Pokok SengketaYang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Banding adalah hanyaberkenaan dengan masalah hukum atas keabsahan tindakan Termohon PK untukmelakukan koreksi fiscal terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantumdalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2003 (SPT Masa PPN).Koreksi fiskal yang dilakukan Termohon PK dimaksud diwujudkan dalam bentukmemasukkan unsur Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hasil Hutan(PSDH) kedalam DPP PPN Masa Pajak

Halaman 15 dari 18Jae 5 lel Fiscal Egil adsl Bs oS GLE Uf zal oe5< 23) te gikco .58 .@ bs Bap IS 3 lt 55 teArtinya : "Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah dia menciptakanuntukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderungdan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramurasa kasih dan sayang.

., dan terpisah dengan NOPPara Penggugat/Penggugat III berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor234 Tahun 2001, sehingga secara fiscal cadaster (pencatatan/hukumperpajakan) obyek sengketa telah tercatat sebagai obyek pajak yangdiperuntukkan untuk kepentingan umum artinya kewajiban mengenaiPajak Bumi dan Bangunan menjadi tanggungjawab SD Nomor 1Gerokgak;Bahwa Pemilik asli(almarhum Gede Sumandra) selama kurang lebih 19(sembilan belas) tahun yaitu dari sekitar Tahun 1975 sampai denganTahun 1994, semasa

Dalam Rekonvensi.2.2.1Quit2.2.32.2.42.2.5Bahwa dalildalil yang diuraikan dalam gugatan konvensi dianggapdipakai kembali sebagai dalildalil dalam gugatan rekonvensi;Bahwa berdasarkan data fisik, catatan penguasaan (fiscal cadaster) danfakta hukumyang ada, terbukti bahwa tanah sengketa dikuasai gunapenyelenggaraan kepentingan umum dan menjadi hak PemerintahDesa Gerogak dan Penggugat DR dan belum pernah dimohon olehSiapapun dalam usaha penetapan alas hak berdasarkan UndangUndang Agraria;Bahwa dari sejak

Rekonpensi/Para TergugatKonpensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimanatersebut dalam gugatan rekonpensinya;Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor : 608/Pdt.G/2017/PN.SgrMenimbang, bahwa segala suratsurat, buktibukti dan segala sesuatuyang termuat dalam konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatanrekonpensi ini;Menimbang, bahwa inti gugatan rekonpensi dari PenggugatRekonpensi/Para Tergugat Konpensi adalah bahwa : Bahwa berdasarkan data fisik, catatan penguasaan (fiscal

For these reasons, thereport from the Committee on Fiscal Affairs entitled "Double TaxationConventions and the Use of Conduit Companies" concludes that aconduit company cannot normally be regarded as the beneficial ownerif; though the formal owner, it has, as a practical matter, very narrowpowers which render it, in relation to the income concerned, a merefiduciary or administrator acting on account of the interested parties;2 Dalam buku berjudul Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral TaxTreaties

They may disclose the information inpublic court proceedings or in judicial decisions;a.Sesuai dengan judul asli dari Persetujuan Penghindaran Pajak Bergandayakni Agreement (Convention) between the Government of theRepublic of Indonesia and the Government of # for the Avoidance ofDouble Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect toTaxes on Income, dan sesuai juga dengan UN dan OECD Commentaryon Model tax Convention, maka salah satu maksud dan tujuan utamapembentukan P3B adalah untuk

dan TERGUGAT III numpang proses pengurusannya kepadaTERGUGAT IV, karena sesuai kewenangannya TERGUGAT I hanya sebataspetugas lapangan, hanyalah menyampaikan informasi lowongan kerja ke luarnegeri serta menjelaskan saratsarat kelengkapannya , selanjutnya TERGUGAT Imeneruskan dokumen CTKI yang bersangkutan untuk diserahkan ke TERGUGATIII (sebagai sponsor/UP3CTKI/PT.Ficotama Bina Trampil), kemudian seluruhproses, melalui pemberangkatan, penempatan kerja sampai perjanjian kerja,ansuransi, rekom bebas fiscal

Calon TKI) bukancabang atau PT PUSAT, yang bertugas sebatas unit pelayanan dan pendaftarancalon TKI dari daerah asal seperti menyeleksi kelengkapan suratsurat seperti KTP,KK, Akte, Surat Ijin dsb, setelah dokumen lengkap kita proses medical check up.Setelah fit baru kita kirim ke PT.Pusat untuk di proses kelanjutannya sampai Visaturun, maka dari itu saya/ TERGUGAT III tidak berwenang untuk menandatanganiPK/Perjanjian Kontrak Kerja, asuransi , PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan)rekomendasi bebas fiscal

Peta blok berfungsi sebagaisarana dalam menentukan klasifikasi tanah masingmasing bidang obyekpajak (fiscal cadastre) dan hanya dipakai untuk mengetahui letak relatifatau lokasi obyek pajak (fiscal cadastre) bukan menentukan luas ataukepemilikan dalam pemberian hak atas tanah (rech cadastre).4.

pihak yang berperkara yang menyebabkanpecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah teroenuhi maksud Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuanperkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allan SWT dalam AlQuran surat ArRum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:lass all Fiscal

pihak yang berperkara yang menyebabkanpecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah teroenuhi maksud Pasal 19huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuanperkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allan SWT dalam AlQuran surat ArRum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:lass all Fiscal

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi KabupatenNganjuk T.A. 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah KabupatenNganjuk ;2. 1 (Satu) Set daftar isian pelaksanaan anggaran stimulus fiscal tahun anggaran2009 Nomor : 0156.0.ST/00306.2/XV/2009 tanggal 9 Juli 2009;3. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/150/K/411.101.03/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan Standart SatuanHarga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran

Menetapkan barang bukti berupa :1,1 (satu) bendel Dokumen Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi KabupatenNganjuk T.A. 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah KabupatenNganjuk ;1 (Satu) Set daftar isian pelaksanaan anggaran stimulus fiscal tahun anggaran2009 Nomor : 0156.0.ST/00306.2/XV/2009 tanggal 9 Juli 2009;1 (satu) bendel Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/150/K/411.101.03/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan Standart SatuanHarga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009

pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana dendasebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;3 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;4 Menetapkan barangbarang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi KabupatenNganjuk T.A. 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah KabupatenNganjuk ;2. 1 (Satu) Set daftar isian pelaksanaan anggaran stimulus fiscal

sebesar Rp.231.306.546.312,00;bahwa dalam Trial Balance tersebut, Pemohon Banding melakukan koreksi fiskal atas biayamenurut Pemohon Banding terkait dengan penjualan rokok (penghasilan yang dikenakan pajakterhadap hal ini Terbanding berpendapat bahwa koreksi fiskal yang dilakukan Pemohon Banding timengingat pembukuan Pemohon Banding tidak memisahkan antara yang objek pajak, bukan objeyang dikenakan pajak secara final;bahwa dalam Trial Balance tersebut, Pemohon Banding juga tidak melakukan koreksi fiscal

Bahwa article 7 ayat 1 Agreement Between The Republic of Indonesia and TheRepublic of Singapore For The Avoidance of Double Taxation And ThePrevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income (P3B)menyebutkan "the profits.of an enterprise of a Contracting State shall be taxableonly in that State unless the enterprise carries on business in the otherContracting State through a permanent establishment situated therein.

Bahwa article 7 ayat 1 Agreement Between Japan and The Republic of IndonesiaFor The Avoidance of Double Taxation And The Prevention of Fiscal EvasionWith Respect to Taxes on Income (P3B) menyebutkan 'The profits of anenterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting Stateunless the enterprise carries on business in the other Contracting State througha permanent establishment situated therein.

Surat tanda bukti pembayaran fiscal luar negeri atas nama H.Amiruddin Tanjung tanggal 12 Juni 1997 ;9. Paspor atas nama H.

yaitu saat jatuh tempo pembayaran bunganamun senyatanya tidak ada pembayaran bunga (kas keluar) yang dilakukan olehPemohon Banding yang tercermin dari pembebasan pembayaran bunga daripemegang surat utang dan obligasi sesuai dengan Perjanjian Perubahan(Amendement Agreement) Nomor 5 sehingga tidak seharusnya kewajiban PajakPenghasilan Pasal 23 ini dibebankan kepada Pemohon Banding ;"Halaman 18 Alinea ke2 dan ke3"Bahwa Majelis berpendapat seharusnya Terbanding melakukan koreksi fiskalpositif (positive fiscal

For thesereasons, the report from the Committee on Fiscal Affairs entitled DoubleTaxation Conventions and the Use of Conduit Companies concludes that aconduit company cannot normally be regarded as the Beneficial Owner if,though the formal owner, it has, as a practical matter, very narrow powerswhich render it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary oradministrator acting on account of the interested parties. .

Hal tersebut disebabkan bahwa penghasilan yangdiperoleh agent atau nominee tidak akan dikenakan pajak baiksecara nominal ataupun secara efektif sehingga dalam hal ini tidakada resiko timbulnya pengenaan pajak berganda;b bahwa mengacu kepada laporan Committee on Fiscal Affairs yangberjudul Double Taxation Conventions and the Use of ConduitCompanies yang juga diadopsi di dalam Commentary tersebut diatas, disebutkan bahwa secara normal, conduit company bukanmerupakan Beneficial Owner, meskipun merupakan

It would beequally inconsistent with the object and purpose of the Conventionfor the State of source to grant relief or exemption where aresident of a Contracting State, otherwise than through an agencyor nominee relationship, simply acts as a conduit for anotherperson who in fact receives the benefit of the income concerned.For these reasons, the report from the Committee on Fiscal AffairsHalaman 23 dari 34 halaman.

Sesuai dengan judul asli dari Persetujuan Penghindaran PajakBerganda yakni Agreement (Convention) between the Governmentof the Republic of Indonesia and the Government of # for theAvoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasionwith respect to Taxes on Income, dan sesuai juga dengan UN danOECD Commentary on Model tax Convention, maka salah satumaksud dan tujuan utama pembentukan P3B adalah untukHalaman 27 dari 34 halaman.

Maulana Pakuningrat SH melawanWalikotamadya Kota Cirebon dkk, dan bahwa bukti girik/petuk diakui sebagaibukti hak milik adat atas tanah bukan sebagai fiscal cadaster saja PutusanMahkamah Agung Nomor 84 K/TUN/1999 tanggal 14 Desember 2000;Bahwa telah dapat membuktikan obyek sengketa sebagai miliknya, namun JudexFacti seakan tidak terlalu berani menuntaskan perkara ini apakah karenatergugatnya ?

Kideco Jaya Agung per 31 Desember 2007,2006 dan 2005 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari &Rekan tidak diketahui adanya penghapusan piutang yang nyatanyata tidak dapatditagin baik secara komersial maupun secara fiscal;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan tidak terdapatcukup alasan untuk mempertahankan koreksi Terbanding sehingga koreksipenghapusan hutang usaha sebesar Rp. 43.841.773.289,00 tidak dapatdipertahankan;: bahwa oleh karena itu kesimpulan

dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebananbiaya melebihi dari yang seharusnya, sehingga Penghasilan Kena Pajak menjadi lebihkecil dari semestinya;bahwa perlu diperhatikan bahwa tidak terdapat pembebanan biaya melebihi dari yangseharusnya seperti yang dimaksud pada peraturan tersebut di atas, bahkan PemohonBanding tidak pernah melakukan pembebanan biaya bunga atas hutang dariperusahaan afiliasi, dan hal ini tidak merugikan negara karena biaya bunga hanyaakan mengurangi penghasilan neto fiscal

Maulana Pakuningrat SH melawanWalikotamadya Kota Cirebon dkk, dan bahwa bukti girik/petuk diakui sebagaibukti hak milik adat atas tanah bukan sebagai fiscal cadaster saja PutusanMahkamah Agung Nomor 84 K/TUN/1999 tanggal 14 Desember 2000;Bahwa telah dapat membuktikan obyek sengketa sebagai miliknya, namun JudexFacti seakan tidak terlalu berani menuntaskan perkara ini apakah karenatergugatnya ?

peminjaman dokumen yangdiminta Terbanding pada waktu pemeriksaan, danberdasarkan bukti tanda terima dokumen dariTerbanding yang disampaikan kepada TermohonPeninjauan Kembali dapat diketahui bahwa seluruhbuku/dokumen yang diminta tel ah dipenuhi PemohonPeninjauan Kembali.Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa apabilaTermohon Peninjauan Kembali masih meragukan datapembukuan yang disampaikan Pemohon PeninjauanKembali, Termohon Peninjauan Kembali seharusnyameminta Terbanding menerapkan koreksi fiscal