh yang sah menyatakan :Partai Buruh MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon John WempiWetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.; Partai Buruh tidak memiliki jumlah kursi di DPRD KabupatenJayawijaya jumlah perolehan suara pada Pemilu tahun 2009sebanyak : 3.468 Suara, atau setara dengan : 2,74 % (prosen) ;Berdasarkan verifikasi

P15: Surat MODEL B1KWK.KPU PARTAI POLITIK suratpernyataan kesepakatan antara partai politik peserta pemilu yangbergabung untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah danwakil kepala daerah, tanggal 12 mei 2013 (foto kopi dari asli);16. P16: Surat MODEL B2KWK.KPU PARTAI POLITIK suratpernyataan partai politik dan gabungan partai politik tidak akanmenarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakilkepala daerah, tanggal 12 mei 2013 (foto kopi dari asli);17.

Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Legislatif di DPRDKabupaten Kampar, sebagai seorang kader Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN), Penggugat selalu menjaga marwah partai dengan baik terutamakepada konstituen dan kaderkader Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) secara berkesinambungan, hubungan mana dilakukandengan selalu menjalin silaturrahmi dan komunikasi antar sesamakader Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan juga hubungan denganpara pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) baik

YANT selaku Ketua Umum Partai DewanPimpinan Pusat dan TEDI BUDIMAN, SE sebagai Wakil SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)DPRD Kampar.

Calon Anggota DPRD yang bersangkutan bisa dilakukan PemberhentianAntar Waktu (PAW) karena diusulkan melalui Partai Politik Asal;Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terlihat jelas Para Tergugat tidak memilikihak dan wewenang untuk mengajukan usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW)Penggugat, karena Para Tergugat bukanlah Pengurus Partai PPRN yang SAH secarahukum12.

Bahwa Saudara tidak lagi Anggota PPRN atas dasar butir (satu) dan hal tersebuttelah terbukti dengan dengan pengumuman KPU Kabupaten Kampar sebagauDaftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Kampar untuk periode 20142019dari Partai Demokratl sebagaiamana terse but dalam BBS pada KPU danmengacu. kepada keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 39/ PPU/TX/2013, UU No: 2 Tahun 2011 danketentuan hukum terkait partai politik..

(PAW) atas keterwakilan DPRD Kabupaten Kampar dari PPRNsesuai ketentuan aturan partai da ketentuan UndangUndang terkait partaipolitik.3.3. Saudara Hefrijon telah membuktikan, bahwa saudara bukan anggota PPRNdan tidak berhak atas keterwakilan DPRD Kab. Kampar dari PPRN Ssebagaimana tersebut dalam BB5, DCT KPU Kab. Kampar dari Partai DemokratKabupaten Kampar.3.4. Saudara Hefrijon telah melanggar AD/ART PPRN, UU Nomor 8, Tahun2011 Dan Undang undang terkait Partai Politik4.

/Kota Desa Sumberker daerah Pemilihan (dapil) Biak Numfor2 dimana perolehan suara sah Partai Politik dan Calon yangtermuat dalam lampiran Model C 1 DPRD Kab./Kota DesaSumberker, Daerah Pemilihan (dapil) Biak Numfor 2 harus samadengan rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan suaraCalon pada Model D1 DPRD Kab.

yang diutus olehpartai PDI Perjuangan untuk mengikuti pleno rekapitulasi perhitungansuara di tingkat desa/kelurahan Sumberker dan saksi yangbertanggung jawab terhadap saksi tersebut;Bahwa setelah saksi AGUS NARAHA melapor kepada saksi dansetelah mendapat foto copy hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat desa Sumberker berupa format D1, maka saksi melaporkanke partai dalam hal ini ketua Partai PDI Perjuangan, dan partai yangmeneruskan laporan ke Panwas Kabupaten Biak;Bahwa ketidaksesuaian

PAN sedangkan pada Partai PDI Perjuangansaksi tahu setelah melihat Format D1 pada hari Minggu malam tanggal20 April 2014, namun pada saat itu saksi melihat hasil suara dari PartaiPAN sudah kembali normal sedangkan untuk Partai PDI Perjuanganmasih tidak sesuai;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakanyang Terdakwa ketahui hanya perubahan perhitungan suara dari Partai PDIPerjuangan sedangkan dari Partai PAN, Terdakwa tidak tahu;3.AGUS NARAHA, yang dibacakan di persidangan pada

menyurat kePanwas Kabupaten;e Bahwa yang dirugikan dengan adanya perubahan hasil suara tersebutadalah Partai karena hasil suara yang ada di partai sudah berkurang danyang diuntungkan adalah salah satu calon legeslatif yang mendapatpenambahan suara;Menimbang, bahwa terhadap ' keterangan saksi, Terdakwamembenarkan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa pada hari kamis, tanggal 17 April 2014 sekitar pukul 16.00 WITsaat penghitungan

suara di tingkat Desa Sumberker, Terdakwamerubah hasil penghitungan suara di TPS yang tercantum dalamformat C1 dengan cara menambah suara yang diperoleh oleh calonanggota legislatif nomor urut 3 (tiga) dari partai PDI Perjuangan atasnama Yeheskiel Randongkir yang diambil dari suara yang diperoleholeh calon anggota legislatif nomor urut 4 (empat) dari Partai yangsama yaitu Cristine Randongkir dan dituangkan dalam format D1;Bahwa format C1 adalah hasil perolehan suara pada TPS sedangkanformat D1 adalah

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos yang bergambar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat, dikembalikan kepada saksi Chofiyah, 1 (satu) lembar sticker bergambar Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil V Nomor Urut 1. Drs. AGUS DONO WIBAWANTO, M.Hum dan Caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil I nomor urut 1.

JALIL yang rumahnya dipakai sebagai Posko PartaiDemokrat yang rencananya akan dipergunakan sebagai atribut mengikutikampanye Partai Demokrat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen akan tetapi sudahhabis sehingga kemudian oleh Sdr.

Jalil untuk meminta kaos partai Demokrat,dan karena di tempat P. Jalil kKehabisan stok kaos, makaoleh P. Jalil saksi bersama Bu Inung disarankan pergi kerumah terdakwa Dodik Herdianto di JI.

ABS PrawirodirjoPts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ10RT.01 RW.04 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen,Kabupaten Malang ;Bahwa sesampai di rumah terdakwa saksi berdua diberikaos partai demokrat sebanyak 30 buah, lalu saksi mintasticker dan pamit pulang, akan tetapi oleh terdakwa saksiberdua disuruh menunggu sebentar dan diberi uang sebesarRp. 600.000, untuk dibagikan dan katanya untuk uangtransport ;Bahwa saksi mau diajak mengambil kaos oleh Bu Inungkarena saksi ingin menghadiri kampanye partai demokrat

;Bahwa benar kaos partai Demokrat dan uang penggantitransport tersebut berasal dari DPP Partai Demokratyang diberikan kepada masyarakat yang mengikutikampanye melalui para caleg partai Demokrat dan parapengurus partai ;Pts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ16e Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa benar dari DPP Partai

Bu Inung dengan maksud sebagai biaya penggantitransport ;e Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa kaos partai Demokrat dan uang yang dibagikanterdakwa kepada masyarakat yang akan mengikutikampanye pemilu semuanya berasal dari DPP PartaiDemokrat, sedangkan sticker berasal dari terdakwa ;mennnnen Menimbang, bahwa

PUTUSANNomor 101 K/Pdt.SusParpol/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1K.H. ABDUL ADZIM SUHAIMI, M.A., selaku Ketua DewanSyura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU);K.H. MB. FIRJAUN BARLAMAN, selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Drs. H.

CHOIRUL ANAM, selaku Ketua Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);TOHADI, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Keempatnya dalam jabatannya berkedudukan hukum di Jalan Kramat VINomor 8 Jakarta Pusat;5K.H. UBAIDILLAH FAQIH, selaku Ketua Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Jawa Timur;K.H.

., selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H. MOCH. ARIF JUNAIDY, S.H., selaku Ketua Dewan TanfidzDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H.

Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama(DPW PKNU) Jawa Timur sebagai Tergugat VI, H. Moch. ArifJunaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU)Jawa Timur sebagai Tergugat VII;e =H. Hidayat, M.SI.

Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) JawaTimur sebagai Tergugat VI;e H. Moch. Arif Junaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) Jawa Timur,sebagai Tergugat VII. H.

Amin bersamaMahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangikantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersamasama dalam 1 (satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tuaMahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkanMunaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah)datang ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah bersama dengansalah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh CabangTakengon menuju

ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikutidengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

No. 707 K/PID/2015Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasandan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massatersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA darimasyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuaidengan surat keterangan korban konflik (SK3) yang telah diputuskan olehsaksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua Partai Aceh WilayahKabupaten Aceh Tengah;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

menuju ke kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikutidengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

Nikolaus Tangayo dari anggota partai HANURA tidakmempunyai kekuatan hukum;.

Halbar, BupatiHalbar, DPC Partai HANURA Halbar, DPD Partai HANURA Halbar dankepada yang bersangkutan.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) CqDewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)Provinsi Maluku Utara ;4.

Partai Hanura No.

Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat.Copy dari copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HatiNurani Rakyat Kepada Ketua DPD Partai HANURA ProvinsiMaluku Utara, Nomor:

Ketua Umum DPP PDS,sementara dalam aturan internal organisasi Partai Damai Sejahtera tidakmengenal istilah PLH.

STh telah terdaftarsebagai calon tetap di Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kaltim 6. Sdr. ArtvaFathra Martin. SE. telah terdaftar sebagai calon tetap di Partai Hanura DaerahPemilihan Kaltim 5. Sdri. MM Rini Puspa Nereng Ssos telah terdaftar sebagaicalon tetap di Partai Hanura Daerah Pemilihan Kaltim 3.

Bahwa di internal Partai Damai Sejahtera memiliki badan yudikatif bernamaMahkamah Partai Damai Sejahtera ( MPDS) sesuai Surat Keputusan DPP PDSNo.00I/SKDPP PDS/TI/2013 tanggal 09 Februari 2013 Tentang PengangkatanPersonalia Mahkamah Partai Damai Sejahtera untuk menangani danmenyelesaian sengketa di nternal Partai Damai Sejahtera (PDS). (vide BuktiP5) ;9.

politik sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;bahwa di internal Partai Damai Sejahtera memilliki badan yudikatif bernamaMahkamah Partai Damai Sejahtera (MPDS) sesuai Surat Keputusan DPP PDSNomor : 001/SKDPP PDS/II/2013 tanggal 09 Pebruari 2013 tentangPengangkatan Personalia Mahkamah Partai Damai Sejahtera untuk menanganidan menyelesaikan sengketa di internal Partai Damai Sejahtera

ebahwa pada pasal 32 ayat (1) UndangUndang tersebut disebutkan, PerselisihanPartai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik ;bahwa Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik (vide pasal 32 ayat 2 ) ;bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat

maupun Partai Demokrat CabangSimalungun tidak ada menanggapi surat Penggugat tersebut, sehinggaPenggugat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Demokrat diJakarta, guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terkait dengankode etik Partai Demokrat;11.Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Mahkamah Partai Demokrattelah menjatuhkan putusan tanggal 16 September 2014 Nomor050/DPPPHPU/2014 dengan amar: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Biaya perkara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah

Dalam gugatan alamat Tergugat IV tertulis :Jetro Saragih, S.E., Pekerjaan Swasta, Status dalam Partai Demokratsebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai Demokratuntuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 1dengan nomor urut 4, Alamat Nagori Dolok Kecamatan Silau Kahean Kab.Simalungun. selanjutnya disebut sebagai, Tergugat IV;Diperbaiki menjadi:Jetro Saragih, SE., Pekerjaan Swsata, Status dalam Partai Demokratsebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai

kursi partai politik jugamengatur tentang kewenangan peradilan umum untuk memeriksaperselisihan hasil pemilinan umum terkait dengan perbuatan yang bersifatpidana, kewenagan Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengankeputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kewenangan Dewankehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait dengan penyimpanganadministrasi penyelenggara Pemilu, dan Mahkamah Partai Politik terkaitdengan perselisihan internal partai;Bahwa selain dari perselisihan partai politik sebagaimana

dimaksud dalampenjelasan Pasal 32 Undang Undang Partai Politik, Mahkamah partai jugaberhak dan berwenang menyelesaikan perselisinan hasil pemilinan umuminternal Partai Demokrat terkait adanya pelanggaran terhadap hak anggotapartai politik berupa pelanggaran hak politik anggota partai politik untukHalaman 12 dari 18 hal.Put.

mengenai persyaratan pengajuan gugatanperselisihan partai politik;Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1)Halaman 15 dari 18 hal.Put.

menuju ke Kantor DPW Partai Aceh KabupatenAceh Tengah diikuti dengan massa lainnya;Bahwa Amri Alias Aman Rahmat Bin M.

kaitannya dengan Partai Aceh;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwamembenarkan dan tidak keberatan;3.

Bahwa benar pada saat terjadi pengerusakan Kantor DPW Partai Aceh wilayahKabupaten Aceh Tengah serta pemukulan terhadap saksi Chalidin Gayo terdakwaAmri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin berada dilokasi kejadian dan ikut sertamasuk kedalam Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah;5.

Fahrizal EfendiNasution, SH mengatakan "Masalah suara Partai Hanura bisa sayaamankan untuk wilayah Dapem dan Dapem IV ", sehingga saksi korbanyakin dan percaya mengingat yang datang dan mengatakan hal tersebutadalah Fahrizal Efendi Nasution, SH selaku Ketua DPC Partai HanuraKabupaten Mandailing Natal bersama dengan Terdakwa (selaku SekretarisDPC Partai Hanura Kabupaten Mandailing Natal) , namun saat itu belum,ada keputusan/kesepakatan antara saksi korban H.

Bahwa Terdakwa adalah sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai HanuraKabupaten Mandailing Natal yang saat ini sedang menduduki jabatansebagai anggota DPRD Tk.II Kabupaten Mandailing Natal ;11. Bahwa saksi H. Aswin Parinduri, SH adalah seseorang yang inginmencalonkan diri untuk menjadi Bupati Kabupaten Mandailing Natalperiode 2010 , melalui partai Hanura ;.

Bahwa dalam internal Partai HANURA, saksi HAASWIN PARINDURI telahdiproses sebagai calon Bupati Madina dari Partai HANURA mulai daritingkat Cabang Mandailing Natal, Wilayah Propinsi Sumatera Utara dansampai tingkat pusat (DPP) ;129.

Bahwa tidak keluarnya rekomendasi DPP Partai Hanura untuk mencalonkansaksi H.ASWIN PARINDURI sebagai calon Bupati Mandailing Natal dariPartai Hanura adalah karena pada saat menghadap DPP Partai Hanura diJakarta saksi HAASWIN PARINDURI tidak dapat memenuhi syarat yangditetapbkan oleh DPP Partai Hanura yaitu memberikan uang kontribusikepada Partai Hanura sejumlah 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah );10.Bahwa pada akhirnya saksi HAASWIN PARINDURI dicalonkan oleh PartaiHanura melalui Wakil

tetapi Para Penggugat sebelumnyakeberatan mengenai persyaratan tersebut karena pada waktu ituketentuan pasal 16 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 tahun 2008tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

MS) pindah partai (Partat Demokrasi Indonesia) oleh karenapartai Penggugat yang lama (Partai Demokrasi kebangsaan) bukan lagipeserta pemilu yang akan datang (tidak lolos Verifikasi Faktual);11 Bahwa mengenai surat pernyataan pengunduran diri Para Penggugat Isebagai Anggota DPRD dan anggota Partai politik Asal yang masingmasing tidak lolos Verifikasi, adalah hal keadaan terpaksa, walaupunsesungguhnya pengunduran diri Para Penggugat dari partai asalsesungguhnya hanyalah keterpaksaan belaka dan bukan

MUHAMMAD NUR, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;e Bahwa saksi adalah Ketua DPD PPRN atau Partai Peduli Rakyat NasionalKota Parepare sejak tahun 2008 sampai 2014 tetapi sebelumnya yaitu padatahun 2007 sebagai Sekretaris Partai;e Bahwa Tupoksi saksi di Partai adalah mengawal dan memene partai;e Bahwa Belakangan baru saksi tahu kalau ada proses PAW terhadap YusufNonci karena sejak terjadi konflik di PPRN saya tidak fokus lagi mengurusanggota DPD PPRN Parepare;27 Perkara

beberapa partai yanganggotanya ingin maju di partai lain mengajukan gugatan ke MK;Bahwa setahu saksi isi dari PKPU No.7 tersebut salah satu poinnya tidakmembernarkan anggota DPR maju di partai lain, kalau ingin maju harusmengajukan pengunduran diri, kalau tidak dicoret dari pencalonan;Bahwa di partai PPRN tidak ada konsekwensi bagi seorang anggota pindahke partai lain karena berdasarkan keputusan rapat DPP yang diketuai IbuAmelia Ahmad Yani membenarkan anggota DPR dari Fraksi PPRN pindahpartai sepanjang

ke partai Hanura;Bahwa benar Yusuf Nonci pindah ke partai Hanura, jadi sewaktu yangbersangkutan menyampaikan secara lisan ke saksi bahwa dia akanmencaleg di partai Hanura saksi sampaikan silahkan, jadi saksi tidak perlumeminta pengunduran diri dari yang bersangkutan;Bahwa benar ada persetujuan dari DPP kalau Yusuf Nonci pindah ke partaiHanura, malahan DPP PPRN mengeluarkan ancaman bagi anggota DPRdari Fraksi PPRN caleg di partai lain akan di PAW, kecuali di partaiHanura;Bahwa saksi tahu kalau PAW

Program sosialisasi partai dan pemantapan citra serta kepercayaanmasyarakat kepada PKPB;6. Strategi dan Program Pemenangan Pemilu;7.

Bangsa (PKPB) dan tidak jalannya organisasi Partai dan telahsangat membahayakan masa depan partai karya peduli bangsa (PKPB);Bahwa kerugiankerugian yang diderita oleh Partai Karya Peduli Bangsa(PKPB) selama maa kepemimpinan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill jelasdan nyata berupa tidak lolosnya Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dalamparlimentary treshold dan telah terhambatnya pembinaan kader dan jaringanPartai, hal mana sudah sering disampaikan oleh Para Penggugat, namun tidakpernah didengarkan

PERSONALIA DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI KARYA PEDULI BANGSA MASA BAKTI 2006 2010dan menata ulang organisasi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), tentunya demikemajuan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut para Penggugat mohon agarPengadilan Partai Politik pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikanputusan sebagai berikut :DALAM PROVISI:Hal. 7 dari 19 hal.

Perselisinan yang berkenaan dengan kepengurusan;Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;Pemecatan tanpa alasan yang jelas;Penyalahgunaan kewenangan;Pertanggungjawaban keuangan;aw & ESKeberatan terhadap keputusan Partai Politik;Bahwa jika dicermati posita gugatan dari para Penggugat jelas dan tegasmenyangkut dan berhubungan dengan Penyalahgunaan wewenang' danPertanggungjawaban keuangan serta keberatan terhadap keputusan Partai Politik,khususnya PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), sehingga walaupunmerupakan

perselisihan internal didalam tubuh Partai Karya Peduli BangsaHal. 15 dari 19 hal.

menerbitkan Surat KeputusanMahkamah Partai Demokrat No. 060/DPPPHPU/2014 tanggal 16September 2016, dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat tahun2014 antara Sdr.

partai tidaktercapal, kecuali berkenaan dengan kepengurusan,penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri;Bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam mengadilisengketainternal Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPPHalaman 5 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 395 K/TUN/2017PHPU/2014 telah bertindak melampaui kewenangannya danpengambilan keputusan tidak dilakukan dalam mekanisme yang benar.Bahwa Tergugat yang berstatus Terlapor dalam perkara ini tidakpernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau untuk melakukanpembelaan diri sebagaimana tata cara pembelaan diri yang telahdiatur dalam AD/ART Partai Demokrat; Bahwa Partai Demokrat telah mengatur mekanisme pemberhentiananggota Partai Demokrat sesuai dengan ART Partai Demokrat Pasal 8yang mengatur

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2).

Putusan Nomor 395 K/TUN/2017Pimpinan Pusat Partai dan usulan dari Pimpinan Partai Setingkatnya.Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus berdasarkanusulan dari Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota untuk DPRDKabupaten/Kota diteruskan oleh Surat Pemberhentiandari DewanPimpinan Pusat Partai yang bersangkutan dalam

Reky Jehubebjaan Ketua DPDPartai Buruh, Samuel Ratumurun Ketua DPD Partai Nasional BentengKerakyatan Indonesia, Edy Talahatu Sekretaris DPD Partai Persatuan Daerah,Maur Karepesina Ketua DPW Partai Kebangkitan Nasional, Mustafa KamalKetua DPW Partai Persatuan Nahdathul Ulama Indonesia, Saimin MorhomKetua DPD Partai Indonesia Sejahtera, Sdr, Mahmud Rumasukun Ketua DPDPartai Penegak Demokrasi Indonesia dan Sdr.

Asrul bin Usman SekretarisDPW Partai Patriot adalah memberikan dukungan partai politik kepada korbandan pasangannya sebagai calon Walikota Ambon tahun 2011 melalui SuratDukungan Partai Politik Nomor : 001/KAUSMRF/SD/X/2010 tanggal 21Oktober 2010.

yang diberikan oleh saksi korban sebesarRp50.000.000,00 ditambah Rp10.000.000,00 untuk biaya transportasi keJakarta guna mengurus Surat Rekomendasi dari masingmasing partai nonseat sebagai pendukung calon saksi korban yang telah dikeluarkan untukkeperluan pengurusan surat rekomendasi dari DPP partai tersebut telahditerima oleh masingmasing partai non seat pendukung saksi korban tersebuttermasuk juga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri yakni Terdakwajuga menerima dana kompensasi dari saksi

Sebagai PEMOHON KASASI LAWANDEWAN PIMPINAN WILYAYAH PARTAI ACEH KABUPATEN ACEH TIMUR selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah c.q ZULFAZLI AIYUB, Dkk sebagai TERMOHON KASASI

Bahwa Para Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018 yang didukung dandirekomendasi oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKPI), Partai Golongan Karya (Partai Golkar)dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang telah mendaftar di KPUKabupaten Paniai pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 22.10 WIT,dimana pada waktu itu Para Penggugatdi antar oleh Tim Sukses danTim Pemenangan serta di dampingi oleh perwakilan Partai Politik dihalaman

dengan jelas dukungan Partai Politikuntuk Para Penggugat adalah PBB, PKPI dan Partai Golkar.

Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.1.2.Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang di dukung PartaiPolitik atau Gabungan Partai Politik Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai,S.IPPartai Kebangkitan Bangsa;Partai Nasional Demokrat;Dr. Hengki Kayame, S.H.,M.H. dan Drs. Yeheskiel Tenouye;234.>62. Partai Persatuan Pembangunan;. Partai Amanat Nasional;. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);Partai Bulan Bintang (PBB);. Partai Demokrat;.

) Partai Politik antara lain:Partai Persatuan Pembangunan; Partai Amanat Nasional; Partai Keadilandan Persatuan Indonesia (PKPI); Partai Bulan Bintang (PBB); PartaiDemokrat; dan Partai Gerakan Indonesia Raya;.

Dokumen ini berisi datatentang dukungan 3 (tiga) partai politik kepada Para Penggugatyakni Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 3 (tiga) kursi, PartaiKebangkitan Bangsa (PBB) dan Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (PKPI) masingmasing dengan dukungan 1 (satu) kursi;Bahwa karena partai pendukung Para Penggugat hanya meliputigabungan tiga partai, maka verifikasi yang dilakukan Tergugatterhadap gabungan 5 (lima) partai yakni Partai Golkar, PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (

LLG telahmenggugat tergugat dengan hal sebagai berikut :Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Partai Bintang Reformasi berdasarkan KartuTanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai BintangReformasi.

Dengan Kartu Tanda Anggota Nomor : 005.16.1606.07.2008. tanggal bulanJuli Tahun 2008 dan selain itu PENGGUGAT juga terdaftar sebagai Pengurus danKader Partai Bintang Reformasi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PartaiBintang Reformasi Nomor : 131/KPTS/DPWPBR/SUMSEL/V/2012.Bahwa PENGGUGAT II adalah Anggota Partai Bintang Reformasi berdasarkan KartuTanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewwan Pimpinan Pusat Partai

dan Anggaran Rumah Tangga, pedomanpedoman Partai BintangReformasi, Garis perjuangan Partai Bintang Reformasi dan Peraturanperaturanlainnya.

Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten MusiRawas (TERGUGAT !)

dahulu.Bahwa Penggugat dan Penggugat II diberhentikan dari keanggotaan partai tanpa adaketerangan yang jelas, kesalahan yang telah di lakukan oleh Penggugat , Penggugat IIdan tidak ada surat Peringatan/ Teguran , II dan Ill dari Tergugat I, Tergugat II danTergugat III sangat jelas bertentang dengan ART Partai Bintang Reformasi.Bahwa Partai Bintang Reformasi pada pemilu 2014 bukan merupakan partai yang ikutdalam perserta pemilu.Bahwa dengan memperhatikan :1.