Ditemukan 159854 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Penghinaan presiden
Pengangkatan presiden
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden
Register : 29-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 41/PDT/2017/PT BJM Tanggal 20 Juli 2017 — YENNY BESTARI
Melawan
PRESIDEN RI -dkk
61 — 30
61 — 30
YENNY BESTARIMelawanPRESIDEN RI -dkk
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROVINSIKALIMANTAN SELATAN CQ. BUPATI KABUPATENKOTABARU, berkantor di Jalan Pangeran Indra KusumaJaya, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau LautUtara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. BASUKI ,SH ,2. HADLRAMI, SH. M.Hum.3. M. AGHA RAMADHAN SYAHPUTRA, SH.MH.4.
Register : 19-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2016 Tanggal 2 Nopember 2016 — AISYA ALDILA, DKK VS PRESIDEN RI;
971 — 1677 — Berkekuatan Hukum Tetap
971 — 1677 — Berkekuatan Hukum Tetap
AISYA ALDILA, DKK VS PRESIDEN RI;
:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan diIstana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, DKIJakarta;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan HR.
Bagian terkait Percepatan dalam Objek Permohonan merupakanpenyalahgunaan kewenangan Presiden dan para Kepala Daerah yangberpotensi merugikan keuangan negara;E.
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampahdi Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang,Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar tidak sah atau tidakberlaku secara umum;Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabutPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 TentangPercepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di ProvinsiDKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung,
(Bukti P37);Foto copy Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (Bukti P38);Foto copy US Environmental Protection Agency. 2011.
Bagian terkait "Percepatan" dalam Perpres a quo merupakanpenyalahgunaan kewenangan Presiden dan para Kepala Daerahyang berpotensi merugikan keuangan Negara;e.
Register : 17-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2014 Tanggal 28 April 2014 — ., DK vs PRESIDEN RI;
334 — 1217 — Berkekuatan Hukum Tetap
334 — 1217 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DK vs PRESIDEN RI;
Prinsip ini dimaksudkan untukmenjaga harmonisasi normatif, dan sekaligus merupakankontrol normatif terhadap produk hukum yang dikeluarkandalam rangka pelaksanaan UndangUndang oleh Pemerintah(Presiden);Tindakan hakim yang membiarkan berlakunya PeraturanPerundangUndangan yang bertentangan satu sama lain akanmenimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnyamempengaruhi tertib hukum.
Pada Era Orde Lama misalnya, PresidenSoekarno melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959 yangmemberlakukan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS1950, dan mengebiri asasasas hukum yang demokratis.Kondisi yang demikian ini mengakibatkan demokratischerechtsstaat/constitutional government seperti halnya triaspolitica, checks and balances, kontrol parlemen dihapuskansama sekali. Kapolri menjadi Menteri langsung dibawahPresiden.
Sementara Jaksa Agung juga menjadi Menterilangsung di bawah Presiden, dan lebih parah lagi, KetuaMahkamah Agung yang seharusnya bebas dan mandirisebagai kekuasaan Yudikatif, juga dijadikan Menteri KetuaMahkamah Agung yang langsung berada di bawah Presiden;Di Era Reformasi, melalui perubahan ketiga UUD 1945ditegaskan pentingnya jaminan independensi kekuasaankehakiman.
Dalamkonstitusi Amerika Serikat misalnya, istilah the government ofthe United States selain mencakup cabang Eksekutif yangdipegang oleh Presiden, juga mencakup Kongres yang terdiriatas House of Representatives dan Senat. Sedangkan, SF.Marbun dan Moh.
Oleh karena, seoranghakim dapat diberikan tugas oleh lembaganya untuk menjadi pejabatstruktural dengan cara dinonaktifkan sementara terlebih dahulu darikedudukan sebagai hakim dengan keputusan presiden (Sesuai asascontrarius actus), untuk kemudian diangkat dalam jabatanstruktural di Lingkungan Mahkamah Agung sesuai denganpersyaratan jabatan struktural dalam Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 2000 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor13 Tahun 2002.
Register : 05-04-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 70/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 25 Agustus 2016 — SALMAN, M.Si;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
67 — 60
67 — 60
SALMAN, M.Si;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ayat (8) Badan dan atau PejabatPemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggungjawab kewenangan tetap pada pemberi mandat;Dengan adanya Surat Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014,tanggal 18 Desember 2014, berarti Presiden memberikan mandat keKepala BKN untuk menerbitkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian,Pemberian Pensiun bagi PNS, dimana Kepala Badan KepegawaianNegara yang mempunyai wewenang bersifat bebas untuk menentukansendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan (NomensenSinamo
SALMAN, M.Si., NIP.196604241991031006/400041637 Pangkat/golongan Pembina UtamaMuda IV/c telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiHalaman 4 dari 53 halaman Putusan Perkara Nomor 70/G/2016/PTUNJKT.Negeri Sipil oleh atas nama Presiden Kepala Badan KepegawaianNegara;Pilihan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugatyang dilakukan oleh kepala BKN atas nama Presiden adalah tidaktepat, tidak adil karena banyak PNS melakukan tindak Pidana Korupsitidak diberhentikan, malah diberikan
(2) huruf d Undangundang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(selanjutnya disebut UU 5/2014), mengatur:Pasal 25(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahanmerupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan,pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.(2) Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagiankekuasaannya kepada:Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Perkara Nomor 70/G/2016/PTUNJKT.d)d.
(Fotokopi sesuai dengan asli);Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 Tentang PemberianKuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atasnama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentiandan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yangBerpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C keAtas. (Fotokopi dari fotokopi);UndangUndang Rl. Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan Pasal 14 Paragraf 4.
Bukti T1 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/KTahun 2013, tanggal 13 Mei 2013. (Fotokopi dari fotokopi);2. Bukti T2 : Lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 50/K Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013. (Fotokopi darifotokopi);3. Bukti T3 : Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 75/Pid.SusTPK/2014/PN.Mdn., tanggal 03 Desember 2014. (Fotokopi darifotokopi);4.
Putus : 09-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 P/HUM/2008 Tanggal 9 Desember 2009 —
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Bahwa pembentukan PP No. 45Tahun 2007 ~~stteilah memenuhiketentuan yang berlaku bagipembentukan peraturanperundang undangan, denganalasan sebagai berikutBahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD1945 ditetapkanbahwa "Presiden menetapkan PeraturanPemerintah untukmenjalankan Undang Undang sebagaimanamestinya ;Bahwa materi muatan di dalam PP Nomor 45Tahun 2007 telahberpedoman pada ketentuan ketentuan undangundang, dalamhal ini UU No.11 Tahun 1969 tentang PensiunPegawai danPensiun Janda/Duda, UU No.8
Register : 17-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 99/PDT/2018/PT KPG Tanggal 15 Agustus 2018 — PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALA DESA LENGKOSAMBI BARAT, DK VS -. KATARINA KEWA
95 — 35
95 — 35
PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALA DESA LENGKOSAMBI BARAT, DK VS -. KATARINA KEWA
PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI,Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALADESA LENGKOSAMBI BARAT, berkedudukan diLengkosambi Barat, Kecamatan Riung, KabupatenNgada, sebagai Pembanding semula Tergugat;2.
Penyerahan/Hibah tanggal 10Oktober 2009 yang dibuat olen Ketua Suku Toring PETRUS TIBI.Memang aneh dengan model pendekatan pembangunan Kantor DesaPersiapan di Lengkosambi Barat Daya oleh Tergugat dan TurutTergugat/Pembanding selaku Pemerintah di Lengkosambi, KecamatanHalaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPGRiung, Kabupaten Ngada dengan mengklaim tanah di Lengkosambisebagai Tanah Umum, lalu mengambil dan menggusur tanah milikKATARINA KEWA tanpa ijin;Sedangkan Program Nasional Presiden
Presiden Jokowi begitu menghargai dan menghormati hakhakmasyarakat Adat, sedangkan Pemerintah Desa di Lengkosambi,Kecamatan Riung Kabupaten Ngada berupaya mengabaikan bahkanmenghilangkan hakhak suku dan merampas hak milik rakyat kecilKATARINA KEWA dengan alasan untuk pembangunan kepentinganumum;Selain itu kasus pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo,yang diserahkan oleh Efraim Fao kepada Pemerintah KabupatenNagekeo, kemudian diperkarakan oleh REMI KONDRADUS diPengadilan Negeri Bajawa dengan alasan
Register : 10-07-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 P/HUM/2013 Tanggal 23 Desember 2013 — ZAKI ISKANDAR VS PRESIDEN RI;
93 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
ZAKI ISKANDAR VS PRESIDEN RI;
Putus : 29-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09P/HUM/2015 Tanggal 29 Mei 2015 — SUDIARTI, DK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUDIARTI, DK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
dengan Pasal 46 beserta lampiran Peraturan BupatiIndramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014yang telah diubah dengan Peraturan Bupati IndramayuNomor 26Tahun 2014 ;Maka, peraturan perundangundangan tersebut dikeluarkan olehbadan atau PejabatTata Usaha Negara yang berbedabeda, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desaadalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden
, sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan, yang berbunyi:"Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundanganyang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UndangUndangsebagaimana mestinya ; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayuadalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Indramayu dengan persetujuan bersama
Register : 31-12-2010 — Putus : 17-01-2011 — Upload : 01-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 190/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 17 Januari 2011 — Yohanes Ayub Khan;Presiden Republik Indonesia
107 — 33
107 — 33
Yohanes Ayub Khan;Presiden Republik Indonesia
Putus : 12-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2013 Tanggal 12 Februari 2015 — BAMBANG WIDIANTO vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
87 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAMBANG WIDIANTO vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PUTUSANNomor 10 P/HUM/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 82 ayat (2), (8) dan (10) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubahterakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pada tingkatpertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara
Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010, Presiden RepublikIndonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(untuk selanjutnya disebut Perpres Nomor 54 Tahun 2010)(Bukti P1) sebagai Pengganti Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.3.1.2.
Barang/Jasa sebagaimana diatur dalamPeraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah ini, meliputi:c.
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.
Bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah merupakan peraturan yang ditujukan khususuntuk pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan olehPemerintah, dimana keberlakuan Peraturan Presiden tersebut ditujukanuntuk penyedia barang/jasa yang mendaftarkan sebagai peserta lelangpengadaan
Putus : 21-02-2008 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25P/HUM/2007 Tanggal 21 Februari 2008 — SOEJITNA ; SAHRI, Dkk ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
SOEJITNA ; SAHRI, Dkk ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Register : 11-11-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 310/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 2 Desember 2014 — .;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.;
84 — 33
84 — 33
.;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Istana NegaraJalan1.1.Medan Merdeka Utara No.1 Jakarta Pusat; Dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 22522 nnn nnn neeMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukandi Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat ; Dalamperkara ini memberikan kuasa kepada : 1. Nama : Prof. DR. DJOHERMANSYAHDJOHAN, S.H., M.H.Warga Negara :: Indonesia.Jabatan : Direktur Jenderal Otonomi Daerah.Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara .2. Nama : Prof. DR.
Register : 10-10-2012 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 — FRONT PEMBELA ISLAM vs PRESIDEN RI;
301 — 671 — Berkekuatan Hukum Tetap
301 — 671 — Berkekuatan Hukum Tetap
FRONT PEMBELA ISLAM vs PRESIDEN RI;
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi;g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;2.
/atau kewenangannya dirugikanoleh berlakunya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasandan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Pertimbangan yuridis penerbitan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol didasarkan bahwakeputusan Presiden ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuanperaturan perundangundangan yang lebih tinggi.V.
Peraturan Presiden; f. PeraturanDaerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.2 Bahwa dalam ketentuan Pasal 100 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011,terkait dengan kedudukan Keputusan Presiden yang sudah ada sebelum UndangUndang ini berlaku, maka terhadap Keputusan Presiden tersebut dinyatakanharus dimaknai sebagai Peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang ini.
dirugikan olehberlakunya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan danPengendalian Minuman Beralkohol.
Putus : 16-04-2008 — Upload : 03-03-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2574K/PID/2007 Tanggal 16 April 2008 — PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk. vs. MAHDAR
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk. vs. MAHDAR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq Kepala KejaksaanAgung Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala KejaksaanTinggi Daerah Sumatera Utara di Medan Cq. Kepala KejaksaanNegeri Kisaran di Kisaran, berkedudukan di Kabupaten Asahan;2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq Kepala KejaksaanAgung Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala KejaksaanTinggi Daerah Sumatera Utara di Medan Cq. Kepala KejaksaanNegeri Kisaran di Kisaran, Kabupaten Asahan Cq.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq Kepala KejaksaanAgung Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala KejaksaanTinggi Daerah Sumatera Utara di Medan Cq. Kepala KejaksaanNegeri Kisaran di Kisaran, Kabupaten Asahan Cq. Kasi TindakPidana Umum Kejaksaan Negeri Kisaran di Kisaran KabupatenAsahan Cq. Ajun Jaksa Ali Usman, SH.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq Kepala Kejaksaan AgungRepublik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah SumateraUtara di Medan Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kisaran di Kisaran, berkedudukandi Kabupaten Asahan, 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq KepalaKejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kejaksaan TinggiDaerah Sumatera Utara di Medan Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kisaran diKisaran, Kabupaten Asahan Cq.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIACq Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, Cq. KepalaKejaksaan Tinggi Daerah Sumatera Utara di Medan Cq. Kepala KejaksaanNegeri Kisaran di Kisaran, Kabupaten Asahan Cq. Kasi Tindak Pidana UmumKejaksaan Negeri Kisaran di Kisaran Kabupaten Asahan Cq. Ajun Jaksa AliHal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2574 K/Pid/2007Usman, SH.
Register : 13-02-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 36/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 21 Februari 2017 — ,M.H;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
43 — 21
43 — 21
,M.H;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENGGUGAT ;Melawan :PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Istana Kepresidenan, JalanMedan Merdeka Utara Nomor : 1, Jakarta Pusat,untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; Membaca :1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Februari 2017, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Jakartapada tanggal 13 Februari 2017 di bawah Register PerkaraNomor : 36/G/2017/PTUNJKT. ; 2.
Register : 03-05-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 — TENG JUNAIDI GUNAWAN VS PRESIDEN RI;
167 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
TENG JUNAIDI GUNAWAN VS PRESIDEN RI;
Attamimi dalam disertasinya yang berjudul PerananKeputusan Presiden Republik Indonesia Dalam PenyelenggaraanPemerintahan Negara, bahwa materi muatan dari peraturan perundangundangan itulah yang mengatur dengan kewenangan masingmasingHalaman 9 dari 48 halaman. Putusan Nomor 49 P/HUM/2013organ/lembaga yang membentuk jenis peraturan perundangundanganbersangkutan.
Berupa ProdukTembakau Bagi Kesehatan) yang mengatur pengamanan zat adiktifberdasarkan ketentuan Pasal 113 UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan seharusnya tetap mengacu pada persoalanpersoalan kesehatan semata.Adapun tugas pokok dan fungsi serta kewenangan KementerianKesehatan yang Pemohon peroleh dari website resmi KementerianKesehatan R.I. apabila diperhatikan dan sudah seharusnya dipahamisesuai dengan nama jabatan dan kelembagaannya Kementrian Kesehatanpada dasarnya adalah membantu Presiden
Register : 24-03-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 51/PLW/2015/PTUN-JKT Tanggal 21 April 2015 — SYLVESTER OBIEKWE NWOLISE;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
76 — 40
76 — 40
SYLVESTER OBIEKWE NWOLISE;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pemberian grasi, walaupun perlumemperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, akan tetapikeputusan grasi akhirnya tetap ada di tangan Presiden. Secara acontrario, penolakan grasi juga menjadi hak prerogatif Presiden;Bahwa kewenangan memberikan grasi adalah kewenangan yangterdapat dalam UUD 1945 yang hanya dimiliki oleh Presiden,sehingga sering disebut sebagai hak prerogatif Presiden.
Definisi inisangat sesuai dengan hak atau kewenangan Presiden untukmemberikan grasi atau tidak memberikan grasi yang pada dasarnyaadalah hak atau kewenangan yang bersifat eksklusif, yaitu hanyadimiliki Presiden.
Pemberian grasibukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif,melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan.
Oleh karena itu, Presiden berhak untuk mengabulkanatau menolak permohonan grasi yang diberikan kepadanya;Walaupun dalam pemberian grasi ditentukan adanya pertimbangan dariMahkamah Agung, tidak serta merta mengikat Presiden untuk harus sesuaidengan pertimbangan tersebut dan mencantumkannya dalam KeputusanPresiden a quo, karena pertimbangan hukum sifatnya tidak mutlak; C Pemberian Grasi termasuk lingkup Hukum Tata Negara, bukan LingkupHukum Administrasi.13Bahwa kewenangan Presiden untuk memberikan
;Menjadikan kewenangan Presiden untuk memberikan grasi kepadanarapidana tertentu sebagai objek sengketa TUN di PTUN nyatanyata akanmenurunkan derajat kewenangan konstitusional Presiden yang telahdiberikan oleh UUD 1945.
Register : 07-11-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 P/HUM/2017 Tanggal 7 Desember 2017 — AHMAD SULHY, DKK VS PRESIDEN RI;
72 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
AHMAD SULHY, DKK VS PRESIDEN RI;
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.2. Bahwa Permohonan Pengujian Materiil Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangandan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatHalaman 6 dari 12 halaman.
Register : 28-03-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2013 Tanggal 18 Juni 2013 — GUNAWAN LAWUDE vs PRESIDEN RI;
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNAWAN LAWUDE vs PRESIDEN RI;
Register : 12-04-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 72/B/2013/PT.TUN.JKT Tanggal 9 Juli 2013 — .;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
30 — 10
30 — 10
.;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;