Fotokopi Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik Untuk PemakaianSendiri, tertanggal 13 April 2009, yang dibuat oleh pemohon a/n Ismail yangditujukan kepada Bupati Enrekang / camat / kepala desa di Enrekang (Bukti T5).Fotokopi Surat Keterangan no. 78/DTT/IV/2009, tertanggal 13 April 2009, yangmenyatakan bahwa Ismail memiliki sebidang tanah di Desa Tlg Tondok, Kec.Malua, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tallung Tondok (Bukti T6).Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Inventarisasi Tegakan no.

Fotokopi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik Untuk Pemakaian Sendiri no. 07/KM5 KET/ IV/2009, tertanggal 13 April 2009, yang memuat tentang pemberianizin pemanfaatan kayu tanah dst, yang dikeluarkan oleh Camat Malua (BuktiT8).Menimbang bahwa disamping suratsurat bukti tersebut, Penggugat telah pulamenghadirkan saksisaksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawahsumpah menurut agamanya masingmasing, yang pada pokoknya sebagai berikut:Saksi IHAMZAH.Saksi I JAURASaksi IIIT HASAN BASRI Saksi V

Bahwa lokasi lahan pembibitan yang diberikan oleh Tergugat seluas seluas+ 50 Ha Faktanya masih terdapat tegakan (pohon) komersil makaPenggugat diwajibkan mengurus dan mendapatkan izin Land Clearing (LC)dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebelum melakukan pembukaan lahan.10.Bahwa sesuai hukum yang berlaku Penggugat tidak bisa melakukan11Pembersihan Lahan / Land Clearing (LC) apabila tidak memiliki Izin LandClearing, dan apabila tetap melakukan Land Clearing tanopa ada memiliki Izinmaka secara hukum Penggugat

Surat nomor : 38/PTBN/TRK/IV/2014 tanggal 04 Maret 2014.Surat ditanggapi setelah pencabutan, melalui surat dari Kepala DinasPertanian dan Kehutanan, Nomor 520/79/DistahutHutbun/III/201 4.Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu ( IPK)11.7. Surat nomor : 07.PT/BN/TRK/III/2010 tanggal 15 Maret 2010.Surat Tidak ditanggapi .Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi11.8. Surat nomor : 28PT/BN/TRK/V/2011 tanggal 18Mei 2011.Surat tidak ditanggapi11.9.

Bais NusantaraNomor : 07PT/BN/TRK/IIV2010 tanggal 05 Maret 2010 Perihal :Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Bais Nusantara;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tembusan dariOmbudsman Republik Indonesia Nomor:0457KLA/0396.201 1/KI23/Tim 4/XV2011, tanggal 28Halaman 24 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUNSMDBukti P32Bukti P33Bukti P34Bukti P35Bukti P36Bukti P37Bukti P38Bukti P39Desember 2011 Perihal : Permintaan klarifikasi terkaitpermohonan ijin land clearing yang diajukan oleh PT.

Putusan No. 11/G/2014/PTUNSMD Bukti P40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto tegakan pohon didalamlokasi perkebunan Kelapa sawit termasuk didalamlokasipembibitan seluas 50 ha, yang dimohonkan Izin Land Clearingdan Izin Pemanfaatan Kayu; Bukti P41 =: Fotokopi dari fotokopi UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004Tentang Perkebunan; Bukti P42 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.20/MenhutI/2013 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut2011

Tentang Izin Pemanfaatan Kayu; Bukti P43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Cruising (LHC)tertanggal 26 Mei 2011;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugatmelalui kuasa hukumnya telah mengajukan buktibukti tertulis berupa fotokopisuratsurat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan asli ataufotokopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T1 sampai dengan T37,sebagai berikut :Bukti T1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tana TidungNomor

Bahwa Penggugat mau melakukan kerja sama sebagaimana tersebut diatas, Karena Tergugat Il dan Tergugat III meyakinkan Penggugat denganmenunjukkan Izin Pemanfaatan Kayu (P.4);.

Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu yang dijadikan dasar oleh Tergugat II dan IIIuntuk meyakinkan Penggugat, sehingga Penggugat mau menandatanganikesepakatan dan mengirimkan uang, ternyata terbukti tidak benar/tidakdiakui pernah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan Kalimantan Timur (P4), sehingga pekerjaan yang disepakati akan dilaksanakan oleh Tergugat dan II tidak dapat dilaksanakan;.

di Jalan Pantai Mutiara Blok R.37 Jakarta Utara;Bahwa akhirnya disepakati baik oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat IIImasingmasing mendapat: Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar35% (tiga puluh lima persen), Tergugat II sebesar 50% (lima puluh persen)dan Yayasan Bunda Yessy yang tidak lain milik Tergugat II mendapatkan15% (lima belas persen), (P1);Bahwa Penggugat mau melakukan kerjasama sebagaimana tersebut di ataskarena Tergugat Il dan Tergugat Ill meyakinkan Penggugat denganmenunjukkan Izin

Pemanfaatan Kayu (P.4);Bahwa atas dasar kesepakatan kerjasama tersebut, Penggugat telahmengirimkan uang sebesar Rp1.821.000.000,00 (satu miliar delapan ratusdua puluh satu juta rupiah) untuk bantuan dana operasional denganperincian sebesar Rp1.101.000.000,00 (satu miliar seratus satu juta rupiah)melalui Tergugat Il (P2) dan sebesar Rp/720.000.000,00 (tujuh ratus duaHalaman 4 dari 36 Hal.

Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu yang dijadikan dasar oleh Tergugat II dan IIIuntuk meyakinkan Penggugat, sehingga Penggugat mau menandatanganikesepakatan dan mengirimkan uang, ternyata terbukti tidak benar/tidakdiakui pernah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan Kalimantan Timur (P4), sehingga pekerjaan yang disepakati akan dilaksanakan oleh Tergugat dan II tidak dapat dilaksanakan;Bahwa ternyata uang yang Penggugat kirimkan untuk kepentingankesepakatan kerja sama ternyata dipergunakan oleh Tergugat

merakit kayutersebut dan menghanyutkannya melalui aliran sungai tersebut adalah milik Sitehdan Upah dari mengangkut kayu tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,(lima ratusribu rupiah) perkubiknya yang akan diberikan oleh Siteh kepada terdakwa.e Bahwa dalam hal pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dilengkapi denganSurat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSB) maupun Faktur Angkut Kayu Olahan(FAKO) dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dan Dinas PropinsiSumatera Barat belum pernah mengeluarkan IPK (Izin

Pemanfaatan Kayu) atasnama terdakwa.e Bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki kayukayu tersebut tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH).

2014/PN.PSBtersebut dan menghanyutkannya melalui aliran sungai tersebut adalah milik Sitehdan Upah dari mengangkut kayu tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,(lima ratusribu rupiah) perkubiknya yang akan diberikan oleh Siteh kepada terdakwa.e Bahwa dalam hal pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dilengkapi denganSurat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSB) maupun Faktur Angkut Kayu Olahan(FAKO) dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dan Dinas PropinsiSumatera Barat belum pernah mengeluarkan IPK (Izin

pemanfaatan kayu ryang lingkup proses perizinan tentan gpemanfaatan hasil hutan jenis kayu dari hutan alam adalah pemohon mengajukanpermohonan dengan menyertakan bukti kepemilikan lahan atau izin peruntukkan keKantor Dinas Kehutanan Pasaman Barat kemudian Kantor Dinas KehutananPasaman Barat mengajukan pertimbangan teksni ke Kantor Dinas KehutananProvinsi SUmatera Barat dan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi SUmatera Baratturun ke lapangan untuk mengecek kebenaran sesuai dengan izin peruntukan danyang

Pengangkutan Kayu Bulat di LahanHak Guna Usaha ( HGU ) sebagaimana Yang Diatur di Dalam PermenhutNomor : P.14/MenhutII/2011 tentang Pemanfaatan Kayu Pasal 28 Ayat (1),(2) dan Pasal 29 Huruf a,b,c,d,e.Bahwa Saksi menerangkan Dalam Hal Pada Areal Kawasan Hutan Yang diLepas dan di Bebani HGU (Hak Guna Usaha) tetap diwajibkan dandikenakan pembayaran PSDH DR dan Penggantian Nilai Tegakan tanpamelalui IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) sebagaimana yang diatur dalampermenhut Nomor : P.14/MenhutII/2011 tentang Izin

Pemanfaatan Kayu(IPK) sesuai pasal 28 ayat (1) dan (2), dalam hal pada areal, kawasan hutanyang telah dilepas dan dibebani HGU, masih terdapat hasil hutan kayu daripohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU, tetap dikenakanPSDH, DR dan penggantian Nilai Tegakan Tanpa melalui IPK, hasil hutankayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGUsebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang HGU wajib melaporkankepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota.Bahwa Saksi menerangkan

bahwa :Kepada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu di Kawasan Hutan WajibkanUntuk :a Membuat Rencana Penebangan Dalam Jangka Waktu 50 ( LimaPuluh ) hari Kerja Sejak di Terimanya Surat Perintah.b Melaksanakan Penataan Batas Blok Tebangan IPK dan diselesaikanPaling Lambat 50 (Lima Puluh) hari Kerja, Sejak diterimanya SuratPerintah.Dan menyampaikan Bank Garasi dari Bank Pemerintah sebagaimanaYang diatur Dalam Permenhut Nomor : P.14/MenhutII/2011 pasal 8Ayat (3) Huruf a,b dan c.II Menurut Ketentuan yang diatur

Dalam Permenhut Nomor : P.14/MenhutII/2011tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Pasal 26 dan 27, Prosedur PengenaanPSDH,DR dan Penggantian Nilai Tegakan Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal23 Ayat (1) Sebagai Berikut :a Kayu Hasil Penebangan Dalam Rangka Pembukaan Lahan WajibDilakukan Pengukuran Yang Hasilnya di Catat di Dalam Buku Ukur.b Berdasarkan Buku Ukur Pemegang Izin Pinjam Pakai Wajib MembuatUsulan LHP.c Usulan LHP Sebagaimana Tersebut Huruf b dilaporkan Untuk dimintaPengesahan Oleh Pemegang Izin

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diartikan yangbahwa 1 (satu) Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutanmengandung 2 (dua) Izin lainnya yaitu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK),serta Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan, sedangkanberdasarkan ketentuan yang khusus mengatur tentang halsebagaimana dimaksud yaitu Pasal 1 angka 1 dan 2 serta Pasal 4Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MenhutII/2009 tentangPemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin UsahaPemanfaatan Hutan atau Izin

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdapat pemisahanantara Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu danIzin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan, di mana ketiga Izintersebut berdiri secara sendirisendiri dan terpisahpisah, yangperuntukkan dan pembentukkannya juga dilaksanakan berdasarkanketentuanketentuan yang mengatur secara khusus dan/atautersendiri;.

Pemanfaatan Kayu,artinya terdapat pemisahan yang memiliki keterkaitan namun tidaksama, sehingga IzinIzin tersebut tidak dibuat dalam 1 (Satu) bentukkeputusan melainkan dalam keputusankeputusan yang berbedabeda;5.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam PakalKawasan Hutan menyatakan:Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (4) dan ayat (6) berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu, serta izinpemasukan dan penggunaan peralatan.4.

Dengan demikian maka secara hukum atas objek sengketa yang dalamDiktum Ke Dua belas yang menyebutkan, "Izin Pinjam pakai KawasanHutan ini berlaku juga sebagai Izin Pemanfaatan Kayu serta IzinPenggunaan Peralatan tidak cacat yuridis, Karena secara yuridisdibolehkan dan tidak ada larangan.

tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya yang Berasal dari Hutan Hak Pasal 3 ayat (1) Pemanfaatanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilakukan olehpemilik hutan hak yang bersangkutan dan tidak memerlukanizinpenebanganBahwa bedasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2007, tentang tata hutan dan penyusunan rencanapengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan pada Pasal 19 berbunyi Dalam Setiap Kegiatan Pemanfaatan Hutan yang dilakukan wajib disertaldengan Izin

Pemanfaatan Kayu yang meliputi:1.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHkK);Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Dgl Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.62/MenlhkSetjen/2015, tanggal 24 Nopember 2015 Pasal 1 ayat (1)dapat juga berupa Izin Pemanfaatan Kayu yang disebut IPK (Izinpemanfaatan Kayu); Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010,tanggal 1 Pebruari 2010, tentang Penggunaan Kawasan Hutan pasal 6ayat (1) bahwa Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan berdasarkan IzinPinjam Pakai

Kawasan Hutan, Berdasarkan Peraturan Menteri KehutananRI Nomor: P.62/MenlhkSetjen/2015, tanggal 24 Nopember 2015 Pasal 2ayat (3) disebutkan bahwa areal pada penggunaan kawasan hutandengan cara pinjam pakai, izin pinjam pakai kawasan hutan melekat danberlaku sebagai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:163/KpsII/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayubahwa kayu Amara (Ebony Bergaris) tersebut digolongkan sebagai hasilhutan; Bahwa

tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya yang Berasal dari Hutan Hak Pasal 3 ayat (1) Pemanfaatanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilakukan olehpemilik hutan hak yang bersangkutan dan tidak memerlukanizinpenebanganBahwa bedasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2007, tentang tata hutan dan penyusunan rencanapengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan pada Pasal 19 berbunyi Dalam Setiap Kegiatan Pemanfaatan Hutan yang dilakukan wajib disertaidengan Izin

Pemanfaatan Kayu yang meliputi:1.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHk);Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Dgl Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.62/MenlhkSetjen/2015, tanggal 24 Nopember 2015 Pasal 1 ayat (1)dapat juga berupa Izin Pemanfaatan Kayu yang disebut IPK (Izinpemanfaatan Kayu); Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010,tanggal 1 Pebruari 2010, tentang Penggunaan Kawasan Hutan pasal 6ayat (1) bahwa Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan berdasarkan IzinPinjam Pakai

Kawasan Hutan, Berdasarkan Peraturan Menteri KehutananRI Nomor: P.62/MenlhkSetjen/2015, tanggal 24 Nopember 2015 Pasal 2ayat (3) disebutkan bahwa areal pada penggunaan kawasan hutandengan cara pinjam pakai, izin pinjam pakai kawasan hutan melekat danberlaku sebagai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:163/KpsII/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayubahwa kayu Amara (Ebony Bergaris) tersebut digolongkan sebagai hasilhutan; Bahwa

Nomor 1672 K/Pdt/2018v Bahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalahberupa tindakan faktual oleh Pejabat pemerintah dalam hal ini olehPejabat Penagih Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenKeerom Provinsi Papua, berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 33Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu serta KeputusanNomor: SK.118/ VI/BPPHPXVII/2011 tentang Penetapan PejabatPenagih SPP.GR pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenKeerom tahun

Berita Acara Penyerahan Bagi Hasil atas Pengapalan TERBANDING MangkujenangVI dan TK Abunawas VII tanggal 15 November 2009;Kuitansi pembayaran uang bagi hasil untuk Desa Sujau, Kecamatan Sebukusejumlah 870 Batang = 4,524.98 M3 x Rp.35.000,00 = Rp.158.374.300,00bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Bandingdengan kuasa masyarakat Desa Sujau disebutkanPihak Kedua (Masyarakat Desa Sujau) memberikan seluruh pengurusan kepadaPihak Kesatu (Pemohon Banding) untuk menerbitkan Izin

Pemanfaatan Kayu (IPK)pada instansi terkait di areal KBNK/APL wilayah adat desa Sujau, KecamatanSebuku, Nunukan atas nama Pihak Kesatu;Pihak Kedua akan menerima fee produksi dari Pihak Kesatu dengan jumlah sebesarRp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk masyarakat desa Sujau, sesuai denganSurat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani bersama tertanggal 20 Maret2006;Perhitungan fee berdasarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yangditerbitkan oleh Dinas Kehutanan Nunukan;Pembayaran

(KKRC) yang berbentuk papan dengan ukuran 5 CM x 20 CM x 9M sejumlah 22 lembar / keping dengan kubikasi sejumlah 1,98 M3 (MeterKubik), ukuran 5 CM x 20 CM x 7 M sejumlah 87 lembar / keping dengankubikasi sejumlah 6,09 M3 (Meter kubik), ukuran 3 CM x 20 CM x 5M sejumlah64 lembar/keeping dengan kubikasi sejumlah 1,92 M3 (Meter Kubik), denganjumlah kubikasi keseluruhan 9,99 M3 (Meter Kubik). selanjutnya tanpa terlebihdahulu dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)baik berupa Izin

Pemanfaatan Kayu (IPK) ataupun berupa Faktur AngkutanKayu Olahan (FAKO) kayukayu olahan sejumlah lebih kurang 9,99 M3 (MeterKubik) yang telah berada dalam penguasaan para Terdakwa di dalam kapalMotor (KM) Asma tersebut lalu dibawa / diangkut / dikemudikan secarabergantian oleh para Terdakwa menuju pulau Sabira Kepulauan Seribu, akantetapi dalam perjalanan tepatnya setelah sampai lebin kurang 1,5 (satu komalima) Mil laut dari pelabuhan Tanjung Labu dengan posisi titik koordinat 025700 Lintang Selatan

Pemanfaatan Kayu (IPK) ataupun berupa Faktur AngkutanKayu Olahan (FAKO) kayukayu olahan sejumlah lebih kurang 9,99 M3 (MeterKubik) yang telah berada dalam penguasaan para Terdakwa di dalam kapalMotor (KM) Asma tersebut lalu dibawa / diangkut / dikemudikan secarabergantian oleh para Terdakwa menuju pulau Sabira Kepulauan Seribu, akantetapi dalam perjalanan tepatnya setelah sampai lebin kurang 1,5 (satu komalima) Mil laut dari pelabuhan Tanjung Labu dengan posisi titik koordinat 0257'00 Lintang Selatan

olahansebanyak kurang lebih 32 batang yang terdiri dari Kelompok Meranti,kelompok Jenis Damar Ciput (Damar hitam).Bahwa dalam hal mengangkut kayu tersebutdi atas si pengangkut harusmempunyai atau mengurus dokumen secara resmi ke DishutbunKabupaten Aceh Utara surat Izin menyimpan, menguasai, memiliki ataumengangkut Kayu Olahan berupa SKAU, SKSKB, FAKO dan DKO sertaharus mempunyai RPBI (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri)serta tidak mempunyai surat IPHHK (Izin Penguasaan Hasil HutanKayu) atau IPK (Izin

Pemanfaatan Kayu) dari Dishutbun kab upaten AcehUtara.Bahwa saksi Tahun 1983 Masuk sebagai Polisi Khusus Kehutanan(Polsushut) Kab.

bahwa ketika dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan suratatau dokumen kayu olahan tersebut para terdakwa dalam hal mengangkut kayutersebut para terdakwa tidak mempunyai atau mengurus dokumen secararesmi ke Dishutbun Kabupaten Aceh Utara surat Izin menyimpan, menguasai,memiliki atau mengangkut Kayu Olahan berupa SKAU, SKSKB, FAKO dan DKOserta para terdakwa juga tidak mempunyai RPBI (Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri) serta tidak mempunyai surat IPHHK (Izin Penguasaan HasilHutan Kayu) atau IPK (Izin

Pemanfaatan Kayu) dari Dishutbun kabupaten AcehUtara;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakimberkeyakinan menurut hukum bahwa unsur Mengangkut, menguasai, ataumemiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasilhutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhioleh perbuatan para terdakwa;Unsur ke4 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan.Menimbang, bahwa dalam putusan HR (Arrest HR 9 Juni

Harus memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2019/PN Stg 9 dari 19Bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 16, Peraturan Pemerintah RI nomor 06 tahun2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan, sertaPemanfaatan hutan yang dimaksud dengan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu(IPHHK) adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutanproduksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan dan pemasaran untukjangka waktu dan Volume tertentu;Bahwa berdasarkan surat

bahwa kayu olahan adalahproduksi hasil pengolahan kayu bulat yang diolah di industri primer atau industriterpadu;Bahwa Berdasarkan Permen LHK nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, izinizin yang berlaku adalah :e zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHKHA);e zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHKRE);e =zin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHk);e = zin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);e Harus memiliki Izin

Pemanfaatan Kayu (IPK)Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa ada dasar hukumtentang pelaksanaan/ pemanfaatan dan peredaran kayu belian yaitu berdasarkansurat kementerian Kehutanan Nomor : S.525/ Menhut VI / 2005 Tanggal 14September 2005 prihal Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Belian, GubemurKalimantan Barat diminta untuk mengatur pelaksanaan/ pemanfaatan dan peredaranPutusan Nomor 26/Pid.B/LH/2019/PN Stg 15 dari 19kayu belian di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan tetap mengacu kepadaperaturan

Bahwa Terdakwa dan pak fera tidak ada memiliki izin ata pemanfaatan hasilhutan kayu budidaya atau izin pemanfaatan kayu dari dinas yang berwenangmenerbitkan izin. Bahwa Terdakwa menulis 1 (Satu) lembar nota angkut hasil hutan kayubudidaya yang berasal dari hutan hak nomor: 593/40/BT.III/PH/2007 tersebutjenis kayu adalah Balam untuk mengelabui petugas, untuk jumlah kayusebanyak 6,9120 m3 hanya hitungan perkiraan dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Jusian pada taggal 12 Januari 2007; 1(satu) lembar fc surat pernyataan yang ditandatangani oleh Raman di bungintambun pada tanggal 12 Januari 2007; Bahwa Terdakwa dan pak fera tidak ada memiliki izin ata pemanfaatan hasilhutan kayu budidaya atau izin pemanfaatan kayu dari dinas yang berwenangmenerbitkan izin; Bahwa Terdakwa menulis 1 (Satu) lembar nota angkut hasil hutan kayubudidaya yang berasal dari hutan hak nomor: 593/40/BT.III/PH/2007 tersebutjenis kayu adalah Balam untuk mengelabui petugas,

Jusian pada taggal 12 Januari 2007; 1 (satu) lembar fcHalaman 24 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/P N Bhnsurat pernyataan yang ditandatangani oleh Raman di bungin tambun pada tanggal12 Januari 2007;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan pak fera tidak ada memilikiizin ata pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya atau izin pemanfaatan kayu daridinas yang berwenang menerbitkan izin;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menulis 1 (satu) lembar notaangkut hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari

Bahwa Apabila Izin Pemanfaatan Kayu berada didalam kawasan hutanmaka kewajibanya pemegang izin tetap mengacu kepada :a.Sesuai Ketentuan yang diatur Dalam Permenhut NomorP.62/MenLHKSetjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pasal 12ayat (1) dan (2) , Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1), (4), (5)dan (6) dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (7) .

Ketentuan dan Tata Cara Pemanfaatan Kayu Meranti olahan diWilayah Propinsi Kalimantan Tengah, pada Pasal 12, ayat (3) dan ayatHalaman 15 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.SusLH/2019/PN Ksn(4), atau dengan kata lain bahwa kayu yang dikatakan kayu sah adalahhasil hutan kayu yang di panen dari perizinan yang sah, mengangkutdengan dokumen yang telah ditetapbkan sesuai asal usul kayu sertatelah di Bayar iuran Kehutanannya.Menurut Ketentuan yang diatur dalam Permenhut Nomor : P.62/MenLHKSetjen/2015 tentang Izin

Pemanfaatan Kayu Sebagaimana Yang TerdapatDalam Pasal 11 dan 12:a.Berdasarkan KeputusanPemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutansebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huru b dan pasal 2 ayat 3,pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dapat dapat melakukanpenebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan, yangpelaksanaan secara bertahap sesuai rencana kerja pembukaan lahantahunan dengan membayar lunas kewajiban PSDH,DR dan PNTsesuai ketentuan peraturan perundangundangan.b.Pembukaan lahan Sebagaimana

rupiahkoma enam delapan sen).Bahwa, menurut Ahli kayu yang diterangkan telah diangkut Terdakwa adalahkayu olahan jenis kelompok meranti Benuas bentuk balok dengan jumlah 70keping / batang sebanyak 5,4240 M3 ;Bahwa, menurut Ahli Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas tidak pernahmengeluarkan surat izin tentang kayu Olahan yang dikuasai oleh Terdakwa ;Bahwa, menurut Ahli ,untuk mendapatkan izin pengambilan hasil hutanadalah pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan untukmengajukan perizinan izin

pemanfaatan kayu atau IUPHHK (zin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu) untuk perorangan mengajukan Foto Copyakta perusahaan serta area lahan yang akan dimanfaatkan surat dukungandari Kepala Desa dan Camat setempat sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Kehutanan Nomor : P.35 / Menhut II / 2008 tentang Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan, Permenhut No.

dari perijinan yang sah kemudian mengajukanpermohonan kepada Dinas Kehutanan setempat untuk diperiksa dan diujifisik hasil hutan serta melunasi ikewajiban PSDH, DR dan retribusi daerahsebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63 /Menhut6 II / 2006 Jo P.55 / Menhut II 2006 tentang penata usahaan hasilhutan yang berasal dari hutan Negara.Bahwa, menurut Ahli yang berhak mengeluarkan atau memberikan FakturAngkutan Kayu Olahan ( FAKO) adalah dari pihak Perusahaan atau yangmemiliki izin

Pemanfaatan Kayu yang telah mengikuti pelatihan PengukuranKayu dan dinyatakan telah lulus Uji Ferifikasi dan ditunjuk oleh Perusahaansebagai Penerbit (FAKO).Bahwa, menurut Ahli ,Kayu olahan yang dinyatkan sah atau legal olehUndang undang adalah kayu olahan yang berasal dari perijinan yang sahdan terdaftar untuk mengetahui legalitas kayu olahan tersebut dengan caramemeriksa keseluruhan Dokumen FAKO yang menyertai kayu olahantersebut apabila dari keseluruhan dokumen FAKO itu sudah benar dan antarafisik

Pintu RimeGayo, yang mana berdasarkan titik koordinat tersebut merupakan lokasipenebangan dan pengolahan kayu yang berada didalam kawasan Areal PenggunaanLain (APL);Bahwa apabila ada yang ingin menebang dan mengolah diareal tersebut haruslahmempunyai surat izin yakni permohonan dari kepala kampung, surat izinkepemilikan dan lampiran nama yang bekerja dan untuk pengangkutannya harusmempunyai Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) yang telah diterbitkanoleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan

.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/tonnya;11Bahwa benar kayu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa denganharga pertonnya sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan adayang akan digunakan sendiri untuk membuat rumahnya sendiri;Bahwa benar apabila ada yang ingin menebang dan mengolah diareal tersebutharuslah mempunyai surat izin yakni permohonan dari kepala kampung, surat izinkepemilikan dan lampiran nama yang bekerja dan untuk pengangkutannya harusmempunyai Izin

Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) yang telah diterbitkanoleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Aceh Tengah dengannama Surat Keterangan Pengangkutan (SKP);Bahwa benar kayu olahan dengan ukuran 2x8 inchi x 4,8 sebanyak 17 (tujuh belas)keping dan 2x6 inci x 4,8 meter sebanyak 2 (dua) batang dengan jenis kayu rimbacampuran yang ditemukan diareal penggunaan lain (APL);Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menebang danmengolah kayu tersebut;Menimbang, bahwa

dapat menunjukkan dokumendokumenpengangkutan kayu;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidakkeberatan ; Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para saksi ahliyang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :14Saksi 1:SAID ABDULLAH,SE BIN SAID MUSTAFA ;.Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Bina Pengembangan Hutan Tanaman DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur;Bahwa untuk memungut kayu di hutan harus memiliki Izin

Pemanfaatan Kayu(PK) atau Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUIPHHKHA);Bahwa pemegang izin usaha tersebut yang akan melakukan penebangan ataupemanenan wajib melakukan Timber Cruising dan melaksanakan survei,Laporan Hasil Cruising (LHC) dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsidengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten Kota;Bahwa Pemegang Izin Usaha (IUPHHK), (IPK), (IPHHK) wajib membuatlaporan hasil penebangan kayu bulat (LHPKB) di

Provinsi;Bahwa untuk dapat dikeluarkan Kayu Olahan dari Zindustri harus dilengkapiFaktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang dikeluarkan oleh petugasperusahaan itu sendiri yang berkualifikasi GANIS (tenaga tekhnis);Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa menyatakantidak keberatan ; Saksi 2:TEUKU MUHAMMAD TAHJUDS.Hut ;.Bahwasaksi adalah Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran pada DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur;15Bahwa untuk memungut kayu di hutan harus memiliki Izin

MANSUR GAU Alias Ibu Rugaya tidakmemiliki izin pengolahan kayu serta izin pemanfaatan kayu, makan Tim timOperasi pengamanan hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi, KORWASDITRESKRIMSUS POLDA SULBAR dan Pos Gakkum Mamuju langsungmengamankan barang bukti berupa 60 (enam puluh) batang kayu berbagaijenis, 1 (Satu) unit mata serkel, 2 (dua) unit linggis, 1 (Satu) unit kunci pas, dan 1(Satu) unit mesin sawmill/serkel Diesel merk Jiang Dong dibawa ke Kantor UPTKesatuan Pengelolaan Hutan Sarudu untuk mempertanggungjawabkanperbuatannya

MANSUR GAU Alias Ibu Rugaya tidakmemiliki izin pengolahan kayu serta izin pemanfaatan kayu, makan Tim timOperasi pengamanan hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi, KORWASDITRESKRIMSUS POLDA SULBAR dan Pos Gakkum Mamuju langsungmengamankan barang bukti berupa 60 (enam puluh) batang kayu berbagaiHalaman 4 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pkyjenis, 1 (Satu) unit mata serkel, 2 (dua) unit linggis, 1 (Satu) unit kunci pas, dan 1(satu) unit mesin sawmill/serkel Diesel merk Jiang Dong dibawa ke Kantor UPTKesatuan

Hidup Bahagia Industri No. 1/HBI/XII/2014 tanggal1Desember 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin PemanfaatanKayu;Fotocopy surat Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi KalimantanTengah No. 522.1.200/257/Dishut tanggal 27 Pebruari 2014 PerihalPembayaran Bank Garansi atas Potensi Kayu di Rencana ArealPerpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT.

Makmur Bersama Asia diKabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;Fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan TengahNo. 522.1.200/764/DISHUT Perihal Permohonan Pertimbangan Teknisatas Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. HidupBahagia Industri;Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Bina Usaha KehutananNo. S.805/VIBUHA/2013, Perihal Pertimbangan Teknis IPK atas nama PT.

Hidup Bahagia Industri;Fotocopy Garansi Bank No. 2014/PRY/006/6688/RABU;Fotocopy surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah No. 522.1.200/SK/096/DISHUT, tanggal 30 Januari2014 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu pada areal pelepasanKawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) PT. MakmurBersama Asia di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atasnama PT.

Fotocopy surat Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi KalimantanTengah No. 522.1.200/257/Dishut tanggal 27 Pebruari 2014 PerihalPembayaran Bank Garansi atas Potensi Kayu di Rencana ArealPerpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Hidup Bahagia Industri;3.

No. 209 K/PID.SUS.LH/201720.21.22.23.24.20.Fotocopy surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah No. 522.1.200/SK/096/DISHUT, tanggal 30 Januari2014 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu pada areal pelepasanKawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) PT. MakmurBersama Asia di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atasnama PT.