Yang telahdijawab oleh Penggugat bahwa sesuai sampel bilah yang dikirim ke BadanPengkajian ........ eeeUsaha Negara Surabaya memultus :Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Laboratorium Pengujian dan KaliberasiYogyakarta, hasil pengujiannya menyatakan bahwa bahan bilah Penggugat adalahNatril Butadiena Rubber yang artinya berbahan karet sesuai spesifikasi yang diminta ; Bola Tenis Meja ditolak karena beratnya hanya 2,5 gram tidak sesuai spesifikasiyang meminta berat 25 gram, yang telah dijawab

Dan faktanya Penggugat telah mengetahui spesifikasi teknis sejak melakukan penawaran ;Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan berdasarkan hasil uji Badan PengkaajianKebijakan Iklim dan Mutu Industri Laboratorium Pengujian ddan Kaliberasi Yogyakarta,bilah yang dikirim Penggugat adalah NBR (Natril Butadiene Rubber) adalah bertentangandengan ketentuan hukum, karena sesuai spesifikasi teknis, bilah berbahan karet Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan di pasaran tidak ditemukanBola Tenis

Bagian Umumdan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma ;e Bahwa H.M Hadi Wasis selaku rekanan melaksanakan pengadaanbahan dinas seragam keki dan sepasang pakaian olahraga, ikatpinggang dan lambang KORPRI tidak mempunyai acuan/pedomankarena di dalam Harga Perkiraan Sendiri maupun dalam kontrakkerja tidak ditetapkan spesifikasi yang diinginkan sehingga bahanpakaian yang diadakan mempunyai mutu yang tidak bagus, tidakmemenuhi persyaratan yang disarankan oleh Balai Besar TekstilBadan Pengkajian Kebijakan Iklim

Biru kuning stripputih1 2 3 4 5 6 71 Berat kain, g/M2 218,2 207 Minimum 219,1 Memenuhi2 KonstruksiWale, HI /inci 37 37 2 helai 44 Tidak memenuhiCourse, H1/Inmci 62 62 2 helao 52 Tidak memenuhiNomor benang *) *) *) *) :Anyaman Tricot berbulu Tricot berbuli Mutlak Tricot berbulu Memenuhi3 Tahan Pecah 15,9 14,0 Minimum 18,3 Memenuhi4 Komposisi Poliester 100% Poliester 100% Mutlak Poliester 100% MemenuhiGol zat warna Dispersi Dispersi Mutlak Dispersi Memenuhi 10Bahwa dariBadan Pengkajian Kebijakan Iklim

No. 1873 K/Pid.Sus/201320memenuhi persyaratan yang disarankan oleh Balai Besar TekstilBadan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu IndustripadaKementrian Perindustrian R.I, dan telah terjadi penggelembungan/mark up harga satuan bahan dinas, sepasang pakaian olahraga, ikatpinggang KORPRI serta Lambang KORPRI dalam kontrak kerja,dan berdasarkan hasil pengujian mutu kain pakaian dinas harian dansepasang pakaian olahraga oleh Balai Besar Tekstil Badan PengkajianIklim dan Mutu Industri pada Kementerian Perindustrian

/M2 218,2 207 Minimum 219,1 Memenuhi2 KonstruksiWale, HI /inci 37 37 2 helai 44 Tidak memenuhiCourse, H1/Inmci 62 62 2 helao 52 Tidak memenuhiNomor benang %) *) *) *)Anyaman Tricot berbulu Tricot berbuli Mutlak Tricot berbulu Memenuhi'Tahan Pecah 15,9 14,0 Minimum 18,3 MemenuhiKomposisi Poliester 100% Poliester 100% Mutlak Poliester 100% MemenuhiGol zat warna Dispersi Dispersi Mutlak Dispersi Memenuhi Bahwa dari hasil uji bahan kain warna khaky oleh Balai Besar TekstilBadan Pengkajian Kebijakan Iklim

Tentang PenataanRuang;UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 ~ TentangPertambangan Mineral dan Batu Bara;UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 ~~ + TentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan;UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;UndangUndang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang KonvensiPerserikatan BangsaBangsa mengenai KeanekaragamanHayati;UndangUndang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang RatifikasiPemerintah terhadap Konvensi Perserikatan BangsaBangsamengenai Perubahan Iklim

Mengingat fungsi lindung terhadap tanah air, iklim, tumbuhandan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipeekosistem, dan keunikan alam;Bahwa Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi:a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan KawasanBawahannya;b. Kawasan Perlindungan Setempat;c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya;d.

Pembangunanlingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu,memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan,merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikanpencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;UndangUndang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang RatifikasiPemerintah terhadap Konvensi Perserikatan BangsaBangsamengenai Perubahan Iklim yang dalam penjelesannyamenyebutkan: Dalam pembangunan berkelanjutan yangberwawasan lingkungan, dikembangkan pola tata ruang yangmenyerasikan tata guna lahan, air

Sasaranpengelolaan fungsi lindung terhadap tanah air, iklim, tumbuhandan satwa serta n sejarah dan budaya bangsa;a. Mengingat fungsi lindung terhadap tanah air, iklim,tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;b. Memertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipeekosistem, dan keunikan alam;Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi:Halaman 74 dari 100 halaman.

Tidak bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1994tentang Konvensi Perserikatan BangsaBangsa mengenaiKeaneka Ragaman Hayati, UndangUndang Nomor 6 Tahun 1994tentang Ratifikasi Pemerintah Terhadap Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Mengenai Perubahan Iklim, UndangUndangNomor 21 Tahun 2004 tentang Protokol Cartegana tentangKeamanan Hayati Atas Konvensi Keaneka Ragaman Hayati;Bahwa Pergub Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara danPersyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di dalam KawasanEkosistem

belukar yangtelah terdakwa tebang tesebut sudah benar benar kering;e Pada hari selasa tanggal 08 Maret 2016 pukul 10.00 Wib terdakwamelakukan pembakaran semak belukar berkayu' tersebut denganmenggunakan 1 (satu) buah mancis hingga seluruh semak belukar keringbenar benar terbakar;Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN Bis.e Bahwa terdakwa dalam pembakaran lahan tidak memberitahukan atau tidakada Ijin dari Kepala Desa;e Pembakaran lahan tersebut terdakwa lakukan pada saat musim kemarau/iklim

sengajadatang ke lahan tersebut untuk memastikan bahwa semak belukar yangtelah terdakwa tebang tesebut sudah benar benar kering;Pada hari selasa tanggal 08 Maret 2016 pukul 10.00 Wib terdakwamelakukan pembakaran semak belukar berkayu' tersebut denganmenggunakan 1 (satu) buah mancis hingga selurun semak belukar keringbenar benar terbakar;Bahwa terdakwa dalam pembakaran lahan tidak memberitahukan atau tidakada ijin dari Kepala Desa;Pembakaran lahan tersebut terdakwa lakukan pada saat musim kemarau/iklim

nilai jual agunan mencapai nilai Rp. 750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah); Bahwa Penggugat sanggup melunasi sisa hutangnya kepada Tergugatsecara tunai sekaligus pada saat mempunyai kKemampuan keuangan untukmembayar; Bahwa Penggugat pada saat ini sedang mengalami kesulitan dalammengembangkan usaha dan atau kesulitan untuk mendapatkan cash flow,yang menyebabkan kemacetan dalam pembayaran dengan system angsuransetiap bulan kepada Pihak Tergugat, adalah merupakan kondisi keadaanumum, dimana iklim

jual agunan mencapai nilai Rp. 750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah);" Bahwa Penggugat sanggup melunasi sisa hutangnya kepada Tergugatsecara tunai sekaligus pada saat mempunyai kKemampuan keuangan untukmembayar; Bahwa Penggugat pada saat ini sedang mengalami kesulitan dalammengembangkan usaha dan atau kesulitan untuk mendapatkan cash flow,yang menyebabkan kemacetan dalam pembayaran dengan system angsuransetiap bulan kepada Pihak Tergugat, adalah merupakan kondisi keadaanumum, dimana iklim

Pemuda, Lrg Iklim, Kel.Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka., Kel. Laloeha, Kolaka,Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili olehkuasanya Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H. adalah advokatdan Konsultan Hukum pada The Law Office, yang beralamatdi Lorong Pondoi, No. 36, Kel. Laloeha, Kec.

KIkSaksi pertama, Isma binti Sirajuddin, umur 33 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal diLorong Iklim, Kelurahan Laloehas, Kecamatan Kolaka, KabupatenKolaka.

paada tanggal 12 Juli 2012 dibuatlah Berita AcaraSerah Terima 5 Unit The Kharma Villas, yang ditandatangani olehPENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang diwakili oleh Putu Gede Arjanaselaku Operation Manager The Karma Villas ;Bahwa sesuai dengan Perjanjian yang diseakati (vide : Pasal 3 MasaPemeliharaan), dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejakserah terima, PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikanperbaikan terhadap fisik bangunan apabila ditemukan kerusakankerusakanakibat iklim

belum melakukan pemenuhanpembayaran sebagaimana Pasal 5 tentang Tata Cara Pembayaran ayat 2 point edan f;Bahwa Berdasarkan Pasal 3 tentang Masa Pemeliharaan disebutkan ayat 1Masa pemeliharaan hasil pekerjaan ditetapkan selama 90 (sembilan puluh)hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dan telahditerima oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik, yang dinyatakan dalamBerita Acara Serah Terima I dan ayat 2 Apabila selama masa pemeliharaanternyata terdapat kerusakankerusakan akibat iklim

Sikap Penggugat Rekonpensi II tersebut, berdasarpada Pasal 3 tentang Masa Pemeliharaan disebutkan ayat 1 Masapemeliharaan hasil pekerjaan ditetapkan selama 90 (sembilanpuluh) harikalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dan telah diterimaoleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik, yang dinyatakan dalam BeritaAcara Serah Terima I dan ayat 2 Apabila selama masa pemeliharaanternyata terdapat kerusakankerusakan akibat iklim atau akibat kelalaian/kesalahan pemakaian/pemasangan bahan yang tidak

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka jikaPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor :1191/ MENKES/ PER/VIIV2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan masihdiperkenankan bertengger di bumi ibu pertiwi ini, dapat dipastikan tidaklahmungkin terwuyjud iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yangsehat di bidang pengadaan alatalat kesehatan ;Bahwa, selain hal tersebut di atas, maka tindakan Termohon denganhanya memberi kesempatan berusaha kepada Penyalur Alat Kesehatanyang notabene

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwatindakan Termohon, telah membuat eksistensi PERATURAN MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 1191/ MENKES/ PER/VIIV2010tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, menjadi saranapenghambat dalam mencapai tujuaan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UsahaMikro, Kecil, dan Menengah, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif diIndonesia;Selain hal tersebut di atas, di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d jis.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VII/2010 tentangPenyaluran Alat Kesehatan bertentangan dengan UndangUndang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah karenaPermenkes ini menutup kesempatan berusaha bagi Badan Usaha SubPenyalur Alat Kesehatan milik Para Pemohon sebagai pelaku usahakecil dan oleh karenanya menghambat pencapaian tujuan UU No. 20tahun 2008 untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Indonesia;o.

Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persainganusaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatanberusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah,dan pelaku usaha kecil;Halaman 54 dari 61 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUIMW2012c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yangditimbulkan oleh pelaku usaha; dand.

Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persainganusaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatanberusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah,dan pelaku usaha kecil;c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yangditimbulkan oleh pelaku usaha; dand.

Termohon telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul)namun belum dikaruniai keturunan;Kurang lebih sejak tahun 2009 beberapa bulan setelahpernikahan antara Pemohon dan Termohon terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup' rukun lagi dalam rumah tanggadisebabkan antara lain Termohon tidak kerasan tinggal di rumah Pemohonsendiri di daerah Gresik yang sudah dipersiapkansebelumnya, dengan alasan antara lain Termohon tidakbisa meyesuaikan dengan iklim

Di Luar Batas Wilayah Negara);Dalam Literatur Hukum Persaingan Usaha, ExtraTerritoriality JurisdictionHanya Diperkenankan Secara Terbatas Berdasarkan Effect Doctrine, Yaitu JikaKegiatan Di Negara Lain Menimbulkan Efek Negatif Terhadap Kegiatan UsahaDi Suatu Negara;KPPU Tidak Berwenang Untuk Menjatunkan Hukuman Denda KepadaPemohon Yang Melakukan Kegiatan Akuisisi Di Luar Wilayah KedaulatanRepublik Indonesia, Mengingat Tidak Ada Efek Negatif Apapun Yang TimbulDari Kegiatan Akusisi Tersebut Kepada Iklim

olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:Keberatan Pertama:Judex Facti Keliru Dalam Menerapkan Hukum, Karena Sesuai KetentuanHukum Internasional Kedaulatan Suatu Negara Termasuk Yurisdiksi HukumnyaHanya Berlaku Dalam Wilayah Teritorial Negara Tersebut.Menurut Doktrin Hukum Persaingan Usaha Yang Berlaku Secara Internasional,Suatu Negara Hanya Boleh Mengklaim ExtraTerritoriality Jurisdiction JikaDapat Membuktlkan Bahwa Tindakan Suatu Pelaku Usaha Di Luar NegaraMenimbulkan Dampak Yang Buruk Terhadap Iklim

Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutanalam yang selanjutnya disebut IUPHHKRE adalah izin usaha yangdiberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksiyang memiliki ekosistem penting, sehingga dapat dipertahankan fungsidan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan danpemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan,penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsurhayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim

Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutanalam yang selanjutnya disebut IUPHHKRE adalah izin usaha yang diberikanuntuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yangmemiliki ekosistem penting, sehingga dapat dipertahankan fungsi danketerwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihanekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaransatwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati(flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim

Bahwa Penggugat sanggup melunasi sisa hutangnya kepadaTergugat secara tunai sekaligus pada saat mempunyai kemampuankeuangan untuk membayar;" Bahwa Penggugat pada saat ini sedang mengalami kesulitandalam mengembangkan usaha dan atau kesulitan untuk mendapatkancash flow, yang menyebabkan kemacetan dalam pembayaran dengansystem angsuran setiap bulan kepada Pihak Tergugat, adalahmerupakan kondisi kKeadaan umum, di mana iklim usaha di Indonesiasedang tidak mengalami pertumbuhan yang baik, di manamana

., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Tim Advokat Hak atasKeadilan Iklim, beralamat di Jalan Bekalivron, Nomor 15,Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli2019:Para Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DANPERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWABARAT, tempat kedudukan di Jalan Sumatera, Nomor 50,Kota Bandung;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Eni Rohyani, S.H.

dukunganpermodalan.Sedangkan para supplier adalah pemasok bahan baku untuk bahanproduksi.Pada awalnya Masterindo memiliki proyeksi usaha yang baik, hal initerbukti Masterindo mendapat kepercayaan untuk memperoleh fasilitaspinjaman modal kerja dari beberapa Bank, antara lain: PT Bank MuamalatIndonesia.Bahkan beberapa pihak secara pribadi juga mempercayakan dananyauntuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dengan kesepakatan bagihasil.Penurunan realisasi proyeksi usaha memang terjadi sejak tahun 2018seiring melemahnya iklim

30 Juli 2018 mengirim danasebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).Atas kesepakatandimaksud di atas, telah dibuat Surat Pengakuan Utang tertanggal 1 Juni 2020.Dengan demikian, terbukti Termohon memiliki utang kepada Kreditor Lainselain Pemohon Pailit.Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang pada pokoknyamendalilkan penurunan realisasi proyeksi usaha memang terjadi sejak tahun2018 seiring melemahnya iklim

Bahwa disamping itu. masih terdapat keadaankeadaan yangmemberatkan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan dengancukup oleh judex facti yaitu: Terdakwa orang yang berpendidikan sarjana hukum, namun telahmemaksakan kehendak yang merugikan perusahaan dan sopir dalammenjalankan tugasnya; Perbuatan terdakwa akan membuat ketidaktentraman pengusahayang mempengaruhi iklim investasi di daerah dan membuat ketakutanHalaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 26 K/PID/2018pengusaha yang akan menanamkan investasi

Riverside Indonesia telah menciptakan iklim kerja yang tidakharmonis dan telah bertindak secara sewenangwenang dengan melampaui bataskewenanganya (obuse of power) dalam pengertian selanjutnya seluruh rangkaiantindakan dan atau perbuatan dari pada Penggugat selama bekerja di PT.Riverside Indonesia adalah pelanggaran berat yang telah merugikan perusahaanbaik secara materiil maupun immateriil.3 Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat prematur dan tidakberdasarkan hukum karena bertolak dari faktafakta

Riverside Indonesia juga telahmenciptakan iklim kerja yang tidak harmonis, yaitu sebagaimana pengakuan parapekerja lainnya Tergugat Rekonpensi telah bertindak secara sewenangwenang danabuse of power karena telah beberapa kali memberhentikan karyawan secara sepihakyaitu beberapa kali memberhentikan karyawati yang sedang hamil, karena haltersebut maka sering memicu permasalahan yang akhirnya para karyawan lainmelakukan demontrasi dan atau melakukan upaya hukum, karena hal tersebut secaranyata juga

berkapasitas sebagaipendamping dari pada Tergugat Rekonvensi, dan juga telah memberhentikanbeberapa staff strategis lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan secara sepihaktanpa melalui mekanisme perusahaan sebagaimana mestinya, karena hal tersebutselanjutnya Tergugat Rekonvensi yang notabenenya berstatus sebagai QualityControl Technician menjadi sangat menghegomoni kebijakan perusahaan yangbeberapa tindakannya dimaksud bukan dalam kewenangannya (abuse of power),sehingga yang terjadi kemudian iklim

Lingkungan Hidup danKehutanan dengan nomor: SK.4703/MenlhkPKTL/2015, tentang penetapansebagian kawasan hutan taman nasional bukit selatan seluas 248.861, 48(dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu komaempat puluh delapan perseratus) hektar di Kabupaten Lampung Barat,Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus Propinsi LampungAkibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pengaruh yang sangat besarkepada bumi karena hutan menjadi sumber oksigen penyeimbang alam danpenyeimbang iklim

Lingkungan Hidup danKehutanan dengan nomor: SK.4703/MenlhkPKTL/2015, tentang penetapansebagian kawasan hutan taman nasional bukit selatan seluas 248.861, 48(dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu komaempat pulun delapan perseratus) hektar di Kabupaten Lampung Barat,Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus Propinsi LampungAkibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pengaruh yang sangat besarkepada bumi karena hutan menjadi sumber oksigen penyeimbang alam danpenyeimbang iklim

yang akan ditanami dengan tanaman durian danklengkeng dan dengan cara membakar biaya untuk membersihkan lahanmenjadi lebih murah;Hal. 4 dari 22Put.No.14/Pid.Sus LH/2016/PN.Ret.TlkBahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pembukaan lahancara membakar tidak ada meminta atau mendapat izin dari pihak yangberwenang dan sesuai dengan keterangan dari Kantor BMKG Pekanbarubahwa kondisi cuaca pada bulan Juli 2015 sampai dengan Oktober 2015 curahhujan dibawah normal yang berakibat kemarau panjang dan iklim

para para Terdakwa membakar adalahuntuk membuka lahan yang akan ditanami dengan tanaman durian danklengkeng dan dengan cara membakar biaya untuk membersihkan lahanmenjadi lebih murah;Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pembukaan lahancara membakar tidak ada meminta atau mendapat izin dari pihak yangberwenang dan sesuai dengan keterangan dari Kantor BMKG Pekanbarubahwa kondisi cuaca pada bulan Juli 2015 sampai dengan Oktober 2015 curahhujan dibawah normal yang berakibat kemarau panjang dan iklim

Kuanding periode Juli 2015 sampaidengan Oktober 2015 adalah curah hujan dibawah batas normal, danberakibat kKemarau panjang dan iklim kering;e Bahwa curah hujan tersebut dipengaruhi oleh kiriman sap dari daerahSumatera Selatan dan Jambi;e Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan pencemaran udaradan memperparah kabut asap;Menimbang, bahwa atas pertanyaanpertanyaan Majelis Hakim, makapara Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya tidak menggunakan haknyauntuk menghadirkan saksi yang meringankan ( A

Puspa yang berhasil ditebang oleh Terdakwa danSaksi DDAWANG Bin NATA dilakukan pengukuran dengan jumlahkeseluruhan kayu sebanyak 1,902 M kubik.e Aibat perbuatan terdakwa tersebut pihak BKSDA (Balai KonservasiSumber Daya Alam) Propinsi Jawa Barat mengalami kerugian yaitusecara ekonomi sebesar Rp. 5.706.000, (lima juta tujuh ratus enamribu rupiah) dan terdapat kerugian secara lingkungan (ekologis) yaituberkurangnya tempat berlindung dan berkembangbiak berbagai satwa,berkurangnya sebagai pengatur iklim

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak BKSDA (BalaiKonservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Jawa Barat mengalamikerugian yaitu secara ekonomi sebesar Rp. 5.706.000, (lima juta tujuhratus enam ribu rupiah) dan terdapat kerugian secara lingkungan(ekologis) yaitu berkurangnya tempat berlindung dan berkembangbiakberbagai satwa, berkurangnya sebagai pengatur iklim makro, potensiancaman tanah longsor, banjir, berkurangnya suplai oksigen sehat danberkurangya cadangan air."

;Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak BKSDA(Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Jawa Barat mengalamikerugian yaitu secara ekonomi sebesar Rp. 5.706.000, (lima juta tujuh ratusenam ribu rupiah) dan terdapat kerugian secara lingkungan (ekologis) yaituberkurangnya tempat berlindung dan berkembangbiak berbagai satwa,berkurangnya sebagai pengatur iklim makro, potensi ancaman tanah longsor,banjir, berkurangnya suplai oksigen sehat dan berkurangnya cadangan alr.Menimbang bahwa

Bahwa preseden buruk atas pertimbangan dan putusan perkara a quodalam skala Nasional akan berdampak buruk bagi iklim investasi diIndonesia akibat adanya ketidakpastian hukum, ketidakadilan sertabanyaknya putusan yang tidak didasarkan pada pertimbanganpertimbanganbaik, cermat dan lengkap;.

Judex Facti tidakmempertimbangkan akibat negatif dari pertimbangan dan putusan atasperkara a quo yang nyatanyata bertentangan dengan rasa keadilan,kepastian hukum dan merusak, mengganggu iklim investasi akibat presedenyang ditimbulkan.Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Maret 2016dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam