Dian SaktiAnharin tentang Jasa Manajemen Billing (quicklink) di PT PLN(Persero) Area Surakarta (Rayon Wonogiri, Rayon Jatisrono)Nomor Pihak Pertama : 060.PJ/041/AREASKA/2013 dan NomorPihak Kedua : 007/SK/DSA/V13 tanggal 28 Januari 2013 yangtelah beberapa kali di Amandemen yaitu :e Amandemen No.120.6.Amd.PJ/041/AREASKA/2013tanggal 13 November 2013;Amandemen Il Nomor 144.1.Amd.PJ/041/AREASKA/2013tanggal 24 Desember 2013;e Amandemen~ ke Ill No. 20.7.AmdPJ/041/AREASKA/2014 tanggal 22 Januari 2014;e Amandemen

ke IV No. 136.3.AmdPJ/041/AREASKA/2014 tanggal 24 Desember 2014;e Amandemen ke V No. 080.1.AmdPJ041/AREASKA/2015 tanggal 28 September 2015;Amandemen ke VI No. 109.AMDPJ/041/AREASKA/2015tanggal 29 Desember 2015.2) Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan PT.

.e Amandemen kelll No. 20.8.AmdPJ/041/AREASKA/2014tanggal 22Januari 2014;e Amandemen ke WNW No. 136.4.AmdPJ/041/AREASKA/2014 tangal 24Desember 2014;e Amandemen ke V No. 080.2.AmdPJ/041/AREASKA/2015 tanggal 28September 2015;e Amandemen ke VI No. 110.AMDPJ/041/AREASKA/2015tanggal 29Desember 2015.3) Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan PT.

Yangtelah beberapa akali diAmandemen yaitu :e Amandemen ke No. 120.8.Amd.PJ/041/AREASKA/2013tanggal 13 November 2013 ;Amandemen ke Il No. 144.3.Amd.PJ/041AREASKA/2013tanggal 24 Desember 2014;e Amandemen ke Ill No. 20.9.AmdPJ/041/AREASKA/2014tanggal 22 Januari 2014;e Amandemen ke WN No. 136.5.AmdPJ/041/AREASKA/2014 tangal 24 Desember 2014;e Amandemen ke V No. 080.3.AMDPJ/041/AREASKA/2015 tanggal 28 September 2015;e Amandemen ke VI No. 111.AMDPJ/041/AREASKA/2015tanggal 29 Desember 2015.4) Perjanjian

/2013 tanggal 24 Desember 2013;Amandemen ke Ill No. 20.10.AmdPJ/041/AREASKA/2014 tanggal 22 Januari 2014;Amandemen keIV No. 136.6.AmdPJ/041/AREASKA/2014 tanggal 24 Desember 2014;Amandemen ke V No: 080.4.AMDPJ/041/AREASKA/2015 tanggal 28 September 2015;Amandemen ke VI No. 112.AMDPJ/041/AREASKA/2015tanggal 29 Desember 2015.e.

Agenda: Raapat Pembahasan Amandemen IV P pat Pembahasan Amandemen IV PPAPA ELB PLNB, tanggal 25 januari 20 ELB PLNB, tanggal 25 januari 2019.19.Surat No. 083/LODIR/ELBPLNB/V/ Surat No. 00700/EPI.00.02/DIRUT/202019, tertanggal 7 Mei 2019, perihal: 19, tertanggal 22 Mei 2019, perihal: RPersetujuan Rencana Suplai Gas PT encana Pembelian Gas Petrochina JaEnergi Listrik Batam (ELB). bung.24.

Pasal 8.1 (c) Amandemen PJBTL jo. Pasal 9.11.PJBTL jo.

Amandemen Kedua tanggal 8Oktober 2015 jo. Amandemen Ketiga tanggal 16 Oktober 2017Oleh karena mengikatnya Peraturan Prosedur BANI bagi para pihak, maka segalaketentuan yang mengatur halhal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANIpatutlah untuk dikesampingkan.

tertanggal 7 Oktober 2013 terhadap Perjanjian JualBeli Tenaga Listrik antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagaiPEMBELI dengan PT Energi Listrik Batam sebagai PENJUAL(Amandemen PJBTL)., selanjutnya diberi tanda (T2);Fotokopi Amandemen Kedua tertanggal 8 Oktober 2015 terhadapPerjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT Pelayanan Listrik NasionalBatam sebagai PEMBELI dengan PT Energi Listrik Batam sebagaiPENJUAL (Amandemen II PIBTL)., selanjutnya diberi tanda (T3);Fotokopi Amandemen Ketiga

Fotokopi Amandemen Pertama tertanggal 7 Oktober 2013, selanjutnyadiberi tanda (TT1B);2. Fotokopi Amandemen Kedua tanggal 8 Oktober 2015, selanjutnya diberitanda (TT1C);4. Fotokopi Amandemen Ketiga tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya diberitanda (TT1D);5. Fotokopi Putusan Arbitrase BANI No. 43050/VIII/ARBBANI/2020tertanggal 13 Agustus 2021 (selanjutnya disebut juga Putusan BANI).,selanjutnya diberi tanda (TT2);6.

PembangunanPerumahan (Persero) Nomor 800/2151.B/Diknaspora/2009, PerihalPersetujuaan Amandemen I.Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 ditandatangani Amandemen olehSaksi Drs. Dahari Hanafi selaku Penguna Anggaran di Diknaspora kabupatenIr. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala Cabang llPembangunan Perumahan (persero) No: 800/2163.B/Diknaspora/2009dengan nilai Rp. 49.138.513.000,Palembang PT. Bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen yaitu ; KONTRAK AWAL CCO 1 KONTRAKNO.

PembangunanPerumahan (Persero) Nomor 800/2151.B/Diknaspora/2009, PerihalPersetujuaan Amandemen ;Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 ditandatangani Amandemen oleh SaksiDrs. Dahari Hanafi selaku Penguna Anggaran di Diknaspora kabupaten Ir. AndiReman Sugiar selaku Kepala Cabang Il Palembang PT.PembangunanPerumahan (persero) No: 800/2163.B/Diknaspora/2009 nilaiRp.49.138.513.000,dengan Bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen yaitu : KONTRAK AWAL CCO 1 KONTRAKNO.

Bahwa kegiatan Pembangunan GOR terpusat secara fisik selesai baru 95%dari kontrak sebesar Rp.49.138.513.000, walaupun ada amandemen dan Illnilai kontrak tetap tidak ada perubahan; Bahwa terjadi Amandemen kontrak karena kondisi yang ada dilapangantidak bisa di kerjakan sesuai dengan RAB dan gambar yang ada ; Bahwa terjadi dua kali amandemen karena fisik dilapangan yang akandikerjakan pada amandemen tidak tercapai sehingga perlu dilakukan padaamandemen kedua, namun kedua amandemen tidak merubah nilai

Lebong ada dilakukanpekerjaan tambah kurang atau amandemen kontrak dan terdakwamelakukan penelitian kontrak amandemen pada tanggal 14 Agustus 2009,bahwa sebelum terdakwa menyetujui kontrak amandemen tersebut,terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan fisik pekerjaan di lapangan;Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada kontrak amandemen Il Nomor800/2823.A/ Diknaspora/2009 tanggal 07 Desember 2009;Mashuri, ST., Bin Muktar Hasan, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa dalam kegiatan pembangunan GOR

PP Persero perihal persetujuan Amandemen ;Menimbang, bahwa akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2009, Amandemen ditandatangani oleh saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran dengan PT. PPPersero Ir. Andi Reman Sugiar;Menimbang, bahwa terhadap Amandemen Il, Panitia Peneliti Kontrak tidakpernah membuat surat untuk tetap dilakukan Amandemen Il, namun akhirnyapenandatanganan Amandemen Ill tetap terjadi pada tanggal 07 Desember 2009;Menimbang, bahwa hingga akhir bulan Desember 2009 ternyata PT.

Tirta AnugrahNusantara dengan mengetahui terdakwa selakuAsisten Penanggungjawab Kegiatan, selanjutnya atasMutual Chek tersebut terdakwa menerbitkan/membuatSurat Perintah Perubahan Pekerjaan Nomor 610/JISPATM/21/2005 tanggal 19 Mei 2005 yang ditandatangani oleh terdakwa yang selanjutnya dituangkandalam Amandemen Nomor 610/AMD/JISPATM/26/2005tanggal 27 Mei 2005 mengenai' perubahan volumepekerjaan terhadap pembangunan JIS PATM yangdiitanda tangani oleh terdakwa selaku AsistenPenanggungjawab Kegiatan

Plesteran M2 0 157, + 157,6262e Bahwa pekerjaan pembangunan JIS PATM tahun 2005tidak selesai dikerjakan fisik 100 %sesuai denganbatas waktu akhir yang di tentukan dalam Amandemen Nomor 610/AMD/JISPATM/26/2005 tanggal 27 Mei2005 dan untuk ~~ mengatasi keterlambatan waktutersebut pihak pelaksana pekerjaan mengajukansurat kepada terdakwa dengan Nomor018/PER/TAN/VII/O5 tanggal 19 Juli tentangperpanjangan kontrak yang vitanda tanganioleh AdeRahmat...Rahmat Purnama selaku Direktur PT.

Plesteran M2 0 157,62 +157,62 Bahwa pekerjaan pembangunan JISPATM tahun 2005tidak selesai dikerjakan fisik 100 %sesuai denganbatas waktu akhir yang di tentukan dalam Amandemen Nomor 610/AMD/JISPATM/26/2005 tanggal 27 Mei2005 dan untuk mengatasi keterlambatan waktutersebut pihak pelaksana pekerjaan mengajukansurat kepada terdakwa dengan surat Nomor018/PER/TAN/VII/O5 tanggal 19 Juli 2005 tentangperpanjangan kontrak yang ditanda tangani oleh AdeRahmat Purnama selaku Direktur PT.

harikelender, terhitung mulai tanggal 25 Juli 2005sampai dengan tanggal 7 September 2005 yangdituangkan dalam Amandemen I!

Nomor 610/AMD/JISPATM/38/2005/A.2 ~=tanggal 25 Juli 2005 ~=tentangperpanjanganWAKIU = 22 seeeesen eee Se nee oe ee eee Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan volume pekerjaanyang telah ditentukan dalam Amandemen Nomor610/AMD/JISPATM/26/2005 ~~ tanggal 27 Mei 2005tersebut tetap tidak selesai dikerjakan oleh PT.Tirta Anugrah Nusantara sebagai pelaksanapekerjaan sesuai dengan batas waktu yangditentukan dalam Amandemen I!

Indonesianya sebagaimana diwajibkan olehPasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, Lambang, Dan Lagu Kebangsaan;Menyatakan Lease Agreement & Lease Condition Ref.LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggal tahun 2014 bertentangandengan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009tentang Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu KebangsaanPerjanjian Sewa Menyewa oleh karenanya Lease Agreement &Lease Condition Ref: LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggal tahun2014 termasuk Perubahan Perubahan/Amandemen

LA/LOVE/FC37/P1/057, juncto Amandemen Terhadap Surat Persetujuan Sewa PTMulti Selera Indonesia Nomor Amandemen: 010/LOVEADD/VIII/2015,tertanggal 25 Agustus 2015, antara PT Multi Selera Indonesia denganBapak Anton Susanto, sah dan mengikat;Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi melakukan wanprestasi;Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar kekuranganPenalty & Outstanding sebesar Rp1.370.934.582,00 (satu miliar tigaratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratusdelapan puluh

Paduan Bumi Dirgantara dengan nilai kontrak tersebutberjumlah Rp 4.830.472.000, (empat milyar delapan ratus tiga puluhjuta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan terhadap nilaikontrak awal tersebut sebesar Rp 4.830.472.000, (empat milyardelapan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),dan setelah itu terjadi perubahan amandemen sebanyak 2 (dua) kali, dimana amandemen pertama anggaran menjadi sebesar Rp 4.835.896.000,(empat milyar delapan ratus tiga puluhlima juta delapan

ratussembilan puluhenam ribu rupiah) sedangkan amandemen ke dua anggaran menjadi Rp4.830.472.000, (empat milyar delapan ratus tiga puluh jutaempat ratus tujuhpuluh dua ribu rupiah) dengan panjang tanggul menjadi 2.152 meter ;Hal. 2 dari 77 hal.

Paduan BumiDirgantara) yang telah diubah dalam amandemen konitrak, yaitu : Amandemen dilakukan pada tanggal06 Desember 2005 dengan Nomor :KU.08.10 / BRR.PBPP / 86 dengan pertimbangan yang sesuai dengansyaratsyarat umum kontrak, yaitu amandemen dilakukan apabila adaperubahan dari kontrak, baik mengenai ruang lingkup pekerjaan atau volumepekerjaan dan untuk amandemen konirak didasarkan kepada adanyaperubahan volume tentang itemitem pekerjaan sehingga terjadi perubahananggaran, yaitu dari Rp 4.836.000.000,00

Paduan BumiDirgantara) yang telah diubah dalam amandemen konirak, yaitu :Amandemen dilakukan pada tanggal06 Desember 2005 dengan Nomor :KU.08.10 / BRR.PBPP / 86 dengan pertimbangan yang sesuai dengansyaratsyarat umum kontrak, yaitu amandemen dilakukan apabila adaperubahan dari kontrak, baik mengenai ruang lingkup pekerjaan atau volumepekerjaan dan untuk amandemen konitrak didasarkan kepada adanyaperubahan volume tentang itemitem pekerjaan sehingga terjadi perubahananggaran, yaitu dari Rp 4.836.000.000,00

Amandemen dan amandemen II Pembuatan Tanggul Air Asin KruengDoyKampung Pande ;4. Gambar pelaksanaan Mutual Chek Awal (MCO) ;5. As Built Drawing No : KU.08.08 / BRR.PBPP / 25 tanggal 01 Nopember2005 tentang Pembuatan Tanggul Air Asin Krueng Doy Kampung Pande;6. Laporan Kemajuan bulan Januari 2006 ;7. Laporan kemajuan bulan Nopember 2005. Amandemen No. KU.08.08 /BRR.PBPP / 86 tanggal 06 Desember 2005 Amandemenll No. No.KU.08.08 / BRR.PBPP / 240 tanggal 06 Maret 2006 ;Hal. 51 dari 77 hal. Put.

Dokumen Amandemen II tanggal 1 Oktober 2012 terhadapSurat Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KSSP.1/007/2012 tanggal 2 Mei 201213. Dokumen Amandemen Ill tanggal 16 November 2012terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KSSP.1/007/2012 tanggal 2 Mei 2012 ;14. Berita Acara Serah Terima / Provision Hand Over (PHO) Nomor :427/BASTI(PHO)/ PJSA.KSSP.1/2012 tanggal 26 November2012;15.

).Amandemen Ill (ketiga) Nomor HK.02.03/PJSA.KSSP.1/052/2012 tanggal 16 Nopember 2012 berkaitan dengan pelaksanaandi lapangan sudah sesuai dengan amandemen Il.Dengan item pekerjaan dan harga satuan sebagai berikut : Harga SatuanNo Uraian Pekerjaan(Rp)1.

Dokumen Amandemen II tanggal 1 Oktober 2012 terhadapSurat Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KSSP.1/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;13. Dokumen Amandemen Ill tanggal 16 November 2012terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KSSP.1/007/2012 tanggal 2 Mei 2012 ;14. Berita Acara Serah Terima / Provision Hand Over (PHO)Nomor : 427/BASTI(PHO)/ PJSA.KSSP.1/2012 tanggal 26November 2012 ;15.

Amandemen (kesatu) Nomor HK.02.03/PJSA.KSSP.1/025/2012tanggal 22 Mei 2012 tentang hasil pengukuran awal di lapangan.Perhitungan Amandemen berdasarkan Berita Acara Mutual Check 0%(MC 0%) Nomor 079/BA/PJSA.KSSP.1/2012 tanggal 21 Mei 2012 terkaitperubahan volume dengan nilai kontrak tetap Rp. 3.683.253,000,2.

Amandemen II (kedua) Nomor HK.02.03/PJSA.KSSP.1/032/2012tanggal 1 Oktober 2012 terkait dengan penambahan volume pekerjaan,nilai kontrak menjadi Rp 4.045.911.000,00 dan perpanjangan waktupelaksanaan menjadi 220 hari kalender (Semula sejak tanggal 2 Mei 2012s/d 28 Oktober 2012 menjadi sejak 2 Mei 2012 s/d 7 Desember 2012).3. Amandemen Ill = (ketiga) Nomor HK.02.03/PJSA.KSSP.1/052/2012 tanggal 16 Nopember 2012 berkaitan dengan pelaksanaandi lapangan sudah sesuai dengan amandemen Il.

Abdi PersadaNusantara mengenai Pengusahaan Taman Rekreasi Ayung Padang Galak Balitertanggal 23 September 1991 (bukti P 6); Fotocopy Amandemen Kedua Perjanjian Bagi Hasil Keuntungan ( ProfitSharing Agreement ) antara Perusahaan Daerah Tingkat I Bali dengan PT.Abdi Persada Nusantara mengenai Pengusahaan Taman Rekreasi Ayung PadangGalak Bali tertanggal 4 Agustus 1995 ( bukti P 7); Fotocopy Amandemen Ketiga Perjanjian Bagi Hasil Keuntungan ( ProfitSharing ...Sharing Agreement ) antara Perusahaan Daerah

Untuk Amandemen III adasedangkan Amandemen IV tidak ada ; Bahwasaksi mengetahui dan memang benar adanya amandemen IV; Bahwa amandemen itu tidak berlaku sesuai dengan Surat KeputusanGubernur Bali No. 216 Tahun 1994 (bukti T ) pasal 3 menyebutkan bahwaapabila Perusda melakukan perjanjian dengan pihak ketiga harus adapersetujuan dari Gubernur.

Amandemen itu tidak mendapat persetujuan dariGubernur sehingga Amandemen ini tidak dipakai ; Bahwa latar belakang dari perjanjian itu adalah PT Abdi Persada Nusantara( PT.APN) datang kepada saksi yang menyatakan keinginannya untukmemperpanjang amandemen itu dan sebagai pertimbangan bisnis saksimenandatandatanganinya tetapi dengan catatan harus sepengetahuan danpersetujuan dari Gubernur dulu.

Ternyata Gubermur tidak menandatanganipersetujuan itu sehingga tidak pernah memakai Amandemen IV itu sebagaiacuan dalam perjanjian dengan PT. APN. Tapi ruparupanya PT.APNmenyimpan Amandemen yang tidak disetujui itu ; Bahwa memang benar saksi yang menandatangani Amandemen IV itu(bukti P ) dan dibuat di Denpasar ; Bahwasaksi menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah sampai tahun1996 tapi SKnya baru diterima bulan Agustus tahun 1997 ; 64 Bahwa memang benar PT.

Abdi Persada Nusantara bersama dengan Perusda yang menandatangani Amandemen III ; Bahwa...

kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO ;Hal. 12 dari 67 hal.

toko Cat, engsel, kunci tanam, kait angin tidaksesuai kontrak, Amandemen dan PO serta Adendum PO sehingga tidakmemenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam kontrak.

Untuk Bahan Baku Kayu : Jenis kayu untuk balok, papan, listplank, jendela dan pintu tidak sesuaikontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO ; volume/ukuran bahan kayu berupa balok dan papan serta lisplank tidaksesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO ;Hal. 28 dari 67 hal. Put.

No. 181 K/Pid.Sus/2010 Sumber dan kebutuhan bahan baku material berupa kayu yang diadakanuntuk bantuan ramuan rumah transmigrasi tidak memiliki legalitas yangsah, tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO ;b.

toko Cat, engsel,kunci tanam, kait angin tidak sesuai kontrak, Amandemen dan PO sertaAdendum PO sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalamkontrak.

(Asli) 12 (dua belas) Lembar Amandemen I Nomor : 610/AMD-SDA/PPPP/1131/A1 Tanggal 24 Juni 2013 Pekerjaan Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Pelaksana CV. Marlboro ;10. (Asli) 1 (satu) Bundel Laporan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 Pelaksana CV.

(Asli) 18 (delapan belas) Amandemen I Nomor :610/AMD-SDA/PPP/3712/2013/A1 Tanggal 10 Oktober 2013 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Pelaksana CV. Adha Electrik; 31. 5 (lima) Lembar Foto Copy As Built Drawing Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 Pelaksana CV.

URAIAN PEKERJAAN Amandemen I Nomor : 610/AMDSDA/PPP/3712/2013/A1 Tanggal 10Oktober 2013SAT VOL JUMLAH HARGA (RP)1 Z 3 4 61.

amandemen : No URAIAN PEKERJAAN Nomor Kontrak : 610/SPKSDA/228/2013 Tanggal 01 Mei2013SAT VOL JUMLAH HARGA(RP)1 2 3 4 61.

amandemen : No URAIAN PEKERJAAN Amandemen I Nomor :610/AMDSDA/PPP/3712/2013/A1Tanggal 10 Oktober 2013SAT VOL JUMLAHHARGA (RP)1 Z 3 4 61.

amandemen : No URAIAN PEKERJAAN Amandemen I Nomor : 610/AMDSDA/PPPP/1131/2013/A1 Tanggal24 Juni 2013SAT VOL JUMLAH HARGA(RP)1 2 3 4 61.

amandemen : No URAIAN PEKERJAAN Amandemen I Nomor :610/AMDSDA/PPP/3712/2013/A1Tanggal 10 Oktober 2013SAT VOL JUMLAHHARGA (RP)1 2 3 4 61.

Pasal 116 hurup (f)Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbanganpertimbanganhukum tersebut diatas, maka permohonan izin ikrar talak yang diajukanPemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentua pasal 84 UndangundangNomor ; 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di Amandemen dengan Undangundang Nomor :3 Tahun 2016 dan Amandemen dengan Undangundang9Nomor; 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Ciamis untuk

menyampaikan salinan Penetapanikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan pasaltersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di Amandemen denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2016, dan Amandemen dengan Undangundang Nomor;50 Tahun 2009 , maka biaya perkara harus dibebankan kepadaPemohon;Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundangundangan danHukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

Bangka Belitung, telah ditemukan volume tidak terpasangatau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan RAB (Rencana AnggaranBiaya) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak tanggal 14Oktober 2009 adapun item pekerjaan tambah kurang sebagaimana tercantumdalam Contrac Change Order (amandemen kontrak) tanggal 14 Oktober 2009adalah sebagai berikut :Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid.

Sus/201113)Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor :01/PPTK/DTK/X/2009tanggal 06 Oktober 2009 tentang Survey Rekayasa Lapangan KegiatanPenataan dan Pembangunan Lapangan Merdeka ;14)Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 02/PPTK/DTK/X/2009tanggal 07 Oktober 2009 tentang Penyampaian Hasil Survey RekayasaLapangan ;15)Contract Change Order (Amandemen Kontrak) tanggal 14 Oktober 2009kegiatan penataan dan pembangunan Lapangan Merdeka tahap Il tahun2009 ;16)Backup data contract change order

kontrak) tanggal 14 Oktober 2009kegiatan penataan dan pembangunan Lapangan Merdeka tahap Il tahun2009 ;16)Backup data contract change order (Amandemen kontrak) tanggal 14Oktober 2009 kegiatan penataan dan pembangunan taman LapanganMerdeka tahap Il tahun 2009 ;17)Berita acara penyerahan pertama kepada pihak pertama kegiatanpenataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap Il tahun2009 ;18)Berita acara penyerahan kedua (setelah selesai pemeliharaan) kepadapihak pertama kegiatan penataan pembangunan

Riduan Fattahmenyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang tersebutsebagaimana dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor : 41/KBPJ/DTK/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dan contract Change order(Amandemen Kontrak01) tanggal Okober 2009 (tanpa tanggal) yangditandatangani oleh saksi Ir. H. Riduan Fattah (Kepala Dinas Tata KotaPangkalpinang), saksi Sumarno, SP. (PPTK), Saksi Supriadi (PengawasHal. 36 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/20111.4.Lapangan), Terdakwa Shafransyah, ST.

Sus/2011ditandatangani oleh panitia peneliti, kKemudian pengguna anggaranmenyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut sebagaimanadituangkan dalam Contract Change Order (Amandemen Kontrak)tanggal 14 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh pengguna anggaranbersama Sumarno, SP., Terdakwa, Heri Suseno Putro dan Sunarto aliasAcemBahwa pekerjaan tambah kurang tersebut lebih dari 45% (empat puluhlima persen) dari perjanjian kontrak awal, sehingga tidak mengindahkanketentuan sebagaimana disebutkan

Semen Indonesia dan Amandemen I Nomor : 0143.AM-1/KON.02.04/UIP VII/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Amandemen 2 dengan Nomor : 0157. Amd-2/KON.02.04/UIP JBT II/2016 tanggal 16 Juni 2016;3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;4.

D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
• Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi);
• Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama No. 55 tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Julius Inggrit Parlindungan Situngkir SH (turutTergugat) Notaris di Palangkaraya dan Amandemen

Bahwa untuk itu Penggugat tidak beralasan untuk membatalkanPERJANJIAN KERJASAMA No. 55, tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuatoleh dan dihadapan Turut Tergugat Julius Inggrit Parlindungan Situngkir,SH selaku Notaris di Kota Palangkaraya dan AMANDEMEN tanggal 01Juni 2014 yang merupakan salah satu bagian perjanjian kerjasama dilokasi tersebut dan berwewenang sama dengan Perjanjian Kerjasama itu ;8.

Utr.Notaris di Kota Palangkaraya dan AMANDEMEN tanggal 01 Juni 2014yang merupakan salah satu bagian perjanjian kerjasama di lokasi tersebutdan berwenang sama dengan Perjanjian Kerjasama itu, maka gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijkeverklaard).DALAM KONPENSI :1. Bahwa halhal yang tercantum dalam eksepsi sepanjang masihrelevan mohon dimasukkan dalam Konpensi ini ;2.

Utr.55, tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan TurutTergugat Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, SH selaku Notaris di KotaPalangkaraya dan AMANDEMEN tanggal 01 Juni 2014 yang merupakansalah satu bagian perjanjian kerjasama di lokasi tersebut danberwewenang sama dengan Perjanjian Kerjasama itu ;10.

Menyatakan AMANDEMEN tanggal 01 Juni 2014 sah demihukum ;DALAM REKONPENSI1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi ;2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensimelakukan perbuatan melawan hukum ;3.

Foto copy dari copy Amandemen, tertanggal 1 Juni 2014 (diberi tanda P6);7. Foto copy Keputusan Buoati Sintang Nomor 545/874/KEPDSISTAMBEW/ 2015, (diberi tanda P7);8.

pekerjaan pembangunan bangunan atas jembatan Monggupo (Tahap II);2. 1 (satu) Bundel Dokumen Pekerjaan Pembangunan Bangunan atas jembatan Monggupo (Tahap II) Nomor : 600/PU/BM-JBN/KONTRAK/007/VI/2011 Tanggal 23 Juli 2011;3. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Harga Satuan Nomor : 600/PU/BM-JBN/KONTRAK/007/VI/2011 Tanggal 23 Juni 2013;4. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerag (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011;5. 1 (satu) Bundel Amandemen

SPM : 0158/SPM-LS/1.03.1.1/2011 Tanggal 27 Juni 2011;8. 1 (satu) Bundel Dokumen Pra Kontrak;9. 1 (satu) Bundel Amandemen Kontrak Nomor : 600/PU/BM-JBN/ADD.KONTRAK/118/XI/2011 Tanggal 23 Nopember 2011;10. 1 )satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);11. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gororntalo Utara Nomor : 73 tahun 2011 tentang Perubahan Penunjukkan Pejbat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan

Karya Agung telahmenandatangani Amandemen dan Amandemen Kontrak untukatas nama Direktur Utama CV. KARYA AGUNG tanpasepengetahuan dari TEGAR AGUNG MOPILI.Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan atasJembatan Monggupo Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara tahun2011, Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.

Kontrak(Amandemen Il), Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.

KARYA AGUNGmenandatangani Amandemen dan Amandemen Kontrak atasnama TEGAR AGUNG MOPILI Direktur Utama CV. KARYAAGUNG tanpa sepengetahuan dari TEGAR AGUNG MOPILI.Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan atasJembatan Monggupo Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara tahun2011, Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.

Amandemen Nomor : 600/PU/BMAMD.1/406/X1/2011 Tanggal 09Nopember 2011 Tentang Pekerjaan Tambah Kurang (CCO);2. Addendum Nomor : 600/PU/BMJBN/ADD.KONTRAK/118/XI/2011Tanggal 23 Nopember 2011 yaitu Addendum perpanjangan waktupengerjaan, semula 150 hari kalender menjadi 364 hari kalender;e Amandemen Nomor : 600/PU/BMAMD.1/406/XI/2011 tanggal 9Nopember 2011, pekerjaan yang semula : No URAIAN KONTRAK HARGA JUMLAHPEKERJAAN SATUANSAT VOL1 2 3 4 5 6 DIVISI .

Imran dilakukan penandatanganan kontrakAdendum /Amandemen Kontrak IK O02 O04 /ADD.IFIS/SKPA/Pelaks.PBLSB/15.A/X2013 antara terdakwa Sudarno PrasetyoUtomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima dan saksi Ir.

Imran dilakukan penandatanganan kontrak Adendum/Amandemen Kontrak ke 1 Nomor :IK 02 04 /ADD.IFIS/SKPA/Pelaks.PBLSB/15.A/X2013 antara saksi Ir.

Delapan PilarPerkasa.41) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor : IK 02 04/KONTFIS/Pelaks.PBLSB/40/XI2011 tanggal 25 November 2011Pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan NgaralSianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2011.Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 6 /TIPIKOR/2017/PT PDG42) 1 (satu) berkas Addendum/Amandemen Kontrak KePekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi KawasanNgarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 0204/ADD.IFIS/Pelaks.PBLSB/40.A/XI2011 tanggal

Delapan Pilar Perkasa.41) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor : IK 02 O4/KONTFIS/Pelaks.PBLSB/40/XI2011 tanggal 25 November 2011 PekerjaanDukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok KotaBukittinggi Tahun Anggaran 2011.42) 1 (satu) berkas Addendum/Amandemen Kontrak KeI PekerjaanPembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai SianokKota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 O4/ADD.IFIS/Pelaks.PBLSB/40.A/XI2011 tanggal 28 November 2011.43) 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing

Hanya Pemerintah Kabupaten HumbangHasundutan akalakalan tidak mau membuat amandemen kontrak(wanprestasi), sehingga jelas menimbulkan kerugian bagi PemohonKasasi karena volume pekerjaan proyek sudah melebihi dariperjanjian kontrak semula;Bahwa sebenarnya Pemohon Kasasi ini sudah beriktikad baik belumdibuat amandemen kontrak proyek, hanya berupa perintah pesanHalaman 15 dari 19 hal. Put.

Nomor 3350 K/Padt/2015dari Wakil Bupati Humbang Hasundutan sudah rela menambahvolume pekerjaan dari kontrak semula, dengan pemikiran PemohonKasasi tidak mungkin Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutanberbohong tidak membuat amandemen kontrak proyek, namunnyatanya sudah berapa kali Pemohon Kasasi bermohon kepadaPemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang berwenanguntuk kontrak proyek itu telah membuat amandemen kontrak.

Jadisupaya jangan menimbulkan kerugian lebin besar kepada PemohonKasasi sehingga dia memutuskan kontrak;Bahwa penambahan volume pekerjaan yang dilaksanakan PemohonKasasi tanpa lebih dahulu ada amandemen perubahan hanya berupaperintah lisan Wakil Bupati Humbang Hasundutan waktu meninjauproyek tersebut tidaklah ada yang dirugikan dan malahan sangatmenguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutankhususnya dan masyarakat umum pengguna jalan dan jembatantersebut;Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan

Tinggi Medan halaman 30alinea ke4 yang berbunyi: Menimbang bahwa, dari uraianargumentasi para pihak tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapatbahwa memang benar ada perubahan volume dan tipe pekerjaanyang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat akan tetapiperintah perubahan tersebut diberikan oleh Wakil Bupati HumbangHasundutan pada saat meninjau proyek Perintah mana tidak adadalam amandemen kontrak dan Wakil Bupati bukan PejabatPembuat Komitmen, sehingga perintah tersebut tidak sah/ilegal dankarena

Sebenarnya kalau Wakil Bupati HumbangHasundutan menginginkan sebagaimana arahannya pada waktumeninjau proyek tersebut, dia harus memerintahkan anak buahnyasupaya membuat amandemen kontrak supaya dapat tercapaipekerjaan proyek sesuai standar sebagaimana yang diarahkan dia,jangan kalau sudah timbul masalah jadi menghindar dan membelaHalaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 3350 K/Padt/2015bela Wakil Bupati tersebut.

AMS tidak dapat juga menyelesaikan pekerjaantersebut hingga 100 %, melainkan hanya mampu menyelesaikanpekerjaan dengan bobot volume pekerjaan kurang lebih sebesar89,318 %.Bahwa berdasarkan SPK Nomor : 82.A/SPK/BM/PUMM/2010 tanggal30 Agustus 2010 dan Amandemen Kontrak Ke1 Nomor : 196.C/AKDPIPD/BM/PUMM/2010 tanggal 15 November 2010 yang disepakatidan ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SRIYUNIARTI selaku Direktur Utama PT. AMS, dimana PT.

AMS tidak memenuhi kewajiban dantanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam SPK/Kontrak danAmandemen Kontrak Ke1 tersebut di atas.Bahwa atas dasar SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak Ke1tersebut di atas, PT AMS tidak melaksanakan pekerjaan sesuaidengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sehingga PT. AMS tidakmemenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada pelaksanaankegiatan tersebut sebagaimana uraian dibawah ini :.

AMS sampai dengan tanggal 28Desember 2010 hanyalah sebesar 89, 318 % dari 100 % bobot volumepekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai SPK/Kontrak maupundan Amandemen Kontrak Ke1.Bahwa kemajuan pekerjaan oleh PT.

AMS tidakmemenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalamSPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak Ke1 tersebut di atas.Bahwa atas dasar SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak Ke1 tersebut diatas, PT AMS tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan JadwalPelaksanaan Pekerjaan sehingga PT.

AMS sampai dengan tanggal 28 Desember2010 hanyalah sebesar 89, 317 % dari 100 % bobot volume pekerjaan yangseharusnya dikerjakan sesuai SPK/Kontrak maupun dan Amandemen KontrakKe1.Bahwa kemajuan pekerjaan oleh PT.

Indonesia, Pasal 28 G ayat (1) amandemen IIUndang Undang Dasar 19453 pada intinya memberikan perlindunganHalaman 13 dari 33 hal.

Akibat dari hal ini, Penggugat tidak lagi merasa aman untukmelakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawanhukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 G ayat (1)amandemen II Undang Undang Dasar 1945;Bahwa Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 28 G ayat (2) amandemen IIUndang Undang Dasar 19451 pada intinya menyatakan setiap orang berhakuntuk bebas dari penyiksaan.

No. 3286 K/Pdt/201557.58.Dd.60.61.62.Bahwa fakta dilakukannya penyiksaan baik secara fisik ataupun psikis sertatindakan perendahan martabat yang dilakukan oleh Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (2) amandemen II Undang Undang Dasar 1945;Bahwa Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 28 ayat (2) amandemen Il1945 pada intinya menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dan jariperlakuan diskriminatif.

hukum karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 28 D ayat (1) amandemen IIUndang Undang Dasar 1945;.

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 28 ayat (4)amandemen Il Undang Undang Dasar 1945.

;Risalah Rapat Panja RUU Amandemen atas UU No. 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002 2003, tanggal 16 Juni 2003, 17 (tujuh belas) lembar ;Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2002 2003, tanggal 16 Juni 2003, 2 (dua) lembar yangditandatangani H.M.

Paskah Suzetta ;Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 2004 , tanggal 8 September 2003, 2 (dua) lembar yangtidak ditandatangani ;Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 2004, tanggal 9 September 2003, 2 (dua) lembar yang tidakditandatangani ;Laporan Singkat Rapat intern Panja RUU Amandemen UUNo. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang2003 2004, tanggal 15 September

Risalah Rapat Intern Pansus RUU Amandemen atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 20022003, tanggal 7 Mei 2003, 12 (dua belas) lembar ;c). Laporan Singkat Rapat Intern Pansus RUU Amandemen UUNo. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia masa Sidang20022003, tanggal 7 Mei 2003, 2 (dua) lembar yangditandatangani Usijana ;d). Risalah Rapat Intern Pansus RUU Amandemen atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 20022003, tanggal 13 Mei 2003, 9 (sembilan) lembar ;e).

Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 2004 , tanggal 8 September 2003, 2 (dua) lembar yang tidakditandatangani ;Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 2004, tanggal 9 September 2003, 2 (dua) lembar yang tidakditandatangani ;Laporan Singkat Rapat intern Panja RUU Amandemen UUNo. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang2003 2004, tanggal 15 September 2003, 3 (tiga)

;Risalah Rapat Panja RUU Amandemen atas UU No. 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002 2003, tanggal 16 Juni 2003, 17 (tujuh belas) lembar ;Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang2002 2003, tanggal 16 Juni 2003, 2 (dua) lembar yangditandatangani H.M.