Ditemukan 605639 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Bupati lombok utara;
Dikbud
Lampung utara
Sppu
Kalimantan utara
Sengketa pemilu
Suweno vs gubernur sumatera utara;
Hamrin vs bupati luwu utara;
Yafit ham vs bupati labuhanbatu utara;
Susilawati
S.i.p vs bupati bengkulu utara;
Dermawan milaya vs gubernur sumatera utara;;
Rektor universitas muhammadiyah sumatera utara (umsu)
Register : 11-02-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/TUN/2019 Tanggal 19 Maret 2019 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. TAUFAN ARIJADI GINTING;
113 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. TAUFAN ARIJADI GINTING;
HII Blok A.49,Kelapa Gading, Jakarta Utara, pekerjaan Ibu RumahTangga;3. NURUL WANDHANHANOUM, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Komplek PT. HII Blok A.49,Kelapa Gading, Jakarta Utara, pekerjaan KaryawanSwasta;4. TJAHJO RURUH DJATMIKO, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Bukit Golf Riverside BlokA.5/33 A, Bojong Nangka16963, pekerjaan Karyawan;5.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, tempat kedudukandi Jalan Melur Raya Nomor 10, Kelurahan Rawa BadakUtara, Kecamatan Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara;ll.
Prima Semesta Internusa sebagai Tergugat ,Taufan Arijadi Ginting sebagai Tergugat Il dan Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Tergugat Ill,menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang mana dalampertimbangan hukum putusan tersebut pada pokoknyamempertimbangkan gugatan kurang pihak, sehingga oleh karenanyaputusan pengadilan tersebut belum memberikan kaidah penyelesaianbagi para pihak terkait pokok perkara;Bahwa substansi perkara yang dipersoalkan oleh Para Pemohon
Register : 17-01-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/TUN/2020 Tanggal 9 Maret 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
182 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, tempat kedudukan didi Jalan Melur Raya, Nomor 10, Kelurahan Rawa BadakUtara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Haidir Bya, S.H.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah,kedua objek sengketa yang terdapat pada Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Utara berupa:a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 314/Kelurahan Papanggo tanggal 18Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2017, Nomor00369/Papanggo/2017, luas 29.256 M?, atas nama PemerintahRepublik Indonesia Cq Pemerintah Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta;.
Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benardan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa Surat Rekomendasi Camat Priok No. 91/1.711.1/1985,tanggal 6 Mei 1985 bukanlah bukti hak, sedangkan penguasaan Penggugatdidasari dari pengoperan hak garap tidak melahirkan adanya hak gugat(legal standing), dan terhadap tanah objek sengketa telah dikonsinyasiberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Pemohon Kasasi/Penggugatmenggarap tanah a quo berdasarkan Surat Rekomendasi Camat TanjungPriok tanggal 6 Mei 1985 yang kemudian dikuatkan dengan putusanPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 304/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR,tanggal 7 September 2017 yang sudah berkekuatan hukum (vide bukti P1b, P1a);Bahwa sesuai dengan asas previlegi, penggarap mempunyai hak yangdiutamakan atas penerbitan sesuatu hak atas tanahn Negara yangdigarapnya.
Jika untuk kepentingan umum tanah Negara tersebutdibutuhkan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi, tentu harusada kompensasi yang diberikan kepada penggarap yang bersangkutansecara adil:Bahwa penerbitan kedua Sertipikat Hak Pakai objek sengketa diterbitkanketika sedang ada sengketa/perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,sehingga secara procedural bertentangan dengan Pasal 51 huruf bPeraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 dan Pasal 30ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor
Register : 21-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/TUN/2022 Tanggal 17 Maret 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. ASPAH SUPRIADI DAN MAR'AHTU SOLEHA., DKK;
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. ASPAH SUPRIADI DAN MAR'AHTU SOLEHA., DKK;
Register : 25-01-2012 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/PID.PRA/2012/PN.KEFA. Tanggal 7 Februari 2012 — KEPALA KEPOLISIAN RESORT TIMOR TENGAH UTARA
102 — 39
102 — 39
KEPALA KEPOLISIAN RESORT TIMOR TENGAH UTARA
Lahir : 44 tahun / 10 September 1967, jeniskelamin : Lakilaki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan : swasta,tempat tinggal di Kompleks Terminal Bis Kefa, Kelurahan Kefa Selatan, KecamatanKota Kefa, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHONDalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepadaAGUSTINUS TULASI, SH., Advokat pada kantor AGUSTINUS TULASI, S.H. &PARTNERS, yang beralamat di Jl. Let. Jend.
Suprapto, Kelurahan Kefa Tengah,Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 02/SK/PID/ADVAT/I/2012, tertanggal 17 Januari 2012 ;MELAWANKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KELOPISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT TIMOR TENGAH UTARA, Selaku Penyidik, beralamat di Jl. Prof. Dr. W.Z. Yohanes, Kefamenanu, memberikan kuasa khusus kepada :WIWIN JUNIATO SUPRIADI, MAHFUD, S.H., KRISTIAN CANDRA, PRIMUSA.
Wita, tersangkadidatangi oleh dua orang anggota polisi di rumah tersangka yang terletak dikompleks terminal Kefamenanu, memanggil tersangka secara lisan untukmenghadap ke Mapolres Timor Tengah Utara terkait dengan laporan dugaanpemalsuan surat ;Pada saat itu tersangka pun mengiyakan panggilan lisan tersebut dan langsungpergi ke kantor polres Timor Tengah Utara dengan mengendarai sepedamotor ;Yang menjadi persoalan, mengapa penyidikan terdapat surat perintahpenangkapan nomor : SPKap / 111 / XII /
Timor Tengah Utara, sebagaimana dimaksud Pasal 263ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 480 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP(bukti P2).
korban,tersangka ABDUL HAFID tidak mendapat surat panggilan untuk diperiksasebagai saksi dalam suatu dugaan tindak pidana sebagaimana lazim hukumacara pidana, tetapi hanya dipanggil secara lisan saja dan langsung ditahan.Namun diduga telah terjadi rekayasa seolaholah ditangkap di PelabuhanTenau Kupang, Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang ;Bahwa dalam kasus ini, penjual yang bernama SEFRIT PITAI yangberdomisili di Malang, Jawa Timur, tidak pernah diperiksa dan ditaan olehPenyidik Polres Timor Tengah Utara
Register : 02-09-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 521 K/TUN/TF/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 4,5 SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PUDAN KREASI;;
138 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 4,5 SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PUDAN KREASI;;
Register : 02-06-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/TUN/2021 Tanggal 15 Juli 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEDANG BERDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA., 2. KEPOLISIAN NEGARA RI VS HJ. RAMSIDAH BR. TOBING., DKK;
54 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEDANG BERDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA., 2. KEPOLISIAN NEGARA RI VS HJ. RAMSIDAH BR. TOBING., DKK;
PUTUSANNomor 80 PK/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENSERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA,tempat kedudukan di Jalan Negara Km.57, Sei Rampah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sabirin, S.H., jabatanKepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 147/SKU12.18/II/2021, tanggal 24 Februari
Putus : 05-09-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/TUN/2022 Tanggal 5 September 2022 — KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIS MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA, BA., S.E., M.Si
39 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIS MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA, BA., S.E., M.Si
Register : 14-09-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 08-10-2021
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 311/Pdt.P/2021/PA.JU Tanggal 5 Oktober 2021 — Pemohon melawan Termohon
126 — 39
126 — 39
Register : 20-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 K/TUN/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — MUHARSON, SH VS KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 03 PAKAN KURAI, KECAMATAN GUGUK PANJANG, KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA UTARA;
170 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHARSON, SH VS KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 03 PAKAN KURAI, KECAMATAN GUGUK PANJANG, KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA UTARA;
Putus : 05-06-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 88/Pid.B/2014/PN.Tgt Tanggal 5 Juni 2014 — SAMAN CHANIAGO Alias KADIR Bin TAJI
79 — 9
79 — 9
Terdakwamenyatakan tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19Maret 2014, Nomor Register Perkara : PDM065/PPU/03/2014, Terdakwa telah didakwa sebagaiberikut : PRIMAIR 2a nnnn Bahwa Terdakwa SAMAN CHANIAGO Alias KADIR Bin TAJI pada hari Selasatanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari2014, bertempat di rumah Saksi Suparjan di Jalan Mata air RT.08 Desa Bangun MulyoKecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara
Santi Maulina padaHalaman 3Puskesmas Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kesimpulanhasilpemeriksaan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan luar pada pasien atas nama AliBasudin Bin Suparjan, lakilaki 25 tahun dapat disimpulkan bahwa diduga luka robektersebut akibat kekerasan benda tajam; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351aya (2) UEP S ===~~ enn et cc ctr meritSUBSIDAIR 9 cecetscceeer tesserae semen meme eee nnreneneenenanee Bahwa Terdakwa SAMAN
CHANIAGO Alias KADIR Bin TAJI pada hari Selasatanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari2014, bertempat di rumah Saksi Suparjan di Jalan Mata air RT.08 Desa Bangun MulyoKecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim atau pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Dengan sengaja melakukanpenganiayaan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikute Pada waktu dan tempat sebagaimana
Santi Maulina padaPuskesmas Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kesimpulanhasilPutusan Nomor : 88/Pid.B./2014/PN.TG.pemeriksaan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan luar pada pasien atas nama AliBasudin Bin Suparjan, lakilaki 25 tahun dapat disimpulkan bahwa diduga luka robektersebut akibat kekerasan benda tajam; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351arya: (1) UEP == === a ct er Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa
warga setempat yangmemberitahukan bahwa ada peristiwa penganiayaan di rumah Saksi SUPARJAN BinKARYO UTOMO,, 2 222222 nnn nn nn cnn cence nec ncee Bahwa kronologis peristiwanya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekirajam 19.00 Wita, saat itu Saksi sedang berada di rumah bersama dengan keluargaSaksi sedang istirahat malam lalu warga sekitar datang kerumah dan memberitahukanbahwa ada peristiwa penganiayaan di Jalan Mata Air RT.08 Desa Bangun MulyaKecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara
Register : 06-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/2022 Tanggal 8 Desember 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. SURYADI HARTONO., III. HERTATI PURWADA;;
179 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. SURYADI HARTONO., III. HERTATI PURWADA;;
Register : 10-02-2022 — Putus : 05-04-2022 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 PK/TUN/2022 Tanggal 5 April 2022 — PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA diwakili oleh OLLY DONDOKAMBEY, SE VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO., II. LAURENS TIRAJOH;
92 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA diwakili oleh OLLY DONDOKAMBEY, SE VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO., II. LAURENS TIRAJOH;
Register : 17-03-2022 — Putus : 22-04-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/TUN/2022 Tanggal 22 April 2022 — MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA SUMATERA UTARA TANJUNG REJO MEDAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. SUKAMTO;
66 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA SUMATERA UTARA TANJUNG REJO MEDAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. SUKAMTO;
Register : 17-07-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/TUN/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — GUBERNUR SUMATERA UTARA., 2. drg. H. AHMAD ZARNAWI PASARIBU, CHT., MM., M.Si;;
144 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR SUMATERA UTARA., 2. drg. H. AHMAD ZARNAWI PASARIBU, CHT., MM., M.Si;;
Register : 19-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 486 K/TUN/2021 Tanggal 30 Nopember 2021 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN MOTOR TEMPEL 15 PK.DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA VS CV. TRIGIL;
246 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
246 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN MOTOR TEMPEL 15 PK.DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA VS CV. TRIGIL;
PUTUSANNomor 486 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANMOTOR TEMPEL 15 PK DINAS KELAUTAN DANPERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran PertanianKalasey, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa,Provinsi Sulawesi Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. Flora Krisen, S.H.
Kepala Biro Hukum Setda ProvinsiSulawesi Utara, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 523/DKPD/Sekr/2161/2020, tanggal15 Juli2020;Pemohon Kasasi;LawanCV TRIGIL, diwakili oleh Alfin Stef Alva Lempoy selakuDirektur, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKelurahan Malalayang Satu, Lingkungan XI, KecamatanMalalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan
Mewajibkan Tergugat untuk memerintahkan Kelompok Kerja (Pokja)Pemilinan 23 UKPBJ Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukanevaluasi ulang atas paket pekerjaan Pengadaan Motor Tempel 15 PKTahun Anggaran 2020 dan menetapkan Penggugat sebagaipemenang;5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesarRp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi sebagai berikut:1.
Tempel 15 PK, yang mensyaratkan bagi Penyedia untukmenyediakan 2 unit Dump Truck; Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketaa quo secara substansi cacat yuridis, karena pihak yang ditetapkan danditunjuk sebagai Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa ternyataterbukti tidak memenuhi persyaratan, sehingga harusnya dinyatakangugur dan tidak lulus, maka demi kepastian hukum dan keadilan sertamenjamin pelaksanaan proses pemilihan Pengadaan Barang dan Jasapada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN MOTOR TEMPEL 15 PKDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSISULAWESI UTARA;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr.
Register : 10-06-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2019 Tanggal 25 Juli 2019 — PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA DAN IWAN GUNAWAN;
89 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA DAN IWAN GUNAWAN;
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TINGKAT 1SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di JalanDiponegoro Nomor 30, Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aprilla H. Siregar, S.H.,M.H., jabatan Pit. Kepala Biro Hukum dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4062/2019,tanggal 18 April 2019;Termohon Peninjauan Kembali I, Il;DanIWAN GUNAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Sekelimus Tengah/Golek 151, RT/RWHalaman 1 dari 8 halaman.
kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:Petitum Penggugat:1.2.4.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini berupa:Sertipikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 23September 2016, Surat Ukur Nomor 00314/2016, tanggal 21092016,luas 2895 m2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi)tercatat atas nama Pemda Provinsi Tingkat Sumatera Utara
diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini berupa:Sertipikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 23September 2016, Surat Ukur Nomor 00314/2016, tanggal 21092016,luas 2895 m2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi)tercatat atas nama Pemda Provinsi Tingkat Sumatera Utara;Halaman 2 dari 8 halaman.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor26/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 23 September 2016, Surat UkurNomor 00314/2016, tanggal 21092016, luas 2895 m2 (dua ribu delapanratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama PemdaProvinsi Tingkat Sumatera Utara;4.
Sumatra Utara;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor26/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 23 September 2016, SuratUkur No. 00314/2016 tanggal 21092016, luas 2895 m2 (dua ribudelapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas namaPemda Propinsi Tk.
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/TUN/2020 Tanggal 17 Februari 2020 — KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKD-PSDM) KABUPATEN LOMBOK UTARA VS dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO;
191 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKD-PSDM) KABUPATEN LOMBOK UTARA VS dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO;
PUTUSANNomor 16 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA(BKDPSDM) KABUPATEN LOMBOK UTARA,tempat kedudukan Jalan Tiog Tata Tunag, KecamatanTanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang diwakili olehMuhammad Najib, S.Pd., M.Pd, jabatan Kepala BadanKepegawaian Daerah dan Pengembangan SumberDaya Manusia Kabupaten Lombok Utara
Putusan Nomor 16 PK/TUN/2020Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Badan KepegawaianDaerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM)Kabupaten Lombok Utara yang diterbitkan
TertibAdministrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar, dimana isi suratTergugat pada poin Nomor 3 yaitu : Mentaati kewajiban saudaraselaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lombok Utarayaitu masuk kera pada Badan Kepegawaian Daerah danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utarasesual dengan jam kerja yang ditentukan,Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) KabupatenLombok Utara
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHDAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKDPSDM)KABUPATEN LOMBOK UTARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor3/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 22 Mei 2019;MENGADILI KEMBALI:Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.
Register : 02-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 K/TUN/2019 Tanggal 27 Juni 2019 — KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN TAPANULI UTARA., II. PT. TAPANULI INVESTASI ARGO., III. PONGAT SIMANJUNTAK., DKK;
170 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN TAPANULI UTARA., II. PT. TAPANULI INVESTASI ARGO., III. PONGAT SIMANJUNTAK., DKK;
Putusan Nomor 272 K/TUN/201910.11.12.13.14.15.Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara,pekerjaan Petani;HOBBI SIANIPAR, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Lumban Julu, Lobu Siregar , KecamatanSiborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara, pekerjaanPetani;SAHAT PANJAITAN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Lumban Julu, Lobu Siregar ,Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara,pekerjaan Petani;MUKHTAR SIANIPAR, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Pohan Tonga
Tapanuli Utara, pekerjaanPetani;JEFRI LAMBAS SIANIPAR, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja,Pasar Siborong borong, Kecamatan Siborong borong,Kabupaten Tapanuli Utara, pekerjaan Wiraswasta;KARLOS' SIANIPAR, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Lumban Julu, Lobu Siregar 7Halaman 2 dari 10 halaman.
Putusan Nomor 272 K/TUN/2019Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara,pekerjaan Wiraswasta;16. SALAMAT SIANIPAR, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Lumban Julu, Lobu Siregar ,Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara,pekerjaan Petani;17. PARDAMEAN SIANIPAR, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Lumban Julu, Lobu Siregar ,Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara,pekerjaan Petani;18.
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATENTAPANULI UTARA, tempat kedudukan di Jalan Pahae23 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;ll. PT TAPANULI INVESTASI AGRO, beralamat di JalanSiantar Km. 6,5, Silangit, Siborong borong, SumateraUtara, yang diwakili oleh Nelson Sihotang, jabatanPresiden Direktur;Halaman 3 dari 10 halaman.
SAHALA SIMANJUNTAK, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Parik Sabungan, Desa Parik Sabungan,Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara,pekerjaan Petani/Pekebun;Secara bersamasama sebagai Masyarakat/Warga DesaParik Sabungan, Desa Pari Sabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa JonggiSimanjuntak, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokatpada Kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H. & Rekan,beralamat di Tapanuli Utara, berdasarkan
Putus : 26-03-2007 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458K/TUN/2005 Tanggal 26 Maret 2007 — REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ; DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA ; Dkk
30 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ; DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERAUTARA ; Dkk
Register : 29-05-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2019 Tanggal 26 September 2019 — KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA;
284 — 607 — Berkekuatan Hukum Tetap
284 — 607 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA;
Utara yangdirubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2019Tentang Perubahan Pertama Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 16Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kelola Universitas Sumatera Utara,pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalamperkara:1.
sebagai calon Rektor, Wakil Rektor, Dekan, ataupun Wakil DekanUniversitas Sumatera Utara pada Periode 20212024 mendatang.
Adalah tidak mungkin Para Pemohon memiliki kerugiankarena secara faktual mereka tidak menjabat sebagai Rektordan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara.
Tentu persamaan ini berlaku bagi merekayang memiliki kondisi yang fundamental sama, dan bukan padaorangorang dengan kondisi yang secara fundamental adalahberbeda (Bukti TI11);Dalam perkara a quo, isu yang dipermasalahkan adalahpencalonan menjadi Rektor dan Wakil Rektor di UniversitasSumatera Utara serta syarat berakhirnya jabatan sebagai Rektordan Wakil Rektor di Universitas Sumatera Utara;Bagi isu pertama, yaitu pencalonan menjadi Rektor dan WakilRektor di Universitas Sumatera Utara, persyaratannya
Pasal 29 ayat (2) huruf a, Pasal 35 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara; dan2.