tersebut Tergugattidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugat juga menyatakan telahmenderita lahir batin, tidak sabar dan tidak rela lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, makadengan demikian harus dinyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yangpernah diucapkannya dahulu sesudah akad nikah, yaitu poin 1, 2 dan 4;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 jo SuratDirjen Bimas Islam dan Penyelengaraan

ditetapbkan agar barang bukti tersebut diramps untukdimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:7 Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aria Nanda Pratama mengalamiluka sesuai dengan hasil Et Repertum RSUD Sidoarjo Nomor : 1845093tanggal 10 Maret 2017.Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa berprilaku sopan selama penyelengaraan

Dengan demikian, maka unsurmelakukan perbuatan maisir telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum.Menimbang, bahwa karena semua unsurunsur dalam dakwaan JaksaPenuntut Umum telah terbukti dipersidangan, maka Majelis Hakim telahberkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana berupa penyelengaraan perbuatanMaisir sebagaimana diatur pasal 20 Qanun nomor 6 Tahun 2014, diancamdengan 'Uqubat dalam bentuk 'Uqubat denda;Menimbang, bahwa dalam

Aceh Barat, anak dari RASYID (ayah) danMAIMUNAH (ibu); Bahwa benar pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan nama ZAINABtempat tanggal lahir Paya Lumpat, 01 April 1933, Jenis Kelamin Perempuan Anak Ke 2 (dua) dari orang tua RASYID (ayah) dan MAIMUNAH (ibu);Bahwa benar pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji, Pada BPIH(Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji) Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang UPSMeulaboh, nama pemohon tersebut didaftar dengan nama ZAINAB tempat tanggal Lahir Paya

Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemeriksaan tambahan gunamendapatkan kejelasan berkaitan dengan penyelengaraan kegiatanoperator penanganan kargo dan pos di terminal kargo dan regulatedagent khususnya mengenai pengenaan tarif atas Kedua kegiatan tersebutdi Bandar Udara Juanda Surabaya dan Bandar Udara Ngurah Rai Bali;Halaman 2 dari 9 hal Put. Nomor 116 PK/Pdt.SusKPPU/2019Il. Dalam Pokok Perkara:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR; Bahwa dalam dalil pokok gugatan PENGGUGAT,PENGGUGAT mendalilkan tentang penyelengaraan kegiatanpendidikan dan kepemilikan asetaset yang berada di bawahkewenanagan TERGUGAT II yaitu Yayasan Daruddin AlFurgan yangmenurut PENGGUGAT hal tersebut tidak sah dan merupakanPerbuatan Melawan Hukum; Bahwa jika hal tersebut yang menjadi dalil oleh PENGGUGATsemestinya ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapyang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah yayasan yang sahdan mengikat

Bahwa dalil angka 9 dalam gugatan PENGGUGAT, PENGGUGATtelah mengakui penyelengaraan dan pengelolaan sekolah tersebutsudah sejak dulu hingga saat ini dilakukan untuk dan atas namaPENGGUGAT secara tidak sah, berarti apa yang telah dilakukanPENGGUGAT sebelumnya adalah perbuatan ilegal dan bertentangandengan hukum yang berlaku;8.

Bahwa dalil angka 10 dalam gugatan PENGGUGAT secara tegasdibantah oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, PARATERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangandengan peraturan perundangundangan, perizinan dan perpanjanganperizinan operasioanal penyelengaraan Taman KanakKanak danSekolah Swasta sudah sesuai dengan undangundang yayasan sertaperaturan perundangundangan lainnya, hal tersebut dibuktikan dengandikeluarkannya ataupun diberikannya izin dan legalitas dari lembaga danbadan resmi pemerintah

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;Menimbang, bahwa berikutnya tentang eksepsi TERGUGAT Il,TERGUGAT Il, TURUT TERGUGAT , TURUT TERGUGAT Il yangmendalilkan bahwa GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR dengan alasanyang pada pokoknya adalah tentang penyelengaraan kegiatan pendidikandan kepemilikan asetaset yang berada di bawah kewenangan TERGUGATIl yaitu.

penggugat dapat memohonganti kerugian;Menimbang, mengenai posita gugatan penggugat yaitu nilai pasar tanahdi lokasi tersebut saat ini sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) dikalikan4.972 m2 sehingga total kerugiannya senilai Rp.149.160.000, (Seratus empatpuluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN TjsMenimbang, kemudian berdasarkan Pasal 63 Peraturan PresidenNomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

penilaian jasa penilai atau penilaipublik.(2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;Menimbang, kemudian besarnya nilai ganti kKerugian tersebut telahdilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaianjasa penilai atau penilai publik (vide bukti Surat T11 sampai dengan T15, T111, T21, T23, dan T26);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan PresidenNomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdata, RBg, UndangUndang Nomor48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 49Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun1986 Tentang Peradilan Umum, UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, UndangUndang Nomor 2 tahun 2012 tentangPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PeraturanPresiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

sebagai Direktur Marketing Terdakwa memilki tugas dan tanggungjawab mencari Event, melakukan kordinasi dengan management artis sertakegiatan operasionalnya , melakukan pembayaran ke management artis dll.Bahwa sebagai direktur management, terdakwa mendapat gaji setiapbulannya sebesar Rp 10.500.000, (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)Bahwa benar sebagai direktur Utama dari PT Jiwa Enam adalah MahdiJohan.Bahwa benar ada perjanjian kerja sama antara PT Jiwa Enam Semestadengan PT Impian Jaya Ancol untuk penyelengaraan

Bahwa benar ada perjanjian kerja sama antara PT Jiwa Enam Semestadengan PT Impian Jaya Ancol untuk penyelengaraan Event Music KetjeFlashback The 90 S Music Bahwa untuk kerja sama tersebut dibuat surat perjanjian kerja sama No :005/DIRTIJA /III/2019 tanggal 27 Maret 2019 untuk pengadaan music diPanggung lagoan Pantai carnival Taman Jaya ImpiaN Ancol dimanaacaranya adalah :Grup band Fungky Kopral, Tip Ex dan Rif, tampil pada tanggal 13 April 2019;Grup band Java Jive, Ari Laso, Glenn Fredly, tampil

UtrBahwa benar sebagai direktur Utama dari PT Jiwa Enam adalah MahdiJohan.Bahwa benar ada perjanjian kerja sama antara PT Jiwa Enam Semestadengan PT Impian Jaya Ancol untuk penyelengaraan Event Music KetjeFlashback The 90 S Music Bahwa untuk kerja sama tersebut dibuat surat perjanjian kerja sama No :005/DIRTIJA /III/2019 tanggal 27 Maret 2019 untuk pengadaan music diPanggung lagoan Pantai carnival Taman Jaya ImpiaN Ancol dimanaacaranya adalah :Grup band Fungky Kopral, Tip Ex dan Rif, tampil pada

atau perubahan aktaakta, apabilatelah mendapat kekuatan mutlak, haruslah dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalamregisterregister yang sedang berjalan, segera setelah Penetapan / keputusan itudiperlihatkan kepadanya, sedangkan jika penetapan penetapan itu mengandung suatuperubahan haruslah hal ini Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada aktaPencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam buku akta yang dibetulkan,sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Reglemen tentang Penyelengaraan

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat danprinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UndangUndang, hal inipun diatur dalam Pasal 28 Ayat (3) UUD 1945 yangmenyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisionaldihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban,bahwa dari rumusan Pasal UUD 1945 sebagaimana dimaksud,mengandung makna filosofi perkembangan masyarakat hukum adatsecara konstitusional diakui keberadaannya beserta sejarah danmelaksanakan tugas untuk memimpin penyelengaraan

pergaulan hidup masyarakat, kemudianmengeluarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 10 Tahun 2017tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentihanKepala Pemerintah Negeri;Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Peraturan Daerah (PERDA) KotaAmbon Nomor :10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri disebutkanmatarumah parentah adalah mata rumah yang berdasarkan hukumadat dan adat istiadat setempet , sejarah dan melaksanakan tugasuntuk memimpin penyelengaraan

Negeri Ema dalam kaitan denganpenetapan matarumah parentah yang berhak menjadi KepalaPemerintah Negeri telah menetapkan matarumah LEIMENA dari SOAHalaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pat.G/2021/PN Amb12.13.14.15.SAMA SIMA sebagai mata rumah parentah yang berhak menjadiKepala Pemerintah Negeri EMA, perbuatan mana telah bertentangandengan Pasal 1 butir 15 Peraturan Daerah (PERDA) Kota AmbonNomor : 10 Tahun 2017, sebab mata rumah parentah yang pernahmelaksanakan tugas untuk memimpin penyelengaraan

LEIMENA dari SOA SAMASIMA adalah mata rumah parentah yang berhak menjadi KepalaPemerintah Negeri Ema, Penggugat maupun matarumah DIAS UPUKOLI MURI telah membuat keberatan baik kepada Tergugat I, TergugatIl maupun Walikota Ambon dan DPRD Kota Ambon karena penetapanhanya 1 (satu) matarumah parentah LEIMENA dari SOA SAMA SIMAtidak berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah danHalaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pat.G/2021/PN Amb16.17.18.melaksanakan tugas untuk memimpin penyelengaraan

AWAY (DPO) pada waktu dantempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, dengan sengajaturut serta bermain judi di atas atau di jalan umum atau disesuatu tempat yangdapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelengaraan judi itutelah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, padasaat terdakwa JUHANI bin USIN (Alm) dan terdakwa Il SUHARTABin (Alm

Dengan sengaja turut serta bermain judi di atas atau di jalan umum ataudisesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecualiapabila penyelengaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yangberwenang untuk itu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1.

judi kartu remipada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat didi Pos Ronda Depan SDN Tambak Sarinah Desa Tambak Sarinah KecamatanKurau Kabupaten Tanah Laut yang tempatnya dipinggir jalan umum dan dapatdengan mudah diketahui oleh khalayak ramai sedangkan perjudian tersebuttidak ada ijin dari yang berwajib ;Menimbang, bahwa dengan demikian turut serta bermain judi di atasatau di jalan umum atau disesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayakramai, kecuali apabila penyelengaraan

yangtidak diketahui pemilikannya pada perkara a quo, penggugat dapat memohonganti kerugian;Menimbang, mengenai posita gugatan penggugat yaitu harga pasarpermeter di lokasi tersebut senilai Rp. 30.000, (tiga puluh ribu) permeterdikalikan luas tanah 12.417 sehingga total kerugian senilai Rp.372.510.000,(tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), maka MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, kemudian berdasarkan Pasal 63 Peraturan PresidenNomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

penilaian jasa penilai atau penilaipublik.(2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;Menimbang, kemudian besarnya nilai ganti kerugian tersebut telahdilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaianjasa penilai atau penilai publik (vide bukti Surat T11 sampai dengan T15, T111, T21, T23, dan T26);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan PresidenNomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdata, RBg, UndangUndang Nomor48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 49Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun1986 Tentang Peradilan Umum, UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, UndangUndang Nomor 2 tahun 2012 tentangPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PeraturanPresiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

telah terbit terlebih dahulu yang seharusnya menjadi dasardalam penerbitan alat bukti tertulis bertanda P1, yaitu KARTINI;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum nomor 2dari permohonan pemohon dengan perbaikan redaksional pada amarpenetapan karena sifat dari permohonan terkait dengan perubahan dataadministratif pada hakekatnya adalah memberikan dasar pijakan yuridis bagibadan atau pejabat pemerintahan dalam penyelengaraan

;2) Bahwa pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran dengan Nomor : 1105 LU05062012 0023 yang berbunyi bahwa di Ranto Panjang pada tanggal 21 Januari1957 telah lahir KEMALAWATI Jenis Kelamin Perempuan, anak dari Usman AllBasyah (ayah) dan Merah puan (Ibu);3) Bahwa pemohon memiliki passpor tercatat dengan nama KEUMALAWATITempat Tanggal Lahir Rantau Panjang, 31 Desember 1954, dengan NomorPaspor A 2733748, NIKIM 0005320845.4) Bahwa pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji, Pada BPIH(Biaya Penyelengaraan

Penetapan kode akses dan penomoran sesuai Keputusan Menteri Nomor348 Tahun 2003 tentang izin penyelengaraan Jaringan Tetap LokalBerbasis Packet Swicted Cakupan Nasional dengan layanan voice dandata dengan network based fixed and mobile yang mempunyai hak danmendapat jaminan dari Pemerintah/Menteri dapat terhubung denganjaringan lainnya atau mendapat interkoneksi dari penyelenggara lainnyadengan menggunakan kode akses (0)86X(Y) yang diatur berdasarkanrencana dasar teknik (FTP), KM tersebut hasil dari

Permohonan penetapan dan penomoran dengan dasar KeputusanMenteri Nomor 348 Tahun 2003 tertanggal 24 Desember 2003 Tentang: izin penyelengaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet SwictedCakupan Nasional dengan layanan voice dan data dengan networkbased fixed and mobile yang mempunyai hak dan mendapat jaminandari Pemerintah/Menteri dapat terhubung dengan jaringan lainnya atauHal. 6 dari 32 hal. Put.

Tergugat telah melanggar Asas Proporsionalitas.Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 angka 5 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKKN Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yangmengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PenyelenggaraNegara ;Dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibanhukumnya dengan tidak menerbitkan : Penetapan kode akses dan penomoran sesuai Keputusan MenteriNomor 348 Tahun 2003 tentang izin penyelengaraan

Perbuatan Tergugat tersebut diatas secara hukum jelas telah melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku dan melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu asaskepastian hukum dan asas tertib penyelengaraan negara sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negarayang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, karena Tergugattelah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasaS umum pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu dalil gugatanPenggugat keliru yang menyatakan objek perkara yang diterbitkan Tergugattelah bertentangan dengan asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik yakniAsas Kepastian Hukum dan Asas tertib penyelengaraan negara.

Oleh karena dengan dasargugatan dalam posita gugatan Penggugat ternyata Tergugat memang tidak adamelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak ada melanggar39asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asastertib penyelengaraan negara sebagaimana dimaksud surat gugatan Penggugatdalam perkara aquo.

diketahui pemilikannya pada perkara a quo, penggugat dapat memohonganti kerugian;Menimbang, mengenai posita gugatan penggugat yaitu harga pasarpermeter di lokasi tersebut senilai Rp. 30.000, (tiga puluh ribu) permeterdikalikan luas tanah 13.104 m2 sehingga total kerugian senilai Rp.393.120.000,(tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), maka MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, kemudian berdasarkan Pasal 63 Peraturan PresidenNomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;Menimbang, kemudian besarnya nilai ganti kerugian tersebut telahdilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaianjasa penilai atau penilai publik (vide bukti Surat T11 sampai dengan T15, T111, T21, T23, dan T26);Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN TjsMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan PresidenNomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdata, RBg, UndangUndang Nomor48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 49Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun1986 Tentang Peradilan Umum, UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, UndangUndang Nomor 2 tahun 2012 tentangPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PeraturanPresiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

diketahui pemilikannya pada perkara a quo, penggugat dapat memohonganti kerugian;Menimbang, mengenai posita gugatan penggugat yaitu harga pasarpermeter di lokasi tersebut senilai Rp. 30.000, (tiga puluh ribu) permeterdikalikan luas tanah 5.311 m2 sehingga total kerugian senilai Rp.159.330.000,(seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), maka MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, kemudian berdasarkan Pasal 63 Peraturan PresidenNomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

penilaian jasa penilai atau penilaipublik.(2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;Menimbang, kemudian besarnya nilai ganti kKerugian tersebut telahdilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaianjasa penilai atau penilai publik (vide bukti Surat T11 sampai dengan T15, T111, T21, T23, dan T26);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan PresidenNomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

Nomor48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 49Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun1986 Tentang Peradilan Umum, UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentangHalaman 29 dari 31 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN TjsPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, UndangUndang Nomor 2 tahun 2012 tentangPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PeraturanPresiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan

nen cnnnn Azas Fair play, yakni Tergugat tidak memberikan penjelasan yangbenar/fair pada masyarakat/pemohon atau siapapun bahwa bidangtanah yang dimohonkan Sertipikat adalah Sempadan Pantai lagi pulasecara nyata/fisik dikuasai, dikelola, dipelihara olen Penggugat sehinggasiapapun yang mengajukan permohonan harus ditolak oleh Tergugat/tidak sampai menerbitkan Obyek Sengketa berupa Surat KeputusanTata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00839 tersebutCOLE mmm nm annem ent11 Azas Tertib Penyelengaraan

permohonanPENGGUGAT sebagaimana Posita 2 diatas dan selanjutnya menerimaserta memproses permohonan Sertifikat atas nama TERGUGAT sebagaimana ternyata Nomor Berkas 81575/2017 dan Nomor Berkas81571/2017 dan Nomor Berkas 81031/2017 dan Nomor Berkas 81576, Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PTKnyatanyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggarketentuan tentang Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain,yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undangundang Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelengaraan

Menciptakan tertib Penyelengaraan Administrasi Pemerintahan ;b. Menciptakan Kepastian Hukum ;c. Mencegah terjadinya Penyalahgunaan Wewenang ;d. Menjamin Akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintah ;e. Memberikan Perlindungan Hukum kepada Warga Masyarakat danAparatur Pemerintahan ;f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan danmenerapkan AUPB ;g.