Ditemukan 53661 data
173 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
914 — 776 — Berkekuatan Hukum Tetap
menurut ketentuan UndangUndang, dan apakah Pengadilantelah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 253 Ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkarapada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;Mengingat Pasal 191
186 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan jelas perbuatanTerdakwa in casu merupakan perbuatan dalam lingkup hukum perdatasebagaimana putusan Judex Facti in casu;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan JudexFacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkatkasasi dibebankan kepada negara;Mengingat Pasal 191
175 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan UndangUndang, dan apakah Pengadilantelah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkarapada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191
523 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
danmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di SamarindaNomor 103/PID/2018/ PT.SMR tanggal 24 Juli 2018, yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Sgttanggal 12 April 2018, untuk kKemudian Mahkamah Agung mengadili sendiriperkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawahini:1Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaanmaka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasikepada Negara;Mengingat Pasal 191
117 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi dari PenuntutUmum tersebut ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkarapada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung
120 — 46
M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;---- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang NO.191 / Pdt.G / 2014 / PN.Kpg tanggal 6 Mei 2015 , yang dimohonkan banding tersebut ;---------- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;--------
BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG, beralamat di Jalan BasukiRahmat No. 1, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUTTERGUGAT :222n2nn nananwann Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Kupang NO.191 / Pdt.G / 2014 /PN.Kpg tanggal 6 Mei2015, dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6Nopember 2014 yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kupang pada tanggal 6 Nopember 2014 dalam Register Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :Adapun alasanalasan Gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :I.
Karena itu sudahsepatutnya pula Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Kupang yangmemeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskanberdasarkan keadilan ;Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 191 RBgdan Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenanuntuk menyatakan putusan yang dijatuhnkan dalam perkara inidapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipun ada bantahan(verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bijVOOITaad) ; =" ==22.Bahwa TERGUGAT , TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT danTURUT
126 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa lebih teliti banwa barang yangdiantarkan adalah Narkotika; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangandapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsurPasal 111 Ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, yaitu menguasai Narkotika Golongan dalam bentuktanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biayaperkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasidibebankan kepada Negara;Mengingat Pasal 191
55 — 5
191/Pid.Sus/2012/PN. P. Bun
PUTUSANNomor : 191/Pid.Sus/2012/PN. P.
P.Bun, sejak tanggal 05 Agustus 2012 sampai dengantanggal 03 Oktober 2012;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dan berkas perkara yang bersangkutan;Setelah memperhatikan;Halaman 1 dari 15 Putusan No. 191/Pid.Sus/2012/PN.P.BunJalan P.
Sukamara RT.04, Kelurahan Padang, KecamatanSurat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. 151/SPPB/07/2012, tertanggalApril 2012;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 191/Pen.Pid/2012/PN.P.Bun.tertanggal 06 Juli 2012, tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 191/Pen.Pid/2012/PN.P.Bun. tertanggal 06 Juli 2012,tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu Kamis tanggal 12 Juli 2012;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dariperbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danHalaman 12 dari 15 Putusan No. 191/Pid.Sus/2012/PN. P.
ANGELIA RENATA, SH.PANITERA PENGGANTI,TIDEDI ZARQONI, SH.Halaman 15 dari 15 Putusan No. 191/Pid.Sus/2012/PN. P. Bun
104 — 36
318 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwaputusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, bdan c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari PenuntutUmum tersebut ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biayaperkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankankepada Negara;Memperhatikan Pasal 191
264 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwaputusan judex facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b,dan c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi dari PenuntutUmum tersebut ditolak:Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkarapada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191
144 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umumterhadap Terdakwa II tersebut ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa Il dibebaskan, maka biayaperkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankankepada Negara;Mengingat Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang
357 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian,berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkarapada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung
149 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan undangundang, danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biayaperkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191
JOKO PRAMUDHIYANTO, SH
Terdakwa:
SREEJITH SREEDHARAN PILLAI als. SREEJITH
253 — 146
103 — 20
dengan fotocopynya;Menimbang, bahwa Buktibukti surat tersebut diatas adalah merupakan atau hanyaberupa fotocopy, sehingga menurut Majelis bukti aslinya masih ada pada yangmengajukannya, maka buktibukti surat yang diajukan tersebut dinyatakan tetap terlampirdalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair danDakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum maka biaya perkara ini dibebankan kepadaNegara ;Mengingat, ketentuan pasal butir 23, pasal 97 (1) dan (2), Pasal 191
1.Aso
2.Jumartini
Tergugat:
1.BUpati Soppeng
2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng
3.Kepala Sekolah SD 191 Penrie
4.Kepala Desa Barang
5.Kepala Desa Jampu
27 — 20
Penggugat:
1.Aso
2.Jumartini
Tergugat:
1.BUpati Soppeng
2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng
3.Kepala Sekolah SD 191 Penrie
4.Kepala Desa Barang
5.Kepala Desa Jampu
PUTU GEDE DJAJA
Tergugat:
1.PUTU MARDIKA
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG
Turut Tergugat:
1.I KETUT BUNGAYA
2.I WAYAN ROSA
3.I KETUT LOKIA
20 — 0
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 191/Pdt.G/2023/PN Sgr;
- Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 191/Pdt.G/2023/PN Sgr dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor: 191/Pdt.G/2023/PN Sgr pada register perkara perdata gugatan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
191/Pdt.G/2023/PN Sgr
15 — 9
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bbs dari Pemohon;
- Menyatakan perkara Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bbs telah selesai;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
191/Pdt.G/2021/PA.Bbs