KomisiPemilinan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari2009, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekira pukul 22.00 WIB atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2009, bertempatdi teras depan rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen bin Go Yun Hei,pemilik rumah makan Bieseng, masuk wilayan Desa Tanjung, KecamatanTanjung, Kabupaten Brebes atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, PegawaiNegeri atau Penyelenggara

Negara, yang menerima hadiah atau janji, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untukmenggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekira pukul 19.45 WIBTerdakwa telah ditelpon oleh Abu Nasir yang memberitahukan agarHal. 1 dari 32 hal.

Negara, yang menerima hadiah atau janji,sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b (Huruf a: Setiaporang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuatsesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya) (hurufb : Setiap orang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara karena berhubungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban

No.1613 K/PID.SUS/2010melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau Janji,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikanuntuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekira pukul

Negara, yang menerima hadiah atau Janji,sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b (huruf a: Setiaporang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuatsesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya) (hurufb : Setiap orang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara karena berhubungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersindan Bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme.Hal ini bertentangan dengan kefenuan Pasal 16 UndargUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi PemberantasanKorupsi.Dari peroualan Terdakwa bersama dergan kedua pulhn empat anggoia DPRD Kota Pargkabirangtersebut, maka negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar

KEBERATAN KETIGA :Tentang status Terdakwa apakah Pegawai Negeri atau Pejabat Negara.Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum terdakwatersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama padahalaman 107 s/d 109 dalam putusan tersebut hanya saja belum dijelaskansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor : 28Tahun 1999;Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) UndangundangNomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negarayang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan pejabat lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga dalam perkara initerdakwa termasuk sebagai seorang Penyelenggara Negara dan memenuhi unsurdalam dakwaan pasal 12 huruf B tersebut diatas;4.

Negara tidakmelaporkannya uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sehinggaunsur dari pasal 12 B tersebut telah terpenuhi ;5.

Bahwa terdakwa selaku Penyelenggara Negara/Wakil Rakyat sepatutnyasebagai contah untuk tidak melakukan perbuatan korupsi namun sebaliknya.HALHAL YANG MERINGANKAN :1. Terdakwa menyesali perbuatannya.2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.3.

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yangmenerima pemberian atau) janji dengan maksud supayapegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undangundang nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

Tangerang PropinsiBanten, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Bagi pegawainegeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberianatau) janji dengan maksud supaya pegawai negeri ataupenyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuatsesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya, perbuatan mana terdakwa lakukan denganrangkaian cara dan perbuatan sebagai berikutBahwa

Negara menurutUndang Undang No.28 thn 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa adalah termasukkategori Penyelenggara Negara,sehingga dalam perkara inidapat menjadi subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana ;Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur :PegawaiNegeri atau.

Penyelenggara negara ini, telah terpenuhimenurut hukum ; 2.

(dua puluhdelapan juta rupiah ) kepada terdakwa,tanpa ada tanggapandariterdakwa ; Menimbang bahwa dengan keadaan seperti teruraldiatas,jelas telah bertentangan dengan tugas dan jabatannyaselaku Anggota DPRD,yang hams membantu)= masyarakat tanpaadanya imbalan,oleh karena itu unsur Dengan Maksud SupayaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut Berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, telah terpenuhipula ;5 4.

Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Sengketa yang timbul dalambidang administrasi pemerintahan Antara Warga Masyarakat denganPejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagaiakibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;.

Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahanatau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidakmelakukan perbuatan konkret dalam penyelenggaraanpemerintahan;2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan FungsiPemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggaranegara lainnya;3.

Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Sengketa yang timbuldalam bidang administrasi pemerintahan Antara Warga Masyarakatdengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyasebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;4.

Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahanatau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atautidak melakukan perbuatan konkret dalam penyelenggaraanpemerintahan;2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan FungsiPemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggaranegara lainnya;3.

Tertib Penyelenggara Negara, yang dimaksud landasan keteraturan,keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian PenyelenggaraanNegara, sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan a quo olehTergugat telah melanggar dari pada Tertib Penyelenggaraan Negaradan merugikan Para Penggugat;c.

Transparansi, dimana dalam melakukan/membuat suatu peraturanharus terbuka untuk semua warga masyarakat, sehingga wargamasyarakat dapat mengakses semua informasi yang benar, jujur dantidak diskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi, golongan dan rahasia;d. Proporsionalitas, karena tidak mengutamakan keseimbangan antarahak dan kewajiban Penyelenggara Negara;e.

KDIBahwa selain itu, keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa a quo yangditerbitkan Tergugat bertentangan asasasas umun pemerintahan yang baik9.1.9.2.9.3.xt9.5.Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatuhan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif tentang penyelenggaraan negara

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dankewajiban penyelenggaraan negara;Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara negara;Asas Profesional, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku; +2222 202022 2e nnn nen ne nne neeAsas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap dan hasilakhir dapat dipertanggungjawabkan kepada

;Menimbang, bahwa rumusan unsur pasal ini sebagai pelaku haruslah seorang Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara dengan rumusan alternatif, maksudnya apabila terpenuhi salah satu darialternatif unsur tersebut sudah cukup memenuhi unsur pasal ini. ; 108Menimbang, bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri adalah pegawai sebagaimana yangdimaksud dalam UndangUndang Kepegawaian atau orang yang menerima gaji atau upah darikeuangan negara atau daerah sedangkan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Negara yangbertugas pada Kementerian Keuangan cq.

Negara dapat dinyatakan telah terpenuhi Ad.2.

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 BabI Ketentuan Umum UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 adalah Pejabat Negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain, pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara , karena kegiatan penyelenggara negara padadasarnya adalah segala kegiatan publik atau kegiatan untuk kepentingan umum sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Negara (LHKPN).

Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (PERMA 2/2019), dalam konsideranmenimbang huruf b Perma 2/2019 disebutkan:pahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabatpemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakanpemerintahan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata usahaNegara berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;Disamping itu dalam PERMA 2/2019 tersebut, Pasal 1 angka :1) Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahanatau penyelenggara

negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidakmelakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan;2) Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsipemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggaranegara lainnya;3) Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbuldalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakatHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 582/PDT/2021/PT BDG.dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyasebagai akibat

negara lainnya untukmelakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan; Pasal 1 angka 3 berbunyi: Sengketa tindakan pemerintah adalahsengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antaraWarga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintah atau PenyelenggaraNegara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan; Pasal 1 angka 4 berbunyi: Sengketa perbuatan melawan hukum olehbadan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang didalamnya

perbuatan melanggar hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yangsedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harusmenyatakan tidak berwenang mengadili;Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti apabila Tergugat adalahinstansi pemerintah maka sengketa perbuatan melawan hukumnya(onrechtmatige overheidsdad) harus diperiksa oleh Pengadilan Tata UsahaNegara;Bahwa demikian pula dengan Tergugat Ill dan Tergugat IV yang merupakanInstansi Pemerintah atau Penyelenggara

Negara, maka penyelesaian perkarayang menyangkut perbuatan melawan hukumnya (onrechtmatigeoverheidsdad) harus diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian dalam perkara a quo gugatan Para Penggugatmenjadi rancu karena disatu sisi gugatan terhadap Tergugat , Tergugat III danTergugat IV menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negarakarena merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan olehBadan atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), sedangkandisisi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atauturut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan berlanjut yakni memberi atau menjanjikansesuatu, yaitu berupa uang kurang lebih sebesar SGD600,000.00 (enamratus ribu dolar Singapura), kepada Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara yaitu Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nugisra selakuPenyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan, dengan maksud supayaPegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu agar Eko Darmayantodan Mohammad Dian Irwan Nugisra menghentikan penyidikan perkaraPajak PT The Master Steel Manufactory yang tidak sesuai denganHal 2 dari 92 hal Put.

No.39/PID/TPK/2013/PT.DKIUndangUndang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan yang bertentangan dengan kewajibannya, yaituselaku Penyelenggara Negara (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan)dilarang melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotismesebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 UndangUndang RI Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme

Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum:(a)Bahwa hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakatharuslah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada AsasasasUmum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB/Algemene Beginselen vanBehoorlijk Bestuur atau Good Governance).

Hal ini sebagaimanayang dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 yang menyatakan:Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakatdilaksanakan dengan berpegang teguh pada AsasAsas UmumPenyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,Adapun ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999adalah sebagai berikut:AsasAsas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi:1.

Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:(a)Bahwa pengertian Asas Tertiob Penyelenggaraan Negara adalahsebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 angka (2) UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan:Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negaraadalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;Bahwa berkaitan dengan hubungan antara Penyelenggara Negaradan masyarakat, Penyelenggara Negara haruslah pula

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8ayat (2) UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan:Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakatdilaksanakan dengan berpegang teguh pada AsasAsas UmumPenyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,Adapun Asas Tertib Penyelenggaraan Negara termasuk dalam AUPB(Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau GoodGovernance) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999;Bahwa yang dimaksud dengan Asas

Tergugat telah melanggar Asas Proporsionalitas;(a)(b)Bahwa pengertian Asas Proporsionalitas adalah sebagaimana yangdinyatakan dalam Pasal 3 angka (5) UndangUndang Nomor 28Tahun 1999, yang menyatakan:Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yangmengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibanPenyelenggara Negara;Bahwa berkaitan dengan hubungan antara Penyelenggara Negaradan Masyarakat, Penyelenggara Negara haruslah pula berpegangtegun pada Asas Proporsionalitas sebagai salah satu AUPB

;Bahwa Obyek sengketa tersebut menurut hukum yang sudah berkekuatan hukumtetap telah dinyatakan sebagai Obyek Sengketa akan tetapi kenapa TERGUGATtetap mengalihkan hak kepemilikan kepada Rony Octanto, sehingga dengan demikiansecara aturan hukum TERGUGAT telah melanggar aturan tersebut ;Bahwa TERGUGAT juga telah melanggar AsasAsas Umum PenyelenggaraanNegara sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI Nomor : 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi danNepotisme

, yakni Pasal 3 angka (5) Asas Proposionalitas dan Pasal 3 angka (6)Asas Profesionalitas;Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;Bahwa TERGUGAT telah melanggar Asas Proporsionalitas karena Obyek sengketatersebut secara hukum masih dalam sengketa akan tetapi kenapa TERGUGATmengalihkan Sertifikat Hak Milik tersebut, sehingga hak PENGGUGAT dirugikandengan tindakan TERGUGAT tersebut.

Yogyakarta, telah melanggar PERATURANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor : 24 Tahun 1997 TentangPENDAFTARAN TANAH, Pasal 45 ayat (1) huruf e dan juga Melanggar Pasal 3angka (5) Asas Proposionalitas dan Pasal 3 angka (6) Asas Profesionalitas, AsasUmum Penyelenggaraan Negara UndangUndang RI Nomor : 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, sehingga cukup beralasan hukum apabila Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor : 5859 tanggal 29 April 1996, Gambar

Bahwa faktanya meskipunputusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan secara hukumtanah a quo adalah obyek sengketa akan tetapi obyek sengketa tersebut tetap dapatdialihkan oleh TERMOHON KASASI dahulu TERBANDING /TERGUGAT)kepada pihak lain.b Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat juga telah melanggarAsasAsas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Adapun pengertian "Penyelenggara Negara", menurutpenjelasan Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana yang dimaksuddengan Penyelenggara Negara dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsidan Nepotisme, yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara tersebutmeliputi :1.

Wiyono, dalam bukunya "Pemberantasan UndangUndangPembahasan Tindak Pidana Korupsi" (Sinar Grafika, 2009) hal. 60, menyatakanbahwa yang ditentukan dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999di atas, bukanlah pengertian tentang apa yang dimaksud dengan"Penyelenggara Negara", karena pengertian tentang Penyelenggara Negarajustru terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999yang menyebutkan Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yangHal. 114 dari 136 hal. Put.

Negara;Berkaitan dengan pengertian Penyelenggara Negara, ahli di bidangHukum Administrasi Negara yakni DR.

,M.H, di persidangan berpendapat bahwa : "Penyelenggara Negara secarateoritik adalah setiap orang yang dalam fungsinya, dalam tugasnya mengembankepentingan dari penyelenggaraan Negara untuk mencapai tujuan Negara.Dikaitkan dengan filosofi tersebut, maka setiap orang yang dalam menjalankantugas dan fungsinya itu yang siginifikan terhadap tercapainya suatu tujuanNegara, maka orang tersebut bisa disebut sebagai penyelenggara Negara.

Jikadikaitkan antara kualifikasi penyelenggara Negara di Lingkungan KementerianKeuangan khususnya terkait dengan Aparat Pajak ahli menerangkan bahwaapabila pegawai pajak / aparat pajak dalam kondisi tertentu jika dalam tugaspokok dan fungsinya memainkan peranan yang penting dan strategis dalampengelolaan pajak itu sendiri maka pegawai tersebut termasuk dalam kualifikasisebagai Penyelenggara Negara";Dengan memperhatikan pengertian "Pegawai Negeri" dan"Penyelenggara Negara" dihubungkan dengan unsur

Selaku KetuaPanitia Anggaran Pemerintah Kota Prabumulih untuk memberikan sesuatuberupa sejumlah uang terlebih dahulu setelah itu Terdakwa baru melaksanakantugas dan kewajibannya selaku Pejabat Penyelenggara Negara pada DPRDKota Prabumulih dan pada Panitia Anggaran DPRD Kota Prabumulih sehinggauang yang telah diterima oleh Terdakwa AHMAD AZADIN, BE, dengan tujuanuntuk menguntungkan dirinya sendiri dan telah didapat dengan cara melawanhukum dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya selakuPenyelenggara

Kompleks PerkantoranPPKR Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Prabumulih atau pada suatu tempatlain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriPrabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, PegavalNegeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu

Selaku KetuaPanitia Anggaran Pemerintah Kota Prabumulih untuk memberikan sesuatuberupa sejumlah uang terlebih dahulu setelah itu Terdakwa baru melaksanakantugas dan kewajibannya selaku Pejabat Penyelenggara Negara pada DPRDKota Prabumulih dan Panitia Anggaran DPRD Kota Prabumulih sehingga uangyang telah diterima oleh Terdakwa AHMAD AZADIN, BE, didapat dengan caramelawan hukum dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya selakuPejabat Penyelenggara Negara tersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana

Negara yang menerima pemberian atauJanji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b yaitu memberiatau menjanjikan sesuatu kepada Pegavwai Negeri atau Penyelenggara Negaradengan maksud supaya Pegavai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut,berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal sekira pada awal bulan Februari Tahun 2007, PemerintahKota Prabumulih, menyampaikan Dokumen Kebijakan

No. 87 K/Pid.Sus/201 1AHMAD AZADIN, BE dengan maksud supaya Terdakwa AHMAD AZADIN, BE,dalam jabatannya sebagai Ketua Panitia Anggaran DPRD Kota Prabumulih dansekaligus juga sebagai Ketua DPRD Kota Prabumulih, berbuat sesuatu yaitumempercepat proses pembahasan RAPBD Kota Prabumulih, untuk disahkanmenjadi APBD Kota Prabumulih Tahun 2007, sehingga perbuatan TerdakwaAHMAD AZADIN, BE bertentangan dengan kewajibannya, sebagai Ketua DPRDKota Prabumulih, selaku Penyelenggara Negara, yang seharusnyamelaksanakan

Negara yaitukepada EKO SUSILO HADI sebagai Penyelenggara Negara selaku Deputi BidangInformasi, Hukum dan Kerjasama BAKAMLA yang merangkap sebagai Pit.Sestama BAKAMLA dan sebagai KPA Satuan Kerja BAKAMLA TA 2016 sebesarSGD100,000 (seratus ribu dolar Singapura), USD88,500 (delapan puluh delapanribu lima ratus dolar Amerika Serikat) dan 10.000 (sepuluh ribu Euro), BAMBANGUDOYO selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukumdan Kerjasama BAKAMLA yang merangkap sebagai PPK Kegiatan

Unsur Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;4. Unsur Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangandengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya ;5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;6.

Putusan Pidana No. 39/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst.berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku .Menimbang, bahwa mengenai siapa yang disebut sebagai PenyelenggaraNegara, disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimanayang dimaksud dengan Penyelenggara Negara dalam Pasal 2 UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:1.

Wiyono menyatakan bahwadalam pasal 5 ayat (1) huruf b, pelaku tindak pidana korupsi memberikan sesuatukepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, karena Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut telah melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau yangHal. dari 30 hal.

negara sebagai pihak yang menerima suap, dengandisertai kesepakatan (deal) antara kedua belah pihak mengenai besar atau nilaipenyuapan yang akan ditransaksikan dan caracara penyerahannya.

Dari hal initerlihat bahwa dalam tindak pidana korupsi "suap" yang lebih aktif adalah "orangyang menyuap" atau dalam KUHP dikenal dengan istilah active omkoping,sedangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap hanyalahbersifat pasif atau passive imkoping ;Beranjak dari penjelasan di atas, bahwa dalam suatu tindak pidana yang perludibuktikan bersalah terlebih dahulu adalah orang yang aktif melakukan suatu tindakpidana/peristiwa pidana atau menurut hukum pidana di Indonesia dikenal

Apabila OditurMiliter Tinggi I Jakarta/Majelis Hakim Judex Facti dalam perkara ini telah mampumenetapkan dan diputuskan melalui sidang pengadilan, orang yang telah melakukanpenyuapan terhadap Pemohon Kasasi, barulah kita semua mengetahui siapa orang(pegawai negeri atau penyelenggara negara) yang telah menerima suap ;Argumentasi di atas, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor

20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur yang menentukan"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui

Bahwa prihal tersebut di atas menjadi dasar adanya hubungan hukum antaraPara Penggugat dan Para Tergugat sebagai Penyelenggara Negara yangdisebut oleh Jean Jacques Rousseau sebagai Kontrak Sosial yangmenetapkan kewajiban Para Tergugat sebagai Penyelenggara NegaraRepublik Indonesia terhadap Para Penggugat sebagai Warga Negara RepublikIndonesi/a.Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 202/Pdt/2019/PT MDN8.

Oleh karena itu gugatan warga negara inidiajukan terhadap penyelenggara negara atas lalainya penyelenggara Negaradalam memenuhi hakhak asasi warga negaranya, yang tentunyamenimbulkan kerugian.B. ALASAN HUKUM GUGATANHalaman 12 dari 52 Putusan Nomor 202/Pdt/2019/PT MDN1.

usaha, begitu juga perhitungan nilai bangunan dan tanaman mengalamikenaikan, sehingga nilai sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk membelitanah dan rumah baru untuk hidup yang layak dan lebih baik darisebelumnya, dengan demikian timbul rasa sukarela untuk melepaskankepemilikan atas tanah demi pembangunan Jalan Bebas Hambatan (tol)MedanBandara KualanamuTebing Tinggi);Bahwa selain itu Penyelenggara Negara dalam hal ini diwakili olen TergugatVI dan Tergugat VII, tata cara yang saat ini lebih baik dari

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, selaku Penyelenggara Negara bersalah telahmengakibatkan kerugian materiil dan immaterial warga negara dalamHalaman 22 dari 52 Putusan Nomor 202/Pdt/2019/PT MDNpelaksanaan Proyek Nasional pembangunan Jalan Bebas Hambatan (tol) yangtelah menerima ganti rugi pembebasan pengadaan tanah secara tidak sesualdengan peraturan perundangundangan, kewajaran dan kepatutan;.

Memerintahkan Tergugat selaku Penyelenggara Negara yangbertanggungjawab dalam pelaksanaan Proyek Nasional Pembangunan Jalanbebas Hambatan (Tol) untuk mengeluarkan kebijakan yang baru yang harusditerapkan bagi Warga Negara yang tanahnya telah selesai diganti rugi, untukmelaksanakan penyamarataan dalam pemberian dana atau penambahanharga tanah yang telah dibebaskan atau setidaktidaknya memberikan kerugiannonfisik, yaitu: Premiun, Solatium, biaya transaksi dan kompensasi masatunggu serta ganti rugi

Negara wajib:a.

Negara danSetiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan PenerimaBantuan luran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, yaitusebagai berikut: Pasal 5(1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yangmelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, danpenerima bantuan iuran yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksiadministratif;Halaman 16 dari 54 Halaman2.6.OTs(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

Jaminan Sosial, yaitu sebagai berikut:Pasal 9(1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenaikepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi:a. perizinan terkait usaha;b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; ataue.

Bahwa yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asasdalam negara hukum yang mengutamakan landasanHalaman 21 dari 54 Halamanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilandalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;f.

Melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara;A. Yang dimaksud dengan Asas Tertid Penyelenggara Negaraadalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian,dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraannegara.

Negara Yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 16 UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dari perbuatan terdakwa bersama dengan kedua puluh empat Anggota DPRDKota Pangkalpinang tersebut, maka negara dalam hal ini Pemerintahan KotaPangkalpinan mengalami dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat

KEBERATAN KETIGA :Tentang status Terdakwa apakah Pegawai Negeri atau Pejabat Negara.2Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum terdakwatersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama padahalaman 101 s/d 104 dalam putusan tersebut hanya saja belum dijelaskansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor : 28Tahun 1999;Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) UndangundangNomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negarayang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan pejabat lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga dalam perkara initerdakwa termasuk sebagai seorang Penyelenggara Negara dan memenuhi unsurdalam dakwaan pasal 12 huruf B tersebut diatas;4.

Negara tidak26melaporkannya uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sehinggaunsur dari pasal 12 B tersebut telah terpenuhi ;5.

Bahwa terdakwa selaku Penyelenggara Negara/Wakil Rakyat sepatutnyasebagai contah untuk tidak melakukan perbuatan korupsi namun sebaliknya.HALHAL YANG MERINGANKAN :1. Terdakwa menyesali perbuatannya.2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.3.

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat berupa Penolakan terhadappermohonan peralihnan hak Penggugat jelas tidak memberikankepastian hukum kepada Penggugat.

Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggara Negara ; Bahwa sebagai penyelenggara negara, Tergugat tidak memberikanketeraturan dengan dilakukannya penolakan atas permohonanpendaftaran atas tanah ; 2020020 20Halaman 25 dari 195 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUNKPG3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;4.

Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ;6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundanganVeinig Gerlaleu 3 sxseesceseeeeeeeeserse neem eenmeraeesBahwa dasar Tergugat melakukan penolakan pendaftaranperalinan hak atas tanah Penggugat jelas mengesampingkanprofesionalisme penyelenggara negara.

Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku ; Bahwa yang penolakan permohonan pendaftaran peralihan hakatas tanah yang dilakukan Tergugat jauh dari asas akuntabilitas.Karena Tergugat tidak melakukannya sesuai dengan proseduradministratif sebagaimana mestinya

Hal ini menunjukkanbahwa Tergugat berupaya untuk melepaskan tanggung jawabsebagai penyelenggara negara terhadap wewenang yangdimilikinya ; 2Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nyata bahwa Tergugat telahmengabaikan asasasas umum pemerintahan yang baik dalammenjalankan tugas dan wewenangnya.

terbuktitelah memberi sesuatu berupa uang kepada penyelenggara negara.

Dengandemikian unsurkepada pegawai negeri atau penyelenggara negara ini telahterpenuhi.ad. 4.

berikut:a. pegawai negeri atau penyelenggara negara telah berbuat sesuatu padahalberbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat ataumelekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yangbersangkutan;b. pegawai negeri atau penyelenggara negara telah tidak berbuat sesuatupadahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yangterdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggaranegara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai

negeriatau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengankewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeriatau penyelenggara negara yang bersangkutan.

pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena pegawainegeri atau penyelenggara negara tersebut telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu. dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya.