, lalu dijawab: wah belum tahu Pak karena prosesappraisal dan NJOP belum selesai, kemudian Ir.

BarataIndonesia (Persero) tersebut, dibuat secara manual dengan cara menurunkanKelas Tanah dari semula kelas tanah A10 NJOP sebesar Rp1.722.000,00(satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) per m2 menjadi kelas tanahA14 NJOP sebesar 1.147.000,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh riburupiah) per m2 dan terhadap luas bangunan dari semula luasnya 56.658 m2dengan kelas AO6 NJOP sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)Hal 8 dari 152 hal Put.Perk.No.1510 K/Pid.Sus/2013.diubah menjadi

BarataIndonesia (Persero) tersebut, dibuat secara manual dengan cara menurunkanKelas Tanah dari semula kelas tanah A10 NJOP sebesar Rp1.722.000,00(satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) per m2 menjadi kelas tanahA14 NJOP sebesar Rp1.147.000,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh riburupiah) per m2 dan terhadap luas bangunan dari semula luasnya 56.658 m2dengan kelas AO6 NJOP sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)diubah menjadi luas 29.902 m2 dengan kelas A0O7 NJOP sebesarRp429.000,00

Isi surat Nomor 40 04011 tersebut adalah permohonan keringanan / koreksi NJOP PBB tahun2004.

adalah perbuatan yang tidak patut, karena aset tersebutsebenarnya telah memiliki NJOP sebagaimana NJOP yang tercantumdalam SPPT tahun 2004 atas nama PT.

., NPWP 01.000.011.5313.001, beralamat di Jalan Parigi No.1 Tanjung Enim Lawang Kidul Muara Enim sehingga perhitungan PajakBumi dan Bangunan terutang menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP Per m2 (Rp) Jumlah NJOP (Rp)Bumi 45.000.00 50.000,00 2.250.000.000.000,000Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 2.250.000.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan PBB = 2.250.000.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x2.250.000.000.000,00 900.000.000.000,00PBB

Putusan Nomor 1199/B/PK/Pjk/2019putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadisebagai berikut:sebesarRp4.500.000.000,00; dengan perincian Objek PajakLuas (m2) Kelas NJOP Per m2 (Rp)Jumlah NJOP (Rp) Bumi45.000.000 50.000,002.250.000.000.000,00 Bangunan PBB yang TerutangNJOP sebagai dasar

pengenaan PBB0,5% x 900.000.000,002.250.000.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan PBB = 2.250.000.000.000,00NIKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 2.250.000.000.000,00 900.000.000.000,004.500.000.000,00 PBB yang harus dibayar 4.500.000.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

Putusan Nomor 26/B/PK/Pjk/201964.01.000.000.0000002.3 tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PT KidecoJaya Agung, NPWP 01.060.102.9726.002 beralamat di Gedung MenaraMulia Lt. 17 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911 Jakarta Selatan 12930dan menetapkan PBB yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: : NJOP (Rp) Objek Pajak Luas (m2) Kelas anaes etBurni : Bangunan i NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) RpNJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena

NJOP (Rp) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk penghitungan PBB Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) NJKP sebagai dasar penghitungan PBB PBB terutang640.784.522,00 Pengurangan PBB yang telah dibayar640.784.522,00 PBB yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

Putusan Nomor 22 P/HUM/2017keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitungberdasarkan SPOP dan LSPOP, ditambah sanksi administratifberupa denda administrasi sebesar 25% (dua puluh limapersen) dari selisih pajak yang terutang;Pasal 8 PER32/PJ/2012:(1)(2)(3)Dasar Pengenaan PBB Mineral dan Batubara adalah NJOP;NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasilpenjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan;NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:a.

Permukaan bumi merupakan hasil perkalian antara total luasareal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi permeter persegi;b. Tubuh bumi eksplorasi merupakan hasil perkalian antaraluas wilayah izin pertambangan dengan NJOP bumi permeter persegi;c.

Tubuh bumi operasi produksi merupakan hasil perkalianantara luas wilayah izin pertambangan dengan NJOP bumiper meter persegi;NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud padaayat (3) merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegike dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP Bumi;NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan denganNJOP bangunan per meter persegi;NJOP bangunan

, yang kemudian melalui Pasal 3 PMK150/PMK.03/2010, Kepala Kantor Wilayah DJP setempat atasnama Menteri Keuangan diberi kewenangan untukmenandatangani ketetapan terkait NJOP tersebut;Halaman 39 dari 50 halaman.

Hal ini berbedadengan penetapan NJOP.

Bahwanilai objek pajak (NJOP) pada tanah dan bangunan milik Penggugattersebut pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.009.536.000, (Satu milyarSembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) hal ini menunjukkanharga pasar adalah di atas jumlah Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah)tersebut atau minimal harga yang patut dan wajar untuk tanah dan bangunanmilik Penggugat tersebut adalah sesuai dengan NJOP yaitu sebesar Rp.1.009.536.000, (Satu milyar Sembilan juta lima ratus tiga puluh enam riburupiah

Bahwa berdasarkan surat Tergugat kepada Penggugat tanggal 08 Oktober2019 surat dalam hal Pemberitahuan Lelang eksekusi hak tanggungan yangmenetapkan Limit barang agunan yang akan dilelang Rp.599.400.000,Halaman 4 dari 33 halaman Putusan No.670/PDT/2021/PT SBY10.11.12.hal tersebut berarti jauh berada di bawah harga pasar atau harga yang patutdan wajar yang mana seharusnya pelelangan;Dimulai dengan nilai minimal untuk awal pelelangan sesuai dengan NilaiJual Objek Pajak (NJOP) Rp. 1.009.536.000, (satu

tahun 2019 tanah dan bangunan milik Penggugat yaitusebesar Rp. 1.009.536.000, sehingga penentuan nilai limit oleh Tergugat tidak memenuhi dan melanggar ketentuan peraturan menteri keuanganNo.93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang karena Tergugat telah tidak kompeten dan tidak professional dalam menentukan nilai limityang seharusnya minimal sesuai dengan NJOP 2019 yaitu Rp.1.009.536.000,, oleh karenanya Tergugat telah melanggar hukum denganHalaman 5 dari 33 halaman Putusan No.670/PDT/

sehingga tidak diragukan akuratisasinya bukandengan serampangan dalam menetapkan harga penaksiran di bawah NJOP,sehingga Perbuatan Tergugat I yang tidak Professional danserampangan dengan tidak menggunakan metode yang dapatdipertanggungjawabkan, tidak akurat dalam melakukan Penaksiranharga barang agunan yang dilelang tersebut sehingga mengakibatkanHalaman 7 dari 33 halaman Putusan No.670/PDT/2021/PT SBYkerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 410.136.000, (empat ratussepuluh juta seratus tiga puluh

) merupakan patokan harga yang patut dan wajar untuktanah dan bangunan milik PENGGUGAT adalah sesuai NJOP.Perlu diketahui bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) merupakan nilaiyang ditetapbkan negara sebagai dasar pengenaan pajak bagi PajakBumi dan Bangunana (PBB) bukan merupakan dasar untukmendapatkan nilai harga pasar yang pasti atas suatu tanah danbangunan sehingga dalil PENGGUGAT tersebut dapat dikatakansebagai dalil gugatan yang tidak berdasar dan terkesan dipaksakanoleh PENGGUGAT.14.

);Harga tanah tersebut setidaktidak nya sesuai aturan minimal harus diatasNJOP (NJOP + 20 %) sehingga bisa lolos administrasi falidasi pajak dansesuai aturan biasanya dibagian perpajakan akan menolak apabila suatu obyektanah tersebut dijual sesuai NJOP apalagi dibawah NJOP, menurut saksisekalipun penjualan dibawah NJOP tersebut telah disepakati oleh para pihaktetapi secara aturan tidak diperbolehkan/ dilarang ;35Bahwa Menurut pendapat saksi, suatu perjanjian yang dibuat para pihakterdapat adanya

+20 % ;e Bahwa menurut saski, meskipun Perikatan Jual Beli tersebut dibuatdihadapan NotarisPPAT dapat di nyatakan batal karena didasari denganhalhal yang tidak wajar atau cacat tersembunyi;e Bahwa menurut saksi jual beli harga dibawah NJOP kalau itu sudah adakesepakatan para pihak tidak jadi masalah ;e Bahwa jual beli tanah harga dibawa NJOP itu sah karena NJOP itu hanyauntuk menentukan biaya balik nama sertipikat tanah ;e Bahwa saksi belum pernah membaca/ mengetahui isiYurisprudensi; e Putusan MA

;e Bahwa kebanyakaan penjual tidak tahu kecatatan pada surat kesepakatankarena tidak hau dengan harga kelayakan NJOP ;e Bahwa jual beli dibawah NJOP itu tidak bisa karena NJOP untukmenentukan biaya balik nama ;Menimbang, untuk mempertahankan dalil bantahanya selain bukti surattersebut diatas, Para Tergugat maupun Turut tergugat tidak mengajukan37Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak Kuasa Penggugat dan ParaTergugat maupun turut Tergugat mengajukan kesimpulannya masingmasing tanggal03 April 2014

tahun2013 Rp.750.000,/M2;2nene nee nnneesMenimbang, bahwa dengan dibelinya harga tanah obyek sengketa olehtergugat I seharga Rp.208.000.000, (dua ratus delapan juta rupiah) dibawah NJOP,sesuai bukti P.08, P.09 NJOP Rp.702.000/M2; Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum No.2 (dua) tersebutdiatas penggugat menjual tanah obyek sengketa selalu didampingi anaknya ToniNugroho sudah Dewasa pendidikan D3, dimana Obyek sengketa pertama dilakukanjual beli dengan Turut Tergugat I dengan harga Rp.85.000.000

Menyatakan jual beli harga dibawah NJOP kalau itu sudahada kesepakatan para pihak tidak jadi masalah, jual beli tanah harga dibawahNJOP itu sah karena NJOP itu hanya untuk menentukan biaya balik namasertifikat tanah. dari fakta dan bukti surat sebagaimana tersebut diatas bahwasanyapenggugat dalam melakukan perbuatan hukum jual beli atas tanah obyek sengketadilakukan dengan sadar, dan ada kesepakatan dengan dituangkanya perikatan jual belitersebut di Notaris/PPAT dilakukan dengan terang dan tunai

Terendah adalah Rp. 4.000.000, luas tanah 500 m2, harga per meterpersegi adalah Rp. 8.000,, dengan NJOP adalah Rp. 7.150..

Tertinggi Rp. 138.000.000, dengan luas tanah 19.235 m2 harga permeterpersegi adalah Rp. 7.174, dengan NJOP adalah Rp. 7.150,.Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yangdilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT. PLNtahun 2007 sebesar Rp. 4.063.990.750, dengan rincian sebagai berikut :1.

No. 889 K/Pid.Sus/2011Umum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan dasar perhitunganbesarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilainyata / sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahunberjalan berdasarkan penilaian lembaga / Tim penilasi harga tanah yangditunjuk panitia.Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah penetapan hasil gantirugi atas tanah milik H. A.

Tertinggi Rp. 138.000.000, dengan luas tanah 19.235 m2 harga permeterpersegi adalah Rp. 7.174, dengan NJOP adalah Rp. 7.150,.Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yangdilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT. PLNtahun 2007 sebesar Rp. 4.063.990.750, dengan rincian sebagai berikut :Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 889 K/Pid.Sus/20111.

Pasal 6 ayat (1) Perbup No. 40Tahun 2014 ditentukan bahwa : "Struktur dan tariff Retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari NJOP PBB dan Bangunan Menera Telekomunikasi.Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Perda No. 7 Tahun 2013 ditentukanbahwa Pemungutan Retribusi dilakukan oleh unit kerja/instansi yangmembidangani komunikasi dan informatika in casu dalam perkara ini KantorKomunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.Bahwa mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2013 Jo.

Artinya, tanpa ada NJOP PBB dengan sendirinyatidak dapat diterbitkan SKRD.Bahwa besaran NJOP SPPT PBB P2 dari Dinas Pendapatan Daerah Kab. MuaraEnim sebagai dasar penetapan SKRD oleh Kantor Komunikasi dan InformatikaMuara Enim hanya dapat diketahui atau dihitung berdasarkan ukuran luas objekretribusi.

PBB P2, dan penetapan NJOP PBBP2 disampaikan oleh Dispenda kepada Kantor KOMINFO (ic.

Sehingga terdapatselisin 15 Tower/wajib retribusi belum ditetapbkan NJOP PBB P2 oleh DispendaMuara Enim.Bahwa berdasarkan keterangan dari Dispenda data 156 tower/menara inibersumber dari data PBB dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PratamaPrabumulih, dimana sejak 28 Januari 2014 PBB yang awalnya merupakan PajakPusat yang dialokasikan ke daerahdaerah dengan proporsi tertentu namunkemudian dengan UU No. 28 Tahun 2009 Jo.

Apabila yang dimaksud TERMOHON tidak menetapkan wajibretribusi sebanyak 15 tower/menara (selisin antara 171 data BPMPT dengan 156Data Dispenda), maka PARA TERMOHON memang tidak dapat menerbitkanSKRD karena tidak ada data mengenai NJOP PBB P2, sehingga yang diterbitkantetap 156 tower yang lengkap dengan NJOP PBB P2 berdasarkan data dariDispenda Muara Enim, mengenai hal ini telah dilaksanakan oleh PARAPEMOHON.Bahwa mengacu pada mekanisme penagihan di atas, menunjukan adanyakoordinasi antar instansi

Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 05/PDT.G/2012/PN.Tmk tanggal12 September 2012 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut: ~~~~~~~~~~~~~~~~~e 2/Dalam...e 2DALAM EKSEPSI := Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~DALAM POKOK PERKARA : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah Penggugat olehTergugat sebesar Rp. 500.000.000, (dima ratus juta rupiah) sebelum pajak,tidak sesuai ketentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

pertimbangan sendiri,dengan dasar pertimbangan sebagai berikut ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ eewn Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwapihaknya memiliki tanah seluas 100 X 100 M2 dan terhadap tanah tersebut telah dibebaskanuntuk kepentingan umum dan Penggugat telah menerima ganti rugi dari Tergugat sebesarRp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah), namun Tergugat tidak menjelaskan tentangbesarnya ganti rugi dan pajak sehingga pembayaran tersebut tidak sesuai dengan NJOP

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ween Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tanah yang telahdibebaskan oleh Tergugat untuk kepentingan umum adalah miliknya maka gugatanPenggugat harus ditolak secara keseluruhan tanpa perlu mempertimbangkan poin gugatanlainnya RR RR RRR RRR RRR RR RRR RR RRR RR RRR RRR RRR RRR RRR RR RR RR RR RRR RR RRRown Menimbang, bahwa oleh karena materi gutatan lainnya adalah tuntutan agarpembayaran ganti rugi tanah disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP

) makameskipun berlebihan, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah pembayaran gantirugi atas tanah untuk kepentingan umum harus didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak( NJOP) sebagai mana didalilkan oleh Penggugat;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~wwe Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pembayaran ganti rugi, ternyatapembayaran ganti rugi dilakukan pada tanggal 30 Juni 2011 sehingga ketentuan yang berlakuberkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah Perpres Nomor 65 Tahun2006

ketentuan kedua pasal tersebut jelas bahwa dalam rangkapenentuan besarnya ganti rugi atas tanah untuk pelaksanaan pembanguan demi kepentinganumum terlebih dahulu harus melalui musyawarah dan penetapan besarnya ganti rugi secarasepihak oleh Panitia pengadaan tanah baru dilakukan apabila musyawarah tidaktercapai;~~~~wwe Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun ketentuan pasal 15 Perpres Nomor 65Tahun 2006 menentukan bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan pada NilaiJual Obyek Pajak (NJOP

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp. 6.361.923.637.953,002. NJOPTKP Rp. 7.500.000,003. NJOP untuk perhitungan PBB Rp. 6.361.916.137.953,004. Persentase NJKP 40%5. NJKP Rp. 2.544.766.455. 181,006. PBB yang terutang Rp. 12.723.832.275,007. PBB yang sudah dibayar Rp. 12.722.784.566,008. Pokok PBB yang masih harus dibayar Rp. 1.047.709,009. Denda Administrasi Rp. 261.927 ,0010 Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 1.309.636,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 301/B/PK/Pjk/20192015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.011.5313.001,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Ro1.309.636,00, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi atas Penetapan kelas bumi dengan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) per m2 sebesar Rp124.726,00, dan Penetapankelas bangunan dengan NJOP per m2 sebesar Rp166.472,00, yangtidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan

melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi telahdiperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertinbanganhukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casupemanfaatan atas objek sengketa telah sesuai dengan IUP danTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melampauikewenangannya dalam penghitungan NJOP

Putusan Nomor 783/B/PK/Pjk/2019Put110760.99/2013/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2013 untuk Permukaan Bumiyang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut Penggugat(a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 24.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk

Putusan Nomor 783/B/PK/Pjk/2019NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 31.329.012.000,00 4 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% 5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 12.531.604.800,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 62.658.024,00PBB yang masih harus dibayar1 PBB yang terhutang 62.658.024,00Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 250.315.100,003.

terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajakdengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quokarena in casu terkait dengan nilai Kewajaran bumi dan/atau bangunanyang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan klasifikasi bumiyang melandaskan Klasifikasi Bumi menurut NJOP

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp187.657.076,00; dengan perincian sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang1 NJOP

sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 31.329.012.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 31.329.012.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 12.531.604.800,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 62.658.024,00PBB yang masih harus dibayar1 PBB yang Terhutang 62.658.024,002 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 250.315.100,003 Lebih Bayar (187.657.076,00) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Bahwa dalam pelelangan tersebut Terbantah IV keluar sebagai pemenanglelang dengan harga Rp. 25 milyar, 5 juta dari harga limit sebesar Rp. 25milyar padahal nilai NJOP untuk tahun 2007 untuk tanah tersebut adalah Rp.285.000/m2 sehingga tanah untuk seluas 17,2 (172.566 m2) adalah Rp.49.181.310.000, sedangkan untuk bangunan dengan luas 31.927 m2,NJOP bangunan Rp. 700.000/m2 adalah Rp. 22.348.900.000, sehinggaHal. 2 dari 27 hal. Put.

Padahal nilai NJOP untuk tahum 2007 untuktanah tersebut adalah Rp. 285.000/m2 sehingga tanah seluas17,2 (172.566 m2) adalah Rp. 49.181.310.000, sedangkanuntuk bangunan dengan luas 31.927 m2, NJOP bangunan adalah Rp.22.348.900.000, sehingga nilai tanah dan bangunan adalah Rp.71.530.210.000, dengan demikian harga lelang tersebut terlalu murah;Bahwa dalam posita sebagaimana tersebut diatas jelas bahwaPembantah mempermasalahkan hasil penilai dari pihak penilai(appraiser) atas seluruh asetaset yang menjadi

) karena NJOP adalah nilaiHal. 20 dari 27 hal.

Yahya Harahap, SH., tersebutjelas terbukti dalam menentukan harga limit harus disesuaikan denganharga pasar atau nilai jual objek pajak (NJOP);16.Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti yangmempertimbangkan bahwa harga jual paksa tidak mesti sama dengan nilaijual objek pajak (NJOP) terbukti sudah bertentangan dengan ketentuandalam Pasal 37 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 40.PMK.07/2006, oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti haruslahdibatalkan;17.Bahwa pertimbangan

No. 2760 K/Pdt/201 1penentuan harga limit sebesar Rp. 25.822.000.000, (dua puluh lima milyardelapan ratus dua puluh dua juta rupiah) telah bertentangan dengankepatutan dan mengoyakngoyak rasa keadilan karena sangat jauh dibawah harga limit yang didasarkan kepada nilai jual objek pajak (NJOP),oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti yang mempertimbangkanharga jual paksa tidak mesti sama dengan nilai jual objek pajak (NJOP)haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut

B.65 dari Rp. 537.000, per meter persegi menjadiRp. 160.000 per meter persegi sehingga sama dengan NJOP tanah SHGBNo. 192; dan dalam pertemuan tersebut disepakati pengurusan upayapenurunan NJOP tersebut akan dilakukan Saksi YUDI TJAHYANA.Terdakwa selanjutnya dalam upaya pengurusan perpanjangan SHGB No.B.65 dan pengurusan upaya penurunan NJOPnya telah meminjam uangkepada saksi TATANG SUPRIATNA sebesar Rp. 7 (tujuh) Milyar yang olehsaksi TATANG SUPRIATNA telah diberikan dengan Bilyet Giro NomorHal.

B.65 sesuaiSPPT NOP. 32.73.110.001.0240001.0 dengan NJOP atas tanah sebesarRp. 537.000, dan NJOP atas bangunan Rp. 365.000, per meter persegi.Terdakwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2004 kembali memberikuasa kepada saksi TINTIN SURTINI dengan Surat Kuasa No.047/KUA/2004 tertanggal 30 September 2004 untuk mengajukanpermohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiHal. 4 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006dan Bangunan PT.

B.65 dengan luas tanah 182.900 m2 danSPPTNOP 32.73.110.001.024000.1.0 dengan NJOP atas tanah senilaiHal. 15 dari 104 hal. Put.

B.65 sesuaiSPPT NOP. 32.73.110.001.0240001.0 dengan NJOP atas tanah sebesarRp. 537.000, dan NJOP atas bangunan Rp. 365.000, per meter persegi.Terdakwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2004 kembali memberikuasa kepada saksi TINTIN SURTINI dengan Surat Kuasa No.047/KUA/2004 tertanggal 30 September 2004 untuk mengajukanpermohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan PT.

Rp160.000,/m2 dan bangunan seluas 14.000,m2 NJOP Rp225.000,/m2.

Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00205/KEB/WPJ.14/2016tanggal 3 Oktober 2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 NOP64.01.000.000.0000002.3 tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PT KidecoJaya Agung, NPWP 01.060.102.9726.002, beralamat di Gedung MenaraMulia Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911, Jakarta Selatan 12930dan menetapkan PPB yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: , , NJOP

(Rp)Objek Pajak Luas (m2) KelasPer m2 JumlahBumi Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp.

NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3486 B/PK/Pjk/2018 NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp. 2.299.870.995,00Pengurangan Rp.

Putusan Nomor 3486 B/PK/Pjk/2018perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: NJOP (Rp)Per mz Jumlah Objek Pajak Luas (m?)

tanah dimaksud kepada P2T, sehingga sikapPemohon Kasasi /Terdakwa yang tidak menyerahkan NJOP tersebut,merupakan perbuatan melawan hukum juga (menurut judex facti(Pengadilan Negeri) keberadaan NJOP tersebut sangat pentingsebagaimana pertimbangannya di halaman 129 "apabila NJOP tersebutdiserahkan sebagai bahan pertimbangan menentukan besarnya ganti rugiyang akan diberikan kepada Terdakwa atau PT.

Bukanberdasarkan atau mengutamakan NJOP ;e NJOP hanya diperlukan dalam proses perhitungan besarnya gantirugi yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk ;e Ketentuan umum yang berlaku tentang NJOP adalah bahwa NJOPdigunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak Bumi danBangunan (PBB) dengan batasan yang jelas dan tegas, yaitu : NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 20 % x NJOP ; PBB terhutang = 0,5 % x NUKP ;e Kelemahan signifikan jika NJOP dijadikan dasar dalam "menetapkan"harga adalah sebagai

berikut :e Penetapan harga berdasarkan NJOP mengandung pengertianbahwa harga ganti rugi harus sama dengan nilai jual objek pajak(NJOP) yang tercantum dalam SPPT.

Juga tidak akan pernah ada pelepasanhak atas tanah jika tanah yang bersangkutan belum memiliki NJOP ;e Jika NJOP sebagai dasar penetapan harga difahami bahwapenetapan harga tidak jauh melebihi NJOP. maka di samping tidakada kepastian hukum, juga para pemegang hak atas tanah menjaditakut untuk melepaskan tanahnya kepada Pemerintah atau BUMN,karena berpotensi dituduh Korupsi ;e Penetapan harga yang harus sama atau tidak jauh melebihi NJOP,tentunya bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hakatas

atau jauh melebihiNJOPnya bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga unsurmelawan hukum dalam perkara a quo harus dinyatakan "TidakTerpenuhi ;e Terdakwa tidak menyerahkan NJOP dipertimbangkan sebagai berikut :e Seandainya benar bahwa Pemohon Kasasi l/Terdakwa tidakmenyerahkan NJOP tanah tersebut kepada P2T tanpa diketahuialasan pastinya, tapi saksi Eko Banyu Aji selaku staf KPP.PBB BandarLampung dan juga sebagai Anggota P2T telah menyerahkan SPPT/NJOP Tanah HGU PT.

Henry Anggakusuma tidak pernah memberikan ataumenunjukan NJOP tanah HGU No. 2 milik PT Naga Intan;e Bahwa benar pada rapat tanggal 29 Maret 2007 saksi sudah menjelaskankepada anggota P2T mengenai perlunya NJOP PBB untuk tanah HGU PTNaga Intan tetapi sampai dengan selesainya kegiatan pengadaan tanah NJOPtersebut tidak pernah ada;e Bahwa benar NJOP yang dipakai dalam melakukan ganti rugi tanah HGU No.2 tersebut memakai NJOP milik Pemda Propinsi Lampung yang bersebelahandengan tanah HGU No 2, hal tersebut

;Bahwa benar Nilai Jual Objek Pajak yang di kaji oleh Tim Penaksir Hargatanah di dalam Berita Acara tersebut adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)tanah milik Pemda TK. I Lampung, yaitu daerah Wisata di dekat Tanah HGUmilik PT Naga Intan. Bukan NJOP tanah milik PT Naga Intan. Sdr. WendyMelfa yang memerintahkan untuk menggunakan dasar NJOP tanah daerahwisata milik Pemda TK. I Lampung, yaitu senilai Rp 64.000.

Terkait dengan NJOP, Sdr. Zulkifli Anwar pernah memerintahkansaksi untuk memakai NJOP tanah Pemda Provinsi yang bersebelahan denganTanah HGU milik PT Naga Intan tersebut. Setelah mendapatkan kedua arahantersebut (Nilai harga Rp 40.000, dan menggunakan NJOP Pemprov) dariBupati Lampung Selatan Sdr. Zulkifli Anwar lalu saksi melaporkan perintahdan arahan tersebut kepada Wakil Bupati Sdr.

Lampung Selatan sama sekali tidakpernah mengindahkan atau mempertimbangkan NJOP SHGU No. 2 Dusun Sebalang, DesaTarahan, Kec.

MH. sebagai ketua panitia tidak pernah menunjukkan dan tidakmenanyakan tentang NJOP tanah SHGU No. 2 milik terdakwa, seedangkan mereka tahunbahwa untuk menentukan harga atau besarnya ganti rugi harus didasarkan kepada NJOP,dalam hal ini tampak suatu kerja sama yang erat antara terdakwa dengan saksi Wendy Melfa,SH.MH. yakni terdakwa tidak menunjukkan NJOP sebaliknya saksi Wendy Melfa, SH.MHsebagai ketua panitia tidak pernah menanyakan apalagi meminta NJOP tersebut, sehinggakemudian Panitia Pwengadaan

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan WAGINEM (saksi korban) tertanggal25 Juni 2013 dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 total NJOP yang harus dibayar oleh WajibPajak WAGINEM (Saksi korban) adalah Rp. 100.000,(Seratus ribu rupiah)oleh Tergugat (MATARI) ditarik sebesar Rp. 2.050.000,(Dua Juta LimaPuluh Ribu Rupiah)..

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan RUKINEM (saksi korban) tertanggal25 Juni 2013 berdasarkan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 total NJOP yang harus dibayar oleh wajibpajak RUKINEM (saksi korban) adalah Rp. 25.000,(Dua puluh lima riburupiah) oleh Tergugat Il (EDIK) ditarik sebesar Rp. 2.050.000, (Dua juta limapuluh ribu rupiah) ;.

obyek Pajak Bumidan Bangunan Luas 5.000 M2 Total NJOP Rp.100.000,(Seratus riburupiah), dan berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak BumiHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.Kpj.dan Bangunan tertanggal 16 Juli 2013 yang terbayarkan sebesar Rp.100.000,(Seratus ribu rupiah)..

Bahwaberdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2013 atas nama PAIDI (Penggugat Il) obyek Pajak Bumidan Bangunan Luas 5.000 M2 Total NJOP Rp.100.000,(Seratus riburupiah), dan berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumidan Bangunan tertanggal 16 Juli 2013 yang terbayarkan sebesar Rp.100.000,(Seratus ribu rupiah).10.

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2013 atas nama WAGINEM (saksi korban) obyek PajakBumi dan Bangunan Luas 5.000 M2 Total NJOP Rp.100.000,(Seratus riburupiah) dan berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumidan Bangunan tertanggal 16 Juli 2013 yang terbayarkan sebesarRp.100.000,(Seratus ribu rupiah).12.

Putusan Nomor 787/B/PK/Pjk/2019Put110759.99/2012/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2012 untuk Tubuh Bumi yangmasih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut Penggugat(a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 253.998.174.525Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000NJOP

Putusan Nomor 787/B/PK/Pjk/2019 NJOP untuk Perhitungan PBB336.039.075.274,00 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)40% NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB134.415.630.109,00 PBB yang Terhutang (0,5%)672.078.151,00 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016891.920.425,00 00) NO) 01 BLebih Bayar (219.842.274,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu terkaitdengan nilai kewajaran bumi dan/atau bangunan yang lebihmengedepankan asas kebenaran materiil dan klasifikasi bumi yangmelandaskan Klasifikasi Bumi menurut NJOP

UraianRp Perhitungan PBB Terhutang 1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (A+B) 336.045.075.274,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000,003 NJOP untuk Perhitungan PBB 336.039.075.274,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 134.415.630.109,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 672.078.151,007 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 891.920.425,008 Lebih Bayar (219.842.274,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Putusan Nomor 436/B/PK/Pjk/2013j.dalam menghitung besarnya penhasilan yang diterima olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)atas penjualan tanah dan bangunan tersebut adalah sudahtepat yaitu menggunakan nilai NJOP karena nilai NJOP lebihtinggi daripada nilai yang tercantum dalam akta pengalihan hakBahwa karena nilai NJOP yang digunakan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu sebesarRp 1.032.000,00 per meter persegi adalah sudah memenuhiunsur keadilan karena nilai

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) didalam persidangan banding tetap mempertahankan koreksiPemeriksa Pajak dengan alasan sebagai berikut :Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dalam persidangan mengakui bahwa NJOP yang dipakaiadalah NJOP yang digunakan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) memang NJOP atas nama oranglain yang tanahnya berlokasi di sekitar tanah milik TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) karenaPemohon Peninjauan Kembali

karena nilaiNJOP lebih tinggi daripada nilai yang tercantum dalam aktapengalihan hak ; Bahwa NJOP yang digunakan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) memang bukan merupakan NJOPHalaman 15 dari 30 halaman.

Putusan Nomor 436/B/PK/Pjk/2013atas tanah dan bangunan yang dijual oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) karena tidak dapatdiketahuinya Nomor Pokok Objek Pajak (NPOP) atas objek yangdimaksud, tetapi NJOP sebesar Rp 1.032.000,00 per meterpersegi yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) tersebut merupakan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) yang paling rendah diwilayah Kelurahan Penjaringan,Kecamatan Penjaringan dimana lokasi Objek Pajak yang dijualtersebut berada

Bahwa nilai jual sesuai dengan akte pengalinan hak adalahsebesar Rp 15.000,00 per permeter persegi ;Bahwa nilai jual sesuai dengan NJOP atas objek tersebutadalah sebesar Rp 64.000,00 per meter persegi ;Halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor 436/B/PK/Pjk/2013m.

Putusan Nomor 4292/B/PK/Pjk/2019demikian, besarnya SKPKB PBB~ Tahun Pajak 2013 Nomor00005/274/13/714/15 tanggal 25 Agustus 2015 seharusnya menjadi Nihildengan perincian sebagai berikut: 1 Luas Bumi46.770.000 46.770.000 46.770.0002 Luas Bangunan3 NJOP Bumi61.000 8.700 67.2004 NJOP Bangunan5 NJOP Bumi (Rp) 406.899.000.0002.852.970.000.000 3.142.944.000.0006 NJOP Bangunan (Rp)NJOP sebagai dasar7 406.899.000.000pengenaan PBB 2.852.970.000.000 3.142.944.000.0008 NJOPTKP12.000.000 5.000.000 12.000.000NJOP

Uraian Total NJOPPerhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 406.899.000.0002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 5.000.0003 NJOP untuk Perhitungan PBB 406.894.000.0004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 162.757.600.0006 a. PBB yang Terhutang (0,5%) 813.788.000b.