Ditemukan 5408 data
188 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
JALAN TOL SEKSI EMPAT;
133 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
JALAN TOL SEKSI EMPAT;
109 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
JALAN TOL SEKSI EMPAT;
174 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
JALAN TOL SEKSI EMPAT
kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5747/PJ/2019, tanggal 16 Desember 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa substitusiFahmi Ahmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatanPenelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 26 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JALAN
TOL SEKSI EMPAT, beralamat di Jalan Jend.Sudirman, Gedung Menara Bosowa Lt.4 Nomor 5 Makassar,yang diwakili oleh Ismail Malliungan, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000888.16/2018/PP/M.IIB
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
JALAN TOL SEKSI EMPAT;
60 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
JALAN TOL SEKSI EMPAT;
101 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
JALAN TOL SEKSI EMPAT;
79 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
JALAN TOL SEKSI EMPAT;
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
JALAN TOL SEKSI EMPAT;
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
JALAN TOL SEKSI EMPAT;
80 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
JALAN TOL SEKSI EMPAT;
121 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT JALAN TOL SEKSI EMPAT
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
JALAN TOL SEKSI EMPAT;
119 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
JALAN TOL SEKSI EMPAT;
PUTUSANNomor 916/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3541/PJ/2016, tanggal 22 September 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JALAN
TOL SEKSI EMPAT, beralamat di GedungMenara Bosowa Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5,Makassar, (d/h di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 266,Makassar), yang diwakili oleh Haji Anwar Toha, S.E., jabatanDirektur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali
49 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JALAN TOL SEKSI EMPAT
446 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGKARENG - BATU CEPER - KUNCIRAN., 2. PANITIA PELAKSANA PEMBEBASAN DAN PENGADAAN TANAH KOTA TANGERANG UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL OUTER RING ROAD (JORR) II RUAS CENGKARENG - BATU CEPER - KUNCIRAN VS ENDANG NATALIANTINI;
224 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN I DAN SOREANG - PASIR KOJA;
PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN DAN SOREANG PASIRKOJA, pada Kementerian Umum dan PerumahanHalaman 1 dari 7 halaman.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bandung selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah Nomor 104/KEP.32.04/IX/2018 tentang PenetapanKJPP Aditya Iskandar & Rekan sebagai Nilai Pertanahan padaPelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuan di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi,Kabupaten Bandung tanggal 28 September 2018;4.
Mewajibkan Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untukmencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBandung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor104/KEP.32.04/IX/2018 tentang Penetapan KJPP Aditya Iskandar &Rekan Sebagai Nilai Pertananan pada Pelaksanaan Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuan di Desa CileunyiWetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung tersebut;5.
Pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuan di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, KabupatenBandung, tanggal 28 September 2018, belum ada kerugian yangdiderita oleh Penggugat dan kerugian baru dirasakan oleh Penggugatatas kinerja KJPP; Bahwa pengujian terhadap objek sengketa di Pengadilan Tata UsahaNegara bersifat ex func yaitu sampai dengan diterbitkannya suratkeputusan, maka dengan demikian Penggguat terbukti tidakmempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mempersoalkan secarahukum Keputusan
Putusan Nomor 531 K/TUN/2020Rekan sebagai Penilai Pertanahan Pada Pelaksanaan PengadaanTanah Pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuan di DesaCileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, tanggal 28September 2018, karena kepentingan Penggugat berkenaan denganhasil kerja dari KJPP;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertinbangkan dalampemeriksaan pada
311 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINAR INDOJAYA PERMAI dalam hal ini diwakili oleh : Tuan DJAJA HENDRAWAN, MBA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG - CILINCING;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 345/50032.16/PT/IV/2020,tertanggal 30 April 2020, Perihal: Penjelasan, yang dikeluarkan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah Jalan Tol CibitungCilincing;3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol CibitungCilincing untuk mencabutSurat Nomor 345/50032.16/PT/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, Perihal:Penjelasan;4.
112 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN tersebut
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN VS NURCAHYA KETAREN
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA; AGUS SANDJAYA
Jalan Tol Lingkarluar Jakarta Periode 20092011 dan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa dalam proses Perundingan Tripartit dan setelah dilakukan sidangmediasi pada tanggal 9 Mei 2011, 18 Mei 2011, dan 23 Mei 2011, tidaktercapai kesepakatan, maka Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja danHal. 4 dari 27 hal. Put.
Salah satu tugas setiap pengumpul tol adalahmelayani proses transaksi pembayaran dari pemakai jalan tol baikdilakukan dengan pembayaran tunai maupun dengan menggunakanfasilitas eToll Card ;b. dari Data Penagihan Transaksi tertanggal 31 Desember 2010mulai pukul 14.45 WIB s/d pukul 17.22 WIB terungkap faktaadanya kejanggalan pembayaran dengan mempergunakanfasilitas eToll Card dengan No.
Jalan tol Lingkarluar Jakartadengan Serikat Karyawan Jalan tol Lingkarluar Jakarta Pasal 18 angka15. sehingga adalah beralasan secara hukum untuk dikualifikasikansebagai pelanggaran Disiplin berat ;Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 88 K/PDT.SUS/201211.
Nomor : 16/KPTSJLJ/X/2001 tertanggal 22 Oktober2001, NIK 01117 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala ShiftPengumpul Tol (KSPT), yang dalam melaksanakan tugasnya terikatpada suatu Perjanjian Kerja Bersama antara Pemohon Kasasidengan Serikat Karyawan Jalan tol Lingkarluar Jakarta (SKJLJ)tertanggal 20 Mei 2009 (bukti T2c).
tol LingkarluarJakarta (SKJLJ) tertanggal 20 Mei 2009 yang pada pokoknyamenyebutkan :Pasal 7;Pengakuan SK JLJ Terhadap Perusahaan;1.