Ditemukan 46614 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Umum Penggelapan
Register : 22-06-2017 — Putus : 25-08-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PT BENGKULU Nomor 25/Pid/2017/PT BGL
Tanggal 25 Agustus 2017 — MULYADI BIN (ALM) MUNIR YUSUF
76 — 20
  • BENGKULU NOMOR 161/Pid.B/2017/PN Bgl TANGGAL 31 JUNI 2017
    Bgl.Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulutanggal 22 Juni 2017 Nomor 25/Pen.Pid/2017/PT BGL,tentang penunjukanMajelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi dari Panitera PengadilanNegeri Bengkulu atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Mei2017 Nomor 161/Pid.B/2017/PN Bgl atas nama terdakwa Mulyadi bin (Alm)Munir Yusuf;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan
    Bgl.Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dantuntutan tersebutPengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhnkan putusan sebagaimana tertuangdalam putusan tanggal 31 Mei 2017 Nomor 161/Pid.B/2017/PN Bgl. yang amarlengkapnya berbunyi sebagai berikut ;1. Menyatakan terdakwa MULYADI Bin (Alm) MUNIR YUSUF, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENGGELAPAN sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.
    waktu selama 7 (tujuh) hari kerjaterhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehPenuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, dengan demikianpermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriBengkulu Nomor 161
    Bgl.Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim TingkatPertama seperti tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi harus menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Bgl tanggal 31Mei 2017, yang dimohonkan banding dengan merubah khusus mengenaipemidanaannya;Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan ini;Mengingat serta memperhatikan, ketentuan
    Pasal 372 KUHP danUndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAPserta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Bgl tanggal 31 Juni 2017 yang dimintakan bandingtersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhnkan kepada terdakwasehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :1.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 14-02-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 19 April 2022 — Penggugat:
Sony Hariyono
Tergugat:
Nyonya Raden Ajeng Anni Firnani
Turut Tergugat:
Tugito
56 — 10

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas ;
    2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Sby harus dihentikan ;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
    4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 2.629.000,-
    161/Pdt.G/2022/PN Sby
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 20-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 4 Mei 2017 — - HERMANTO (PENGGUGAT) - PT. AKR Transportasi Indonesia (TERGUGAT)
48 — 16
  • - Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003
    AKR Transportasi Indonesia terhadap Penggugat i.cHermanto belumlah sesuai dengan pasal 161 UndangUndang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;8. Bahwa sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuanhukum yang berlaku, setelah menerima surat anjuran dari Mediator Dinassosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Penggugat datang ke perusahaandengan maksud untuk bekerja, akan tetapi Tergugat tidakmemperbolehkan Penggugat untuk melakukan pekerjaan;9.
    Dan menurut Pasal 93 ayat 1 UUNo. 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa upah tidak dibayarapabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, ketentuan iniadalah merupakan azas yang pada dasarnya berlaku umum bagi semuapekerja, apalagi pekerja yang sedang dalam proses pemutusan hubungankerja karena kesalahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat 1UU No. 13 tahun 2003.
    AKR Transportasi Indonesia Pasal 52 ayat (1) yangmenyatakan tentang menempatkan barang milik perusahaan dalamkeadaan bahaya;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti gugatan Penggugatdan jawaban Tergugat yang menjadi permasalahan adalah :1.Apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat telah memenuhi Pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan?;2.
    MdnMenimbang, bahwa berdasarkan mediasi yang dilakukan, pada tanggal 7September 2016 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkansurat Anjuran yang intinya adalah pengakhiran hubungan kerja yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat belum sesuai dengan Pasal 161 UndangUndangNo.13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa Pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun 2003berbunyi:(1) Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama
    Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuaidengan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003;3.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-12-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 19-01-2015
Putusan PT BENGKULU Nomor 60/PID.Sus/2014/PT.BGL
Tanggal 7 Januari 2015 — ASEP AGUS SUSANTO BIN RUDI
57 — 17
  • ARGA MAKMUR NOMOR : 161/Pid.B/2014/PN.Agm TANGGAL : 30 OKTOBER 2014
    ;Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmurtanggal 30 Oktober2014 Nomor: 161/Pid.B/2014/PN.Agm yang amar leng kapnya berbunyi sebagai berikut ;1 Menyatakan terdakwa Asep Agus Susanto Bin Rudi tersebut, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukankekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Tng
Tanggal 25 Maret 2019 — Pemohon:
YUDHIE RIEZZA
61 — 20

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 161/Pdt.P/2019/PN.Tng;
    2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 161/Pdt.P/2019/PN.Tng dicabut;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Perdata;

    Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu

    161/Pdt.P/2019/PN Tng
    PENETAPANNOMOR : 161 / PDT.P / 2019 / PN.TNG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadilipermohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapandalam permohonan dari :YUDHIE RIEZZA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komplek Mahkota MasBlok L1/21, el. Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang,Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MuhamadSirot, S.H.
    ., Advokat/Pengacara pada KantorHukum/Law Office SIROT, HERY & PARTNERS, yang beralamat diJl.Kerajinan NO. 2 Gajah Mada, Jakarta Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TangerangNomor: 161/Pdt.P/2019/PN.TNG, tertanggal 18 Februari 2019 tentangPenunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini :Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal13
    dari Undangundang serta peraturanlainnya yang bersangkutan ;Hal. 1 Penetapan No. 161/Pat.P/2019/PN.
    Menyatakan bahwa perkara Nomor 161/Pdt.P/2019/PN.Tng dicabut;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Perdata;4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat inisebesar Rp. 296.000, (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 25 Maret 2019, olehkami : Gatot Sarwadi, SH.
    ,Jumlah Rp. 296.000,( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )Hal. 2 Penetapan No. 161/Pat.P/2019/PN. Tng
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 19-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 266 / B / 2016 / PT.TUN.JKT
Tanggal 17 Nopember 2016 — 1.FATIMAH binti H.A. MADJIDI BEIJI.; DKK (4 Orang).; 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK.; DKK (7 Orang)
46 — 22
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 161/G/2015/PTUN-BDG.;
    bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalamperkara a quo terhadap eksepsi tenidhg "Kompetens Absolut Pengadilanadalah telah tepat dan benar, aren S8bab itu untuk tidak mengulang kembaliseluruh uraian pertimbangar Hokum dalam putusan di tingkat pertama, makaMajelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan dijadikan dasarpertimbangan dalam nemutus sengketa Tata Usaha Negara a quo ditingkatbanding, coiriza terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPanaling Nd) 161
    No. 266 / B/ 2016/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung No. 161/G/2015/PTUN.BDG tanggal 27 Juni 2016 yangdimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, dan ParaPenggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketaini, maka berdasarkan pasal 110 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Pembandingdihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat
    banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; AA>.Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomer 3 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dilibah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lainnya.yang terkait ; MENGADILI Menerima permohonan banding, tari Para Penggugat / Pembanding; Menguatkan Putusan Rengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :161/G/201 SPTUNBDG tanggal 27 Juni 2016 yang dimohonkan banding;
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 19-05-2022 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PN MANADO Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Mnd
Tanggal 2 Juni 2022 — Pemohon:
1.FERRY WENTUK
2.ADEILEYDA HARIMISA
20 — 7

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Mnd, dari Para Pemohon tersebut;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara permohonan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Mnd dari buku register induk perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Manado;
    3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dianggarkan sejumlah Rp 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu
    161/Pdt.P/2022/PN Mnd
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 12-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn
Tanggal 25 September 2017 — - RIFKI ALAM SAPUTRA (PENGGUGAT) - CV. FOUNTAIN (TERGUGAT)
58 — 19
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2017 sesuai Pasal 161 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 14-07-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn
Tanggal 18 September 2017 — - R. SYVER PANDAPOTAN AMBARITA (PENGGUGAT) - PT. CAPELLA MEDAN (TERGUGAT)
83 — 27
  • - Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak tanggal 28 Februari 2017;
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 27-03-2024 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Smg
Tanggal 4 April 2024 — Pemohon:
SUWANDI
3 — 0

  • M E N E T A P K A N :

    1. Menyatakan Pencabutan Permohonan perihal penetapan Penambahan Nama Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Smg, atas nama Pemohon Suwandi dapat dikabulkan ;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Smg tersebut dalam register perkara yang tersedia untuk itu;

    Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) ;

    161/Pdt.P/2024/PN Smg
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-07-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 94/PID/2018/PT.PLG
Tanggal 1 Agustus 2018 — SOLIHAM ALS ILHAM BIN JUWENI
28 — 17
  • MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 161/Pid.Sus/2018/PN.Plg TANGGAL 6 JUNI 2018 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT
    Kalidoni Palembang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 6 Juni 2018;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiPalembang tanggal 17 Juli 2018, Nomor 94/PEN.PID/2018/PT.PLG. tentangPenunjuk kan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri PalembangNomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 6 Juni 2018 dan surat surat yangbersangkutan dengan perkara tersebut;Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.Membaca
    pecahan seratus ribu berjumlah Rp.500.0000,(lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara; 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI nomorrekening,7186 01001625537 dan 1 (satu ) buah ATM BRI Nomor5221842055655333, dikembalikan kepada terdakwa Soliham alsLiham Bin Juweni sebagai pemiliknya;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri PalembangNomor 161
    menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratanyang ditentukan dalam undangundang, maka permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.Menimbang, bahwa terdakwa di dalam memori bandingnya padapokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkatpertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:1.2.3Menerima Permohonan dan Memori Banding Terdakwa/Pembanding ;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161
    UmumHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.dirampas untuk Negara namun, Majelis Hakim tingkat pertama tidakmembuat penetapan terhadap barang bukti mobil tersebut; Bahwa putusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim tingkat pertamabanyak terdapat kesalahan dan kekeliruan sebagaimana telah terdakwauraikan dalam memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelahn memeriksa danmencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Palembang, Nomor 161
    yangtersebut dalam amar putusan ini ;Memperhatikan akan Pasal 111 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, serta pasalpasal dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan:MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 161
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-02-2022 — Putus : 29-08-2022 — Upload : 30-08-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Dps
Tanggal 29 Agustus 2022 — Penggugat:
NI MADE MONA SAWITRI
Tergugat:
PT BPR INDRA CANDRA CAB BADUNG
32 — 12

  • M E N E T A P K A N

    1. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor :161/Pdt.G/2022/PN Dps dicabut;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Dps dari register perkara;
    3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) ;
    161/Pdt.G/2022/PN Dps
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 23-05-2023 — Putus : 30-05-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan PN PADANG Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Pdg
Tanggal 30 Mei 2023 — Pemohon:
ZAFNIARTI
24 — 0
  • Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara perdata Nomor : 161/Pdt.P/2023/PN.Pdg. yang dimohonkan pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Padang atau petugas yang ditunjuk untuk itu untuk mencoret perkara perdata Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Pdg dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
161/Pdt.P/2023/PN Pdg