Ditemukan 4727948 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-05-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2170K/PDT/2004 Tanggal 15 Mei 2008 — NG GEK KWIE ; KIE HENG alias ENG KIE HENG, dkk. ; YANTO KOSASIH
127 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
.* Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawalketika saksi KORBAN yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir padatanggal 27 Agustus 1988 atau setidaktidaknya belum berusia 18 (delapanbelas) tahun sedang tidur bersama Haryati dan Intan Purnamasari denganranjang terpisah di dalam kamar, tibatiba Terdakwa masuk dan menindistubuh saksi KORBAN dari atas sambil menutup mulutnya denganmengatakan Jangan ribut", mengetahui hal itu saksi KORBAN kagetberusaha merontak, namun Terdakwa
sambil menutup mulutnya dengan mengatakan"jangan ribut kalau kau ribut, saya tidak bantu kau dalam pengobatanpendengaranmu" selanjutnya Terdakwa mengangkat baju dan BH saksiKORBAN ke atas dan menghisaphisapnya, lalu saksi KORBAN berusahamendorong tubuh Terdakwa yang berada di atas tubuhnya namunTerdakwa tidak menghiraukannya malah membuka secara paksa celanasaksi KORBAN dengan cara melepaskan tangan saksi KORBAN yangmemegang celananya, setelah berhasil dibuka saksi KORBAN mengatakan"jangan om" tetapi
Terdakwa dari atas memasukkan alat kelaminnya yangtelah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi KORBAN menggerakkanpantatnya naik turun selama beberapa menit, setelah hendak mencapaiOrgasme Terdakwa mencabut Terdakwa mencabut alat kelaminnyamengeluarkan sperma/air mani kemaluan saksi KORBAN.
atas menindis tubuh saksi KORBAN sambil menutup mulutnya denganmengatakan "jangan ribut" kalau kau ribut, saya tidak bantu kau dalampengobatan pendengaranmu dan saya tidak akan bantu juga keluargamu",selanjutnya saksi KORBAN berusaha memegang celananya agar tidakdibuka, namun Terdakwa membukanya secara paksa dengan caramelepaskan tangan saksi KORBAN yang memegang celananya, setelahberhasil dibuka Terdakwa dari atas memasukkan alat kelaminnya yang telahtegang ke dalam lubang kemaluan saksi KORBAN
Untuk SallinanMahkamah Agung RIPanitera Pengganti : Atas Nama Paniterattd/ Panitera Muda Pidana KhususEndah Detty Pertiwi, SH., MH.SUHAD , SH., MH.Nip. 040 033 261
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42853/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
119 — 39
119 — 39
V1/99/2013PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP201/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01062/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak April 2009 yang tidakdisetujui oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP201/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi
Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01062/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak April 2009 telah diterbitkan tepatwaktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 028/OGGT/IV/2012 tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep201/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak April 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diprosesoleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun2983
STP PPN Nomor :01062/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP201/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor : 01062/107/09/723/11tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat, tidak dapat diterima
Register : 17-10-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43344/PP/M.X/99/2013 Tanggal 20 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
128 — 27
128 — 27
Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP1736/WPJ.07/2012 tanggal 19 September 2012 tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor =:00001/206/09/056/10 tanggal 29 November 2010 Tahun Pajak 2009sebagaimana telah diputuskan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP3255/WPJ.07/2011 tanggal 23 Desember 2011,2.
Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak atas KEP1736/WPJ.07/2012 berdasarkan Pasal 23 ayat 2 huruf c UU KUP, yangmenyatakan bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadapKeputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Perpajakan, selainyang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukankepada Badan Peradilan Pajak,4.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 merupakan Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf f dan gPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Penggugat tidak memenuhiketentuan formal atas objek yang digugat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 huruf fdan g Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, sehingga tidak dapatdipertimbangkan lebih lanjut;bahwa sesuai uraian dan ketentuan di atas, Tergugat memohon kepada Majelisuntuk
1), ayat (3), dan ayat (6) serta Pasal 41 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun atas objek gugatan yangdi gugat oleh Penggugat Majelis tidak dapat melakukan pemeriksaan atas materiGugatan yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sesuai Pasal 36ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat
2010 sebagaimana telah diputuskandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP3255/WPJ.07/2011 tanggal23 Desember 2011, atas nama: XXX, NPWP YYY;
Register : 17-10-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43345/PP/M.X/99/2013 Tanggal 20 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
126 — 42
126 — 42
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43345/PP/M.X/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat: Gugatan Pajak Penghasilan Pasal 21: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1735/WPuJ.07/2012 tanggal 18September 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan PajakYang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Juli 2009 Nomor
Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP1735/WPJ.07/2012 tanggal 18 September 2012 tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor :00002/201/09/056/10 tanggal 13 Desember 2010 Masa Pajak Januari Juli2009 sebagaimana telah diputuskan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP3246/WPJ.07/2011 tanggal 22 Desember 2011,2.
Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak atas KEP1735/WPJ.07/2012 berdasarkan Pasal 23 ayat 2 huruf c UU KUP, yangmenyatakan bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadapKeputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Perpajakan, selainyang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukankepada Badan Peradilan Pajak,4.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 21 merupakan Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf f dan gPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Penggugat tidak memenuhiketentuan formal atas objek yang digugat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 huruf fdan g Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, sehingga tidak dapatdipertimbangkan lebih lanjut;bahwa sesuai uraian dan ketentuan di atas, Tergugat memohon kepada Majelisuntuk
sebagaimana diatur dalamPasal 40 ayat (1,3,6) dan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, namun atas objek gugatan yang di gugat olehPenggugat Majelis tidak dapat melakukan pemeriksaan atas materi Gugatanyang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sesuai Pasal 36 ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa berdasarkan
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42861/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
129 — 35
129 — 35
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42861/PP/M.V1/99/2013Gugatan PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP209/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01058/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Desember 2009 yangtidak
disetujui oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP209/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor 01058/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Desember 2009 telahditerbitkan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat(1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 036
/OGGT/IV/2012 tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep209/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Desember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan
STP PPN Nomor :01058/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP209/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusansanksi administrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor :01058/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42831/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
172 — 14
172 — 14
Register : 24-11-2011 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43528/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
112 — 29
112 — 29
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43528/PP/M.XII/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1949/WPJ.10/2011 tanggal 25 Oktober2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Februari 2008 Nomor: 00192/207/08
/504/11 tanggal 8 April 2011;: bahwa Tergugat mengenakan sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (3)Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp122.868.638 berdasarkankoreksi atas Jumlah Pajak yang tidak/kurang dibayar sebesar Rp122.868.638;bahwa atas koreksi Pajak Masukan PT KEBON AGUNG Nomor Faktur Pajak010.000 08.00000006 tanggal 21/01/2008 sebesar Rp123.863.636, Penggugat telahkhilaf mengkreditkan Faktur Pajak tersebut 2 kali yaitu Masa Januari dan Februari2008, atas kesalahan dan kekhilafan
KEBON AGUNG masih tercatat di dalamFormulir Pajak Pertambahan Nilai 1107B walaupun Penggugat telah menginput didalam eSPT Pajak Pertambahan Nilai dengan kode Faktur Pajak 070 (ditanggungpemerintah), jadi hal ini betulbetul di luar kesadaran dan kesengajaan Penggugat,sehingga Penggugat sangat keberatan atas pengenaan sanksi administrasi Pasal 13ayat (3) sebesar 100%, karena Penggugat benarbenar khilaf/tidak sengaja;: bahwa Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai
Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak Nomor: 00192/207/08/504/11 tanggal 8 April 2011 Masa Pajak Februari2008 berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP00043/WPJ.10/KP.0505/RIK.SIS/2011 tanggal 8 April 2011;bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut Penggugat mengajukan SuratPermohonan Pengurangan Sanksi Administrasi dengan Surat tanpa nomor tanggal26 Mei 2011 yang diterima Tergugat tanggal 16 Juni 2011 dan dengan KeputusanTergugat Nomor: KEP1949/WPJ.10/2011 tanggal
Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2008Nomor: 00192/207/08/504/11 tanggal 8 April 2011 atas nama: XXX, NPWP YYY;
Putus : 03-06-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 K/Pdt/2020 Tanggal 3 Juni 2020 — PT EQUATOR MAJAPURA RAYA (dahulu PT CUBAMAKARYA GRIYA TARUNA), DKK VS Ny. MARIA SOFIAH alias SOPIAH, DKK
557 — 362 — Berkekuatan Hukum Tetap
557 — 362 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepada Penggugat Ill, objek sengketa atas 19 (sembilan belas)berkas atas 19 (sembilan belas) bidang tanah, di Desa Mekarsari,Halaman 23 dari 39 hal. Put.
dimaksud;Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan/conservatoir beslagterhadap: Tanahtanah Para Penggugat, + 5.819.378 m?
Keterangan RiwayatTanah, atas masingmasing tanahtanah Para Penggugat, adalahsebagai berikut:a.
(Kurang lebih tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluhdua meter perseg));Penggugat Il sebagai Pemilik yang sah atas objek sengketasebanyak atas 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) bidangtanah, dengan total luas + 3.567.839 m?
Kepada Penggugat Ill, objek sengketa atas 19 (sembilan belas)berkas atas 19 (sembilan belas) bidang tanah, di Desa Mekarsari,Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (dahuluProvinsi Jawa Barat);10.
Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 K/PDT/2009 Fu Jung Hasim; Badan Pengurus Primkopparseni; Bahtiar; Ng. Eng Ho, Cs.
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalildalil :Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut 1(satu) unit bangunan rumah ruko yang berdiri di atasnya terletak di JalanPangeran Diponegoro No.23 B, Kelurahan Pasiran, Kecamatan SingkawangBarat Kota Singkawang sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak MilikNo.1113 / Pasiran tanggal 4 Maret 1991 tercatat atas nama BAHTIAR denganbatasbatas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;Bahwa tanah berikut bangunan rumah toko tersebut, Penggugat beli dariTergugat seharga
Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) pembelian manamerupakan pembayaran atas hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimanatertuang dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 11tanggal 12 September 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Arberson,SH.
prinsipal sebabyang membuat dan mengajukan gugatan adalah kuasa hukum Penggugatkarena telah diberikan kewenangan untuk itu ;Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena Penggugatmenyatakan pada posita 1 bahwa ia (Penggugat) adalah sebagai pemilik yangsah atas tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan P.
Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiKalimantan Barat di Pontianak dengan putusan No. 34 / PDT / 2008 / PT.
No.227 K/Pdt/2009mempertahankan harta bendanya berupa bangunan ruko yang dijadikanobyek sengketa oleh Termohon Kasasi / Penggugat, dengan demikianperbuatan atau tindakan Termohon Kasasi / Penggugat yangmembaliknamakan sertifikat tanah dan bangunan ruko milik PemohonKasasi / Tergugat menjadi atas nama Termohon Kasasi / Penggugat adalahtindakan yang bertentangan dengan hukum ;.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/Pdt/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — ARI SUTOPO, DK VS AMAR MARUF
247 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
247 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas nama Bondo Desa,dengan luas 15.000 m?
atas nama Bondo Desa, dengan luas 15.000 m?
atas nama Bondo Desa, dengan luas 15.000 m?, yangterletak di Desa Harjowinangun, RT 03, RW 02, Kecamatan Godong,Kabupaten Grobogan dengan batasbatas: Sebelah timur berbatasan tanah Bondo Desa Harjowinangun, Sebelah barat berbatasan milik PT.
Anak kelima bernama Nuring Srirejeki:adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa tanah sawahdengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1221 atas nama Soenaryo, SertifikatHalaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 333 K/Pdt/2020Hak Milik Nomor 1222 atas nama Soenaryo, dan Sertifikat Hak MilikNomor 1223 atas nama Siti Aminah;. Menyatakan sebagai hukumnya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telan melakukan perbuatan melawan hukum;.
Register : 12-01-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42803/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
145 — 65
145 — 65
.: bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP merupakan kewenangankhusus yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar karena hal ini diatur diBab VII mengenai Ketentuan Khusus dalam UU KUP, dalam penjelasannyadinyatakan pula bahwa atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapatdilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karenajabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.bahwa Penggugat menyatakan titik
tolak Penggugat adalah Pasal 36 ayat (1)huruf c UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan KetigaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan yang menyebutkan Direktur Jenderal Pajak karenajJabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14yang tidak benar.: bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa bahwa keputusanyang digugat adalah keputusan yang diterbitkan
2011berdasarkan persandingan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai denganJuni 2009 dan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010sebagai berikut: Dasar Pengenaan PajakMasa Pajak 2009 (Rp) 2010 (Rp) Selisih (Rp) %April 243.455.722.593 545.312.277.678 301.856.555.085 124,0%Mei 269.579.509.885 503.076.739.921 233.497.230.036 86,6%Juni 256.146.668.873 595.518.326.250 339.371.657.377 132,5%Jumlah 769.181.901.351 1.643.907.343.849 874.725.442.498 113,7% bahwa berdasarkan persandingan tersebut di atas
Proyeksi PPh harus dibayar sendiri Rp 29.729.462.154Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010= 1/6 x Rp29.729.462.154,Rp 3.303.273.573bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa KeputusanTergugat Nomor KEP02/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 03November 2010 yang diralat dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP06/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 01 Desember 2010 berlaku munduruntuk perhitungan angsuran PPh Pasal 25 sejak Juli 2010 sampai denganMaret 2011 dan perhitungan Tergugat dalam STP
PPN Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010.bahwa dengan demikian penerbitan Surat Tagihan Pajak Masa Pajak Agustus2010 Nomor 00152/106/10/056/10 tanggal 17 Desember 2010 tidak benar,sehingga kenaikan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2010 sebesarRp2.294.246.910,00 (Rp3.303.273.573,00 Rp1.009.026.663,00 =Rp2.294.246.910,00) tidak dapat dipertahankan.bahwa oleh karena itu, Majelis berkesimpulan besarnya angsuran PPh Pasal25 Masa Pajak Agustus 2010 adalah sebesar Rp1.009.026.663,00.bahwa atas
Register : 05-11-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44346/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 3 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
136 — 43
136 — 43
Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan.
STP PPN untuk Masa Pajak Januari 2008 mengingat UndangundangRepublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak PenjualanAtas Barang Mewah mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010, sehingga berdasarkan ketentuandi atas ketentuan atau peraturan yang sesuai dengan Tahun/Masa Pajak dari Wajib Pajak yangdikenakan STP adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP1030/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor:00004/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Januari
Keputusan TergugatNomor : KEP1030/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1)c;bahwa atas penolakan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi atas permohonanPembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00004/107/08/735/11tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Januari 2008;bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat gugatan dandokumen yang diserahkan Penggugat di persidangan, diketahui bahwa Penggugat mengajukanPermohonan
STP PPN Nomor :00004/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Januari 2008 atas nama PT XXX,tidak dapat diterima.
Register : 21-12-2011 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42677/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 14 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
116 — 29
116 — 29
Pajak Keluaran seluruhnya(Tarif Umum 296.075.676 296.075.676(Tarif Efektif 0 0Jumlah (a.1 + a.2) 296.075.676 296.075.676lb.Dikurangi :IPPN atas retur penjualanIPajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN 193.774.9021 0 193.774.9021IPPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 860.308 1.492.790 (17.632.482Jumlah (b.1 + b.2 + b.3) 194.635.210 18.492.790ic. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri(a.3 b.4) 101.440.466 277.582.8863.
Adhi Karya (Persero) yang sudahditerima oleh Penggugat Surat Setoran Pajak sebanyak 2 (dua) lembar senilai : Rp.114.437.329, (tertanggal 19 Maret 2004 atas faktur pajak standar no.DVBXJ732.0000059, 732.0000060, 732.0000062, dan 732.000006 ), Rp. 26.484.820, ( tertanggal 18 April 2011 atas faktur pajak no. DVBXJ732.0000051 ) Serta PT.
SKPB a quo melainkan mengajukan keberatan ataupengurangan atau pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini.bahwaberdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan bahwapenerbitanSurat Keputusan Tergugat Nomor : KEP22/SKP/WPJ.29/KP.0203/2011tanggal 01 Desember 2011 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januaris/d Desember 2002 sudah benar dan tetap dipertahankan.Surat Gugatan, Surat Tanggapan, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan
danpembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.1.
Peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP22/SKP/WPJ.29/KP.0203/2011 tanggal01 Desember 2011, tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s/dDesember 2002 Nomor : 00066/207/02/732/07 tanggal 24 September 2007.
Register : 07-12-2011 — Putus : 27-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44191/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 27 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
130 — 28
130 — 28
pengajuan bandingterhadap penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1374/WPJ.04/2011 tanggal 14 Nopember 2011, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor: 00002/109/94/062/11tanggal 16 Juni 2011 Tahun Pajak 1994;: bahwa Sanksi Bunga Pasal 19 ayat (1) Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan yang dikenakan kepada Penggugat sudah tepatsehingga tidak terdapat cukup alasan untuk menerimaPermohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diajukanPenggugat atas
Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor:00002/109/94/062/11 tanggal 16 Juni 2011 Tahun Pajak 1994sebesar Rp4.141.678 959,00.bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun 1994 Nomor: 00093/206/94/011/97 yangditerbitkan tanggal 24 Oktober 1997 tidak pernah Penggugatterima, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui adanyaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun 1994 tersebut.: bahwa Penggugat melakukan gugatan atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor
: KEP1374/WPJ.04/2011 tanggal 14 Nopember2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi AdministrasiSurat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor:00002/109/94/062/11 tanggal 16 Juni 2011 Tahun Pajak 1994.bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas BungaPenagihan Nomor: 00002/109/94/062/11 Tahun Pajak 1994tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp4.141.678.959,00 yangselanjutnya digugat oleh Penggugat karena Penggugat terlambatmemenuhi kewajiban pembayaran atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan
atas jumlah pajak yang tidak dibayar ataukurang dibayar itu, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari jatuh temposampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitungpenuh satu bulan.bahwa jumlah bulan STP BP a quo dihitung oleh Tergugatmasingmasing sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) bulan dan 71(tujuh puluh satu) bulan bahwa untuk pembayaran berupa buktipemindahbukuan secara jabatan Tergugat yang mulai berlakusejak tanggal 23 Maret 2004 bunga STP
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukumyang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1374/WPJ.04/2011 tanggal 14 Nopember 2011, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor: 00002/109/94/062/11tanggal 16 Juni 2011 Tahun Pajak 1994.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42829/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 31
117 — 31
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42829/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP135/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00219/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak April 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP135
adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep135/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak April 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000, karena perihal
STP PPN Nomor : 00219/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP135/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak April 2007 Nomor : 00219/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42840/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
119 — 29
119 — 29
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42840/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00532/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Maret 2008;: bahwa Penggugat tidak konsisten dalam pengajuan
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Maret 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun
STP PPN Nomor : 00532/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00532/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 02-04-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43421/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 25 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
106 — 33
106 — 33
menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP049/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 2Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi AtasSKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26;: bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP049/WPJ.26/BD.06/2012tanggal 2 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi AdministrasiAtas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa pajak Januari s.d Desember 2009;: bahwa Penggugat mengajukan permohonan Gugatan atas
KEP.049/WPJ26/BD.06/2011 merupakan keputusan yangdapat diajukan gugatan (obyek gugatan);bahwa terkait dengan hal tersebut di atas maka Majelis perlu mengetahui secaradetail mengenai kronologi penerbitan keputusan Tergugat sampai dengandiajukannya gugatan oleh Penggugat;bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap kronologis penerbitanKeputusan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut : TanggalUraian 30 Juni 2011Tergugat menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26, Masa Pajak JanuariDesember
penghapusan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUPsebagaimana tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari Desember 2009 No.0000/204/09/115/11 tanggal 30 Juni 2011 dan dengan demikianseluruh upaya administratif yang tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat(1 a) Undangundang KUP belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Penggugat;bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut diatas Majelis berkesimpulanSurat Gugatan Penggugat No. 031/EXTT/GM/III/12 yang dalam hal ini adalahjawaban pertama atas
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi tidak diterima untuk dipertimbangkan karena bukan obyek gugatan;: Undangundang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitandengan perkara ini;: Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP049/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas SKPKB PajakPenghasilan
Pasal 26 Masa pajak Januari s.d Desember 2009 atas nama XXX,NPWP YYY, tidak dapat diterima
Register : 31-07-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43002/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 30
113 — 30
tersebut tidak Penggugat sengaja dan sangat tidak layak untuk dikenai sanksisebesar itu dan tidak ada kerugian negara yang timbul dari kesalahan administrasi tersebut;bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2008 Nomor00199/107/08/611/11 tanggal 01 April 2011 diterbitkan oleh Tergugat dengan perhitungansebagai berikut :Pajak yang harus dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : (Denda Pasal 14 (4) UU KUP) Rp 35.727.758,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 35.727.758,00bahwa atas
sanksi dalamSurat Tagihan Pajak tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut : Semula Dikurangkan/ Menjadi(Rp) Dihapuskan (Rp)Uraian Pajak yang harus dibayar 0,00 0,00 0,00Sanksi Administrasi :Denda Pasal 14 ayat (4) KUP 24.848.457,00)35.727.758,00) (10.879.301,00)(10.879.301,00) Jumlah ymh dibayar 35.727.758,00 24.848.457,00 namun Penggugat masih keberatan sehingga dengan surat tanpa nomor tanggal 27 Juli 2012mengajukan gugatan;bahwa menurut Tergugat, objek yang diajukan gugatan merupakan keputusan atas
itu dicantumkandalam PP Nomor 74 Tahun 2011 dan faktanya sampai dengan saat ini tidak ada yangmelakukan uji materi terhadap PP Nomor 74 Tahun 2011 tersebut;bahwa menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 tahun 2002: Keputusan adalah suatu penetapantertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkanperaturan perundangundangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan UndangundangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa;bahwa menurut Majelis sesuai dengan ketentuan tersebut di atas
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut,. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur pajak,. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktu pajak."
Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1210/WPJ.11/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember 2008 Nomor 00199/107/08/611/11 tanggal 01 April 2011, atas nama : PT.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42838/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
128 — 30
128 — 30
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42838/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP165/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00530/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Januari 2008.: bahwa Penggugat tidak konsisten dalam
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep165/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Januari 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6
STP PPN Nomor : 00530/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP165/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor : 00530/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43740/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
103 — 30
103 — 30
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43740/PP/M.X V1I/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP397/WPJ.14/BD.06/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak Januari 2007 Nomor: 00234/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember2009;: bahwa kepada
Penggugat telah diterbitkan SKPKB Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor: 00234/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak(Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur) No.