Bogor, telah sesuaidengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2), dan ayat (3) huruf d, dan huruf e KompilasiHukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim dapat menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon danSUAMI yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 1961 di wilayah KecamatanCilebut, Kab.

Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri memandangbahwa permohonan dari Pemohon adalah permohonan yang beralasan hukumdan sepatutnya mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk memperbaikinama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4139/1995 tanggal 15Oktober 2019 yang semula bernama Fiqi Nabila Prana Putri diperbaiki menjadibernama Figi Nabila Putri, dan nama ayah Pemohon semula semula tertulisRachmad Basuki diperbaiki menjadi Rahmad Basuki;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat

(2) dan ayat (3) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwaPencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, maka diperintahkan kepadaPemohon untuk melaporkan penetapan in casu yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

WtpBahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakanbagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah pemohon telah sesuaidengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelishakim berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon dapat diterimadan

berdasarkan pada pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikanTermohon cukup beralasan, oleh karena harus dikabulkan denganmemberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadapTermon On; 22+ 222 eon nnn nnn nn nnn oe cnn nnn nc cee cen ere ce cen cee eee ceMenimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor :28/TUADAAG/X/2002, dinubungkan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1),ayat

(2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlumemerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Pemalang untukmengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon danTermohon atau di tempat perkawinan dilangsungkan apabila perceraiandilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai

menjadiDAHNIAR TANVI SHAFURA sehingga petitum ke2 beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya petitum ke3 dari permohonan yaitumemerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor DinasHalaman 5 dari 7 Permohonan Nomor:1168/Pdt.P/2018/PNBTMKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksanayang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinanresmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat

(2) dan ayat (3) Undangundang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanyaperubahan identitas pemohon, maka setelah 30 hari sejakdikeluarkanpenetapan, pemohonwajib melaporkan kepada instansi pelaksana yangmenerbitkan AktaCatatanSipil untuk membuatcatatanpinggir padaregister Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalahPemohon, sehingga petitum ke3 beralasan

Selanjutnya berdasarkanlaporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintahundang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register aktaPencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan danpermohonannya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbuldalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia

para Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentangpengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa jjin dariPengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dan berdasarkan relaas panggilan kepada para Pemohon telah nyatapara Pemohon berdomisili di walayah hukum Pengadilan Agama Luwukkarenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat

(2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, makaHakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapatditerima dan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, maka Hakimmenilai bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayahkandung bernama : bapak Sabaha Satang dan disaksikan oleh lebih dari duaorang diantaranya adalah bapak Hasan Budjang dan bapak Sabran Pawata;Menimbang

pinggir Akta Kelahiran Pemohonyang dikeluarkan Dinas Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat adalahberdasar hukum dan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara voluntair,dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon dan permohonan itu untukkepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan inidibebankan seluruhnnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimanaditentukan dalam amar Penetapan ini;Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Mengingat Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman danUndangundang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, sertaPeraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;MENETAPKAN:1.

kendali rumahMenimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebutdiatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalilPermohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawanhukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkandengan mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadapTET OT ON Fm I I I IMenimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Nomor : 28/TUADAAG/X/2002, dihubungkan denganketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlumemerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Pemalanguntuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talakkepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat kediaman Pemohon dan Termohon atau di tempatperkawinan dilangsungkan apabila perceraian dilakukan diwilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai

ketentuan Pasal 39 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) KompilasiHukukm Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2aquo dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untukmenjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang PengadilanAgama Sumedang;Menimbang bahwa untuk terciptanya tertidb administrasi dibidangperceraian, Ssesuai dengan Pasal 84 ayat (1), ayat

(2) , dan Ayat (3) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakimmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumedang untukmengirimkan Salinan Penetapan setelah Pemohon diberi izin untukmenjatuhkan talak dihadapan persidangan, dan Pemohon telah mengucapkanHal 6 dari 8 Ptsn No.1331/G/16/PA.Smdg.talaknya terhadap Termohon dihadapan Majelis

9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu perkawinan tersebutdilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohontelah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UUNomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat

(2) dan ayat (3) huruf e KompilasiHukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan Para Pemohon dimaksud;Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidahfigih yang menyatakan :celal!

nikah untukmendapatkan buku nikah;Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Pemohon Ii menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon I pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah pemohon telah sesuaidengan Pasal 7 ayat

2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hakimberpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dan Pemohon It dapatditerima dan dipertimbangkan;Hal. 4 dari &Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II hakim menilai bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menikah didepan wali bernama Nur Amir ayah kandung isteri Pemohon , dengan mahar 2petak sawah, disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Sakka danRahim;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara

iddahadalah hak wanita;~~Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebutdiatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalilPermohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawanhukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkandengan mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talakterhadap Termohon ; 777 7 9Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertibadministrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat KetuaMuda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADAAG/X/2002,dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 ayat (1), ayat

(2)dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakimberpendapat perlu memerintahkan kepada PeniteraPengadilan Agama Pemalang untuk mengirimkan satu helaiSalinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai PencatatNikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohondan Termohon atau di tempat perkawinan dilangsungkanapabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbedadengan wilayah Pegawai

ketentuan pasal 58 ayat (2) UU no. 23 tahun2006,mengenai data kependudukan harus berdasarkan data perseorangan yangberupa data kuantitatif yaitu data yang berupa angkaangka;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatasmaka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon adalah cukupberalasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohondapat dikabulkan dengan perbaikan amar Putusan seperti dibawah ini;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 52 ayat

(2)dan ayat (3) UU no. 23 tahun 2006, maka Pemohon diwajibkan dalam tenggangwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Salinan Penetapan ini untukmelaporkan adanya Penetapan perubahan tersebut kepada Kantor Pencatatan SipilKabupten Pemalang, dan diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil KabuptenPemalang untuk membuat Catatan Pinggir tentang perubahan itu pada Register AktaPencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa karena dalam perkara Perdata Permohonan mengenaibiaya

pernikahan tersebut tidak bertentangan dan dibenarkan oleh adatsetempat dan uruf.Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan buktibukti yang ada dipersidangan, maka fakta terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan ISTRI dapat terbuktiada dan sahnya.Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon adalahuntuk menetapkan ada dan sahnya pernikahan yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1961 diwilayah Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, telah sesuai denganketentuan Pasal 7 Ayat

(2) dan ayat (3) huruf d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam(INPRES No. 1 Tahun 1991).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim dapat menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon dengan seorang wanitayang bernama ISTRI yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 1961 di wilayahKecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undangundang Nomor: 7 tahun

Sipil membuat catatan pinggir pada register aktaPencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka berdasarkanketentuan tersebut diatas, maka petitum ke3 Pemohon dapatlah dikabulkanpula;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanseluruhnya, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amarpenetapan ini, sehingga petitum ke 1 dan ke4 Pemohonharuslahdikabulkan pula;Mengingat, ketentuan pasal 52 ayat 1, ayat

2 dan ayat 3 UU No. 23Tahun 2006 serta peraturan perundang undangan yang berkaitan denganPermohonan ini;MENETAPKAN1.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.bahwa Terbanding melakukan 2 (dua) kali penetapan terhadap obyek yang sama denpermasalahan yang sama yaitu Nilai Pabean, pemberitahuan pabean PIB Nomor: 294tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan oleh Terbanding pertama: dengan SPTNP NorSPTNP014759/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012 tagihan SebRp26.143.000,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) oleh Pej:sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) UndangUnd

pinggir Akta Kelahiran AnakPemohon yang dikeluarkan Dinas Kepala Kantor Catatan Sipil KabupatenLangkat adalah berdasar hukum dan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara voluntair,dimana pihak yang ada hanyalan Pemohon dan permohonan itu untukkepentinganPemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan inidibebankan selurunnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimanaditentukan dalam amar Penetapan ini;Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Mengingat Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman danUndangundang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, sertaPeraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;MENETAPKAN:1.

Kedirimenjadi AHMAD KISAN SUDARSONO tertanggal 23 Agustus 1995, dinilai beralasanhukum sehingga patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua dari permohonanpemohon, makaberdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang No.23 Tahun 2006, pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada pemohon agarmelaporkan penetapan penambahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

bagi anak kesatu Pemohonserta agar dapat memberikan kepastian hukum akan identitas anak kesatuPemohon tersebut, kekeliruan tersebut harus dilakukan koreksi sebagaimanakenyataan yang ada;Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN.JmbMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makapermohonan Pemohon dipandang tidak bertentangan dengan peraturanperundangan yang berlaku sehingga cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3, di dalam Pasal52 ayat

(2) dan ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan dinyatakan bahwa: Pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri olehPenduduk dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut, PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipildan kutipan akta Pencatatan