Ditemukan 14541 data
96 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MP VS BUPATI BARITO SELATAN;
68 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MP VS PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA;
., MP., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Rintik, RT 005, DesaRintik, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam PaserUtara, Propinsi Kalimantan Timur, pekerjaanWiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Ichsan, S.H.
Putusan Nomor 36 PK/FP/TUN/2019IMAWAN, SP., MP tidak dapat diterima;2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biayaperkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. H. M.
174 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MP;;
49 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
MP VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAUR., II. EKA NOPATIANSYAH, DKK;;
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMRAN SULAIMAN, MP;
143 — 81
DEVI ANTHONIA JULIANA NDOLU, S.Pt, MP VS -. IR. BOYKEROELAN DJAYA JOENAN, DKK
PUTUSANNomor 142/PDT/2018/PT KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :DEVI ANTHONIA JULIANA NDOLU, S.Pt, MP, Pekerjaan PNS. (Dosen),beralamat di Jalan Kambaniru, Nomor 94, RT.021,RW.005, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, KotaKupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya HENHANY.
70 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
POLTAK MP. SIDABUTAR
PUTUSANNomor 101 K/MIL/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : POLTAK MP.
Bahwa Terdakwa (Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar) masuk menjadi prajuritTNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Akabri di Magelang, setelahHal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 101 K/MIL/2016lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengalami kenaikanpangkat dan mutasi jabatan, pada saat menjadi perkara sekarang iniTerdakwa menjabat sebagai Danpuspenerbad dengan pangkat BrigadirJenderal TNI.. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danpuspenerbad A.
Bahwa Terdakwa (Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar) masuk menjadi prajuritTNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Akabri di Magelang, setelahlulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengalami kenaikanpangkat dan mutasi jabatan, pada saat menjadi perkara sekarang iniHal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 101 K/MIL/2016Terdakwa menjabat sebagai Danpuspenerbad dengan pangkat BrigadirJenderal TNI.. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danpuspenerbad A.
Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyakRp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 101 K/MIL/2016Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta Nomor : 04K/PMTII/AD/II/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Poltak MP.
Yani Semarang akan tetapi tanah milik orang lain.sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakanTerdakwa Brigjen TNI (Purn) Poltak MP.
103 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANGERAN, MP
PANGERAN, MP;: Camba Maros;: 49 Tahun / 27 Juli 1963;: Lakilaki;: Indonesia;: Kompleks Minasa Upa Blok L 3 Nomor 7,Kota Makassar;: Islam;: PNS/Staf pada BPPKP (Badan PelaksanaPenyuluhan dan Ketahanan Pangan)Kabupaten Maros/Kabid Padi Palawija/Produksi Tanaman Pangan pada DinasPertanian Kabupaten Maros Tahun 2011;Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal09 September 2013;2.
PANGERAN, MP tersebut, Nomor18/Akta.Pid.Sus.
PANGERAN, MP tersebut;Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI. untuk mencoret perkarakasasi Nomor 405 K/PID.SUS/2017 dari Buku Register Kasasi Pidana KhususHal. 2 dari 3 hal.
52 — 9
MP VS HS
Fotocopy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN, No. 003/11/K/VIIV2001, yang padapokoknya menerangkan bahwa di Ampana, pada tanggal 9 Agugstus 2001 telahdilangsungkan perkawinan antara HS dan MP dan telah dicocokkan denganaslinya, diberitanda P1; 2. Fotocopy KARTU KELUARGA, No. 7209050204130007, nama kepala keluargaTH dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P2;3. Fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.3636/WNI/2003 an.
42 — 0
PANGERAN, MP.
81 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARTATI KARIM, MP.;
HARTATI KARIM, MP.
HARTATI KARIM, MP selaku Ketua Tim Teknisberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanHal. 1 dari 76 hal. Put.
Hartati Karim, MP selaku Ketua Tim Teknis dalammelaksanakan tugas dengan melakukan pemeriksaan atau penilaian hasilpekerjaan (Sambung samping) entres yang dilaksanakan oleh Santianis binAli Mangopo sebagai rekanan yang diberikan Kuasa oleh Direktur CV. RajaMas Argo berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Pinrang Nomor 094/680.a/Hutobun tanggal 16Oktober 2009. Pemeriksaan mana dilakukan oleh Terdakwa Ir. HartatiKarim, MP atas permintaan PT.
Hartati, MP bertentangan dengan:Hal. 7 dari 76 hal. Put.
No. 2554 K/Pid.Sus/2016Karim, MP atas permintaan PT.
62 — 26
HARTATI KARIM, MP
,MP didampingi oleh Tim PenasihatHukum H.TAJUDDIN RACHMAN,SH., MURSALIM R. MANGUN, SH.,MUSTANDAR,SH., SUKMAWATY ARIS,SH., BUDI KURNIAWANKAMRUL,SH., IMRAN EKA SAPUTRA,SH. dan ACHMADR.HAMZAH,SH. berkedudukan di Jalan Pengayoman Komp.
HARTATI KARIM, MP selaku selaku Ketua TimTeknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Pinrang Nomor : 13 Tahun 2009 tentangPembentukan Tim Teknis Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu KakaoNasional Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.
Hartati Karim, MP selaku Ketua Tim Teknisdalam melaksanakan tugas dengan melakukan pemeriksaan ataupenilaian hasil pekerjaan (Ssambung samping) entres yangdilaksanakan oleh Santianis Bin Ali Mangopo sebagai rekananyang diberikan Kuasa oleh Direktur CV. Raja Mas Argohal 5 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mksberdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Pinrang Nomor : 094/680.a/Hutbuntanggal 16 Oktober 2009.
Pemeriksaan mana dilakukan olehterdakwa Ir, Hartati Karim, MP atas permintaan PT.
45 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
LANTO PALLAWA, MP
Lanto Pallawa, MP digantikan oleh H.
Lanto Pallawa, MP digantikanoleh H.
Lanto Pallawa, MP dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahananHal. 11 dari 24 hal. Put.
Lanto Pallawa, MP menerangkan bahwawalaupun terjadi pergantian pejabat kuasa pengguna anggaran namun Terdakwa Ir.Lanto Pallawa, MP selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan HoltikulturaKabupaten Bone juga merupakan pengendali program kegiatan pencetakan sawah diDesa Welado dan Desa Pinceng Puteh sehingga sangatlah tidak beralasan apabiladikatakan bahwa Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP tidak terlibat secara langsungdalam kegiatan pencetakan sawah sebab Terdakwa Ir.
Lanto Pallawa, MP yang pada intinya menerangkanbahwa walaupun terjadi pergantian pejabat kuasa pengguna anggarannamun Terdakwa Ir.
112 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIMAN EFFENDI, MP;
Pangeran, MP,ataspermintaan Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP., mengundang 37 ketuaKelompok Tani penerima bantuan dan 8 KCD Kecamatan Penerimauntuk menghadiri pertemuan di Dinas Pertanian Kabupaten MarosBantuan.D alampertemuan tersebut dibuka oleh Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP, kemudianHal. 7 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017dilanjutkan oleh Ir. Pangeran, MP, sebagai pembicara dimana disampaikanantara lain:1.
Budiman Effendy, MP, dan Ir.
Pangeran, MP,atas permintaan Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP, mengundang 37 ketuaKelompok Tani penerima bantuan dan 8 KCD Kecamatan Penerima Bantuanuntuk menghadiri pertemuan di Dinas Pertanian Kabupaten Maros .D alampertemuan tersebut dibuka oleh Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP, kemudiandilanjutkan oleh Ir.
Budiman Effendy, MP, dan Ir. Pangeran, MP, sebesar Rp552.825.000 (limaratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dandiancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo.
Budiman Effendi, MP saja.Diperkuat pula dengan keterangan saksisaksi yang menerangkan bahwa dataCPCL sudah sesuai dengan fakta dilapangan.
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARKUS PATIUNG, MP ;
MARKUS PATIUNG, MP selaku Ketua YayasanLembaga Pengembangan Agribisnis dan Kawasan Pedesaan (LPAKP) Sidoarjo,bersamasama dengan Saksi Ir.
MARKUSPATIUNG, MP, tanpa melibatkan pengurus yang lainnya, selanjutnyadiserahkan kepada Saksi Ir.
MARKUS PATIUNG, MP selaku Ketua YayasanLembaga Pengembangan Agribisnis dan Kawasan Pedesaan (LPAKP) Sidoarjo,bersamasama dengan Ir.
MARKUS PATIUNG, MP berupapidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, ditambah dengandenda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga)bulan kurungan ;3. Barang bukti :a. Disitadari Terdakwa Ir. MARKUS PATIUNG, MP berupa :1.
57 — 23
AMIN SUBAGIO, MP
:PDS01/BNTOK/Ft. 1/10/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa Ir.Amin Subagio,MP bersamasama dengan Saksi HananT.
AMIN SUBAGIO, MP) SPMtersebut selanjutnya diajukan kepada KPPN;Kuitansi pencairan dana APBN (1776 INO) diajukan oleh PPK (Ir.AMIN SUBAGIO, MP) kepada penanda tangan SPM atas nama KPA(Bambang Rianto, S.Sos) dan dilampiri kuintansi pembayaran tanggal08 Nopember 2006 Nomor 87 sebesar Rp. 29.110.575,. Pembayaranuang muka 30 % yang ditanda tangani oleh pihak Rekanan/Penerima(HANAN T. TAMPE) dan disetujui oleh Penanggung jawabKegiatan (Ir.
AMIN SUBAGIO, MP) untukdana APBN (1766INO);e Kuitansi Nomor 200 Rp. 44.054.000, pembayaran MC (SertifikatBulanan) akhir pekerjaan 75,40% yang ditanda tangani oleh pihakrekanan/Penerima (HANAN T. TAMPE) dan disetujui olehPenangung Jawab Kegiatan (Ir. AMIN SUBAGIO, MP) untukdana APBN (17666INO).= Bahwa saksi SUPIANTO,SH Kepala BPMD dan selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) semestinya harus melakukan penundaan/dipending untukpembayaran kepada pihak rekanan/Penerima (HANAN T.
AMIN SUBAGIO, MP) untukdana APBN (17666INO).= Bahwa saksi SUPIANTO,SH Kepala BPMD dan selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) semestinya harus melakukan penundaan/dipending untukpembayaran kepada pihak rekanan/Penerima (HANAN T.
38 — 29
BUDIMAN EFFENDI, MP.
114 — 18
AMIN SUBAGIO, MP
AMIN SUBAGIO, MP dengan pidanapenjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah) subs.
AMINSUBAGIO, MP) SPM tersebut selanjutnya diajukan kepada KPPN;e Kuitansi pencairan dana APBN (1776 INO) diajukan oleh PPK (Ir.AMIN SUBAGIO, MP) kepada penanda tangan SPM atas nama KPA(Bambang Rianto, S.Sos) dan dilampiri kuintansi pembayaran tanggal 08Nopember 2006 Nomor 87 sebesar Rp. 29.110.575,. Pembayaran uangmuka 30 % yang ditanda tangani oleh pihak Rekanan/Penerima (HANANT. TAMPE) dan disetujui oleh Penanggung jawab Kegiatan (Ir.
AMIN SUBAGIO, MP) untuk dana APBN (1766INO);e Kuitansi Nomor 200 Rp. 44.054.000, pembayaran MC (SertifikatBulanan) akhir pekerjaan 75,40% yang ditanda tangani oleh pihakrekanan/Penerima (HANAN T. TAMPE) dan disetujui oleh PenangungJawab Kegiatan (Ir. AMIN SUBAGIO, MP) untuk dana APBN(17666INO).= Bahwa saksi SUPIANTO,SH Kepala BPMD dan selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) semestinya harus melakukan penundaan/dipending untukpembayaran kepada pihak rekanan/Penerima (HANAN T.
AMINSUBAGIO, MP) SPM tersebut selanjutnya diajukan kepada KPPN;Kuitansi pencairan dana APBN (1776 INO) diajukan oleh PPK (Ir.AMIN SUBAGIO, MP) kepada penanda tangan SPM atas nama KPA(Bambang Rianto, S.Sos) dan dilampiri kuintansi pembayaran tanggal 08Nopember 2006 Nomor 87 sebesar Rp. 29.110.575,. Pembayaran uangmuka 30 % yang ditanda tangani oleh pihak Rekanan/Penerima (HANANT. TAMPE) dan disetujui oleh Penanggung jawab Kegiatan (Ir.
28 — 13
MARINSON MP. SILALAHI ALS. ENCONG
PUTUSANNomor : 582/Pid.B/2011/PN.SIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : MARINSON MP. SILALAHIALS.
Menyatakan terdakwa MARINSON MP. SILALAHI ALS. ENCONG terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuanmelanggar pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARINSON MP. SILALAHIALS. ENCONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkanselama terdakwa berada dalam tahanan sementara.3. Menyatakan barang bukti berupa :e Bilyet giro PT.
memberi utangmaupun menghapuskan piutang ;Menimbang, bahwa terhadap masingmasing unsur tersebut secara berturutturutakan dipertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;0Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah yang ditujukanpada orang, baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum yang secara hukumdapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa ditujukan pada orangpribadi yaitu terdakwa MARINSON MP
tersebut ;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban yaitu saksi HistonySijabat ;11Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas makaputusan yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan terdakwa agar dapatmenjadi pelajaran dalam berbuat dimasa yang akan datang ;Memperhatikan pasal 378 KUHPidana, UndangUndang No. 8 tahun 1981 tentangKUHAP dan pasalpasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;12MENGADILI Menyatakan terdakwa MARINSON MP
136 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAYADI, MP
Jayadi, MP., selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00192Politani Pangkep senilai Rp173.029.691,00 (seratus tujuh puluh tiga juta duaHal. 5 dari 33 hal. Put.
Jayadi, MP., selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) dan saksi Ir. Arifuddin, M.Si., selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) mengetahui bahwa ProyekRehabilitast Workshop belum rampung 100%, akan tetapiTerdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP. dan saksi Ir. Arifuddin, M.Si.,tetap memproses pencairan dana secara keseluruhan tersebut(100%) karena adanya Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember2009 dari Direktris CV Prima Abadi yaitu saksi Hj. Nur IsdaHamid yang diketahui oleh Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP.
Jayadi, MP. terbukti tetapiperbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;2 Melepaskan Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP. darisegala tuntutan hukum;3.
Jayadi, MP., tersebut merupakan kesengajaan padatingkat pertama (Opzet als Oogmerk), karena Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP.,selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada saat menandatangani SPM untukpembayaran 100%, mengetahui bahwa dokumendokumen yang dijadikan dasaruntuk mencairkan dana 100% adalah dokumen yang tidak benar, sehinggaperbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Liability) danHal. 27 dari 33 hal. Put.
Jayadi,MP.;4 Bahwa apabila membaca ketentuan Pasal 34 Ayat (2)dan Pasal 35 ayat tersebut, maka ada 3 (tiga) sanksiyang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa Dr. Ir.