bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK SENGKETAn Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan, mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimanatercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor : 11/G/2011/PTUNPLG tanggal 9 Juni 2011 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : DALAM PENUNDAAN :e Menolak Permohonan Penggugat Tentang Penundaan KeputusanBupati Musi Banyuasin No.1341 tahun 2010 tanggal 08 Desember2010 tentang Pengesahan Pemberhentian

Kepala Desa MargoMulyo, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten MusiBa NYU SIN j ~~~ ~~~ nnn nnn nnn mmm nemnn nn menannnsDALAM EKSEPSI :e Menolak Eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :1.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiMusi Banyuasin No.1341 tahun 2010 tanggal 08 Desember 2010 tentangPengesahan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo, KecamatanBayung Lencir, Kabupaten MusiBanyuasSin ;4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat danmartabat Penggugat seperti semula selaku Kepala Desa Margo Mulyo,Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten MusiBanyuasSin ;5.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Bahwa menurut hemat Penggugat obyek gugatan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku:Bahwa Calon Kepala Desa nomor urut 3 (Rasman) dan/atau orangsuruhannya (pendukungnya) telah melakukan pelanggaran Pasal 31Halaman 10 dari 57 hal, Putusan Nomor : 59/G/2020/PTUN.SMGPeraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa,

;Hal ini telah terbukti dengan Putusan Hakim Pidana pada PengadilanNegeri Kebumen tanggal 9 Desember 2019 #Nomor:27/Pid.C/2019/PN.Kbm;Bahwa dengan demikian terhadap Rasman (Calon Kepala Desanomor urut 3) harus dikenakan ketentuan Pasal 73 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa sesuai dengan ketentuan dan aturan Pasal 31 jo Pasal 73ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10Tahun 2016 tentang

Bahwa dalam perkara nomor: 27/Pid.C/2019/PN.Kbm, tindak pidanapelanggaran terhadap Pasal 31 jo Pasal 76 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentangPemilinan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa,meskipun Calon Kepala Desa Nomor urut 3 (Rasman) tidakmelakukanya sendiri, nmamun berdasarkan fakta hukum yangterungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kebumenperkara nomor: 27/Pid.C/2019/PN.Kbm Terpidana (Miswanto aliasGendot bin Mohari) melakukan suap/muwur/money

, sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam pengujian kewenangan Tergugat dalammengeluarkan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpedoman padaketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016Tentang Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yangmengatur:Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :Halaman 48 dari 57 hal, Putusan Nomor : 59/G/2020/PTUN.SMG2.

Kepala Desa; Bahwa terdakwa MISWANTO alias GENDOT bin Mohari telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan denganketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016tentang Pemilihnan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, MajelisHakim berpendapat dengan dijatuhinya hukuman terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah kepada terdakwa

Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 29 Tahun 2017tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten PandeglangNomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan:Pasal 12 ayat (4)(4) Untuk memfasilitasi dan mengawasi jalannya proses PemilihanKepala Desa, Camat membentuk Panitia Tingkat Kecamatan.4.

Bahwa dalam tahapan pencalonan terdapat 2 (dua) mekanisme seleksi yaitupenjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana diaturdalam Pasal 30 dan Pasal 32 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 29 Tahun2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten PandeglangNomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa;Halaman 18 dari 30.

Kepala Desa yang menyatakan:Pasal 6Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:a.

Putusan Nomor 36/G/2017/PTUNSRGNomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;11.

Bukti P.4);Bahwa Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cianjur diatur denganPERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN CIANJUR Nomor 05 Tahun2006 tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, (Vide.

Bukti P.5);Bahwa berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NomorOS Tahun 2006 tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA tersebut dalamPasal 3 ayat (4) menyatakan dan berbunyi sebagai berikut :Apa bila Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada yangmencalonkan untuk Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutanharus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihanan dan perubahanSusunan Panitia Pemilihan harus disempurnakan

KEPALA DESA, yang patutdinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa selain dari pada itu, dalam PERATURAN DAERAH KABUPATENCIANJUR Nomor 05 Tahun 2006 tentang TATA CARA PENCALONAN,PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA,pada Pasal 20 menyatakan dan berbunyi ;"Bentuk dan Model Surat Suara ditetapkan oleh Bupati".Selanjutnya Pasal 28 ayat (1) menyatakan dan berbunyi :(1).

Karena Tergugat I selakuPanitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan sesuai dengan PeraturanDaerah No 05 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Tahapantahapanyang dilaksanakan selama ini da.lam pemilihan Kepala Desa dari awal sampaiakhir telah sesuai mekanisme aturan yang berlaku;7 Bahwa, tahapantahapan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala DesaSukamanah, kecamatan Cibeber, kabupaten Cianjur selaku Tergugat I telah benardan

Karena penetapanhasil rekapitulasi telah disepakati dan ditandatangani oleh para calon Kepala Desasebagaimana yang diatur dalam Peraturan daerah No. 05 tahun 2006 tentang tata CaraPencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa telah dilaksanakanSesuai aturan yang berlaku selama ini,Bahwa, tidak cukup alasan hukum apabila Penggugat mengatakan agar berita acarapenetapan calon terpilih yang dibuat Tergugat I dan Surat Keputusan.

Bahwa Pasal 50 Ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing NatalNomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;ll. Kedudukan Hukum.a. Bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan BupatiMandailing Natal Nomor 19 tahun 2016;b. Bahwa Pasal 49 Ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing NatalNomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;c.

Bahwa Pasal 49 Ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing NatalNomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;4.

No.19 Tahun 2016 pasal 10 sebagai aturan khusus yangmengatur tentang Tata cara dan Juknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa, maka terhadap kasusposisi Penggugat sekarang ini seharusnya diajukan kepada Tergugat Ill danIV.

Kepala Desa dan Perbup.

No. 19Tahun 2016 tentang Juknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, makanya tidak ada aturan umumdan aturan khusus terkait permasalahan ini dan pendapat Para Tergugat danTurut Tergugat pada eksepsi ini dalam paragraf pertama menyatakansengketa/ perselisihan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri adalahsengketa hasil pemilihan ini sangat bertentangan dengan yang disampaikanPara Tergugat dan Turut Tergugat pada eksepsi ini juga pada alinea ketigapada

Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan DahaSelatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atasnama Abdurrahman dalam hal ini merupakan perbuatan yang melanggarHalaman 10 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUNBJM10.11.12.ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 5Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 48 ayat 4sebagaimana berikut:Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud

kepala Desa sebagaimana dimaksud padaayat (3) ditetaokan dengan keputusan Bupati/Walikota;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;Pasal 8:(1) Kepala Desa berhenti karena:a.

Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan DahaSelatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atasnama Abdurrahman dalam hal ini merupakan perbuatan yang melanggarKetentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 48 ayat 4 yangberbunyi: Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, disampaikan oleh BPDkepada Bupati

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Bupati/Walikota.Halaman 128 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUNBJM(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri DalamNegeri tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa terdapat normayang berbunyi bahwa pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimanadimaksud dalam pasal

kepala desa dari UndangUndang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desahingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maupun peraturan perundangundangan terkait tidak ditemukan prosedur baku yang secara khusus harusditempuh Tergugat dalam rangka pemberhentian Kepala Desa;Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri DalamNegeri

Hal ini bertentangan dengan Peraturan BupatiBogor Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal66 Ayat (2)Butir F, menyebutkan : Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki Hak Memilih. ;b.

Hal ini bertentangan sebagaimana diatur Pasal 66Ayat (1) Butif c Peraturan Bupati Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Tatacara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;. Bahwa Perangkat Desa dan BPD turut melakukan kampanye untukmemenangkan Calon Nomor Urut : 01, dalam hal ini bertentangandengan Pasal66 Ayat (2) Butir d dan Pasal66 Ayat (2) Butir ePeraturan Bupati Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;.

Sertamembatalkan Obyek Sengketa dan menerbitkan Keputusan Barusebagai Kepala Desa terpilin, sebagaimana diatur Pasal 107 PeraturanBupati Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;.

Hal tersebut bertentangan denganPeraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata CaraPemilinan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ayat 1 Butirc. Bahwa Calon Nomor Urut 01 telah melakukan kampanye dengan caramenghina seseorang dengan cara Gender karena calon nomor urut 02adalah Wanita. Hal ini bertentangan sebagaimana diatur Pasal 66 ayat(1) Butir C Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata CaraPemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa Perangkat Desa dan BPD turut melakukan kampanye untukmemenangkan Calon Nomor Urut 01 dalam hal ini bertentangandengan Pasal 66 ayat (2) butir d dan Pasal 66 ayat (2) butir e PeraturanBupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

DALAM PENUNDAAN :620/PEMASDES/2015A Ten ho Pemberhentian Kepala Desa danPengangkatan Kepald Desa Hasil Pemilinan Kepala Desa SerentakTahun : 2015SaRecamatan Kapuas hulu Tertanggal : 27 November2015 bes ia surat lampiran pada kolom Nomor urut : 5 Nama :ISQNG DAYUNG kepala Desa yang diangkat berdasarkan Hasil ,Speriilinan Kepala Desa Tumbang Puroh kecamatan Kapuas Hulu Y Mcabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ; Surat Camat Kapuas Hulu Nomor : 045.2/99/KPS.HULU/2015Tertanggal 17 November 2015

Menyatakan batal : Surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Kapuas Nomor :620/PEMASDES/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa>dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Des STahun : 2015 Se Kecamatan Kapuas hulu. Teltanggal : 27 November 2015 beserta surat lampiran pada% SprOx

Kepala Desa Jo Peraturan Bupati NganjukNomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiNganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa,Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian KepalaDesa Jo Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa AntarWaktu Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa jo Peraturan BupatiNganjuk Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanBupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilinan Kepala Desa,Pemilinan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa).7.3.Bahwa tugas panitia Pemilihan Kabupaten adalah memfasilitasipenyelesaian permasalahan pemilinan Kepala Desa tingkat kabupatensebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat 3 huruf (c) Peraturan BupatiNganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa,Pemilihan Kepala

Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2019tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa AntarWaktu Dan Pemberhentian Kepala Desa;b.

dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Peraturan BupatiNomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiNomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, PemilihanKepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa JoPeraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2019 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentangPemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu DanPemberhentian Kepala Desa.Bahwa ketiga Lembaga atau Badan tersebut bertangung jawab secaratanggung renteng

PemilihanKepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, yang telahmelakukan pembiaran terhadap tindakan panitia pelaksana yang melanggarhukum;Halaman 105 dari 126 halaman, Putusan Nomor: 160/G/2019/PTUN.SBYc.

Nomor. 388 tahun 2011 tentang Pemberhentian KepalaDesa Pondok Kandang dan Penunjukan Pejabat Sementara KepalaDesa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh KabupatenMukomuko, tanggal 29 Desember 2011 sampai adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap; DALAM EKSEPSI : e Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan tindakan tergugat menerbitkan surat keputusan nomor 388 tahun 2011 tanggal 29 Desember 201 Dtenayatakan .pemberhentian

kepala desa pondok kandang danpenunjukkan penjabat sementara kepala desa pondok kandang Kecamatanpondok suguh kabupaten mukomuko bertentangan dengan Pasal17 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentangdeSa ; Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 388tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang pemberhentiankepala desa pondok kandang dan penunjukkan penjabatsementara kepala desa pondok kandang kecamatan pondok suguhkabupaten Mukomuko;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut

Surat KeputusanBupati Mukomuko Nomor : 388 tahun 2011, tanggal 29 Desember42011 tentang pemberhentian kepala desa pondok kandang danpenunjukkan penjabat sementara kepala desa pondok kandangkecamatan pondok suguh kabupaten mukomuk0O;Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 189.000, (SeratusDelapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebutdiucapkan

Kepala Desa dan Perangkat Desatanpa ada secara khusus tentang tata cara pencabutan Surat Keputusan (SK)C7/Kpts/Pem/VII/1988 yang ditandatangani olen Camat Herolangelange atas nama Bupat ;.

Kepala Desa dan Perangkat Desasudah cukup jelas.

Bukti TI : Foto copy sesuai asli Peraturan Daerah Kabupaten BulukumbaNomor 12 tahun 2006 tentang Tata Cara pencalonan, pemilihan,pengangkatan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan PerangkatDesa ;2. Bukti TIl : Foto Foto copy dari foto copy Surat Edaran Bupati BulukumbaNomor : 188.6/2569/BPMD, tanggal 22 Oktober 2011, perihalPengangkatan PerangkatDesa, yang ditujukan kepada CamatseKabupaten Bulukumba dan Kepala Desa se KabupatenBulukumba yang dibuatoleh Wakil Bupati Bulukumba ;3.

Kepala Desa dan Perangkat Desa menurut Majelis Hakim memilkilandasan hukum; Menimbang bahwa dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten BulukumbaNomor : 12 Tahun 2006, tentang tata cara pencalonan, pemilinan, pengangkatan,pelantkan, pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, khususnya yangmengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya dalam hal ini KepalaUrusan (Kaur) diatur dalam Bab XVII tentang Pemberhentian Perangkat DesaLainnya, khusus Pasal 75 disebutkan bahwa; PerangkatDesa lainnya

dan ditetapkannya Peraturan Daerah (PERDA)Kabupaten Bulukumba Nomor : 12 Tahun 2006, tentang tata cara pencalonan,pemilinan, pengangkatan, pelantkan, pemberhentian Kepala Desa dan PerangkatDesa yakni pada tanggal 27 Desember 2006 mengingatPenggugattelah mendudukijabatan tersebut lebih dari 6 (enam) tahun dan atau 12 (dua belas) (selama duaperiode) terhitung sejak Surat Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai KaurDesa Pataro pada tanggal 15 Agustus 1988.

Kepala Desa dan Perangkat Desa menyebutkan KepalaDesa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatussebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makardan atau tindak pidana terhadap keamanan negara ;Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa PantaiRaja,Tergugat terlebih dahulu menurunkan Tim Inspektorat Kabupaten Kampar terkaitadanya laporan masyarakat dan Permohonan Persetujuan pemeriksaan Penggugatsebagai saksi

Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Sementara KepalaDesa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja tanggal 21 September 2012, dimanadiktumnya adalah :1 Mencabut Keputusan Bupati Kampar No. 141/PEM/03/2008 tanggal 23 Januari2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pantai Raja KecamatanPenghentian Raja dan memberhentikan tidak hormat Sdr.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru salah telah menerapkan Pasal 18 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.Bahwa untuk perkara a quo, seharusnya Judex Facti menerapkan ketentuan Pasal30 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan

,Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desamenyebutkan : Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melaluiusulan BPD karena berstatus sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi,tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negaradan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desamenyebutkan Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpamelalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka

No. 215 K/TUN/2013Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, joPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 jo Himpunan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa,apalagi dalam melakukan pungutanpungutan tersebut tidak ada payung hukumyang mengaturnya, sehingga menurut ketentuan di atas, Penggugat dapatdiberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa Pantai Raja, apalagisetelah dilakukan pemeriksaan dan diperoleh

Bahwa PPS dan KPPS tidak melakukan ketentuan Pasal 62 Ayat(4) huruf c Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan pemberhentian Kepala Desa, yang berbuny) :(4) Tata tertib / tata cara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)huruf aM@MUAt:2nennn nn nnn nn nnn nnn nen nen en ene en enea. waktu pemungutan Suara. b. Tata cara pencoblosan oleh pemilih.c.

Kepala Desa yang berbunyi Dalam halterjadi perselisihan hasil pemilihnan kepala desa, bupati wajibmenyelesaikan perselisihnan dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) harisebagaimana dimaksud pada ayat (3)..

Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat yang menerbitkan objeksengketa serta memberlakukan objek sengketa dengan tanpamemperhatikan nota keberatan yang telah di kirim oleh Penggugatadalah nyatanyata telah mengabaikan kewajibannya sebagaimanayang ditentukan dalam Pasal 70 ayat (5) Peraturan Bupati NganjukNomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, PemilihanKepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa. Halaman 15 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor : 62/G/2019/PTUN.SBY7.

Berdasarkan laporan hasil pemilinan Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPDmenyampaikan permohonan pengesahan danpengangkatan Calon Kepala Desa tterpilin sertapermohonan pemberhentian Kepala Desa atau PejabatKepala Desa kepada Bupati melalui Camat denganTembusan kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desapaling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dariPanitia Pemilinan. 3.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (2), Camat mengajukan permohonan pengesahandan pengangkatan Calon kepala Desa terpilin sertaHalaman 31 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor : 62/G/2019/PTUN.SBYpermohonan pemberhentian Kepala Desa atau PejabatKepala Desa kepada Bupati.Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenaipengesahan dan pengangkatan Kepala Desa palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan daric.

Kepala Desa Juncto Perbup No. 5Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah sebagai berikut :a.

, dari segi kewenangan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Kedungputrioleh Tergugat atas nama Tri Wahyudiono yang tertuang dalam Keputusan BupatiNomor. 188/354/404.012/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan PengangkatanKepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli 2013merupakan kewenangan Tergugat, Kewenangan ini adalah Kewenangan AtributifPerda Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

Kepala Desa Juncto PerbupNgawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu :a.

Surat dari Camat Paron Nomor 140/11.62/404.314/2013, tentang UsulanPemberhentian . . .Pemberhentian Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi danPengangkatan Kepala Desa Kedungputri kepada Tergugat tanggal 11 Juli9 Jawaban Tergugat atas alasan Gugatan Penggugat pada angka 14 s/d 21 adalahsebagai berikut :a.

Kepala Desa frasa berturutturut normanya bersifat kaburyang sangat tergantung dari interprestasi yang diberikan terhadap frasa tersebut.

Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarupada pokoknya atas dailildalil :Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah :Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal 21Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian

Kepala Desa danHal. 1 dari 15 hal.

No. 51 K/TUN/201113.14.15.16.17.Bahwa sebagaimana Surat Ketua BPD Rambah Utama KecamatanRambah Samo Nomor : 144/BPDRU/09/2010 tanggal 10 Mei 2010,perihal usulan Pernbinaan/Pemberhentian Kepala Desa RambahUtama yang menjadi konsideran Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa sangat Penggugat ragukan kebenarannya, karena apakahhal tersebut sudah dirapatkan dalam pertemuan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) ;Bahwa Surat Camat Rarnbah Samo Nomor : 140/RS/2010/286tanggal 19 Mei 2010 perihal usulan Nama Pjs

No. 51 K/TUN/2011diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahuludari pokok sengketa ;Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak dan agar Penggugattidak mengalami kerugian yang lebih besar, saya bermohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan :Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa danPengesahan

No. 51 K/TUN/2011 Mengabulkan gugatan Penggugat ; Menyatakan batal :Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala DesaRambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten RokanHulu ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Pejabat

Desa Jo Pasal 6Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa DiMasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19), Pemilihan KepalaDesa serentak dilaksanakan melalui tahapan :a.

Mufidz ke Panitia Desa danPanitia Kecamatan pada tanggal 01 Juli dan 02 Juli 2021 oleh karenanyadalil yang penggugat dalilkan mohon dikesampingkan dan ditolak;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 7 Peraturan BupatiPandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa PandemiCorona Virus Disease 2019 (Covid19).

T392021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, PelantikanDan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (covid19) dihadiri oleh Muspika, ParaKepala Desa Dan BPD Se Kecamatan Picung tanggal 27 April2021 di Aula Kecamatan Picung (Fotokopi sesuai denganaslinya);Dokumentasi Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, PelantikanDan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (covid19) dihadiri oleh Muspika, Para

T42tanggal 22 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai dengan salinanresmi);Peraturan Dearah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun2015, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, PelantikanDan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 1 April 2015(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;Peraturan Dearah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun2021, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, PelantikanDan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi CoronaVirus Disease 2091 (covid19), tanggal 15 Januari 2021(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya

Kepala Desa Di MasaPandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) ;Menimbang, bahwa pada dasarnya alasan Penggugat dan Yayan Sofyansebagai Calon Kepala Desa dinyatakan tidak berhak mengikuti Pemilihan KepalaDesa Ciherang adalah karena berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) PeraturanBupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (Covid19), ketentuan jumlah bakal calon hasil ujian saringanadalah

Putusan No, 64/G/2013/PTUN.Smg.2006 tentang Tata Cara Pemilinan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti P3); Bahwa PENGGUGAT dikarenakan sudah memenuhi persyaratansebagaimana tersebut dalam gugatan angka 5 (lima) di atas, maka panitiaPemilinan Kepala Desa Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten BloraTahun 2013 telah menuangkan dalam Berita Acara Penetapan CalonKepala Desa Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun2013 serta diumumkan di tempattempat yang

mudah dilihat dan dijangkauoleh masyarakat Desa Bogorejo sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti P4); Bahwa untuk daerah pemilihan Desa Bogorejo Kecamatan JapahKabupaten Blora dalam PILKADES Tahun 2013 telah ditetapkan 2 (dua)Calon Kepala Desa yang sah yaitu : SUJIMAN

(in casu Kepala Desa Terpilin) ditetapbkan dengan tandagambar : padi dan nomor urut : 1; dan SAJIMAN (in casu PENGGUGAT) ditetapbkan dengan tanda gambar :ketela dan nomor urut : 2; nnn no nnn nnn nn nonce nnnSesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 5Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBlora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilinan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Vide Bukti,8.10.Bahwa Pelaksanaan

Gl 234 De aessen wetnessBahwa benar, dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diKabupaten Blora telah berpedoman pada Peraturan PerundangUndangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang BadanPermusyawaratan Desa , Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilinan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perda Kab.

Blora Nomor 6 Tahun2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 5Tahun 2007); 22002 no ncn nn nn non nnn ncn cc cn nc ncn nceneBahwa benar, Pemerintah Kabupaten Blora dalam melaksanakanPemilihan Kepala Desa tahap tahun 2013 secara serentak, telahmembentuk Tim Pembina Kabupaten dengan Nomor 800.22/

hari siding dalam sengketaTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambilalih keadaankeadaan dan duduk perkara inisebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu tanggal 12 April 2011 Nomor: 24/G/2010/PTUNBKL, yangamarnya sebagai berikut: MengadiliDalamPenundaan : e Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan Bupati Kepahiang Nomor 357 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober2010, Perihal Pemberhentian

Kepala Desa dan Pengangkatan PenjabatSementara Kepala Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang; Dalam Pokok Perkara: 1.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 357 Tahun2010 tanggal 5 Oktober 2010, Perihal Pemberhentian Kepala Desa danPengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Air Raman Kecamatan Bermani lir Kabupaten Kepahiang;4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKepahiang Nomor 357 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010, PerihalPemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Sementara KepalaDesa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;5.

perundangundangansebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No 72 tahun 2005 Pasal 16 huruf d, g, h, dan (bukti T.7, T.8, T.9) tersebut; Menimbang, bahwa atas keadaan yang demikian penerbitan objeksengketa yang diterbitkan Bupati Kepahiang Nomor: 357 Tahun 2010 tentangPemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Sementara KepalaDesa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atas namaSunarto, tentang pemberhentian dst...adalah sudah tepat dan benar;Menimbang, bahwa oleh karena Pemberhentian

Kepala Desa Air RamanKecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Nomor: 357 Tahun 2010tanggal 5 Oktober 2010 sudah tepat dan benar maka tentang PenangguhanSurat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 357 Tahun 2010 tanggal 5Oktober 2010 harus dicabut, karena Keputusan Pemberhentian Penggugat/Terbanding adalah berdasarkan pada alasan Yuridis Administratif dan demikepentingan umum/masyarakat dan dengan adanya pertimbangan tersebutdiatas maka dengan demikian jelas bahwa Penggugat/Terbanding selakuKepala

OBJEK SENGKETA:Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah Surat KeputusanBupati Katingan Nomor : 609 Tahun 2019 Tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa PetakBahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan. Tanggal20 Desember 2019 atas nama EMAN.Halaman 5 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLKB.

Konkret artinya Keputusan Tergugat jelas, nyata dan tidakabstrak yang memuat tentang Pengesahan PengangkatanKepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Petak BahandangKecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan3. Individual artinya Keputusan Tergugat ditujukan kepada Nama/Tempat/Tanggal Lahir : EMAN, Petak Bahandang, 6 Juni 1964.Dengan Jabatan Baru sebagai Kepala Desa Petak BahandangKecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan.Halaman 6 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK4.

Kepala Desa Petak Bahandang KecamatanTasik Payawan Kabupaten Katingan a.n EMAN.8.

Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 609Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa PetakBahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan a.nEMAN;3.

Bahwa Penggugat menjadi hilang kesempatan menjadi KepalaDesa Petak Bahandang Periode 2020 s/d 2025.EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSIBahwa setelah mencermati Obyek Sengketa berupa Surat KeputusanBupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa PetakBahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten KatinganHalaman 22 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLKbertanggal 20 Desember 2019 maka jelas Penggugat adalah pihakketiga yang tidak dituju

No. : 95/G/2021/PTUN.SBYPerubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;42. Bukti T42 : Fotokopi sesuai dengan fotokopiPeraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019Tentang Desa;43.

Kepala Desa, MajelisHalaman 50 dari 57, Put.

Dengan demikian, apa yang dilakukanTergugat melanggar ketentuan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019Pasal (34), ayat (7) dan ayat (8) tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Peraturan Bupati SumenepNomor 54 Tahun 2019 Pasal (34), ayat (1) dan ayat (2) tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, danmengabaikan asas kepatutan berdemokrasi yang harus fear, Patut serta dapatdipertanggung jawabkan, dan

Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakimberpendapat bahwa hal ini tidak terbukti, oleh karena Tergugat dalam setiappelakanaan tahapan atau proses Pemilihan Kepala Desa, Desa LaranganPerreng, dalam melakukan Penyaringan Bakal Calon telah mempedomaniperaturan atau ketentuan hukum terkait dan selalu berkoordinasi dengan BPDdan Bupati Sumenep melalui

Kepala Desa tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakimtelah diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objeksengketa a quo terbukti telah menempuh prosedur sebagaimana yang digariskanHalaman 54 dari 57, Put.