Ali Syaifudin, SH, MH, Rois, S.Si, SH, MH,Dodi Rusmana, SH, MH, MUCHLIS, SH, Para Pengurus Organisasi BantuanHukum POSBAKUMADIN JAKARTA UTARA Terakreditasi KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan KeputusanMenteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, yangBerkantor di JI.

(P.6);4 dari 8 hal Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Bpp Potokopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkanaslinya di persidangan Surat Keterangan Penolakan dari KUA Nomor1619/Kua.03.03/PW.01/9/2019 tanggal 11 Desember 2019 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan utara,Kota Balikpapan (P.7);Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yangpada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;Bahwa tentang segala sesuatu

Penggugat (PENGGUGAT)Nomor: 474.4/620/Tkg2012 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muaro Takungtanggal 03092012, telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Syunjung, olehKetua Majelis diberi tanda P.1;Ash Surat Ketarangan Berdomisili atas nama Tergugat (TERGUGAT) Nomor:474.4/619/Tkg2012 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muaro Takung tanggal03092012, telah dilegalisr Panitera Pengadilan Agama Sijunjung, oleh KetuaMajelis diberi tanda P.2;Surat Keterangan tentang pernikahan tidak tercatat Nomor: KK.03.03

.2 berupa Surat KeteranganBerdomisili atasnama Penggugat Nomor: 474.4/619/Tkg2012 yang dikeluarkan olehWali Nagari Muaro Takung tanggal 03092012, majelis menilai bahwa buktitersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti karena telah dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil telah membuktikan bahwaTergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan tentang pernikahantidak tercatat Nomor: KK.03.03

Nomor : M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013,berkantor di JI.

1.Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan NomorSP.Han/18/V/2015/Reskrim, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 16Junia 2015;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan SuratPerpanjangan Penahanan Nomor : B22/RT2/06/2015, sejak tanggal 17 Juni2015 sampai dengan 26 Juli 2015;Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print204/N.3.25/Epp.2/07/2015, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan 12Agustus 2015;Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor86/Il.A.2a.03.03

/2015/PN.Kbr, sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan01 September 2015.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baruberdasarkan Penetapan Nomor : 86/ll.A.2a/03.03/2015/PN.KBr, sejak tanggal 2September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015.Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B /2015/PN.

., para pengurusdan anggota Organisasi Bantuan HukumPOSBAKUMADIN JAKARTA UTARATerakreditasi Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan HAM R.lNomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 yangberkantor di POSBAKUM Pengadilan NegeriJakarta Utara Jl.

SEVENSEVEN PERKASA tanpa tanggal; Bukti Penerimaan Negara: Penerimaan/Pembayaran Pajak CV.SEVENSEVEN PERKASA sebesar Rp15.909.091,00 tanggal28 Juni 2016; Bukti Penerimaan Negara: Penerimaan/Pembayaran Pajak CV.SEVENSEVEN PERKASA sebesar Rp2.386.364,00 tanggal28 Juni 2016; Berita Acara Pembayaran Nomor 03.03/BABAY/PPKNPT/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016; Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 03.02/BABAY/PPKNPT/ V1I/2016 tanggal 16 Juni 2016; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:03.05/BAP/PPKNPT/ V/2016

., anggota Organisasi Bantuan HukumPOSBAKUMADIN JAKARTA UTARA TerakreditasiKementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia berdasarkan KeputusanMenteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, kantor Sekretariat di Jl.Beting Sawah No. 26 Rt. 011 Rw. 009 SemperBarat, Jakarta Utara berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 28/PBH/PDT/5/2021 tertanggal 19Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai:PEMOHON.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas yang bersangkutan;Setelah memeriksa

., jabatan Kepala Bagian Perencanaan danHukum, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 01/SKK/PIM/HK.03.03/05/2019, tanggal 15Mei 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 67 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugatdalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Il.

Sekira pukul 07.00 WIB saatHalaman 4 dari 15 Putusan Nomor 738/Pid.B/2019/PN Pbrsaksi hendak mengambil uang di ATM Bank Mandiri JI Nangka Pekanbaru,saksi melihat di HP ada sms banking sekira pukul 03.03 WIB bahwa uangsaksi berkurang dengan total sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Saatitu saksi langsung bertanya kepada NASRI apakah ada mengambil uang saksidi ATM dan dijawab NASRI tidak ada. Saat itu ATM saksi ada sama saksi ditas dan yang mengetahui PIN nya hanya NASRI.

Sedangkan sdr.NASRIpergi kea rah mobil nya yang di parkir, tidak berapa lama kemudian sdr.NASRIkembali menghampiri saksi dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kartuATM Bank MANDIRI sambil mengatakan MINTA TOLONG, AMBILKANUANG 5 JUTA DI KARTU ATM INI kemudian sdr.NASRI menuliskan nomorPin di HP milik saksi, setelah itu saksi langsung mengambil atm yangdiserahkannya kepada saksi, lalu saksi langsung pergi mencari atm mandiriterdekat, dan benar sekira pukul 03.03 Wib saksi sampai di ATM Bank MandiriPT

Lahir Salojampu 31 Desember 1960,agama Islam, pendidikan terakhir SD tidak tamat, pekerjaanpetani, bertempat kediaman Salojampu, Kelurahan Sompe,Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dalam hal inimemilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya, dandengan ini menyatakan memberi kuasa kepada : Hamdan Ali,S.H Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBHBhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH)Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum danHAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH01.HN.03.03

Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pengajuangugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia dimaksud;PAGEIl Kronologis dan Duduk Perkaranya1 Bahwa pada hari senin tanggal 21 Desember 2009, Penggugat menerima amanahsebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan (SumateraUtara) sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :M.HH37.KP.03.03

nama Senianto Alias A hok di panti rehabilitasi, karena tugas, wewenang dantanggung jawab sudah dilimpahkan kepada pejabat yang baru dan sejak tanggal 2Januari 2012 Penggugat sendiri telah aktif bertugas sebagai Kepala Rumah TahananKlas I Jakarta Pusat dan bahkan sejak tanggal 7 Juni 2012 hingga saat ini Penggugattelah mendapat amanah kembali sebagai Kepala Lembaga PemasyarakatanNarkotika Klas IIA Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris JenderalKementerian Hukum dan HAM RI Nomor : SEK14.KP.03.03

(fotokopi sesuai denganaslinya) ;Petikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor M.HH37.KP.03.03 Tahun2009, tertanggal 22 Oktober 2009, tentang Pengangkatan danAlih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan StrukturalEselon III dan IV di Lingkungan Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia. (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1422 K/PID.SUS/2010, tertanggal 19 Agustus 2010.

(fotokopi darifotokop1) ;Petikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorSEK51.KP.03.03 Tahun 2011, tertanggal 10 Oktober 2011,tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri SipilDalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon IJ, IV dan V diLingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia. (fotokopi sesuai denganaslinya) ;19. Bukti P1920. Bukti P2021. Bukti P2122.

(fotokopidari fotokopi) ;Petikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorSEK14.KP.03.03 Tahun 2012, tertanggal 9 Mei 2012, tentangPengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam DanDari Jabatan Struktural Eselon II, TV dan V di LingkunganKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia.

., adalah anggota Organisasi BantuanHukum POSBAKUMADIN JAKARTA UTARA TerakreditasiKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiaberdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor:M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 sekretariat di JI.

., Triana Nurhasanah, S.H, dan Muchlis, S.H, ParaPengurus dan Para Anggota Organisasi Bantuan HukumPOSBAKUMADIN JAKARTA UTARA Terakreditasi KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, yang beralamat di JI.

M.HH01.HN.03.03 Tahun 2016 berdomisili di JalanDaan Mogot 19 C Grogol Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, berdasarkanPenetapan Majelis Hakim Nomor: 470/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal20 April 2017;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta BaratNomor: 470/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 20 Maret 2017 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:470/Pen.Pid/Sus/2017

M.HH01.HN.03.03 Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016,yang beralamat di JL. Tulukabessy No. 52 Mardika Ambon berdasarkan SuratKuasa Khusus No.34/HMN/HKMBH/K/IV/2017 tanggal 26 April 2017;Halaman 1 dari 7Zhalaman, Putusan Nomor 50/PID/2017/PT ANBPengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Plt.

,M.H, semuanya Advokat yangberkantor di Kantor Hukum Cakra Keadilan, yang beralamatdi Jalan Unggas Perumahan Bumi Simpang Tiga Blok B3Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya kotaPekanbaru, dalam hal ini bertindak baik secara bersamasama maupun sendirisendiri berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 03.03/CK/II/2017 tertanggal O03 Februari2017, Semula sebagai PELAWAN dan selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING;LAWANIWA SIRWANI BIBRA, umur 61 tahun, wiraswasta beralamat di JalanSumatera Nomor 28 RT.01

., anggota Organisasi Bantuan HukumPOSBAKUMADIN JAKARTA UTARATerakreditasi KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, kantor sekretariat di JI. Beting Sawah No. 26 Rt. 011 Rw.

(alm);e Suami keempat bernama Poniran (alm) nemun tidak memilikiketurunan;Hal 1 dari hal 9 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2015/PN DpsBahwa Pemohon adalah anak dari suami ketiga bernama : Misijian;Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meinggal dunia;Bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan Kasiyanto;oa wuBahwa saudara Pemohon bernama Kasiyanto semasa hidupnya bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementrian Komunikasi dan Informatikasesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RINo.516/KP 03.03

Ali Syaifudin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, dan Muchlis, SH, Para PengurusOrganisasi Bantuan Hukum POSBAKUMADIN JAKARTA UTARA Terakreditasi KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukumdan HAM R.I Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, yang Berkantor di JI.