Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI tersebut;

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI VS YAN TEBAY, S.Sos., M.Si, DK

PUTUSANNomor 69 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIALtempat kedudukan di Jalan Madi, Kampung Ipakiye, Enarotali, DistrikPaniai Timur, Kabupaten Paniai;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 ARIS BONGGA SALU, S.H.;2 HERMAN BONGGA SALU, S.H.

Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan UmumKepala Daerah (Pemilukada);ALASANALASAN PENGAJUAN GUGATAN:Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 Para Penggugat mengajukan SuratDukungan sebanyak 13.439 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan)Suara, melebihi Jumlah Dukungan minimal bagi Calon Perseorangansebagaimana ketentuan Pasal 2b poin a UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah juncto Keputusan KPU

Distrikdan dinyatakan tidak memenuhi syarat;Halaman 7 dari 27 halaman.Putusan Nomor 69 K/TUN/201313 Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012, Tergugat memerintahkan kepada ParaPenggugat dan Bakal Calon Perseorangan lain yang belum memenuhi syaratdukungan minimal untuk mengajukan tambahan dukungan sebanyak 2 kalikekurangan, dan untuk Para Penggugat kekurangan dukungan sebanyak 1.506(seribu lima ratus enam) dikalikan 2 menjadi 3.012 (tiga ribu dua belas)dukungan, sebagaimana Lampiran Berita Acara Rapat Pleno KPU

sah oleh Tergugat berdasarkan DaftarVerifikasi dan Rekapitulasi Hasil Penelitian AdministrasiTambahan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenPaniai Periode tahun 20122017, Calon Bupati YanTebay, S.Sos., M.Si dan Calon Wakil Bupati MarselusTekege, S.Pd tertanggal 28 Maret 2012 sebanyak 1.088(seribu delapan puluh delapan) dukungan;Jumlah Dukungan Tambahan yang diajukan ParaPenggugat dari Kampung Enarotali Distrik Paniai Timuryang dinyatakan sah oleh KPU

dilampiri semua berkasdaftar dukungan beserta lampirannya;c 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS;Pasal 32 ayat (9):Berita Acara Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi oleh PPK sebagaimanadimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:a (satu) rangkap untuk tiap Bakal Pasangan Calon yang digunakan olehBakal Pasangan Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukunganpencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota danWakil Walikota;b 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada KPU

DPP PARTAI DEMOKRAT,Cs >< KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (Ketua KPU), Cs

No. 255/kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakian Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota pada tanggal 9 Mei 2009.10.Bahwa di dalam Surat Keputusan KPU No. 255/kpts/KPU/Tahun 2009 di atas,11.perolehan kursi Penggugat yaitu atas nama Penggugat II di Daerahpemilinan Kota Jayapura berkurang 1 (satu) kursi alias.Bahwa ternyata Tergugat menerbitkan Surat Keputusan KPU

Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sitajaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaanmilik Para Tergugat, atas gedung KPU yang terletak diJalan Imam Bonjol, No. 29 Jakarta; Gedung KPU Papuadi Jalan Soa Siu Dok Il Bawah, Kota Jayapura; danGedung KPU Kota Jayapura di Kompleks PerkantoranAPO, Kota Jayapura.9.

KPU..

KPU Kabupaten/Kota.Bahwa dengan demikian, penetapan calon terpilin anggota DPRD KotaJayapura adalah merupakan kewenangan KPU Kota Jayapura.Bahwa oleh karena kewenangan KPU Kota Jayapura tersebutbersumber dari Undang Undang (atribusi), maka tanggung jawabintern dan ekstern atas pelaksanaan wewenang yang diatribusikanyakni penetapan calon terpilin anggota DPRD Kota Jayapura,sepenuhnya berada pada KPU Kota Jayapura in casu Tergugat Il.Bahwa kewenangan KPU Kota Jayapura dalam menetapkan calonterpilin

Perobuatan Tergugat dalam menetapkan Keputusan KPU Nomor :255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 telah sesuai dengansystem, prosedur, mekanisme dan koridor hukum padaperaturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 199 ayat (2), Undang Undang Nomor 22 Tahun2007 Pasal 8 ayat (1) huruf j.Ketiga, melanggar hak subyektif orang lain, dengan pengertian perbuatan dantindakan Tergugat dalam menetapkan Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan

ABDUL GANI KASUBA, Lc, KPU (KOMISI PEMILIHAN UMUM)

dilaksanakan oleh KPU ProvinsiMaluku Utara.

Keputusan KPU Maluku Utara No.Hal.10 dari 69 hal.

2007 tanggal 26 November 2007 Tentang PenetapanPasangan Calon Terpilin Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi MalukuUtara Tahun 2007 (selanjutnya disebut SK KPU No. 158/SK/KPU/Tahun2007, Bukti P7) dan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan SuaraPemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utaraoleh Komisi Pemilihan Umum Nomor: 27/15balXI/2007, tertanggal 22Nopember 2007 (Bukti P8), dan oleh karenanya SK KPU Nomor158/SK/KPU/Tahun 2007 dan Berita Acara KPU Nomor: 27/15ba/X1I/2007harus

Putusan No. 03 P/KPUD/20072007 Nomor : 278/170/PAN/2007 tentang Rekomendasi Hukum yangtelah dikirim melalui faximill.Bahwa berdasarkan surat Panwas tersebut, KPU mengundang KPUProvinsi Maluku Utara, Panwas Prop. Maluku Utara, 4 (empat) saksiPasangan calon, KPU Kab. Halmahera Barat, KPU Kab. HalmaheraTengah, KPU Kab. Kepulauan Sula, KPU Kab. Halmahera Selatan,KPU Kab. Halmahera Utara, KPU Kab.

yang dilakukanoleh KPU / Termohon .26.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG

Jaya ButarButar danPetugas Verifikasi KPU Kota Serang Drs.

Jaya ButarButar dan PetugasVerifikasi KPU Kota Serang Drs.

Jaya ButarButardan Petugas Verifikasi KPU Kota Serang Drs.

Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang PedomanPenyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia PemilihanKecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 31 berbunyi*Pengambilan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalamrapat pleno;1.2.

, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;Halaman 23 dari 29 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MEDAN tersebut;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MEDAN vs. Drs. RUDOLF MAZUOKA PARDEDE, DK

PUTUSANNomor 48 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MEDAN, diwakili oleh Dra.Evi Novida Ginting, MSP Jabatan Ketua KPU Kota Medan, berkedudukan diJalan Kejaksaan No. 37 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :PANDAPOTAN TAMBA, SH.MH, kewarganegaraan Indonesia, jabatanAnggota KPU Kota Medan, Divisi Hukum dan Humas

Pengumuman Komisi Pemilinan Umum (KPU) Kota Medan Nomor270/903/KPUMDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang : Penetapan Namadan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun2010 ;TENTANG TENGGANG WAKTU ;Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor :270/875/ IIVKPUMDN/2010 tanggal 12 Maret 2010 tersebut telah diterima olehPenggugat pada tanggal 12 Maret 2010, Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) KotaMedan Nomor : 270/918/IIVKPUMDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihalPenjelasan

) Kota Medan Nomor : 270/875/II/KPUMDN/2010 tanggal 12 Maret2010, Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/918/II/KPUMDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihal Penjelasan, Keputusan KomisiPemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 59 Tahun 2010 tertanggal 13 Maret2010 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor :270/903/KPUMDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan Nama danNomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 dantahapantahapan

yakni Surat Nomor :270/875/IIVKPUMDN/2010 Tanggal 12 Maret 2010, perihal : Tidak MemenuhiSyarat, Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/918/IIVKPUMDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihal Penjelasan, dan KeputusanKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 59 tertanggal 13 Maret 2010serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor :270/903/KPUMDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 ;Bahwa penerbitan Surat Nomor : 270/875/II/KPUMDN/2010 tanggal 12Maret 2010, perihal :

Ramses Simbolonmenyatakan bahwa keputusan KPU Kota Medan tidak memasukkansdr. Rudolf M Pardede dan Drs.

LOMBOAN DJAHAMOU,SE,MM. vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) NUSA TENGGARA TIMUR

RT 032 RW 10MELAWAN :KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) NUSA TENGGARA TIMURtempat kedudukan di JI. Polisi Militer No. 1 Kupang, Dalamhal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada 51. Melkianus Ndaomanu.SH.M.Hum ;2. Yanto M.P Ekon,SH.M.HumKeduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,beralamat di Jl.

Membatalkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat No : 33/ Kpts /KPU Prov 018 / 2014 tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten AlorPeriode 2014 2019;Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra MemoriBanding pada tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Kupang telah tepat dan benar, selanjutnya memohon agar MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut1.

,DKvsKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN JAYAPURA,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, BertempatTinggal di Jalan Bosnik No. 155, BIN PuskopadTanah ~~ Hitam, Abepura, Kota Jayapura ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25November 2011Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;MELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN JAYAPURA TempatHal. 1 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPRKedudukan Jalan Sentani Depapre, GunungMerah, Kabupaten Jayapura :Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1.

Bahwa dalam Posita 1719 dapat kami tanggapi sebagaiberikut: bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objeksengketa Tata Usaha Negara a quo telah sesuai denganPeraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang PEDOMAN TEKNISTATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DANWAKIL KEPALA DAERAH dan telah sesuai dengan Asas AsasUmum Pemerintahan yang Baik. Tergugat tidak pernahberbuat curang apalagi dengan semenamena mengambilkeputusan yang merugikan Para Penggugat ;.

Bukti P8Surat PPRN Kabupaten Jayapura No. 11/PPD/PPRN/KAB.JPR/X/2011, tanggal 5 Oktober 2011, erihalPemberitahuan Rekomendasi Parpol yangditujukan kepada KPU Jayapura (fotocopy darifotocopy) ;9. Bukti P9Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiHanura No.

Bukti T2Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor :94 Tahun 2011 Tentang Penetapan pasangan Calonuntuk mengikuti pemilihan putaran kedua pemiluKepala Daerah dan Waki Kepala DaerahKabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21Desember 2011(fotocopy sesual denganaslinya) ;. Bukti T3Salinan Putusan Perkara No. 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR, pertimbangan hukum pada halaman 21paragraf 2 menimbang dan seterusnya (fotocopysesual dengan aslinya) ;.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, namunobjek sengketa maupun materi pokok perkara dalam keduaperkara a quo adalah berbeda, yang mana dalam PerkaraNomor : 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR objek sengketanya adalahSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JayapuraNomor : 68 Tahun 2011, Tanggal O09 Oktober 2011 sedangkanobjek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 82 TahunHal. 31 dari 42 Hal.

.;VSKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI; GUBERNUR PAPUA

KPUD Kabupaten Paniai dan masalah pengaduan tersebut tidak pernahdiselesaikan oleh KPU Kabupaten Paniai sampai terbitSurat Keputusan Gubernur Papua Nemor. 94 Tahun 2010,tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Deiyai periode Tahun 2009 2010, danakhirnya KPU Kabupaten Paniai menyuruh penggugatmenempuh jalur hukum ;.

Terhadap posita angka 9, 10, 11. 12. dan 13 ditanggapisebagai berikutBahwa berdasarkan UU NO. 27 Tahun 2009 Pasal 345 ayat(2) dan penjelasannya, bahwa KPU Kabupaten/Kota secaraadministrasi menyampaikan namanama anggota DPRDterpilih untuk dir esmikan oleh Gubernur Papua nrelaluiBupati/Wal ik ota dengan tembusannya kepada KPU Provinsidan KPU ;Bahwa yang mempunyai kewenangan menetapkan nama namakeanggotaan DPRD Kabupatan Deiyai adalah KPU KabupatenPaniai (TERGUGAT 1) selaku penyel enggara PemiluLegislati

Raya (Gerindra), yang ditujukan kepada KetuaKPUD Kabupaten paniai (sesuai dengan aslinya) =;Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor : 026/KPUPAN/II1/2010, tanggal 02 Maret 2010, PerihalPermohonan Surat Pengantar Kabupaten DPRD KabupatenDeiyai, yang ditujukan kepada Bupati Deiyai (copy daricopy)Surat Keputusan KPU kabupaten Paniai Nomor : 06 Tahun2010, Tanggal O09 Februari 2010, tentang PenetapanPenghitungan Suara partai Politik, Perolehan SuaraCalon, Penetapan perolehan Kursi dan Penetapan CalonTerpilih

hasil rekapitulasi calon anggotaDPRD kabupaten Paniai tahun 2009 ;Bahwa saksi untuk menuntutdi KPUsampaiyang membantu penggugathaknya sebagai anggota DPRD Kabupaten DeiyaiProvinsi Papua dan biro hukum provinsihukum dipapua,pada proses Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapurauntuk telahberupa Foto Copy Surat SuratMenimbang, bahwasanggahannya, Tergugatyandicocokkan dengan aslinya atauT.l 1 sampai dengan T.I 6, yaituT.I 1Surat KPU KabupatenNomorBerita((PenyampaianPaniai) copyT.I 2Surat KPU KabupatenPapua

Bupatilampirannya No.T.I 3SK KPU KabupatenpenetapanPaniaiPenghitunganDPRD KabupatenSesuaiKabupaten(denganT.1 4Surat KPU Kabupaten Pani29Paniai162/KPU PAN/V1/2009AcaraPaniaikabupaten025/KPU PAN/I1/20103dalilbukticukup danmenguatkanmengajukan alatg bermat eraifotokopinya dan diberi3kepada KPU Provinsi27 ~s JuniKPU Kabcopy)tanggalrapat PlenodariKepada GubernurlamCDeiyai, beserta(Copy dariNo. 06Suaratahun 2010dalamPemilu)DeiyaihasilAslinyaai kepada BupatidalisurattelahtandaPapua2009upaten3Provinsipiranopy

,MH vs KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI BENGKULU

Kebun Dahri No. 16 Rt.005 Rw.01,Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan RatuSamban Kota Bengkulu;Selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANKETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI BENGKULU,berkedudukan di Jl. Adam Malik No.34Km.9 Kota Bengkulu;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanyabernama:1. Novran Harisa, SH. M.Hum2.Emma...2. Emma Ellyani, SH. MH.3. Betra Sarianti, SH.

KETUA KPU CQ. ABDUL HAFIZ ANSHARY, DKK.

Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPUProvinsi, KPUKabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN danKPPSLN;c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifatteknis untuk tiaptiap tahapan berdasarkan peraturanperundangundangan;d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan danmengendalikan semua tahapan;e. Memutahirkan data pemilih berdasarkan datakependudukan dan menetapkannya sebagai daftarpemilih;f. Menerima daftar pemilin dari KPU Provinsi;g. Menetapkan peserta Pemilu;h.

;Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkanhasil Pemilu dan mengumumkannya;.

Menerima pengaduan dan/ atau laporan adanyapelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotaKPU, KPU Provinsi, PPLN dan KPPSLN;. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporanyang disampaikan oleh Bawaslu;. Menonaktifkan sementara dan/ atau mengenakansanksi administratif kepada anggota KPU, KPUProvinsi, PPLN dan KPPSLN, SekretarisJenderal KPU dan Pegawai Sekretariat Jenderal KPUyang terbuktiHal. 8 dari 23 halaman Put.

Adanya hubungan kausalitas (sebabakibat).Kerugian dan pelanggaran hak tersebut,merupakan akibat dari tidak dilaksanakannyapemilu susulan yang menjadi kewajiban, tanggungjawab, serta kKewenangan KPU dan Pemerintah;A.

Karenanya KPU dan Pemerintah akanmenyelenggarakan dan memfasilitasi pemilu susulan untuk memastikansetiap warganegara yang mempunyai hak untuk memilih dapat menikmatihak asasi yang fundamental ini tanpa terkecuali";4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pemilu susulan;5.

Muharrar Mahfuz Alias Muharrar Mahfuz Alias Muharar;Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penggugat:
HARTADI
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KATINGAN

WARDANINGSIH, SH MelawanKetua Tim Seleksi C Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir

Nomor 15 Tahun 2011 , yang berbunyi : Bahwadalam Tata Cara Pembentukan Tim Seleksi dan PenyeleksianCalon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPUKabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU RI;Bahwa KPU RI telah menetapkan Peraturan Nomor 02 Tahun2013 tentang seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPUKabuppaten/Kota yang mengatur tentang kesetaraan genderdalam Pasal 30 Peraturan KPU RI Nomor 02 Tahun 2013,yang berbunyi ; Bahwa Tim Seleksi dalam menyampaikan 10( sepuluh ) Namanama Calon Anggota

Bahwa Keputusan Tim Seleksi calon Anggota KPU Nomor006/TimSel/KPU Rohil/I/2014 tanggal 20 Januari 2014tentang Penyampaian 10 ( sepuluh ) Namanama calonAnggota KPU Kabupaten Rokan Hilir ke KPU Provinsi Riauyang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013tentang Seleksi calon Anggota KPU Propinsi dan AnggotaKPU Kabupaten/Kota dengan alasan :1.Keputusan Tergugat dikeluarkan dengan didasarkan pada: UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 TentangPenyelenggara

Pemilu ;ePeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun2013 tentang Seleksi calon Anggota KPU Propinsi danAnggota KPU Kabupaten / Kota ;eRapat Pleno Tim Seleksi Calon Anggota KPU KabupatenRokan Hilir tentang Penetapan 10 ( sepuluh ) BesarCalon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir ;2.

KPU Kabupaten / Kota ;5.

Menyatakan Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU KabupatenRokan Hilir Nomor 006/TimSel/KPU Rohil/I/2014 tanggal 20 JanuariWA: reece gute os a2014 tentang Penetapan 10 ( sepuluh ) Namanama calon AnggotaKPU Kabupaten Rokan Hilir ke KPU Provinsi Riau sah menuruthukum ;3.

YULIUS KOMOUBY MOTE;VSKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI, ; GUBERNUR PAPUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI,Tempat Kedudukan di Enarotali, KabupatenPaniai :Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepadaBudi Setyanto, SH. dan HermawatiKoentariani, SH., Keduanya KewarganegaraanHal. 1 dari 47 Hal. Putusan No. 50/G/2010/PTUN.JPRIndonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat diJalan Karang No. 8 (Samping PTUN Jayapura),Kelurahan Waena, Distrik Heram, KotaJayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 17 Januari 2011 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 12.

Tahapan posita angka 9, 10, 11, 12, dan 13 ditanggapisebagi berikut141) Bahwa berdasarkan UU No.27 Tahun 2009 Pasal 345ayat (2) dan penjelasannya,bahwa KPUKabupaten/Kota secara administrasi menyampaikannamanama anggota DPRDterpilih untuk diresmikanoleh Gubernur Papua melalui BupatiWalikotadengan tembusannya kepada KPU Provinsi dan KPU ;2) Bahwa yang mempunyai kewenangan menetapkan namanama keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai adalahKPU Kabupaten Panial (TERGUGAT 1) selakupenyelenggara Pemilu Legislatif

Bukti P1 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PaniaiNomor : 162/KPUPAN/VI/2009 tanggal 27 Juni2009 perihal Penyampaian Berita Acara RapatPleno KPU Kabupaten Paniai yang ditujukankepada Ketua KPU Provinsi Papua (fotocopydariTOTOCOPY) fs a sume = he seme oem e eee see oH oe2. Bukti P2 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PaniaiNomor : 025/KPU PAN/II/2010 tanggal 08Februari 2010 ~sperrihal Penyampaian BeritaAcara DPRD Kabupaten Deiyai yang ditujukankepada Gubernur Provinsi Papua Cq.

YOPI DOGOPIA ;Bahwa saksi dalam kesaksiannya yang dinyatakan dibawahJanji menurut agama Kristen Protestan pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Gerakan IndonesiaRaya Kabupaten Deiyai ; bahwa saksi tahu yang harus ditetapkan oleh KPUKabupaten Paniai sebagai Anggota DPRD Kabupaten Deliyaidari Partai Gerakan Indonesia Raya adalah YuliusKomouby Mote, karena saksi yang menggerakkan Penggugatuntuk menuntut haknya di KPU Paniai, KPU ProvinsiPapua dan di Biro Hukum Provinsi

Bukti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PaniaiT.L1 3: Nomor : 162/KPUPAN/VI/2009 tanggal 27 Juni2009 Perihal Penyampaian Berita Acara RapatPleno KPU Kabupaten Paniai (fotocopy darifotocopy) jr 8 sans snes sone 6 ave se eo Soe2. Bukti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PaniaiT.12: Nomor : 025/KPU PAN/I1/2010 tanggal 08Februari 2010 ~sperrihal Penyampaian BeritaAcara DPRD Kabupaten kepada Gubernur ProvinsiPapua Cq. Bupati Deiyai (fotocopy darifotocopy) ;283. BuktiT.13::4. BuktiT.14 :5.

Fadrianto, TH Melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,dkk

Ilir Barat IPalembang, yang selanjutnya disebutsebaga PENGGUGAT;MELAWAN1 KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Ogan KomeringUlu Selatan, beralamat di Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan, yangselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2.

.;- WILLEM KAYAMEVSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI

Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasidalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 Ayat (1) PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman TeknisTata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan sebagai berikut :Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kotamenetapkan namanama pasangan calon yang memenuhi syaratsebagai peserta

gabungan partai politik yang selengkapnya sebagai berikut : Ayat (4): Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakalpasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangancalon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikotadan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran ; Ayat (5): Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitungsejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon

;Ayat (6): KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pendaftaranbakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partaipolitik bertugas : a. menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calondari partai politik atau gabungan partai politik yangbersangkutan ;b. mencatat dalam buku registrasi : 1) nama bakal pasangan calon ; ) hari, tanggal dan waktu penerimaan ;) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon ;c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10

telah mendaftar, oleh karenanya tindakan Tergugat tidakmemberikan tanda terima pendaftaran bagi Para Penggugat adalah tindakan yang tidak berdasar hukum ; Bahwa Pasal 14 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010menyebutkan sebagai berikut : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menolak pendaftaranbakal pasangan calon, apabila ternyata tidak memenuhi ketentuanjumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikitsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan mengembalikan berkaspendaftaran

KPU Nomor 13 Tahun 2010,karena menurut ketentuan Pasal 14 Ayat (7) a quo apabila dukunganpasangan calon telah memenuhi jumlah kursi paling sedikit, maka untukmemperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan lainnya adalah dalamjangka waktu perbaikan persyaratan bakal calon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun2004 Jo.

S.KEP, MH; TATANG SUDRAJAT; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUMEDANG

Sumedang, & < berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018, >ss Ay selanjutnya digebut PENGGUGAT; oy=MELAWANKOMISI PEMILIHAN io (KPU) KABUPATEN SUMEDANG, verkedudukan diad= * alan serma Muhtar No.98 Kabupaten Survedang: JawaSs Barat diwakili oleh HERSA sANTOSA, SH.,M.M.

atau Calon Walikota dan Calon WakilS Walikota congas KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPQR KabupateniKota sebagai akibat dikeluarkannya KeputusanKPU LSrrovinsiiKiP Aceh atau KPU/KIP Kabupalgamola> 4 tehtang penetapan pasangan Calon Gubemur. dan CalonoS Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon at Bupati atauCalon Walikota dan Calon Wakil waliSS Berdasarkan ketentuan tersebut, K@wenangan dari PT.TUNSs 4Y adalah untuk memeriksa, mengadil, dan memutuskanGSe sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara

> Pemilinan yang Px al sengketanya adalah Keputusan KPU ey tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon oeSs XS &KY gsLy Hal 13 dari 50 hal Put No. 4/GIPILKADAI2018/T.TUN.JKTad$ eS>wv svwe caWakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon ea Bupati, Calons Walikota dan Calon Wakil Walikota; yAe 2.

:gy gs Bahwa saksi magprangkan Hasil rapat pleno dibuat berita aca dibuatis asrangkap 4 agampaikan kepada KPU, PPK, PPS, P2L > dan Timrohutha pasangan calon semua diberi yang berkepnitingan saat rapatlene: ssTbanwa saksi menerangkan tidak ada laporan khusus dalam rapat pleno tidakev &Y& ada yang berkeberatan.

@@rupakan satu kesatuan yang tidakSeterpisahkan dengan putusan ini. nanan Pris SSIS RS SS SEIS ie RIS HI ESTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM oea esMenimbang, pal germeksus dan tujuan gugatan Penggugat sebagajmanadalam duduk sengketdti ALAS jn2nn nanan anne nnn n nena 5 & wannn====Y NaaRY RYMenimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa gata perkara iniadalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumedang> Fomor 18/PP.02.3an oyKpt/321 +/KPU Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapanwo RaPa sangan Calon

NAFTALI KAROBA;VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

SK KPU Kabupaten MamberamoTengah Nomor 05 Tahun 2012.

Mamteng Nomor: 44/SrtKel/KPU/KABMAMTENG/XI/2012, tanggal 7 Nopember 2012 Perihal Pemberitahuan HasilVerifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Bakal Pasangan Calon yangDitandatangani oleh Ketua KPU Kab. Mamteng dan yang ditujukan kepada ParaPenggugat (Sesuai dengan aslinya) ;Bukti T Ta : Keputusan Kpu Kab. Mamteng Nomor: 04 Tahun 2012 TentangPerubahan Keputusan KPU Kab.

Mamberamo Tengah Tahun 2012 (Sesuaidengan aslinya) ;Bukti T 9a : Keputusan KPU Kab.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya berkewajibanmelakukan Penelitian terhadap berkas perbaikan syarat pengajuanbakal pasangan calon dan syarat calon yang dinyatakan belumlengkap/tidak memenuhi syarat ;b.

yang harus disesuaikan dengan hasil saran pendapat danpertimbangan hukum dari KPU Pusat dan KPU Provinsi Papua akibat terjadinyaperbedaan pendapat diantara Komisioner KPU Mamberamo Tengah terhadap hasilverifikasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas penentuan Bakal PasanganCalon yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Mambermo Tengah Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalamKonsiderans Menimbang huruf c Surat Keputusan KPU Mamberamo Tengah

., MM.DKMELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA

Putusan Nomor 14/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.2.dengan KPU RI.

Atas dasarkondisi tersebut, KPU Provinsi melalui KPU RI mengajukanpermohonan SKLN ke Mahkamah Konstitusi dengan TermohonDPRP.

Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 Tentang Tahapan, Program danJadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan WakilGubemur Provinsi Papua Tahun 2018, Tanggal 4 September2017T 2. Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomornalaman 43 dari 52 halaman.

yangdidaftarkan atau mendaftar ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.Dengan demikian suatu sengketa tata usaha negara pemilihan haruslahmemenuhi syarat atau unsur secara kumulatif yaitu:1.

Penggugat adalah Calon Calon Gubemur dan Calon WakilGubemur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau CalonWalikota dan Calon Wakil Walikota yang telah mendaftar ataudidaftarkan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota2. Tergugat adalah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota yang mengeluarkan Keputusan tentangpenetapan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur atau Calonnalaman 48 dari 52 halaman.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. PAKPAK BHARAT VS DRS. JUSEN BERUTU, DKK;

agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan Sela yang berisikanagar Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat untukmenangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010tentang Penetapan Nomor Urut dan Namanama Pasangan Calon padaPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PakpakBharat Tahun 2010;I Tentang Pemeriksaan Dengan Acara

Memerintahkan kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Pakpak Bharat mencabut Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2010 tanggal22 Maret 2010 tentang Penetapan NomorUrut dan Namanama PasanganCalon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;4 Memerintahkan kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU)KabupatenPakpak Bharat untuk menetapkan PenggugatI danPenggugatllsebagai Calon pada Pemilihan Umum

tentang pengenaansanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yangmengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedangberlangsung;Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenanganmenurut undangundang untuk memeriksa dan mengadili keputusan KPU KabupatenPakpak Bharat berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, termasuk melakukan penundaanterhadap pelaksanaan Surat

Surat keputusan yang dikeluarkan KPU Medan adalahpenerapan persyaratan nasional dan bukan atas nama pejabat dari KPUMedan. KPU Medan hanya menerapkan persyaratan peraturan nasional yangsudah diatur sebelumnya.

Kabupaten Pakpak Bharatmelainkan keputusan bersama seluruh anggota plus ketua merangkap anggotaKPU Kabupaten Pakpak Bharat;Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007, Ketua KPU, KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:a Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota;b Bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;c Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPUProvinsi dan KPU