POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, tempat kedudukan Jl.Basuki Rahmad 124128 Lantai 5, Embong Kaliasin, Surabaya, dalam hal inidiwakili oleh Sri Haryati, selaku Direktur, memberikan kuasa kepada:Handriono, beralamat di Jl. Wonorejo Permai Timur 2/3, Surabaya, Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 318/PS/TX/2012, Tanggal 14 September2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl.

17 Maret 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan38838/PP/M.II/16/2012, Tanggal 22 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP477/WPJ.11/2011 tanggal 17 Maret 2011, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakDesember 2008 Nomor: 00135/207/08/631/10 tanggal 21 April 2010, atas nama: PT.Power Systems

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, makaPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanyadihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT ABACUS DISTRIBUTION SYSTEMS INDONESIA;

PT ABACUS DISTRIBUTION SYSTEMS INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ABACUS DISTRIBUTION SYSTEMS INDONESIA;

ABACUS DISTRIBUTION SYSTEMS INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, tempat kedudukan Jl.Basuki Rahmad 124128 Lantai 5, Embong Kaliasin, Surabaya, dalam hal inidiwakili oleh Sri Haryati, selaku Direktur, selanjutnya memberikan kuasakepada: Handriono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 313/PS/IX/2012,Tanggal 14 September 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl.

PajakPertambahan Nilai 0%;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan38833/PP/M.III/16/2012, Tanggal 22 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:e Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP481/WPJ.11/2011 tanggal 17 Maret 2011, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Juli 2008 Nomor: 00130/207/08/631/10 tanggal 21 April 2010, atas nama: PT.Power Systems

Power Systems Service Indonesia, NPWP:01.677.440.8631.000, beralamat di Jl.

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, makaPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanyadihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004Halaman

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SUMI INDO WIRING SYSTEMS

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CG POWER SYSTEMS INDONESIA

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, NPWP:01.677.440.8631.000, tempat kedudukan di Graha BumiModern, Lantai 5, Jalan Jenderal Basuki Rakhmad 123128,Embong Kaliasin, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakilioleh Sri Haryati, jabatan Direktur PT.

Power Systems ServiceIndonesia, tempat tinggal di Jalan Wonorungkut Utara 3/08,Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur:Selanjutnya memberikan kuasa kepada: Handriono, tempattinggal di Jalan Wonorejo Permai Timur 2/3, Surabaya, JawaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor315/PS/IX/2012 tanggal 14 September 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal inidiwakili oleh: A.

Power Systems ServiceIndonesia, NPWP: 01.677.440.8631.000, beralamat di: JI. Basuki Rahmad124128 Lantai 5, Embong Kaliasin, Surabaya;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.38835/PP/M.

Power Systems ServiceIndonesia, NPWP: 01.677.440.8631.000, beralamat di Jalan BasukiRahmad 124128 Lantai 5, Embong KaliasinSurabaya, Majelis Hakimtidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam sanggahan yang disampaikan PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi yangdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula TermohonBanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dantidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, oleh WidayatnoSastrohardjono, SH., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yangditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Supandi, SH., M.Hum. dan Dr. H.

ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA

ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA, beralamatdi Jalan Panti Mulia BaruUjung, Semampir, Surabaya 60155.Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon BandingMahkamah Agung tersebut.Membaca suratsurat yang bersangkutan.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan PeninjauanKembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.14643/PP/M.IV/16/2008 tanggal10 Juli 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam

Alstom Power Energy Systems Indonesia, NPWP : 01.061.550.8055.000 q.q.01.061.550.8613.001, alamat: Jalan Panti Mulia BaruUjung, Semampir, Surabaya 60155,sehingga permohonan keberatan Pemohon dengan Surat Nomor: F&A/93/XI/2006 tanggal22 November 2006 harus dikabulkan;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap i.c.

PT ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3741/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA,beralamat sesuai keputusan di JI. Panti Mulia Baru, Ujung,Semampir, Surabaya 60155, beralamat korespondensi diHSI Consulting Gd. Menara Duta Lt.7/B, JI. HR. Rasuna SaidKav.

Putusan Nomor 3741/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2068/WPJ.07/2015 tanggal25 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2013 Nomor 00034/207/13/055/14 tanggal 26 Mei 2014, atas nama PTAlstom Power Energy Systems Indonesia, NPWP: 01.061.550.8055.000,beralamat di JI.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2068/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2013 Nomor00034/207/13/055/14 tanggal 26 Mei 2014, atas nama PT AlstomPower Energy Systems Indonesia (sekarang PT General ElectricHalaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3741/B/PK/Pjk/2019Power Systems Indonesia), NPWP: 01.061.550.8055.000, beralamatdi JI.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3741/B/PK/Pjk/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019,oleh Dr. H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,jabatan Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU498/PJ/2019, tanggal 4Februari 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS

Pajak Nomor PUT096387.16/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2070/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor00062/207/12/055/14 tanggal 11 April 2014, atas nama PT AlstomPower Energy Systems

Menolak permohonan Banding Termohon PeninjauanKembali;3.2 Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor Nomor KEP2070/WPJ.07/2015 tanggal25 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor00062/207/12/055/14 tanggal 11 Februari 2014, atas nama PTAlstom Power Energy Systems Indonesia, NPWP:Halaman 4 dari 10 halaman.

GLOBAL PROCCES SYSTEMS, DK

GLOBAL PROCCES SYSTEMS, beralamat diSekupang Logistik Blok F Nomor 6 Sekupang, Kota Batam,Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili olen BRIANCAMERON Selaku Presiden Direktur, selanjutnya dalam halini memberikan kuasa kepada:1. JOHANES BAGUS DHARMAWAN, S.H.;2. RAMINDA UNELLY MARET SEMBIRING, S.H.;3. IGNATIUS GEMA OKTAVIANTO, S.H.;Kesemuanya Advokad pada Firma Hukum Adnan KelanaHaryanto & Hermanto (AHKH), berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 02 Maret 2015;ll. PT.

Global Procces Systems, mengajukan permohonanperundingan untuk membahas hal tersebut, namun tidak ada titik terang danakhirnya berujung dengan mogok kerja;Bahwa akibat dari mogok kerja, maka pada tanggal 06 Februari 2014,diperoleh suatu kesepakatan berupa Perjanjian Bersama (PB), yang intinyasebagaimana tercantum pada angka 1 (satu) dan 3 (tiga) dari isi PerjanjianBersama (PB) tersebut, yang berbunyi:Angka 1 (satu):Bahwa pihak pengusaha sepakat mengangkat PKWT menjadi statuspermanen (PKWTT) berdasarkan

GlobalProcces Systems dengan Tergugat I, namun Tergugat tetap padapendiriannya tidak mau menghormati, mematuhi dan melaksanakanPerjanjian Bersama (PB) dan hasil verifikasi yang telah dikeluarkan olehpihak Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;Bahwa dari perkara a quo, untuk penyelesaian perselisihan antarapekerja/ouruh sebanyak 216 orang termasuk penggugat didalamnya denganTergugat , telah diupayakan oleh PUK SPL FSPMI PT.

Agar masingmasing pihak memberikan tanggapan secara tertulisterhadap Anjuran di atas selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelahmenerima surat ini;Bahwa berdasarkan Perjanjian Bersama (PB) antara PUK SPL FSPMI PT.Global Procces Systems dengan Tergugat yang ditanda tangani tanggal 06Februari 2014, tanggal 27 Februari 2014 pihak Dinas Tenaga Kerja KotaBatam telah mengeluarkan hasil verifikasi dan tanggal 11 bulan Juni tahun2014, akhirnya mediator mengeluarkan surat Anjuran Nomor B.11468/TK4/V/2014,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CG POWER SYSTEMS INDONESIA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1191/PJ/2019, tanggal 6 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT CG POWER SYSTEMS

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP01808/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 14 Juni2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00382/107/15/055/16 tanggal 24 Mei 2016 MasaPajak April 2015, atas nama: PT CG Power Systems Indonesia,NPWP 01.069.333.1055.000, beralamat di Kawasan IndustriMenara Permai Kav. 10, Jalan Raya

KEDAUNG INDUSTRIAL LTD vs INTER IKEA SYSTEMS B.V,dk

DEPHUKHAM;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dalam perkara in bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:Inter IKEA Systems B. V. tersebut harus dibatalkan";Pertimbangan hukum Judex Juris Kasasi dalam Putusan Nomor 159 K/Pdt.Sus/2012 tersebut di atas pada intinya adalah:a.

/Pemohon PK)Merek IKEA(Inter Ikea Systems B.V. /Termohon PK) IKEMAvide Pendaftaran No. IDM000247129tertanggal 13 Desember 2010 (Bukti TI2 = P170) Ukuran semua huruf tulisanIKEMA besar (capital) dan lebihtipis; Warma hurvf tulisanadalah hitam; Jenis huruf (font) tulisan IKEMAadalah times new roman;TKEMAIKEAvide Pendaftaran No.

/Merek IKEA(Inter Ikea Systems B.V. / Pemohon PK) Termohon PK)ide Pendaftaran No.vide Pendaftaran No.

Nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 Januari2013 (vide Bukti PK6), yang amar putusannya berbunyi: menolakgugatan Penggugat (Inter Ikea Systems B.V.) untuk seluruhnya. PutusanPK Mahkamah Agung R.I. tersebut telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde) sehingga dalam kaitan dengan perkara aquo,putusan tersebut menguatkan fakta hukum bahwa merek "IKEMA" tidakmemiliki persamain pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknyadengan merek "IKEA".

Nomor 159 K/Pdt.Sus/2012tanggal 13 Juni 2012 serta Mahkamah Agung R.I. mengadili sendiriperkara ini dengan amar putusan menolak gugatan Termohon PK (InterIkea Systems B.V.)

Inter IKEA Systems B.V >< 1. PT. Angsa Daya CS

ANtatial sesesceesese ee eeeeereeeeeeearee eee eenInter IKEA Systems B.V., suatu perseroan yang didirikanberdasarkan UndangUndang Negara Belanda,berkedudukan di 2 Hullenbergweg, NL1101 BLAmsterdam, The Netherlands, dalam hal inidiwakili kuasanya Yosef Sri Sasongko, S.H.,Advokat dari Kantor Widjojo (Oei Tat Hway) Cs.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU493/PJ/2019, tanggal 4 Februari 2019:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS

Tahun 2018, tanggal 8 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1438/WPJ.07/2015 tanggal28 April 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas PemanfaatanJKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2013 Nomor00003/277/13/055/14 tanggal 26 Mei 2014, atas nama PT Alstom PowerEnergy Systems

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor Nomor KEP1438/WPJ.07/2015 tanggal 28 April 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret2013 Nomor 00003/277/13/055/14 tanggal 26 Mei 2014, atas namaPT Alstom Power Energy Systems Indonesia, NPWP:01.061.550.8055.000, beralamat di JI.

Penggugat:
PT Wanindo Prima
Tergugat:
PT Mitra Inti Systems

5RAHAYU.W, SH uuu. csceeeeeeees Panitera Pengganti ;Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, setelah itu pihakyang berperkara dipanggil masuk untuk menghadap di ruang persidangan:Pihak Penggugat : hadir Kuasanya ( IBRAHIM KURNIAWAN SAPUTRO ,SH Dkk)Pihak Tergugat : tidak hadirHakim menerangkan bahwa acara sidang hari ini untuk mediasi tetapi Tergugat tidak hadir makamediasi tidak dapat dilaksanakan;Hakim membacakan Surat Panggilan Sidang yang berita acaranya adalah :PT.Mitra Inti Systems

5RAHAYU.W, SH uu. eeeseneees Panitera Pengganti ;Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, setelah itu pihakyang berperkara dipanggil masuk untuk menghadap di ruang persidangan:Pihak Penggugat : hadir Kuasanya ( IBRAHIM KURNIAWAN SAPUTRO ,SH Dkk)Pihak Tergugat : tidak hadirHakim menerangkan bahwa acara sidang hari ini untuk mediasi tetapi Tergugat tidak hadir makamediasi tidak dapat dilaksanakan;Hakim membacakan Surat Panggilan Sidang yang berita acaranya adalah :PT.Mitra Inti Systems

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MAVENIR SYSTEMS INDONESIA d.h. PT ACISION INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MAVENIR SYSTEMS INDONESIA d.h. PT ACISION INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MAVENIR SYSTEMS INDONESIA d.h. PT ACISION INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MAVENIR SYSTEMS INDONESIA d.h. PT ACISION INDONESIA