/ART) Partai NasDem.

Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihaninternal Partai.3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikandalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.4, Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internalPartai.5.

Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihaninternal Partai.3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikandalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.4, Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internalPartai.5. Di tingkat wilayah dibentuk Dewan Kehormatan Partai untukmenyelesaikan perselisihan internal Partai di tingkat Wilayahdan Daerah.;4.

Tangga (AD/ART) Partai NasDem.;6.

DPP Partai NasDem perihalPengunduran diri dari Pengurus dan Anggota Partai NasDem.

Dan dalam Bukti PS5, Andi Ansar Chalid, SEmempergunakan Kop Surat Partai Patriot Bintan dengan Cap atauStempel Partai Patriot Pancasila Bintan.

Padahal Partai Patriotdan Partai Patriot Pancasila merupakan dua partai politik yangmempunyai badan hukum yang berbeda, dan Partai PatriotPancasila, bukan sebagai partai peserta pemilu utuk TahunBahwa surat DPC Partai Patriot, 03 Juni 2013 No. 013/EL/ DPCPatriot/B/VII/2013 (Bukti P5) ditujukan kepada Ketua DPRDBintan, termbusannya disampaikan pada Tergugat.

Padahal yang bersangkutanHalaman 13 dari 51 halaman Putusan No. 15/G/2013/PTUNTPIbukanlah sebagai ketua, melainkan menjabatsebagai sekretaris DPC Partai PatriotBintan; b Kop Surat Partai Patriot Bintan, dengan Capatau Stempel Partai Patriot Pancasila Bintan.Padahal Partai Patriot dan Partai PatriotPancasila merupakan dua partai politik yangmempunyai badan hukum yang berbeda, danPartai Patriot Pancasila, bukan sebagai partaipeserta pemilu Tahun 2009.c Menurut AD/ART Partai Patriot, maka yangberwenang

Patriot), baik terhadap Partai Patriot Bintanmaupun terhadap DPP Partai Patriot.

lain (Pertai Demokrat) karena partai asalnya (Partai Patriot)tidak menjadi peserta pemilu 2014.

Bahwa tindakan Tergugat tersebut secara hukum telah merugikan Penggugatdimana Tergugat dikualifikasir telah berpinak kepada Ketua DPC Partai HanuraKota Medan versi Muscablub dibawah pimpinan Ketua Hariman Tua DibataSiregar, SE, Dkk, padahal sejak di bentuk hingga terlaksananya verifikasifaktual terhadap partai politik yang diusung untuk merngikuti pemilihan umumtahun 2004, Penggugat telah berhasil mengusung DPC Partai Hanura KotaMedan sebagai salah satu partai politik yang telah lulus verifikasi

Partai HanuraSumatera Utara sebagai berikut : a.

DPD Partai Hanura Sumatera Utara segera membatalkan suratkeputusan No.076 sampai dengan No. 079 dan mengembalikanHalaman 11 dari 47 hal.Put.49/G/2013/PTUN.Mdnkepemimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Humbang Hasundutan,Samosir, Simalungun dan Kota Medan kepada Ketua dan SekretarisDPC Partai Hanura sebagaimana dalam surat keputusan DPD PartaiHanura Propinsi Sumatera Utara tentang Kepengurusan DPC yang sah ;7.

Bahwa selain itu Tergugat juga telah keliru dan salah dalam menafsirkan suratDPP Partai Hanura Nomor : A/131/DPPHANURA/IV/2013 tanggal 26 April2013 Perihal DPC Partai Hanura Kabupaten Tapanuli Tengah, KabupatenHumbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun dan KotaMedan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua DPD PartaiHanura Provinsi Sumatera Utara yang mana pada pokoknya surat tersebutmeminta secara adil kepada DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utarauntuk menyelesaikan

permasalahan DPC Partai Hanura Kota Medan dalamwaktu yang tepat ; 2m nnn nnn nnn nnn nce nc cence nnn nnn nscncccs8.

Mengikuti kegiatan Partai yang diperuntukkan bagi seluruh Anggota.2. Memilih dan dipilin menjadi Anggota Pimpinan Partai dan atau jabatanjabatan lain yang ditetapkan oleh Partai.3.

Mematuhi AD/ART, kewajiban berpartisipasi dalam kegiatan partai politik.Bahwa berdasarkan UU Partai Politik No : 31 Tahun 2002 mengatur HAKAnggota Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota, Kepengurusan, PeradilanPerkara Partai Politik serta AD/ART mengatur ketentuan Kongres dan KongresLuar Biasa maka Penggugat selaku Anggota Partai Politik Demokrat mempunyaiHak Pilih dan memilih sehingga demi hukum memiliki hak mengajukan Gugatandalam Peradilan Perkara Partai Politik Partai Demokrat atas Pelanggaranpelaksanaan

No. 2414 K/Pdt/201112.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.20.26.Py.28.2o.30.31.32.33.34.35.36.37.Doktrin dan Ikrar Partai Demokrat Bukti 12.SK Panji dan Lambang Partai Demokrat Bukti 13.Panji dan Lambang Partai Demokrat Bukti 14.SK Hymne dan Mars Partai Demokrat Bukti 15.Hymne dan Mars Partai Demokrat Bukti 16.SK Program Umum Partai Demokrat Bukti 17.Program Umum Partai Demokrat Bukti 18.SK Struktur dan Tata Kerja DPP Partai Demokrat Bukti 19.Struktur dan Tata Kerja DPP Partai Demokrat Bukti 20.SK

..Bukti 35.Surat pernyataan Marzuki Alie bukan anggota Partai DemokratBukti 36.Kliping Koran pada prinsipnya Partai Demokrat menolak KoruptorHal. 7 dari 26 hal.

Sebagai anggota Partai Demokrat nomor KTA : 0000.555.b. Sebagai Calon Legislatif DPR RI 2004 dari Daerah Pemilihan JawaTimur.c. Sebagai pendukung Kandidat Ketua Umum Partai sdr. AchmadMubarok MA.d. Sebagai Ketua Umum Patriot Muda Demokrat, ormas yang AD/ARTmenyalurkan aspirasi politik pada Partai Demokrat. Bahwa yang dapat membatalkan Hasil Kongres Partai Demokrat adalahKongres Luar Biasa Partai Demokrat.Hal. 16 dari 26 hal. Put.

Tahun 2011,yang dapat Tergugat dan III ketengahkan secara lengkap:UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 32:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan

Dan karena Penggugat tidak mempunyai hak lagi kaitan denganPartai Patriot, olenhnya mutatis mutandis Penggugat tidak lagi mempunyai hakuntuk mengajukan gugatan (/egal standing) ini dalam kapasitas sebagai bagianPartai Patriot atau mempersoalkan internal Partai Patriot. Logika yuridis :bagaimana mungkin orang dari partai lain, mau menggugat urusan rumahtangga partai orang lain. Partai Hanura (Partai Penggugat ) bukan PartaiPatriot.

Bahwa selanjutnya setelah Komisi Pemilihan Umum Pusat Menetapkan 15 (limabetas) Partai sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 pada tanggal 25 Maret 2013,terdiri dari 12 (dua betas) Partai Nasional dan 3 (tiga) Partai Lokal Aceh, makasejak penetapan tersebut PARTAI PATRIOT di BUBARKAN termasuk semuaPENGURUSPENGURUSNYA dari Tingkat Pusat sampai ke Daerah.

Bahwa setelah Pengurus Partai Patriot dibubarkan lalu dengan adanya Gugatandahulu Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi terjadi, bila dimohonkan pembentukan Mahkamah Partai Politik, SIAPA dan atau PENGURUSYANG MANA yang akan membentuk Mahkamah Partai Politik.

Bahwaapabila sifat IMPERATIF dan Pasal 32 (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 hanyaditerapkan dan diberlakukan kepada PARTAI PARTM yang ditetapkan sebagaiPartai Peserta Pemilu 2014 (Partai yang Pengurusnya masih ada dan aktif, baikdan tingkat Pusat sampai ke Daerah), maka dengan adanya upaya PengurusDewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Propinsi Sulawesi Tengah bersamasama dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Patriot Propinsi SulawesiTengah serta dengan seluruh Ketua DPC Partai Patriot se Sulawesi Tengahyang

MASDIN / Penggugat dari Jabatansebagai wakil sekretaris Pengurus haris DPC Partai persatuan pembangunanKebupaten Bima dan dari keanggotaan partai Persatuan pembangunan.

Untuk Provinsidisebut pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) Partai Persatuan Pembangunan dan untuk pusat disebut pengurus harianDewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;Sehingga output sebagai produk dalam bentuk keputusan partai selalu diawalidengan sebutan pengurus harian Dewan Pimpinan Partai pada tingkatan masing masing (Kabupaten, Provinsi dan Pusat) ;Khusus untuk struktur dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan harus disebut

MASDIN selaku Wakil Sekretaris Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima telahmelakukan tindakan indisipliner Partai yang berakibat merusak nama baikPartai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima, maka perlu diambil tindakanadministrative partai berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai wakilSekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Bima dan dari keanggotaan Partai PersatuanPembangunan ;Pemberhentian definitive oleh

PartaiPolitik yang berbunyi sebagai berikut :Ayat (1):2122Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimanadiatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ;Ayat (2):Penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai Politik ;ayat (3):susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagimana dimaksud padaayat (2) disampaikan

diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimanadiatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ;(2) Penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai Politik ;(3) susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;33(4) penyelesaian Perselisihan Internal partai

TERGUIGAT Ill esc neccasnnncnssennnncnaennamnrennsanannsBertindak baik selaku pribadi maupun sebagai SEKRETARISJENDRAL DPP Partai Damai Sejahtera, berkedudukan di JakartaDalam perkara ini Tergugat dan Tergugat Il diwakili oleh: Advokatdan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jawa Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, No. 001/SKD&P/X/13, tanggal 6 November2013;3.

Politik oleh karena yangmenjadi obyek gugatan adalah menyangkut kepentingan politik pencalonanPemilikada Penggugat dan dugaan pelanggaran Anggaran Dasar AnggaranRumah Tangga Partai (AD/ART) sehingga hal ini adalah merupakankewenangan internal Partai yang harus menyelesaikan;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat Il telah ditanggapi olehKuasa Hukum Penggugat sebagaimana dalam Repliknya;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat Il makaMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa mempelajari surat gugatan Penggugat maka MajelisHakim berpendapat bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan paraTergugat dipicu. dengan keluarnya Surat Rekomendasi No.09/REK/DPPBPKD/IIV2013 sehingga Penggugat berpendapat bahwa para Tergugat telahmelanggar Peraturan Partai PDS No. 004/PP.PDS/VIIV/2010, tanggal 26 Agustus2) oooMenimbang, bahwa karena para Tergugat telah melakukan pelanggaranterhadap Peraturan Partai PDS No. 004/PP.PDS/VII/2010, tanggal 26 Agustus2010, yang tentu

saja Peraturan Partai PDS tersebut berbasis pada AD/ARTPartai, maka para Tergugat juga telah melanggar AD/ART Partai;Menimbang, bahwa karena para Tergugat telah melanggar AD/ART Partaimaka penyelesaiannya dilakukan melalui internal Partai Politik yang bersangkutandan karenanya, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksanya.

Jkt.Bardengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 2 tahun 2011 tentang UU No. 2 tahun2011 tentang Perubahan atas Undangundang No. 2 tahun 2008 tentang PartaiEI fy gp mama eSAyat (1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.AYAT (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Parpol atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak

yang bergabung,termasuk mengikat DPD Partai Golkar KabupatenBanyuwangi.

: Pimpinan Partai Politik adalah KetuaHal. 39 dari 35 hal. Put.

No.02/K/TUN/201140dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketua danPara Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuaitingkatannya, atau dengan sebutan lain sesuaidengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Politik yang bersangkutan ;Dalam perkara ini, nampak nyata Yudex Factiemendasarkan pada rekomendasi dan penonaktifanKetua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Banyuwangitanggal 19 April 2010 oleh DPD Partai Golkar JawaTimur untuk menganulir atau) membatalkan segalatindakan hukum yang dilakukan

Ketua dan SekretarisDPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi dalam halkesepakatan koalisi dengan partai lain tanggal 14April 2010 dan pengajuan pasangan calonBupati/Wakil Bupati Banyuwangi pada PemilukadaTahun 2010 tanggal 19 April 2010.

Peraturan KPU No. 68 Tahun = 2009,menyatakan dengan tegas bahwa yang ~ dimaksudPimpinan Partai Politik adalah sesuai dengantingkatannya yang dalam konteks PemilukadaKabupaten/Kota adalah Partai Politik didaerah/kota bersangkutan, bukan partai politikditingkat Provinsi, apalagi tingkat pusat ;.

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai PolitikHalaman 15dari 82 Putusan No. 18/G/PILKADA/2015/PTTUNMDNdari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikanpersetujuan untuk 1 (satu) Calon yang sama.Bahwa dalam kenyataannya tidak ada kesepakatan perdamaian antara 2 (dua)pengurus Partai Golkar yang masingmasing merasa dirinya sebagai pengurus PartaiGolkar yang sah, dimana 2 (dua) Paslon dari Partai Golkar tersebut bukanlah hasilperdamaian dari 2 (dua) pengurus Partai

Golkar yang bertikait tersebut, melainkanhasil Putusan PTTUN dan Putusan PANWASLIH.(7erlampir copy Surat, Bukti V1)2 Partai Politik, dimana dalam surat keberatan tersebut Pasangan Calon No. 4 jugamengutip Pasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang Pencalonan PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebuttidak dapat diusulkan lagi oleh Partai

PALBET SIBORO HENRI SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkan PutusanPANWASLIH Kab. Humbang Hasundutan Nomor: 03/PS/PWSL.HBH.02.13/X1/2015)5. HARRY MARBUN MOMENTO SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkanPutusan PT. TUN Medan Nomor : 10/G/PILKADA/2015/ PT.

Urut 5 Yang Diusung Partai Golkar",dimana dalam surat keberatan tersebut Pasangan Calon No. 4 juga mengutipPasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang Pencalonan PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebuttidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politiklainnya(Zerlampir copy Surat, Bukti VII)SuratKeberatandariPasanganCalon

tersebut dikirimkan ke KPU (Komisi PemilihanUmum) RI, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) RI, Kejaksaan Agung RI danKAPOLRI, dimana dalam surat tersebut DPRD Humbang Hasundutan menyatakanbahwa :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidakdapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya(Zerlampir copy Surat, Bukti IX)Bahwa di samping itu pula) TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan

Bahwa Penggugat Idan Penggugat II adalah Pasangan Bakal CalonWalikota Dan Wakil Walikota Kota Sorongyang diusung oleh PartaiPolitik/Gabungan Partai Politik sebagai berikut: a. Partai Demokrat; b. Partai Kasih Demokrasi Indonesia; c. Partai Amanat Nasional; d. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; e.

Cabang Kota Sorong dari Partai Politik/GabunganPartai Politik pengusung, (formulir Model B2KWK.KPU Partai Politik);3.

Bahwa dari lampiran hasil penelitian dan verifikasi berkas PasanganBakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, makadari 5 (lima) Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang dinyatakanlolos hanya 3 (tiga) Partai Politik/Gabungan Partai Politik, masingmasing : Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan PartaiPengusaha dan Pekerja Indonesia, sedangkan Partai Kasih DemokrasiIndonesia (PKDI)sebagai Partai Politik yang memperoleh kursi padaPemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009, dinyatakan

Gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRDyang bersangkutan dengan partai politik yang tidakmemiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau; c.

partai dari Partai Kasih DemokrasiIndonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia dan faktahukum inilah yang digunakan oleh Tergugat untuk menjalankanTahapan dalam Proses Pemilukada di Kota Sorong.

Nasdem Kabupaten Batu Bara yanglama dimana sekjennya adalah Amran,SH, bendaharanya terdakwa FerrySutrisno, kemudian karena ada sesuatu hal maka dirombak strukturorganisasi melalui rapat pleno dimana saat itu terdakwa Ferry Sutrisnoterpilin sebagai Sekjen yang baru, kemudian untuk mengesahkan strukturorganisasi kepengurusan Partai Nasdem tersebut harus ada keputusan dariDPD Partai Nasdem Pusat dan saat itu terdakwa Ferry Sutrisnomengatakan kepada korban Muhammad Rozali Ada kawan dekatku orangSurya

Dan setelan perubahan sitruktur SuratKeputusan (SK) DPD Partai Nasdem Kab. Batu Bara terlaksana, makaHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.B/2019/PN Kisdengan itulah pertimbangan DPP Partai Nasdem Pusat semangkin kuatuntuk menentukan anggota DPRD Kab. Batu Bara yang duduk di priode20142019, lalu terdakwa Ferry Sutrisno mengatakan kepada korbanMuhammad Rozali bahwa nantinya atas pertimbangan DPP Partai NasdemPusat tersebut yang duduk menjadi anggota DPRD Kab.

Batu Bara danmenjadi sekjen Partai Nasdem Kab.

Dan setelah perubahan struktur SuratKeputusan (SK) DPD Partai Nasdem Kab. Batu Bara terlaksana, makadengan itulah pertimbangan DPP Partai Nasdem Pusat semangkin kuatuntuk menentukan anggota DPRD Kab. Batu Bara yang duduk di priode20142019, lalu terdakwa Ferry Sutrisno mengatakan kepada korbanMuhammad Rozali bahwa nantinya atas pertimbangan DPP Partai NasdemPusat tersebut yang duduk menjadi anggota DPRD Kab.

Nasdem Jakarta dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW)yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem Kabupaten Batu Bara;Bahwa pengurusan dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW) yangakan dilakukan oleh partai tidak diharuskan atau diwajibkan memakaiuang, namun untuk kelancaran pengurusan tersebut saat itu Terdakwamenyampaikan agar menyiapkan sejumlahn uang sebesarRp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), siapa tau mereka (pihak darikantor pusat partai Nasdem Jakarta) minta nantinya;Bahwa sebabnya sehingga

Hj.ANITA LUBIS, baik untuk diri sendiri maupun selaku ketua DewanPimpinan Daerah Partai Demokrat Kabupaten Deli Serdang, beralamatdijalan Raya Medan Lubuk Pakam KM22 Lubuk Pakam, yang semuladisebut sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;Il. Hj.

FATMAWATI TAKRIM, baik untuk diri sendiri maupun selaku KetuaDewan pimpinan Daerah Partai Demokrat Kabupaten Deli Serdang,beralamat .............beralamat di Jalan Raya Medan Lubuk Pakam KM22 Lubuk Pakam, yangsemula disebut sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III;IV.

DPP PARTAI DEMOKRAT cq DPD PARTAI DEMOKRAT PROPINSISUMATERA UTARA cq DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN DELISERDANG, berkedudukan di jalan Raya Medan Lubuk Pakam KM22Lubuk Pakam, yang semula disebut sebagai Tergugat IV, sekarang sebagaiTerbanding IV;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara tersebut;TENTANG DUDUKNYA PERKARA; Mengutip serta memperhatikan semua uraianuraian tentang hal tersebutyang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan

Bahwa dalam kasus ini Penggugat/ Pembanding mengajukan gugatanterhadap Partai yang telah mengajukan proses pergantian antar waktuterhadap Penggugat/ Pembanding dari kedudukannya sebagai anggotaDPRD Kabupaten Deli Serdang yang menurut Penggugat tidak sesuaidengan ketentuan perundangundangan dan karenanya para Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar hak subjektifPenggugat serta bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikaphatihati yang seharusnya dimiliki seseorang

Bahwa pendapat Penggugat/ Pembanding tersebut adalah kurang tepatkarena menurut Pengadilan Tinggi tindakan pimpinan partai tersebutadalah suatu kebijakan dari intern partai itu sendiri yang tidak tunduk dantidak merupakan kewenangan peradilan umum untuk mengujinya dan halini juga telah dikemukakan sendiri oleh Penggugat/ Pembanding yangmerujuk kepada ketentuan yang diatur dalam undangundang No.10Tahun 2008;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,meneliti dan mempelajari dengan

Nuryadi, S.Ag menjadi PesertaPemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil KepalaDaerah yang memenuhi syarat karena didukung oleh14 (empat belas) partai peserta Pemilu KabupatenBanjar yakni ;a. Partai Bulan Bintang (PBB)b. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)c. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia(PNBKI)d. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)e. Partai Matahari Bangsa (PMB)f. Partai Barisan Nasional (BERNAS)g. Partai Republikanh. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)i.

Partai Indonesia Sejahtera (PIS)j. Partai Karya Perjuangan (PKP)k. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)1. Partai Persatuan Daerah (PPD)m Partai Serikat Indonesia (PSI)n.

Partai Pemuda Indonesia (PPI)Di mana pada surat pencalonan / kesepakatan /10surat pernyataan gabungan partai politik tidakditanda tangani oleh Pimpinan Partai Politikseperti yang disyaratkan oleh UndangUndang Nomor12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintahDaerah Pasal 59 yang berbunyi:(5) Partai politik atau gabungan partalpolitik pada saat mendaftarkan calon partaipolitik, wajib menyerahkan:a.

Surat pencalonan yang ditanda tangani olehPimpinan partai politik atau pimpinan partaipolitik yang bergabung ;b. kesepakatan' tertulis antar partai politikyang bergabung untuk mencalonkan' pasangancalon ;c. surat pernyataan tidak akan menarikpencalonan atas pasangan yang dicalonkan yangditandatangani oleh pimpinan partai politikatau) para pimpinan partai politik yangbergabung;(6) Partai politik atau gabungan partaipolitik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan

Surat pencalonan yang ditanda tangani olehPimpinan partai politik atau pimpinan partaipolitk yang bergabung ;b. kesepakatan'tertulis antar partai politikyang bergabung untuk mencalonkan' pasangancalon ;C. surat pernyataan tidak akan menarikpencalonan atas pasangan yang dicalonkan yangditandatangani oleh pimpinan partai politikatau) para pimpinan partai politik yangbergabung ;16.

dan menjaga kewibawaan dan martabat partai.

Dimana ketentuan di dalam Pasal 32 menerangkanpada pokoknya jika perselisihan partai politik diselesaikanterlebih dahulu oleh internal partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik dimana jangka waktupenyelesaian paling lambat 60 hari. Dengan demikian,secara hukum Pengadilan Negeri Sragen berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 32UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangundang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikyang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011menyatakan :1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD ART ;2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik ;3)

politik yangmerupakan kewenangan Mahkamah Partai Cq.

perselisihan partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13Peraturan Partai No. 1 Tahun 2011, karenanya Penggugat belum melaksanakanupaya penyelesaian melalui internal partai.

Bahwa adapun prosedur yang telah dilalui oleh Penggugat sebelumditetapkan oleh Partai Gerindra sebagai Ketua DPRD adalah sebagaiberikut: 222222 2n nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn cence nn cen cee nee=a. Diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai KabupatenJeneponto sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Anggaran RumahTangga Partai Gerindra.;b.

Ditetapkan olen Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atas sepengetahuanDewan Pimpinan Daerah (DPD)dan dengan Persetujuan DewanPembina Partai sebagaimana Pasal 27 dalam Anggaran RumahTangga Partai Gerindra; .

Ketentuan ini menegaskan pemberhentian yang dilakukan oleh partai haruslah berdasarkan undangundangbaik secara prosedur maupun secara materilnya;27.Bahwa untuk menilai apakah partai politik telah menjalankan Pasal 36ayat (8) huruf b PP Nomor 12 Tahun 2018 di atas, maka peraturanperundangundangan yang dapat dijadikan dasar hukum adalah UUNomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dan Anggaran Dasar serta AnggaranRumah Tangga Partai yang bersangkutan

Bahwa Surat Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai KetuaDPRD Kabupaten Jeneponto dari Partai Gerindra yang tidak memilikisatu alasan pun yang menjadi dasar tentang kesalahan ataupelanggaran, juga melanggar watak atau prinsip partai YANGHalaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor : 44/G/2020/PTUN.Mks.DEMOKRATIS sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 13 Anggaran Dasaryang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi setiap anggota partai; Pasal8 : Watak Partai GERINDRA adalah demokratis, merdeka,pantang menyerah,

Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra; j. Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra; k. Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra; V. DALAM PENUNDAAN :1;Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU Peratun mengenai Permohonanpenundaan sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo pada pokoknyaMenyatakan: 222 oon on nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen ence nn nneea.

habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

Dalam Pertimbangannya KOMISI PEMILIHANUMUM pada huruf ( b ) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan olehPimpinan Partai Politik yang berwenang dapat mengajukan keberatan kepadaMAHKAMAH PARTAI POLITIK, Pengadilan Negeri dan melakukan upayahukum Kasasi Melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.Pada huruf (C) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan dan sedangdalam proses pengajuan

Oktober 2012, yangmenindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012.4. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 Tentang Pemberhentian Sadr.Muaddin dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang isinyamemutuskan memberhentikan Sdr. Muaddin, SH., dari Anggota PartaiPersatuan Pembangunan termasuk dalam jabatannya sebagai Anggota DPRDKabupaten Banjar.5.

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr. Muaddin dari anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang diterimaDPD PPP Kabupaten Banjar;b. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Banjar Nomor 185/X/2012 bulan Oktober 2012 perihalPemberhentian Sdr.

., dan Penggantian Antar waktu AnggotaDPRD Kabupaten Banjar dari Partai Persatuan Pembangunan, yangditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar;c. Surat Ketua DPRD Kabupaten Banjar Nomor 170/229/DPRD tanggal 8Oktober 2012 perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten BanjarAn. Muaddin, SH., (dari Partai Persatuan Pembangunan), ditujukan kepadaGubernur Kalimantan Selatan Cq. Bupati Banjar; dand.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 102 ayat (2) menyebutkan dalam halAnggota Partai Politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yangbersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiananggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap..

Bulan Bintang Distrik Biak TimurKabupaten Biak Numfor ;Bahwa awalnya saksi sedang berada di Kantor Koramil BiakTimur kemudian saksi Colombus Senandi Usyor datang mintatolong kepada saksi untuk mengantarkan ke rumahnya di Adibainamun tidak sampai ke rumah saksi tersebut, saksi ColombusSenandi Usyor turun di Posko Partai Bulan Bintang ;Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Colombus Senandi Usyordi depan Posko Partai Bulan Bintang melihat ada 4 (empat) orangyang berada ditempat tersebut, 3 (tiga) orang

Biak Numfor ;Bahwa awalnya saksi sedang tidur bersama saksi AgusRumansara dan juga terdakwa dalam ruang tengah PoskoSekertariat Partai Bulan Bintang sementara saksi AdolofBaransano bersama lIsterinya berada didalam satu kamartersendiri yang juga berada di Posko Sekertariat Partai BulanBintang sedangkan saksi Jhon Fairio bersama saksi YulianusRumpaidus juga sedang tidur di ruang sekretariat Partai BulanBintang bersebelahan dengan ruangan tempat saksi tidur padasaat itu ;Bahwa sekitar jam 03. 00 Wit

Saksi YULIANUS RUMPAIDUS, di bawah Janji menurut Agama KristenProtestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangansehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan olehterdakwa KLEMENS BAAB terhadap saksi korban KARELRUMANSARA;Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul04.00 WIT, bertempat di Posko partai Bulan Bintang Distrik BiakTimur Kab.

Adam Rumansara ;e Menurut informasi yang saksi dengar bahwa kejadian tersebutterjadi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 04. 00WIT, bertempat di Posko partai Bulan Bintang Distrik Biak TimurKab.

Biak Numfor ;Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwaklemens Baab dan yang menjadi korban adalah KarelRumansara ;Bahwa benar sebelum kejadian penganiayaan saksi korbanKarel Rumansara datang ke Posko Partai Bulan Bintang yangberalamat di JI. Bosnik Raya Kampung Bosnik Sub Distrik BiakTimur Kab.

Barat;DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGANKARYA, PROVINS!

/20176.2 Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar Tahun 2014 NomorXIV/MUNASIX/Golkar/2014, tanggal 3 Desember 2014 tentangProgram Umum Partai Golongan Karya 20142019.6.3.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik danAnggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Serta PeraturanOrganisasi Partai Golkar.

Dalam Pasal 32 mengatur bahwa:1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2) Penyelesaian perselisinan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan partai politikkepada Kementerian.4) Penyeleseaian perselisinan internal

Keputusan Dewan pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor KEP6/DPP/Golkar/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 tentangPemberhentian Sementara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTBserta Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai GolkarProvinsi NTB.6.8. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor KEP7/DPP/Golkar/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 tentangPemberhentian Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB sertaPenunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris DPD Partai GolkarProvinsi NTB.7.

Bahwa kedua anggota PKB dimaksud, telah melanggar Pasal 7, pasal 9, pasal 10,Pasal 11 dan pasal 12 Anggaran Rumah Tangga PKB yakni melawan pada pimpinanpartai yakni tidak patuh dan tunduk kepada disiplin partai, tidak menjunjung tinggikehormatan dan nama baik partai, merongrong kewibawaan partai, memecah belahrasa persatuan dan solidaritas sesama anggota partai, tidak aktif mengikuti kegiatankegiatan resmi partai, tidak bertanggung jawab terhadap amanat partai ;7.

: 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART. 2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ; 3 Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ; 4 Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

Meskipun pada prinsipnya penyelesaianperselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai, akan tetapipenyelesaian yang berlarut larut yang tidak ada keputusan tentu akanmenimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi Penggugat maupun Tergugat,sehingga menurut Majelis upaya yang ditempuh Penggugat untuk menyelesaikanperselisihan partai politik di Pengadilan Negeri adalah beralasan hukum dan tidakbertentangan dengan ketentuan perundangundangan.

Bukti TIM 11 :Perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik An.Dr. H.A. Effendy Choirie, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; : Tanda Terima dan Arsip Surat Tim Advokasi Membela YangBenar tanggal 06 Juni 2011 kepada Majelis Tahkim DPP PKBPerihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik An.Dr. H.A.

Effendi Choiri telah diberhentikandari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa ; 2 Bahwa dengan diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsasaudara Dr. H.A. Effendi Choiri dan saudari Hj.