Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 206/Pid.Sus/2014/ PN.Sda. tanggal 17 April 2014 ;

L9943UG ; (satu) lembar SIM B Il Umum atas nama Hariyanto ;Dikembalikan pada masingmasing pemiliknya.Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 206/Pid.Sus/2014/PN.Sda. tanggal 17 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa JOKO HANDRIANTO tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraanbermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 206/Pid.B/2014/PN.Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di

pernah dihukum ; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) kepada keluarga korban Suryati, memberikan bantuan biayapengobatan dan perawatan sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah)kepada korban Rofi Azhari serta Elok Masruroh serta ada surat pernyataandamai dari keluarga korban ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.206

No. 1167 K/Pid/2014MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDOARUJO tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 206/Pid.Sus/2014/PN.Sda. tanggal 17 April 2014 ;MENGADILI SENDIRI1.

Menyatakan sah jual beli Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah untuk lahan kebun seluas 20.000 M2 yang terletak di desa kota bangun sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 728 tanggal 16 Februari 2001, surat ukur nomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29 Januari atas nama Tergugat (Agus Indarto);5.

Menyatakan sebidang tanah untuk lahan kebun seluas 20.000 M2 yang terletak di desa kota bangun sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 728 tanggal 16 Februati 2001, surat ukur Nomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29 Januari atas nama Tergugat (Agus Indarto), adalah sah hak milik Penggugat;6.

Memberi izin kepada Penggugat untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No. 728 tanggal 16 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29 Januari 2001 atas nama Tergugat (Agus Indarto) ke atas nama Penggugat (Jaungkur Sitamba) pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampari7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.779.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

yang terletak di Desa Kota Bangunsebagaimana Sertipikat Hak Milik No.728 tanggal 16 Februari 2001, SuratUkur Nomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29 Januari 2001 atas nama Tergugat(AGUS INDARTO);4. Menyatakan sebidang tanah untuk lahan kebun seluas 20.000 M? yangterletak di Desa Kota Bangun sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.728tanggal 16 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29Januari 2001 atas nama Tergugat (AGUS INDARTO), adalah sah hak milikPenggugat;5.

Memberi izin kepada Penggugat untuk membaliknamakan Sertipikat Hak MilikNo.728 tanggal 16 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 206/18.18/PIR/2001tanggal 29 Januari 2001 atas nama Tergugat (AGUS INDARTO) ke atas namaPenggugat (JAUNGKUR SIT AMBA) pada Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Kampar ;6.

yang terletakdi Desa Kota Bangun sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.728 tanggal 16Februari 2001, Surat Ukur Nomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29 Januari 2001atas nama Tergugat (AGUS INDARTO) sehingga petitum angka 4 ini pun telahdikabulkan;Menimbang, bahwa petitum angka 5 berisi permohonan untuk memberi ijinkepada Penggugat untuk membaliknamakan Sertipikat Hak Milik No.728 tanggal16 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29 Januari 2001atas nama Tergugat (Agus Indarto) ke atas

yang terletak di desa kota bangunsebagaimana sertifikat Hak Milik No. 728 tanggal 16 Februari 2001, surat ukurnomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29 Januari atas nama Tergugat (AgusIndarto);5. Menyatakan sebidang tanah untuk lahan kebun seluas 20.000 M? yang terletakdi desa kota bangun sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 728 tanggal 16Februati 2001, surat ukur Nomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29 Januari atasnama Tergugat (Agus Indarto), adalah sah hak milik Penggugat;6.

Memberi izin kepada Penggugat untuk membaliknamakan Sertifikat Hak MilikNo. 728 tanggal 16 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 206/18.18/PIR/2001tanggal 29 Januari 2001 atas nama Tergugat (Agus Indarto) ke atas namaPenggugat (Jaungkur Sitamba) pada kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Kampari7.

Menyatakan batal keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Maluku Nomor 206 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Maluku Nomor 206 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.591.500,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yaitu Surat KeputusanGubernur Maluku Nomor 206 Tahun 2018 Tentang Peresmianpemberhentian antarwaktu Anggota Dewan Perawakilan Rakyat DaerahKabupaten Maluku Tenggara BaratMasa Jabatan 2014 2019 Tanggal 10September 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa yaitu SuratKeputusan Gubernur Maluku Nomor 206 Tahun 2018 Tentang Peresmianpemberhentian antarwaktu Anggota Dewan Perawakilan Rakyat DaerahKabupaten Maluku Tenggara BaratMasa Jabatan 2014 2019 Tanggal 10september 2018;4.

BuktiP.1. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan GubernurMaluku Nomor: 206 Tahun 2018 Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat MasaJabatan 2014 2019, Tanggal 10 September 2018;2.

Menyatakan batal keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupaKeputusan Gubernur Maluku Nomor 206 Tahun 2018 Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Maluku Tenggara Barat Masa jabatan 20142019, tanggal 10September 2018;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan yang diterbitkanoleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Maluku Nomor 206 Tahun 2018Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanHalaman 24dari 26Halaman Putusan Nomor 12/G/2018/PTUN.ABNRakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa jabatan 20142019,tanggal 10 September 2018;4.

Perkara Nomor 206/PDT.P/2013/PN.NGJK atas nama NINIEK SOETINI sebagai Pemohon dinyatakan GUGUR.2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah).

206/PDT.P/2013/PN.NGJK

206/PDT.P/2013/PN.NGJKNama : NINIEK SOETINIJenis kelamin : PerempuanUmur : 43 TahunPekerjaan : Ibu Rumah TanggaAlamat : Desa Lambangkuning Kec. Kertosono Kab. NganjukAgama : IslamWarga Negara : IndonesiaStatus : KawinPendidikan 2+Amar Putusan :1. Perkara Nomor 206/PDT.P/2013/PN.NGJK atas nama NINIEK SOETINI sebagai Pemohondinyatakan GUGUR.2.

Menyatakan perkara nomor 206/Pdt.P/2019/PA.IM tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000 ( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah );

206/Pdt.P/2019/PA.IM

Menyatakan perkara nomor 206/Pdt.G/2018/PA. Tgr.

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 761. 000 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

206/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Salinan PUTUSANNomor 206/Pdt.G/2018/PA.TgrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:EE, tempat dan tanggal lahir Samboja, 02Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempatkediaman di Jalan rsBs Kecamatan Samboja Kabupaten KutaiKartanegara, sebagai Pemohon;melawaneen

kediaman diJ iiiMS Kecamatan)=Samboja Kabupaten = KutaiKartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya denganjelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bBahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal01 Februari 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan NomorHalaman 1 dari 5 putusan Nomor 206

Menyatakan perkara nomor 206/Pdt.G/2018/PA. Tgr. gugur.2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 761. 000 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi,bertepatan dengan tanggal 3 Zulgqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H.Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I.dan Drs. H.

Taufikurrahman, M.AgHakim Anggota Hakim Anggota,Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 206/Padt.G/2018/PA.Tgrttd ttdReny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I. Drs. H. Anmad SyaukaniPanitera Pengganti,ttdMahyani,S.AgPerincian biaya :1. Pendaftaran Rp 30.000,002. Proses Rp 50.000,003. Panggilan Rp 670.000,004. Redaksi Rp 5.000,005.

Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 761.000,00( tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah )Disalin sesuai aslinya.Tenggarong, 16 Juli 2018Panitera,Rumaidi, S.Ag.Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 206/Padt.G/2018/PA.TgrHalaman 6 dari 5 putusan Nomor 206/Padt.G/2018/PA.Tgr

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon dalam perkara Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Srog gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

206/Pdt.P/2023/PA.Srog

Menyatakan perkara nomor 206/Pdt.P/2022/PA.IM tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 620.000 ( enam ratus dua puluh ribu rupiah);

206/Pdt.P/2022/PA.IM

Menyatakan perkara Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.Pwl dicabut.3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

206/Pdt.P/2015/PA.Pwl

PENETAPANNomor 206/Pdt.P/2015/PA.PwlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara WaliAdhal yang diajukan oleh:Nur Qalbi binti Zaghlul, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata satu(S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP Galeso),bertempat tinggal di Jalan Teratai (Rumah Ibi Fitrah), DesaSidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,sebagai

Pemohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewalidalam register perkara Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 22 Oktober2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:1.

Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah Ma'ruf bin Zaghlul, saudarakandung Pemohon (wali nasab).Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 206/Pat.P/2015/PA Pwl. Bahwa wali Pemohon (Ma'ruf bin Zaghlul) serta ibu kandung Pemohontidak bersedia menjadi wali nikah dan tidak menerima lamaran calon suamiPemohon, dengan alasan calon suami seorang duda beranak tiga, dankarena orang tua mempunyai pilihan lain..

Menyatakan perkara Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.Pwil dicabut.3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatunkan pada hari Rabu tanggal 4 Nopember2015 M., bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1487 H., oleh Siti ZainabPelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr.

As'adPerincian biaya: Pendaftaran : Rp 30.000,00 ATK Perkara : Rp 50.000,00Panggilan :Rp 80.000,00Redaksi : Rp 5.000,00 Meterai : Ro 6.000,00Jumlah :Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 206/Pdt.P/2015/PA Pwl

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatanPenggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Latampu Nomor 140/206/LTP/XII/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Latampu Kecamatan Parigi tanggal 15 Desember 2020atas nama Sarlina jabatan Sekretaris Desa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Latampu Nomor 140/206/LTP/XII/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Latampu Kecamatan

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini adalah KEPUTUSANKEPALA DESA LATAMPU NOMOR ~ 140/206/LTP/XII/2020 TENTANGPEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DESA LATAMPU KECAMATAN PARIGIatas nama SARLINA dari jabatan Sekretaris Desa tanggal 15 Desember 2021;Il.

TENTANG TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN dan UPAYA ADMINISTRASI1.Bahwa KEPUTUSAN KEPALA DESA LATAMPU NOMOR 140/206/LTP/XII/2020TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DESA LATAMPUKECAMATAN PARIGI atas nama SARLINA dari jabatan Sekretaris Desa yangHalaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.KDI.ditetapbkan pada tanggal 15 desember 2020 dan diterima Penggugat padatanggal 18 desember 2020.2.Bahwa Penggugat menerima Obyek Gugatan Keputusan Tata Usaha Negarapada tanggal 18 desember dan diterima

Syarat konkrit ini sudah terpenuhi dengan adanya KEPUTUSANKEPALA DESA LATAMPU NOMOR 140/206/LTP/XII/2020 TENTANGPEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LATAMPU KECAMATAN PARIGI atasnama SARLINA dari jabatan Sekretaris Desa dalam bentuk surat Keputusan ;Bersifatindividual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju.

Bukti P6: Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa LatampuNomor 140/206/LTP/XII/2020 Tentang Pemberhentian PerangkatDesa Desa Latampu Kecamatan Parigi, tanggal 15 Desember 2020:;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keberatan atas terbitnyaKeputusan Kepala Desa Latampu Nomor 140/206/LTP/XII/2020Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Latampu KecamatanParigi, tanggal 15 Desember 2020, atas nama Sarlina, tanggal 1Februari 2021 beserta Tanda Terima Surat tertanggal 1 Februari2021;:

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Latampu Nomor 140/206/LTP/XII/2020Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Latampu Kecamatan Parigi tanggal15 Desember 2020 atas nama Sarlina jabatan Sekretaris Desa;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Latampu Nomor140/206/LTP/XII/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa LatampuKecamatan Parigi tanggal 15 Desember 2020 atas nama Sarlina jabatan SekretarisDesa:4.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 2 Maret 2021, oleh Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

206/Pdt.G/2021/PA.Bkt

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Pga dari Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp830.000,00 (delapanratus tiga puluhribu rupiah);

206/Pdt.G/2023/PA.Pga

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Psp. gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

206/Pdt.P/2021/PA.Psp

Memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 206 AP 221333 dengan Surat Ukur Nomor 875/1998, luas 54 m x 50 m, semula atas nama SRI SUPADMI menjadi atas nama HASNAH RAJAB ;6. Menyatakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sarmi dapat memproses balik nama sertifikat Nomor 206 Ap 221333 dengan Surat Ukur Nomor 875/1998, luas 54 m x 50 m , dari nama SRI SUPADMI menjadi atas nama HASNAH RAJAB ;7.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :

Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 206 Tahun 2022 tentang Pemberian Izin Perceraian An.

., M.Si NIP 198301182009011002 tanggal 2 September 2022

1. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 206 Tahun 2022 tentang Pemberian Izin Perceraian An. Sonny, S.Sos., M.Si NIP 198301182009011002 tanggal 2 September 2022

1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

206/Pdt.P/2018/PA.Mtp

dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Padt.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari

26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan

Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpPengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari

206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P

206/Padt.P/2018/PA.MtpHalaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 206/Pat.P/2018/PA.MtpHalaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 206/

POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap pekerjaan pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala sesuai dengan surat perjanjian No. 206

ADD.01/206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 3 Desember 2008;

ADD.01/206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 3 Desember 2008;

ADD.01/206.Pj/131/ PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 3 Desember 2008;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 206/1983 tanggal 17 Maret 1995 atas nama Fransiscus Liberty Tanarto, yang lahir di Manokwari tanggal 27 September 1983 menjadi tertulis dan dibaca Fransiscus Liberty Tan Wairara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang bernama Fransiscus

Liberty Tanarto yang lahir di Manokwari pada tanggal 27 September 1983 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 206/1983 tanggal 17 Maret 1995 menjadi tertulis dan dibaca Fransiscus Liberty Tan Wairara kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

nama pada register yang tersedia untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 206/1983 tanggal 17 Maret 1995 atas nama Fransiscus Liberty Tanarto menjadi tertulis dan dibaca Fransiscus Liberty Tan Wairara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan oleh Kuasa / pemohon dalam perkara Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Blt;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencoret perkara perdata Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Blt, dari daftar register;
3. Menghukum Kuasa / pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 [Seratus tiga puluh lima ribu rupiah]

206/Pdt.P/2023/PN Blt

Menetapkan bahwa perkara nomor : 206/Pdt.P/2012/PA.Sda dicabut.3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 275.000,-(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

206/Pdt.P/2012/PA.Sda

cukupditunjuk pada Berita Acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas.Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 25 Oktober 2012 paraPemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya karena paraPemohon tidak sanggup mendatangkan saksi.Menimbang, bahwa karena antara para Pemohon didepan sidang telahmencabut permohonannya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa perkaraNomor 206

Menetapkan bahwa perkara nomor : 206/Pdt.P/2012/PA.Sda dicabut.3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 275.000,(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim di PengadilanAgama Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 Masehi bertepatandengan tanggal 09 Dzulhijjah 1433 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Sidoarjoyang terdiri dari Drs AKHMAD ABDUL HADI,SH sebagai Ketua Majelis, Dra.MASRIFAH dan DR.H.